Objektif.id – “Kau terpelajar, cobalah bersetia pada kata hati”. Ya, itulah kata seorang sastrawan terkemuka yang pernah dimiliki Indonesia bahkan dunia sekalipun. Sengaja aku dahului tulisan ini dengan kutipan kalimat eyang Pramoedya Ananta Toer, sebab secara sadar diharapkan agar supaya arah tanggung jawab mereka yang memiliki otoritas pada sebuah institusi tertentu memang harus penuh dengan penghayatan utuh atas ketulusan melaksanakan amanah, bukan kemudian penuh tipu daya disertai pencitraan yang dengan bangga masih berkoar-koar perihal semua kalangan mempunyai kesempatan yang sama dalam sistem demokrasi. Dasar omong kosong, apakah tuan-tuan ketua ini tidak malu? _Nda munafik ka begitu kanda?_ bicara di atas kaki sendiri tapi dalam pelukan orang lain.
Ironis jika pikiran itu terkungkung oleh pihak eksternal dengan kepicikan yang dijadikannya senjata utama, serta kedermawanan palsu yang menjadi tamengnya. Musti kita akui kepemimpinan hari ini sedari kampus telah begitu jauh – amat mundur dari segala tugas tanggung jawabnya sebagai manusia dan peran fungsinya mahasiswa. Dalam hal mengingatkan, kita akan menyeret para ketua lembaga kemahasiswaan disalah satu kampus dengan banyaknya anomali yang sengaja dibiarkan mengakar dan tumbuh berkembang secara terus-menerus. Ternyata isu perpanjangan jabatan serta penundaan pemilu bukan hanya terjadi di tingkat para elit negeri ini, yang implikasinya sampai merembet ke dalam kampus. Bahkan bukan hanya sekedar isu melainkan benar-benar terjadi.
Pengkajian melalui regulasi lembaga kemahasiswaan seyogyanya ada beberapa ketua lembaga yang dicopot dari jabatannya. Semisal salah satu contoh kasus ketika dari ketua-ketua yang menjabat telah hilang status kemahasiswaannya maka ia sudah harus diganti. Masih teramat banyak lagi masalah yang terjadi dalam kampus itu terkhusus ditataran lembaga kemahasiswaan politiknya.
Sejatinya para ketua lembaga kemahasiswaan di kampus tersebut baik yang berkasus maupun tidak sudah harus tergantikan lewat proses penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa. Disinilah letak kekeliruannya, sebab ketua lembaga tertinggi mahasiswa (katanya) belum melakukan pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM). Jangankan proses pembentukannya, dibicarakan bersama teman-teman mahasiswa saja tidak. Dengan peristiwa semacam ini timbul pertanyaan apakah ada “ketua di atas ketua”? Pertanyaan itu muncul indikatornya sederhana, kalau memang ketua tertinggi lembaga kemahasiswaan mengapa tidak berani mengambil sikap. Wajar kalau didemo karena diragukan independensinya.
Jangan takut untuk melawan pada mereka yang mencoba mengintervensi kemerdekaan berpikir serta kesadaran nurani anda. Aku yakin, organisasi ataupun yang mendidik itu baik belum tentu yang didik akan menjadi baik apa lagi yang didikannya tidak baik.
Mengkhawatirkan apa bila pola kaderisasi masih terjebak pada dogmatisme senioritas dengan basis kebenaran mutlak, itu artinya bukan mengkader tapi menternak. _”Kita nda mau ka kanda tes rasa yang ada mango-mangonya? Masa mau rasa vanilla terus”._ Saat ini perlu upaya rekonstruksi metode selain dari yang sudah ada itu. Kaku, konservatif, cenderung mengkerdilkan. Ingat ucap Sutan Syahrir Tum ” Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis. Temporer dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa hanya akan terasa sakit, tersesat dan merusak pergerakan”.
Sampailah ke penghujung tulisan ini, saatnya mengistirahatkan tubuh dan semua yang sedang berkecamuk dalam kepala. Sebab perjuangan membutuhkan tenaga dan pikiran bukan wakanda dengan segala arahan-arahan kolonialismenya. Hati-hati semua bisa kena.
Penulis : Hajar
Editor: Redaksi