Arsip Bulanan: September 2026

Mencari Keadilan di Tengah Ingatan yang Tak Padam

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Suasana hening menyelimuti Pelataran Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, Senin malam 28 September 2026. Sejumlah orang duduk mengelilingi lilin yang disusun membentuk lingkaran sebelum mengikuti diskusi bertema “September Hitam: Ketika Negara Gagal Mengadili, Ingatan Menjadi Perlawanan” yang diinisiasi oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Kendari. Sebelum diskusi yang membahas hukum dan hak asasi manusia itu dimulai, hadirin terlebih dahulu melakukan pembacaan surat Yasin untuk mengenang Randi dan Yusuf, dua saudara yang pernah menjadi korban penembakan dalam aksi demonstrasi di Kendari beberapa tahun silam. Lilin yang dinyalakan dan disusun melingkar menjadi bagian dari suasana refleksi dalam kegiatan tersebut. Setelah pembacaan surat Yasin selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), selain itu, diskusi tersebut juga membicarakan bagaimana negara memperlakukan hak warga negara serta mengapa sejumlah persoalan hak asasi manusia masih terus menyisakan tuntutan keadilan.

Dalam diskusi tersebut, Amar Ma’ruf selaku Sekretaris Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kendari sekaligus keynote speaker dalam diskusi tersebut menyampaikan pengantar mengenai persoalan hak asasi manusia. Ia menjelaskan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.

“Di dalam deklarasi PBB ada tiga puluh poin yang menjadi dasar hak asasi manusia, tetapi yang saya sebutkan ada lima, yang pertama ada hak untuk hidup, kemudian ada hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan, kesetaraan dimata hukum dan kebebasan berpendapat. lima poin ini selalu menjadi bayang-bayang kita dalam kehidupan sehari-hari tetapi sebelum deklarasi PBB tahun 1948 ada banyak yang menjadi latar belakang sehingga HAM ini kemudian dideklarasikan.”

Amar Ma’ruf kemudian membawa hadirin untuk melihat kembali sejarah panjang kekerasan terhadap manusia sebelum maupun setelah lahirnya Deklarasi Universal HAM 1948. Ia mengingatkan peristiwa pembantaian di Kongo pada masa Raja Leopold II, kekerasan Jepang terhadap Cina pada 1937, hingga pembantaian pada masa Adolf Hitler di Jerman.

Dalam konteks Indonesia, ingatan tersebut kemudian diarahkan pada sejumlah peristiwa yang meninggalkan persoalan HAM, di antaranya G30S PKI, peristiwa Lampung, konflik Sampit, hingga Ambon. Amar Ma’ruf juga mengingatkan kasus yang menimpa tokoh dan pejuang HAM seperti Munir dan Marsinah. Bagi dia, berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai HAM tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat hari ini menjaga ingatan terhadap korban.

Ingatan atas peristiwa yang telah terjadi kemudian membawa pembahasan pada persoalan keadilan. Dr. Ahmadi S.Hi., M.H. selaku akademisi dan praktisi hukum menilai, apa yang telah terjadi tidak seharusnya hilang hanya karena waktu terus berjalan.

“Malam ini kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar formalitas belaka, tetapi memiliki nilai dan makna yang cukup tinggi. Sebab apa yang telah terjadi di masa lalu itu tidak boleh terkubur oleh waktu, tetapi dia harus dituntaskan demi keadilan dan kebenaran.”

Pertanyaan mengenai penyelesaian kasus HAM kemudian menjadi lebih tajam ketika Ahmadi mempertanyakan anggapan bahwa negara hanya sedang menunda penyelesaian berbagai persoalan tersebut.

“Ada pertanyaan mengapa negara terus menunda keadilan HAM? bagi saya sebetulnya negara tidak menunda. Tetapi negara memang tidak punya niat untuk melakukan. Jadi, bukan menunda, kalau menunda dia punya keinginan, ada upaya untuk mengarah kesana, tapi ini memang tidak punya niat.”

Ahmadi selanjutnya menyoroti perangkat hukum yang digunakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ia secara khusus mengkritik Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurutnya, persoalan dalam mekanisme tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukannya dan konteks politik yang melatarbelakanginya.

“Kalau kita lihat secara hukum itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Itu memang dirancang bukan untuk menegakkan pelanggaran terhadap HAM, tetapi memang dirancang dan didesain untuk menciptakan kegagalan total dalam penegakan pelanggaran terhadap HAM. Bisa kita lihat isinya, banyak isinya yang tidak realistis. Undang-undang Pengadilan HAM itu lahir dari desakan internasional yang pada waktu itu dimulai pada masa pemerintahan Habibie dan dilanjutkan pada pemerintahan Gus Dur. Jadi, pembuatan undang-undang itu pada dasarnya adalah untuk menghindari penegakan HAM internasional. Jadi, undang-undang pengadilan HAM itu lahir memang diciptakan untuk menghindari penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di pengadilan internasional. Karena komite HAM di PBB itu berulang kali memberikan notice atau surat kepada Habibie untuk segera membawa tokoh-tokoh pelanggar HAM ke pengadilan internasional, dan salah satu cara untuk menghindarinya itu hanya dengan membuat undang-undang pengadilan HAM.”

Menurut Ahmadi, persoalan lain muncul dalam mekanisme pengadilan HAM ad hoc. Ia melihat adanya keterlibatan lembaga politik dalam proses pembentukannya sebagai persoalan yang perlu diperhatikan ketika membicarakan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

“Kemudian, soal pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc itu bukan untuk kepentingan hukum apalagi untuk keadilan, tapi itu kepentingan politik. Sesungguhnya pengadilan HAM itu alat politik, bukan alat hukum. Kenapa? karena untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, itu harus atas rekomendasi DPR dan persetujuan presiden. Artinya apa? lembaga yang akan dibikin itu adalah lembaga politik.”

Sementara itu, Dr. Muhammad Endang, S.A., S.Sos., S.H. selaku akademisi pengamat sosial dan politik melihat persoalan tersebut dari sisi lain, yakni kondisi penegakan hukum yang dirasakan masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa keberadaan berbagai instrumen hukum dan lembaga negara belum selalu berbanding lurus dengan rasa keadilan.

“Kita punya semua instrumennya, punya UUD 1945, punya Komnas HAM, punya KPK, punya Mahkamah Konstitusi, punya ratusan fakultas hukum. Tapi rasa keadilan rakyat justru makin jauh. Mengapa? karena kita mengalami apa yang disebut para ulama maqashid sebagai hilangnya tujuan. Hukum ada, tapi keadilannya tidak ada.”

Endang juga menilai persoalan HAM masih kerap berhenti pada tataran teks. Ia mengambil contoh persoalan hak atas tanah di Sulawesi Tenggara dan bagaimana suara mahasiswa dalam menyampaikan pendapat diperlakukan.

“HAM Kita masih formalitas, HAM di Indonesia hari ini masih berhenti di teks. Kita hafal sepuluh hak dasar manusia dalam undang-undang, tapi pelaksanaannya nihil. Saya beri contoh yang dekat dengan kita di Sultra, Hak atas tanah, banyak petani yang hanya punya surat keterangan adat, tiba-tiba tanahnya sudah bersertifikat atas nama perusahaan. Ketika mengadu, mereka harus berhadapan dengan rentenir hukum yang mahal.”

Menurut Endang, persoalan hukum juga tidak terlepas dari politisasi, transaksi, serta hilangnya keberpihakan terhadap kelompok yang lemah. Tiga persoalan tersebut, menurutnya, membuat hukum berjarak dengan tujuan keadilan yang seharusnya menjadi dasar keberadaannya.

“Mengapa hukum kita sakit? menurut saya ada tiga penyakitnya. Pertama politisasi hukum. Hukum dijadikan alat untuk memukul lawan dan melindungi kawan. Kasus dibuka tutup tergantung musim politik, ini yang merusak kepercayaan publik. Kedua transaksionalisme. Hukum menjadi komoditas, ada istilah di warung kopi “Semua bisa diatur”, selama ada uang, pasal bisa lentur. Ini yang membuat orang miskin mustadh’afin tidak pernah dapat keadilan. Ketiga, hilangnya keberpihakan, aparat hukum kita lupa bahwa tujuan hukum adalah membela yang lemah, bukan melayani yang kuat.”

Dari situ, pembahasan kemudian sampai pada posisi pemuda. Endang menilai generasi muda tidak cukup hanya menjadi penonton ketika persoalan hukum dan HAM terjadi di sekitarnya. Pengawasan terhadap proses hukum, pendampingan terhadap masyarakat, serta pendidikan mengenai hak-hak warga menjadi beberapa hal yang menurutnya dapat dilakukan pemuda.

“Lalu apa peran pemuda? kembali lagi, hampir semua perubahan hukum di Indonesia digerakkan pemuda, mahasiswa tahun sembilan delapan yang meruntuhkan orde baru itu bukan karena ingin kekuasaan, tapi karena ingin hukum yang adil. Maka peran pemuda hari ini seharusnya menjadi pengawas, jangan biarkan sidang-sidang penting di DPRD, di Pengadilan, sepi dari pengawasan anak muda, kawal kasus-kasus yang menimpa orang kecil.”

Endang menutup pembahasannya dengan mengaitkan perjuangan terhadap keadilan dengan tanggung jawab pemuda Islam. Baginya, nilai keagamaan tidak seharusnya berhenti pada kehidupan personal, tetapi juga hadir dalam upaya memastikan manusia terbebas dari kemiskinan dan ketertindasan.

“Hukum tanpa keadilan adalah kezaliman yang dilegalkan. Dan kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Tugas kita sebagai pemuda Islam bukan hanya memastikan orang salatnya benar, tapi memastikan hukumnya benar-benar melindungi orang yang salat itu dari kemiskinan dan ketertindasan.”

Meneladani Perlawanan Kamisan dan Sumarsih yang Telaten

Ditulis pada oleh
Balas

 

Oleh: Harpan Pajar

Tiga hari lagi Kamis Oktober tiba, meninggalkan September Hitam yang kelam bersimbah darah. Menyisakan mereka yang beratap payung serba hitam kembali berjejer di tepi jalan seberang Istana Presiden dengan maksud menagih janji keadilan pelanggaran HAM yang setelah sekian tahun masih tersendat kepastian. Ironi pemandangan yang sudah berlaku begitu lama sangat memungkinkan bagi separuh publik merasa bahwa kedatangan orang-orang di situ merupakan tindakan sia-sia. Dan itu tidak bisa ditampik, adakalanya perjuangan yang belum membuahkan hasil konkret acap dipandang sebagai gerakan tak mustajab.

Sementara upaya itu adalah selayaknya merawat akal sehat yang konstan ditunggangi oleh sekelompok sipil demi menjaga ingatan perlawanan kolektif bangsa ini. Tatkala masyarakat arus bawah lainnya mustahil menyeringkan diri berpumpun disitu lantaran lembur bertahan hidup di zaman yang serba menjepit, misalnya, seorang bapak ojol paruh baya yang sejak pagi buta mengais upah biar dapur bisa ngebul, begitu pun dengan ibu-ibu desil 1 hingga 4 perlu memeras tenaga mencari seporsi uang jajan demi anaknya supaya terhindar dari godaan embege beracun yang menghanyutkan, lantas pekerja kantoran yang surut bebas dari makian pimpinan kemudian berpasrah diri menjawab siap bos-siap ndan, termasuk para pemuda desa dan kota yang tertumbuk akal tentang 19 juta lapangan pekerjaan yang hanya bertengger dibibir (lebih karut dari kisah laki-laki bernafsu kuda yang ditinggal pasangan saat sedang sange-sangenya).

Ditengah kesaksian bisu kendaraan yang melintas, Sumarsih, aktivis pejuang kemanusiaan-keadilan kawakan yang usianya terpaut jauh dari kata muda atau mengkal, ia masih rajin ke aksi Kamisan yang sudah berlangsung selama 19 tahun sejak pertama kali digelar pada 18 Januari 2007. Kedatangannya bersama masyarakat sipil di depan barisan pagar angkuh Istana Negara bukan bertujuan menggulingkan rezim. 

Mereka hanya menuntut pertanggungjawaban moral pemerintah untuk menuntaskan rentetan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang disebut-sebut melibatkan aktor dari penyelenggara negara. Teranyar, empat anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI menyusun skema pembunuhan berencana dengan cara menyiram air keras ke tubuh Andrie Yunus, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau biasa disebut Kontras. Sialnya, dari keempat prajurit itu tak ada satu pun yang dipecat setelah disidang melalui peradilan militer. Menunjukkan betapa kuatnya impunitas bertahta. Ibarat tahi sembelit yang hampir merobek selaput pantat tapi tak kunjung mendarat ke liang kloset.

Kehadiran Sumarsih di situ bukanlah sekadar tempo belaka, ia datang dengan kesadaran perlawanan yang tumbuh secara organik semenjak anak laki-lakinya, Wawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya Jakarta, berkalang tanah akibat Tragedi penembakan Semanggi 1, 13 November 1998. Catatan Komnas HAM menyebut putranya sebagai salah satu dari 17 korban beringasnya lubang pelontar senapan aparat orde baru (orba), yang pemecahan kasusnya belum beranjak memasuki bab penutup. Membusuk dalam lembar pendahuluan kampanye politik menjelang pemilu.

Per hari ini, 24 september 2026 kemarin, Kamisan telah dilakoni sebanyak 926 kali. Aksi yang muskil dipahami rezim sebagai jalan alternatif menggemakan keadilan lantaran terjalnya penegakan supremasi hukum. Sementara Komnas HAM secara dermawan sudah lama mewariskan salah satu hasil investigasi kasus pelanggaran HAM kepada Kejaksaan Agung pada September 2006. Meski laporan penyelidikan itu kedaluwarsa ditangan pemerintah, namun publik tidak menutup mata terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa benar terjadi pelanggaran HAM berat yang berkaitan dengan penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi di masa pergolakan politik menuju reformasi 1998.

Anda mungkin bertanya-bertanya, mengapa akar kemarahan Kamisan dan Sumarsih belum menghasilkan perlawanan melalui jalur kekerasan dengan menodongkan moncong senjata kepada negara. Karena mereka masih cukup keras hati memilih bertumbuh dari ruang-ruang solidaritas, menyerap keresahan yang sama (sampai batas waktu yang tidak ditentukan), kemudian mengkristal menjadi energi baru dari bundel kekuatan yang tercecer selama ini.

Bukan berarti perlawanan tanpa senjata adalah lemah. Justru, gerakan civil society yang cermat dan bernapas panjang bisa menjadi pintu masuk revolusi ketika kejengkelan terhadap pemerintah telah mencapai klimaksnya.

Kenyataannya, Kamisan dan Sumarsih merupakan dua maujud yang saling berkelindan dalam menjaga bara perlawanan kolektif di negeri ini agar tetap menyala. Mungkin mereka patut diberi “penghargaan”, tapi apalah arti yang resmi dan mapan bagi mereka ketika kekerasan lagi merajalela dan keadilan belum menemukan titik temunya.

Meneladani Kamisan dan Sumarsih adalah keniscayaan. Gerakan kemanusiaan yang dibangun sungguh-sungguh dimaknai sebagai kompas moral perjuangan keadilan. Bukan sekadar perlawanan seremonial seperti kolosal dijumpai dalam selebaran aksi yang sering dijadikan layaknya komoditas pencitraan untuk mendongkrak eksistensi seseorang ataupun kelompok. Pada konotasi ini bukan untuk mengkerdilkan gerakan komunitas manapun, tapi sejatinya fenomena yang terjadi hari ini adalah demikian. Orang berkumpul bukan karena murni panggilan nurani. Tampaknya amat tepat apabila disebut gerombolan aktivis musiman. 

Selain itu, Kamisan dan Sumarsih merupakan orisinalitas penting sebagai pejuang kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan yang ulung, yang telah berhasil melipat batas-batas geografis. Bisa dilihat bagaimana aksi Kamisan mengudara kesuluruh jazirah negeri. Begitu pula dengan orang-orang yang terhasut kegigihan perlawanan Sumarsih yang telah berdiri selama 19 tahun di depan Istana Presiden. Keberadaannya di situ bukan untuk menunggu Wawan datang menyapanya, melainkan menjemput kesiapan negara agar berterus terang mengaku salah. 

Bagi Kamisan juga Sumarsih, penindasan dan ketidakadilan harus tetap dilawan dimanapun tempatnya. Sepanjang masih ada sistem yang membelenggu nilai-nilai kemanusiaan selama itu pula manusia mengandung kesadaran untuk melawannya. Tindak balas Sumarsih bukan hanya tentang anaknya semata, tapi secara ajeg buat semua korban kekerasan negara. Ia bukanlah tipologi pejuang biasa yang bercorak ego personal. 

Sikapnya sungguh jelas tegak berdiri dalam barisan semua kelompok marginal. Tak pelak, pada waktu mendapat permintaan berdialog tatap muka bersama Menteri HAM, Natalius Pigai, dirinya tegas menanggalkan ajakan digedung berpendingin itu dan tetap tawakal berjihad diaksi jalanan Kamisan.

Meski dirinya seorang lansia, namun semangatnya langkat bergelora mengiblatkan angkatan baru berikutnya digaris perbantahan kesenjangan. 

Ketika Anda memicingkan mata pada gambar siluet wajah Sumarsih barengan dengan rupa-rupa penderita kekerasan negara, yang lumrah ditemukan dikaos Kamisan lalu dibuntuti frasa sarkas “menolak lupa” dan “akan terus ada dan berlipat ganda,” itu bukan asal-asalan ditempel apalagi dimaksudkan untuk gagah-gagahan. Sama sekali tidak. Itu adalah tanda kutukan bagi penguasa jahanam. 

Karena itu juga orang-orang yang terus-menerus gandrung tentang keadilan akan blak-blakan menghakimi tabiat kekuasaan yang durjana. Sebuah simbol yang kelak tunak dipakai lintas gerakan pro demokrasi. Bukti permanen bahwa suatu ketimpangan keadilan yang curam bisa menggerakan pembangkangan masal publik dengan masif.

Pergulatan meruntuhkan banalitas penguasa memang tak cakap berlaku mulus. Namun perjuangan itu ibarat korosi yang merambati permukaan logam, tinggal momentum saja sampai logam itu hancur berkeping-berkeping. Sejarah selalu menyediakan bahan bakar kemurkaan. Kemudian dari sanalah gerakan masyarakat sipil meretas jalan menuju pemberontakan yang tekun. Dan inilah yang kini dikerjakan Kamisan dan Sumarsih sepanjang puluhan tahun, yang begitu rongak dari gerakan aktivisme kelompok-kelompok taktis yang kaku dan berumur pendek. Sependek usia kisah asmara teman saya yang jelek, miskin, tapi masih kuat hidup. Bagaimana tidak, Dia mau menjerat cewek cuma bermodal cokelat, itupun ngutang. Eh dua minggu selanjutnya si perempuan malah diikat dengan seperangkat alat shalat dibayar lunas. Apa nda modar itu.

Andai kata dipandang perlu dan layak, mungkin tidak berlebihan apabila Kamisan dan Sumarsih didapuk dalam nominasi yang terbilang berjasa mengambil peran mengisi ruang perlawanan atas ketidakadilan. Tapi apalah daya ketika ide patriotisme telah dimapankan oleh paradigma militeristik sejak orde baru hingga hari ini, mustahil mereka menjadi “pahlawan” negara. Kerja-kerja pengabdian dalam urusan kemanusiaan justru menempatkan mereka berhadapan dengan sinisme penguasa.

Patut diakui tanpa angkatan perang dan perjuangan bersenjata, nusantara kala itu akan lebih mudah dilantakkan oleh penjajah. Namun harus diingat, republik ini bisa nihil keberadaannya jika sipil tak ikut dalam pengejawantahan kemerdekaan. Sejarah mencatat, bahwa akhir abad-19 sampai dikumandangkannya proklamasi, embrio gagasan tentang Indonesia awalnya secara penuh dipikirkan dan dirumuskan oleh para pemimpin sipil.

Itulah mengapa Kamisan dan Sumarsih bisa diteladani sebagai salah satu gerakan masyarakat sipil paling luhur dari banyaknya simpul-simpul pergerakan yang tidak kukuh. Walaupun mereka bukanlah national hero dari kacamata patriotisme militeristik, tapi dari aksi yang mereka bangun, publik kian garang dengan memuliakan korban penculikan dan penghilangan paksa bukan lagi sebatas tokoh pejuang demokrasi-kemanusiaan saja, karena Marsinah, Wawan, Udin, Widji Tukul, Munir, Randi, Yusuf, dan korban-korban lain sudah menjadi pokok-pokok perkara tersohor tentang kekerasan negara terhadap warga, tentang nirpidana yang masih terus berulang.

Dari Kamisan dan Sumarsih kita belajar bahwa gerakan akar rumput akan berumur panjang ketika keberanian itu sekaligus menjelma menjadi perlawanan yang tidak bersifat sementara terhadap keadilan yang belum tercapai dalam bentuk yang seutuhnya. Dan seperti pernah diucapkan seseorang yang menulis pesan tentang gerakan taktis, temporer, dan karenanya insidental, itu cuma bisa melahirkan anak banci.

Segala usaha-usaha yang tidak datang dari kesadaran melainkan secara paksa atau melulu ingin menunjukan eksistensi perseorangan maupun kelompok itu hanya akan terasa sesat dan merusak pergerakan.

Olehnya itu, teruntuk aktivis musiman, geser tubuhmu perlahan dari kelakuanmu yang bersifat congkak. Begurulah lebih giat meski masih singkat belum lagi padat, dari gerakan perlawanan Kamisan dan sumarsih-pejuang keadilan-kemanusiaan berida yang setia.

Trauma, Korban Kekerasan Seksual UIN Kendari Cuti Akademik

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Di tengah proses akademiknya, mahasiswa UIN Kendari yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual dikabarkan memilih mengambil cuti kuliah selama satu semester. Tak hanya itu, korban juga disebut sempat menyampaikan rencana untuk pindah ke kampus lain, meski hingga kini belum ada kepastian mengenai rencana tersebut.

Informasi mengenai cuti kuliah korban diketahui dari sejumlah teman yang masih berkomunikasi dengan korban. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Ketua Program Studi (Kaprodi) Manajemen Bisnis Syari’ah (MBS) Miftahur Rahman untuk memastikan status akademik korban.

“Iya (cuti), satu semester.” kata Miftahur saat di konfirmasi awak objektif.id, Selasa, 22 September 2026.

Kendatipun demikian, kondisi kelanjutan akademik korban belum diketahui secara luas oleh mahasiswa UIN Kendari. Namun, informasi mengenai cuti kuliah tersebut telah beredar di antara sejumlah teman dekat korban.

Korban dikabarkan tidak mengikuti perkuliahan seperti biasanya pada semester ini. Belum diketahui secara pasti bagaimana kelanjutan aktivitas akademiknya setelah masa cuti selama satu semester berakhir.

Vira (nama disamarkan), mahasiswi Program Studi Manajemen Bisnis Syari’ah (MBS) yang merupakan salah satu teman korban dan masih aktif berkomunikasi hingga saat ini, mengatakan dirinya memperoleh informasi tersebut langsung dari korban melalui percakapan di aplikasi WhatsApp.

“Iya. Untuk semester ini da ambil cuti, dia cuman bilang untuk semester ini dia tidak masuk” ucapnya, Sabtu, 19 September 2026.

Selain mengambil cuti, korban juga disebut sempat menyampaikan rencana untuk melanjutkan pendidikan di kampus lain. Namun, rencana tersebut belum dipastikan.

“Untuk ini tidak tau. Karena dia ada rencana mau pindah tapi masih belum pasti,” tambahnya.

Kabar mengenai kondisi korban juga disampaikan oleh Nira (bukan nama sebenarnya), yang mengaku mengetahui informasi tersebut dari temannya.

” Da bilang katanya ee kan itu anu (korban) da ambil cuti lah langsung iyokah, iyo katanya da masih anu apakah trauma begitu”. katanya.

Dengan adanya konfirmasi tersebut, status cuti korban pada semester ini telah dipastikan berlangsung selama satu semester. Sementara itu, informasi mengenai rencana kepindahan korban ke kampus lain belum mendapatkan kepastian.

Diberitakan sebelumnya, terduga pelaku sampai saat ini masih melakukan proses mengajar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan status dosen tersebut, serta tindakan preventif dari pihak rektorat selama proses penanganan kasus dugaan kekerasan seksual itu berjalan.

Nestapa di Tanah Anoa ketika Pengelolaan Agraria Penuh Ketimpangan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Bumi Anoa yang kita kenal Sulawesi Tenggara hari ini bukan lagi wilayah yang kaya akan keindahan alamnya semua tereksploitasi atas nama korporasi demi kemajuan perekonomian Indonesia tanpa memikirkan hulayat masyarkat adat.

Hilirisasi yang memicu tekanan ekologis disepanjang rantai industri mulai dari Hutan, Nikel, jalan huling, smelter dan lainya berpengaruh signifikan terhadap ruang hidup dan kesehatan masyarakat sekitar. Beberapa petani, penghasil bumi dari daerah pesisir yang terdampak bahkan mempengaruhi pendapatan mereka akibat limbah yang dihasilkan perusahaan industri tersebut.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kurang lebih 3,2 miliar ton sumber daya biji nikel dan 39 juta Ton logam. Sulawesi Tenggara salah satu dari 6 provinsi dengan 365 IUP nikel aktif.

Wilayah yang paling menghawatirkan dengan kondisi paling kritis akibat pertambangan salah satunya ada pada pulau Kabaena.

Saat ini pulau tersebut dinilai mengalami tekanan ekologis paling masif. Luas total pulau yang hanya sekitar 891 km², atau sekitar 73% diantaranya digerogoti seluas 655 km² konsesi dari luas pulau.

Tumpang Tindih aktivitas pertambangan ini memicu konflik hukum serius dengan 16 IUP mencakup wilayah seluas 37.894 hektar dan terdeteksi menabrak hutang lindung.

Deforestasi tercatat pada sepanjang tahun 2001 hingga 2023 pulau ini kehilangan
3.374,77 ha akibat eksploitasi dan ekspansi industri ekstraktif.

Tidak hanya itu tekanan ekologis juga dirasakan pulau Wawoni kabupaten Konawe Kepulauan, pulau sekecil 715 km² ini dikepung aktivitas tambang. Salah satunya Oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Perusahan ini telah membuka hutan seluas kurang lebih 214 ha sehingga memicu kerusakan sedimentasi sungai-sungai yang berdampak di area sekitar lansilowo maupun roko-roko.

Hal tersebut memicu runtuhnya kedaulatan pangan yang berdampak fatal pada ruang hidup dan mata pencaharian warga mulai dari Nelayan turun drastis sekitar 60%, dan pekebun kelapa serta kakao sekitar 40% dari sebelumnya.

Pulau yang terkenal sebagai penghasil Kelapa terbesar di Indonesia kini jadi pulau Kepala-kepala borju.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007, jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah yang termasuk golongan pulau kecil kurang dari 2.000 km² seharusnya mutlak untuk dilindungi dari aktivitas industri ekstraktif.

Namun nihil UU tersebut tak cukup tajam bagi kaum pengusaha yang punya kuasa. Pemanfaatan ruang investasi, serta kebijakan reforma agraria putusan pemangku hukum dinilai tidak mampu menundukkan kelompok mereka.

Tidak sampai disitu bahkan beberapa warga wawonii yang meminta hak atas tanah hulayat tersebut malah mendapatkan perlakuan kriminalisasi dari aparat penegak hukum. Sekitar 26 orang warga sipil telah dipanggil dan 6 warga diantaranya mendapatkan ancaman pidana.

Dalam UUD pasal 33 ayat (3) 1945 dikatakan “Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Namun relevansi dan pengejewantahan dari pada UUD tersebut tidak sama sekali berbanding lurus, semua hanya dikuasai oleh elit politik dan kaum borjuis Tanpa memperutukan rakyat kelas menengah kebawah.

Kini bumi anoa bagaikan medan pertempuran ruang hidup yang kian mengkhawatirkan. dibalik tawa senyum tersimpan sisi gemerlap akan masa depan generasi muda sang petani. Investasi industri ekstraktif dan eksploitasi sumber daya alam tersimpan jeritan masyarakat, terkikis bagaikan dikebiri.

Kritik tajam patut dikeluarkan, keresahan -keresahan harus disuarakan, jika benar itu cinta maka tanyakan dan layangkan kepada pemerintah serta pemangku kebijakan yang terkesan menutup mata terhadap ketimpangan yang terjadi saat ini.

Sungguh ironi yang sangat menyakitkan ketika Bumi Anoa dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, namun kondisi perekonomian masyarakat lokal justru penuh ketimpangan dan jauh dari kata sejahtera.

Kebijakan yang lahir, seperti Omnibus Law, terbukti melonggarkan proteksi terhadap lingkungan dan menyingkirkan hak-hak masyarakat lokal.

Pemerintah daerah juga tampak gagap berdiam kaku dalam melindungi ekosistem dibumi anoa ini, pulau-pulau kecil yang kian dieksploitasi demi keuntungan jangka pendek, diabaikan begitu saja tanpa mencintai sedikit pun seperti malika.

fakta bahwa kerusakan lingkungan kita ini tidak dapat dipulihkan lagi. pemerintah yang kerap tidak berpihak pada kepentingan rakyat seraya menegaskan bahwa regulasi saat ini lebih ramah untuk modal ketimbang keselamatan warga.

Oleh karena itu, harapan besar disampaikan agar sentimen serta saran yang dirumuskan tidak hanya menjadi catatan diatas kertas, tetapi dapat menjadi roda penggerak dalam aksi nyata.

Sudah saatnya reforma agraria sejati diaktualisasikan secara menyeluruh, dimana tanah benar-benar dikembalikan, dan dilestarikan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir elite korporasi.

Kedepanya, tidak boleh ada lagi petani yang dikriminalisasi ditanahnya sendiri, tidak ada lagi pulau kecil yang gundul akibat keserakahan tambang, dan tidak ada lagi kebijakan yang mengorbankan masa depan ekologis demi investasi tak dikenal.

Dengan semangat satu perjuangan seluruh elemen masyarakat harus terus mengawal membangun komitmen demi mewujudkan keadilan ekologis dan memastikan Sulawesi Tenggara menjadi rumah aman, adil, dan lestari bagi generasi hari ini dan masa depan.

Oknum Dosen Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di UIN Kendari Masih Bebas Mengajar, Mahasiswa Resah

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Seorang oknum dosen inisial MH di Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari yang tengah terseret kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya dikabarkan masih beraktivitas bebas di lingkungan kampus.

Dosen tersebut bahkan diketahui masih aktif mengajar di beberapa kelas, sebuah kondisi yang memicu keresahan di kalangan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa mengaku masih sering melihat dosen yang bersangkutan menjalankan rutinitas akademik seperti biasa.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kejelasan status dosen tersebut, serta tindakan preventif dari pihak rektorat selama proses penanganan kasus dugaan kekerasan seksual itu berjalan.

Dilan (bukan nama sebenarnya), mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, merupakan salah satu mahasiswa yang kelasnya masih diampu oleh dosen tersebut. Ia menuturkan bahwa proses belajar mengajar di kelasnya masih dipegang langsung oleh yang bersangkutan.

“Sudah dua kali saya dapat kelasnya,” ujar Dilan pada Minggu, 20 September, 2026.

Sebagai bukti, Dilan turut menunjukkan tangkapan layar Kartu Rencana Studi (KRS) miliknya yang secara resmi masih mencantumkan nama oknum dosen tersebut beserta mata kuliah yang diampunya.

Rasa waswas dan intimidasi secara psikologis juga menghinggapi Aulia (nama samaran). Sebagai mahasiswa yang turut mengikuti perkuliahan oknum tersebut, ia mengaku terkejut saat mendapati sang dosen masih berdiri di depan kelas.

Lebih jauh, Aulia mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan wewenang terkait pemberian nilai akademik.

“Pas tahu dia yang mengajar sih agak kaget, karena saya kira sudah di-blacklist (daftar hitam) dari kampus. Terus takut, jangan sampai nanti dikasih nilai tidak bagus baru disuruh menghadap ke ruangannya. Karena saya dengar-dengar dia memang suka mempersulit mahasiswa,” ungkap Aulia, Senin 21, September, 2026.

Sementara itu, Ketua Senat Universitas, Batmang dalam wawancara pada Kamis, 17 September 2026 menyampaikan bahwa sejumlah persoalan di UIN Kendari, termasuk isu kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), telah dibahas dalam rapat sidang senat tertutup.

“Sekarang itu setelah kita sudah sidang senat, terkait apa yang menjadi tuntutan mahasiswa berkaitan tentang pembakaran, tentang kekerasan seksual, serta perploncoan semua itu sudah digelar pada sidang senat tertutup dan sudah melahirkan rekomendasi, rekomendasinya itu sudah diberikan kepada rektor, rektor lah yang mengeksekusi apa semua yang menjadi rekomendasi,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa rapat sidang senat tersebut tidak dihadiri oleh unsur pimpinan universitas.

“Sudah dibicarakan pada saat itu, tapi rektor tidak hadir, jadi semua pejabat pejabat yang di dalam itu rektor, warek I, warek II, warek III, itu tidak hadir, yang hadir itu hanya Guru besar,” katanya.

Terpisah dari itu seorang informan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa kasus tersebut telah dilimpahkan ke tingkat pusat.

“Bahwa kasusnya ini (pelecehan seksual), sudah dilimpahkan ke Ditjen Pendis kemenag RI, pada bulan Agustus,” ujar sumber tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, kehadiran fisik dosen terduga pelaku di ruang-ruang kelas masih terus menjadi sorotan mahasiswa yang menuntut jaminan keamanan dan ruang aman di lingkungan akademik. Penanganan kasus tersebut, Objektif masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak rektorat UIN Kendari dan dosen yang bersangkutan.

Satu Tapak Bersama, Satu Perjuangan : WALHI Gelar “Talks Session” Tuntut Wujudkan Reforma Agraria Sejati

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Aroma pekat kopi berpadu sengatan udara malam menyambut banyak pasang mata yang berkumpul di Radar Coffee, Minggu, 20 September 2026. Di bawah temaran lampu outdoor, sebuah spanduk besar bertuliskan “TALKS SESSION : SATU TAPAK, SATU PERJUANGAN WUJUDKAN REFORMA AGRARIA SEJATI” membentang gagah, menjadi latar belakang dari desakan keadilan yang tak bisa lagi ditunda.

Dalam agenda acara tersebut dimulai dengan sambutan sekaligus membuka kegiatan, oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh manajer keorganisasian dan pendidikan yaitu Gian Purnama Sari.

“Ketika kita berbicara soal keadilan ekologis di mana kita sedang membicarakan ruang hidup masyarakat, nelayan, petani, eee perempuan, kelompok rentan dan juga kita membicarakan makhluk hidup yang ada di lingkungan itu sendiri dan juga kita membicarakan soal pesisir, pulau-pulau kecil, yang terbebani karena eksploitasi secara ugal-ugalan, oleh apa?, oleh karna ada yang investasi. dan juga untuk memperkuat kembali komitmen kita terhadap keadilan ekologis, pada malam hari ini kita hadir bersama-sama disini untuk memantik kembali bagaimana komitmen kita, tentang bagaimana kita mengawal dan juga mengkritisi soal bagaimana lingkungan kita.”, tegasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai organisasi yang membuat terjadilah berbagai diskusi dinamis saat perwakilan dari berbagai organisasi mulai melempar pendapat, kritik, dan catatan kritis terkait agraria di Bumi Anoa.

1. Laskar Hijau :perkuat kembali posisi UU No.14 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan petani pangan berkelanjutan / implementasinya di sulawesi tenggara
2. BEM Fakultas Pertanian UHO : 24 September 2006, ajakan bersama mengenai urgensi HTN
3. GMNI : Pro kontra dari daerah kawasan tambang, termasuk menyorot isu lalonggombu
4. Objektif.id : Pertanyaan tentang pro kontra di kawasan lingkar tambang
5. KNPI : Mengulas kembali tentang konflik agraria, termasuk konflik PT. TIS
6. PERMAHI : Mengulas tentang kondisi perekonomian yang timpang, sementara SDA sultra kaya raya, termasuk menyorot UU pulau kecil.
7. LMND : Melihat dari persoalan Struktural yang dihubungkan dengan kondisi sultra saat ini, mengingatkan kembali tentang timpangnya kebijakan Omnibus Law – tawaran (pengorganisasian rakyat)
8. Solidaritas Perempuan (SP) : Mengangkat isu perempuan yang dinilai sangat berdampak dari hadirnya krisis ekologis akibat adanya industri ekstraktif.
9. HMI : Urgensi UU Pokok Agraria Tahun 1960, menawarkan konsep keselarasan dari adanya kesetimbangan kemajuan dan urgensi lingkungan.
10. Sarina : PSN datang menambah masalah, pro kontra masyarakat
11. LMND : UU No. 6 tahun 2014, tentang kewenangan desa yang dianggap longgar
12. KOHATI : Tentang pro kontra masyarakat dan respon pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Catatan Masukan :

1. Tuntaskan konflik Agraria yang ada di sultra
2. Pulau kecil bukan untuk tambang
3. Mengejawantahkan tantangan reforma agraria di Sulawesi Tenggara

Pertemuan ini bukan sekedar sebagai ajang tukar gagasan, melainkan konsolidasi awal yang menyatukan suara lintas elemen. Di tengah derasnya arus investasi ekstraktif yang mengancam ruang hidup, satu tapak bersama yang digalang WALHI Sultra dan berbagai elemen organisasi serta mahasiswa ini menjadi pengingat bahwa perlawanan atas nama keadilan ekologis dan reforma agraria sejati tidak akan pernah surut dari tanah Sulawesi Tenggara.

 

Penulis : Muh. Ikhwal

Sosok Warek III UIN Kendari di Mata Mahasiswa, Dinilai Komunikatif dan Responsif

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Sosok Wakil Rektor (Warek) III Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari di mata mahasiswa bukan sekadar pejabat birokrasi yang mengurusi bidang kemahasiswaan. Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), dan Ketua Umum UKM-Olahraga UIN Kendari menyebut Warek III sebagai sosok yang komunikatif, responsif, terbuka terhadap aspirasi, serta memberikan dukungan terhadap aktivitas lembaga kemahasiswaan.

Di balik posisi tersebut, sosok Warek III UIN Kendari, Dr. Sitti Fauziah M., M.Pd, juga dipandang mahasiswa sebagai seorang perempuan yang hadir dalam ruang kemahasiswaan dengan pendekatan yang dekat, terbuka, dan komunikatif. Bagi sejumlah pimpinan lembaga mahasiswa, keberadaan Warek III tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi dan koordinasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun komunikasi antara mahasiswa dan pimpinan kampus.

Pandangan tersebut disampaikan ketiga pimpinan lembaga mahasiswa melalui wawancara yang dilakukan pada Sabtu, 19 September 2026. Penilaian mereka mencakup peran Warek III dalam mendampingi lembaga kemahasiswaan, membangun komunikasi, hingga keterlibatannya dalam berbagai kegiatan mahasiswa.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat, melihat Warek III sebagai bagian dari jalur koordinasi antara lembaga kemahasiswaan dan pihak birokrasi kampus. Menurutnya, keberadaan Warek III juga dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

“Peran Warek III dalam lembaga kemahasiswaan sebagai mitra belajar untuk kami di Senat dan di lembaga kemahasiswaan, di dalam statuta juga itu sebagai jalur koordinasi,” ujarnya.

Dalam hal komunikasi, Awal menilai hubungan dengan Warek III berjalan baik dan mudah dijangkau. Ia juga menyoroti peran Warek III dalam memberikan ruang komunikasi ketika mahasiswa maupun lembaga kemahasiswaan membutuhkan koordinasi.

“Komunikasi untuk di Senat baik dan mudah dijangkau. Khusus Warek III, kami menghadirkan solutif bagi mahasiswa dan kelembagaan,” katanya.

Keterlibatan Warek III dalam kegiatan mahasiswa juga disebut terlihat melalui kehadirannya dalam sejumlah agenda lembaga kemahasiswaan. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk interaksi langsung antara pimpinan dan mahasiswa dalam aktivitas organisasi.

“Keterlibatan dalam lembaga itu sering sekali menghadiri dan membuka kegiatan-kegiatan lembaga mahasiswa,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DEMA UIN Kendari, Risdawati, menilai Warek III memiliki peran sebagai fasilitator sekaligus mitra strategis bagi lembaga kemahasiswaan. Ia menyebut dukungan tersebut tidak hanya diberikan ketika kegiatan berlangsung, tetapi juga melalui ruang komunikasi ketika lembaga menghadapi kendala.

“Kalau saya lihat, perannya Warek III dalam mendukung lembaga kemahasiswaan itu betul-betul jadi fasilisator sekaligus mitra strategis buat lembaga mahasiswa. Beliau tidak lepas tangan, tapi selalu dukung penuh kegiatan mahasiswa dan selalu buka ruang dialog atau komunikasi kalau ada kendala di lembaga. Intinya, beliau selalu kasih arahan dan terbuka untuk mendukung program lembaga kemahasiswaan,” tuturnya.

Menurut Risda, pola komunikasi yang terbangun selama ini juga berjalan dua arah. Respons terhadap aspirasi mahasiswa dinilai menjadi salah satu hal yang membuat koordinasi antara lembaga mahasiswa dan Warek III dapat berlangsung secara terbuka.

“Ya, komunikasi yang terjalin selama ini berjalan dengan sangat baik, dua arah, dan beliau sangat responsif terhadap segala aspirasi yang kami sampaikan. Kami merasa tidak ada jarak atau sekat yang kaku saat ingin berdiskusi. Setiap kali DEMA atau lembaga mahasiswa lainnya menghadapi kendala dan membutuhkan ruang dialog, beliau selalu meluangkan waktu untuk memberikan respons maupun solusi,” jelasnya.

Meski tidak selalu hadir secara langsung di lapangan dalam setiap kegiatan, Risda menyebut dukungan Warek III tetap terlihat melalui koordinasi dengan lembaga mahasiswa.

“Beliau terlibat secara aktif, meski kadang sesekali saya melihat beliau tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi tetap koordinasi ke lembaga mahasiswa dan men-support kegiatan,” ujarnya.

Penilaian terhadap sosok Warek III juga datang dari Ketua Umum UKM-Olahraga UIN Kendari, Muh. Yogi Alfajri. Ia melihat Warek III sebagai sosok yang memberikan perhatian dan pendampingan terhadap mahasiswa, khususnya lembaga kemahasiswaan.

“Selama ini kami melihat bahwa Ibunda Warek III senantiasa menunjukkan sikap pengayoman serta kepedulian yang tinggi terhadap mahasiswa, khususnya dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman-teman lembaga kemahasiswaan,” ungkapnya.

Dari sisi komunikasi, Yogi menilai Warek III memiliki pola komunikasi yang membantu koordinasi antara mahasiswa dengan pihak pimpinan.

“Dari segi komunikasi, beliau merupakan sosok yang sangat komunikatif, responsif, dan memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga memudahkan koordinasi antara pimpinan dan mahasiswa,” tuturnya.

Ia juga menilai keterlibatan Warek III dalam kegiatan kemahasiswaan telah berjalan sesuai dengan kapasitasnya sebagai pimpinan.

“Alhamdulillah, dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, beliau kami nilai telah terlibat secara proporsional dan sesuai dengan porsinya sebagai pimpinan,” katanya.

Ketiga pimpinan lembaga mahasiswa tersebut tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga menyampaikan harapan agar hubungan yang telah terbangun dengan Warek III dapat terus dipertahankan.

Ketua SEMA berharap Warek III tetap menjadi mitra belajar bagi mahasiswa dan mempertahankan komunikasi yang selama ini dinilai memberikan ruang bagi lembaga kemahasiswaan.

“Harapan saya untuk Ibunda Warek III, semoga sehat selalu, berkah untuk sekeluarga, menjadi mitra belajar kami, serta tetap terjalinnya komunikasi yang solutif dan membangun di lembaga kemahasiswaan,” harapnya.

Sementara Ketua DEMA berharap keterbukaan dan responsivitas Warek III dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara birokrasi kampus dan lembaga mahasiswa.

“Harapan saya ke depannya, semoga keterbukaan, sikap responsif, dan pola komunikasi yang sudah berjalan dengan baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kami juga berharap sinergi antara pihak birokrasi, khususnya kemahasiswaan, dengan lembaga mahasiswa bisa semakin erat dan bisa semakin aktif untuk terlibat di lapangan untuk kemudian men-support kegiatan mahasiswa demi melahirkan inovasi baru di lembaga mahasiswa dan juga prestasi bagi kampus kita ke depannya,” ungkapnya.

Harapan serupa disampaikan Ketua Umum UKM-Olahraga yang menginginkan peran Warek III dalam mendukung aktivitas mahasiswa dapat terus diperkuat.

“Adapun harapan kami ke depan, semoga Warek III dapat terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung serta terlibat aktif pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan,” tuturnya.

Bagi mahasiswa, sosok Dr. Sitti Fauziah M., M.Pd sebagai seorang perempuan yang berada di posisi pimpinan bidang kemahasiswaan tidak hanya terlihat dari jabatan yang diembannya. Cara berkomunikasi, membuka ruang dialog, memberikan arahan, hingga hadir dalam sejumlah kegiatan menjadi bagian dari pengalaman yang dirasakan para pengurus lembaga mahasiswa dalam berinteraksi dengannya.

Dari tiga perspektif tersebut, sosok Warek III di mata mahasiswa tergambar melalui tiga hal utama yaitu komunikasi, dukungan, dan keterlibatan. Ketiganya menjadi bagian yang dinilai oleh SEMA, DEMA, dan UKM-Olahraga dalam melihat hubungan Warek III dengan lembaga kemahasiswaan di UIN Kendari.

 

Penulis: Andi Istigfar Al-Ghifary

Nestapa Komisariat Kala Pengurus HMI Cabang Kendari Kehilangan Muruah

Ditulis pada oleh
Balas

Disclaimer: Tulisan ini enggan ditujukan secara membabibuta untuk menggeneralisasi kepada pengurus sekalian. Hanya bagi mereka yang terlibat dalam giat-giat banalitas merusak jantung himpunan.

“Ternyata diskusi himpunan di cabang ini tak beranjak jauh. Tema-tema kebebasan, perlawanan, kebenaran, serta segala ragam tetebengek pembicaraan mengenai “kesucian” hanya sekadar seremonial belaka. Faktanya, cabang acap sibuk memukul ke tapak ketimbang ke atas. Rezim yang dzolim luput disorot serius. Malah Komisariat ingin dirusak sebab tendensi politis semata,” kata salah seorang kader yang menolak disebut namanya, karena masih merasa diri sungguh kecil. Tidak sebanding dengan pengurus cabang yang menurutnya amat sering merasa buas, gagah, dan bermoral. Meski rupanya mereka senantiasa gagap untuk mengaku salah, selalu berupaya benar padahal culas, kemudian gagal ketika berbicara muruah.

Pagi itu matahari menyala terang menuju siang yang terik, cahayanya menembus jaring-jaring jendela yang penuh debu-debu halus, tampak hinggap tersebar luas dipermukaan kaca setelah tertiup deras oleh deru kipas butut yang menggantung di langit-langit salah satu kedai kopi di pinggiran kota bumi Mekongga. Waktu menunjukkan pukul 11.25 saat serentetan percakapan masuk menyambar kencang telpon pintar yang sementara terkapar di meja bar. Karena dalam keadaan bersiap-siap untuk santap siang, jari-jemari belum cukup bernafsu untuk membuka pesan. Nanti selepas semua makanan dilumat habis baru giliran pesan-pesan itu yang dilahap tuntas.

Kabar yang sudah sejak pagi buta itu berisik berupa informasi tentang Rapat Anggota Komisariat (RAK) yang tidak lagi akan digelar oleh anggota komisariat setempat, melainkan lewat kerja-kerja tangan bulus utusan cabang. Lazim dikenal dengan sebutan tim caretaker, yang terdiri dari tiga orang.

“Dan diantara ketiganya bisa jadi dua akan masuk Neraka,” seloroh salah satu Ketua Komisariat UIN Kendari. “Orang yang pertama, ia sadar minim kapasitas tapi tetap bertahan untuk menangani perkara. Yang kedua mungkin dirinya memiliki kapasitas memutus perkara namun secara sengaja bersikukuh menyalahkan kebenaran membenarkan kesalahan.” Barangkali ini adalah suatu gambaran imajinasi tentang harapan penghukuman paling mutlak selepas kehidupan di dunia kelak.

Saya hanya menggelengkan kepala ketika menelisik mendalam cikal bakal pembentukan tim caretaker yang terkesan politis, seakan hendak mengamankan lebih awal basis suara dikonferensi cabang (konfercab) selanjutnya. Langkah ini Bukan sungguh-sungguh sebagai upaya preventif untuk menyelamatkan komisariat. Pun narasi “penyelamatan” yang dimaksud cabang begitu terang seperti ingin menghapus segala daya upaya kader akar rumput yang menghidupi komisariat setelah kian lamanya.

Agaknya tidak ada cara yang lebih getir dari kader yang gigih merawat komisariat dengan berbagai macam kompleksitas dinamika yang menghantui. Bahkan sekadar ingin mempertahankan nyalanya himpunan ditingkat bawah para kader seolah harus senantiasa bersiap menghadapi kehilangan. Memang adakalanya bencana kerap lahir bukan hanya dari kuasa alam semata, melainkan pula dari tangan-tangan yang menyulapnya lebih dulu menjadi petaka.

“Keharusan apa yang memungkinkan komisariat ingin diselamatkan oleh cabang? Ini komisariat aktif. Kita salah satu komisariat penuh yang berbagi mandat suara kepada Ketua Umum terpilih hari ini, Yusril, meski dibelakang ada komitmen yang tidak ditunaikan. Tapi apakah kita ribut? Merusak citra Ketua Umum beserta pengurusnya?” Bunyi salah satu pesan dalam grup WhatsApp komisariat dengan nada semangat yang menyala-nyala bak api di padang ilalang.

Harus diakui jika keberadaan tim caretaker tidak seutuhnya salah apabila dilandasi atas dasar penegakan aturan main organisasi yang sungguh-sungguh. Tapi dalam konteks Komisariat Al Ghazali di UIN Kendari adalah sepenuhnya keliru. Sebab, saban hari pengurus komisariat telah melakukan rapat anggota mengenai persiapan pembentukan panitia RAK. Pembahasan itu telah jauh diagendakan sebelum seruan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO), Rabil, menyebar kepada komisariat secabang Kendari agar melaksanakan RAK.

Sialnya, ketika imbauan Kabid PAO turun, posisi komisariat belum siap menuju RAK. Namun, hal ini bukan tanpa sebab, mengingat situasi pada saat itu kampus sedang libur semester sehingga tidak dimungkinkan tercapainya agenda yang dimaksud. Olehnya itu, menjadi wajar jika ada keterlambatan RAK di Komisariat Al Ghazali dikarenakan sebagian banyak anggota komisariat tengah berada di kampung halaman masing-masing. Apakah iya RAK harus dipaksakan kala mayoritas pengurus dan anggotanya tak berada ditempat? Tidakkah itu juga bagian dari pelanggaran konstitusi organisasi?

Kemudian ada yang bias ketika cabang amat lantang berbicara mengenai aturan main organisasi. Kabid PAO sendiri, misalnya, juga adalah salah satu orang yang secara terang dan jelas sebagai pelaku pelanggar konstitusi HMI. Bagaimana tidak, mulanya ia di dapuk menjadi pengurus cabang dalam keadaan yang tidak sah dan mapan secara jenjang perkaderan. Cukup mirip dengan polemik Teddy Indra Wijaya yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Menjabat kian dulu urusan syarat dipenuhi belakangan. Ibarat beli baju lebih awal baru ukur badan kemudian.

Demikianlah istilah yang jamak disebut sebagai legal acrobatics atau akrobat hukum, situasi dimana aturan dipecundangi demi melegitimasi posisi seseorang yang awalnya tidak memenuhi syarat. Dalam kasuistik ini, saya cukup sedikit sepakat jika Gibran tidak lebih haram meski juga lahir dari rahim konstitusi prematur. Paling tidak aturan batas usia Wapres diubah sebelum dirinya resmi menjadi ban serep, bukan berarti saya mendukung atau membenarkan sesuatu yang bersifat banal. Tapi pada soal ini, status nahi mungkarnya Kabid PAO berada satu tingkat di atas putra sulung Jokowi itu. Lalu dimana muruah HMI Cabang Kendari?

Namun di balik sorotan tajam akibat kekacauan yang disebabkan Kabid PAO, celah untuk memperbaiki keadaan sebenarnya sempat terbuka. Semesta masih memberi suatu masa yang baik, ketika koordinator caretaker membuka ruang dialog yang meneduhkan seusai segala jalur komunikasi ditempuh oleh anggota komisariat dengan penuh kesantunan. Tak ada permintaan berat dari anggota komisariat selain melaksanakan RAK yang independen sebagaimana dimaksud ialah menggunakan panitia bentukan komisariat sehingga agenda tersebut dapat terlaksana secara terbuka dan terkoordinasi kepada tim caretaker. Tapi celakanya upaya kolektif yang disusun oleh koordinator caretaker bersama anggota komisariat kabarnya ditolak mentah-mentah oleh Kabid PAO tanpa ada landasan penjelasan konstitusional.

Bagi saya, kewibawaan yang dikehendaki Kabid PAO adalah keliru yang disengaja. Lalu selanjutnya tersendat dalam dua persoalan. Yang pertama, ia berbicara imaji tentang menjalankan konstitusi. Sedangkan pada hal yang kedua ia mengulas mengenai “penyelamatan” komisariat yang dipakai sebagai alasan untuk mewujudkan apa yang dibayangkannya pada soal yang pertama. Maka nyatalah keduanya itu sebagai sebuah paradoks. Bagaimana mungkin orang yang ingin menegakkan konstitusi sementara dirinya jugalah pelanggar konstitusi.

Ihwal kewibawaan rapuh yang sedang diperlihatkan Kabid PAO, saya malah teringat dengan nasihat Soeharto yang waktu itu berpangkat Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Diponegoro (1958) dalam buku Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto karya O.G. Roeder (1976), di muka prajuritnya, ia tak malu-malu memberikan ceramah. “Seorang pemimpin atau perwira harus senantiasa sadar tentang apa yang dilakukannya. Ia pula harus bersikap jujur dan tidak licik.” Alhasil ibarat jauh panggang dari api. Nasihat itu hanya omon-omon. Pribadi yang dikenal “kalem” sebelum naik tahta pada 1967 itu tak mampu melakoninya sungguh-sungguh. Belum genap setahun dia bilang, “harus bersikap jujur dan tidak licik,” malah nyetak brace kasus penyelundupan gula dan kapuk secara ilegal bersama Bob Hasan dan Tom Sie Liong pada 17 Oktober 1959 yang termuat dalam Asian Godfathers: Menguak Tabir Perselingkuhan Penguasa dan Pengusaha (2009). Nasihat Seoharto itu tidak ada bedanya dengan narasi penyelamatan komisariat yang dimaksud Kabid PAO. Sama-sama omong kosong belaka.

Buktinya tampak jelas saat rapat harian pengurus HMI Cabang Kendari 11 September 2026. Disitu sikap Kabid PAO kelewat terang ingin menyesatkan argumen rasional yang disampaikan anggota komisariat. Dengan gaya duduk bersila diapit presidium pengurus cabang, Kabid PAO bertutur bahwa pembahasan RAK Komisariat Al Ghazali telah selesai dibahas dalam rapat bidang. Seolah-olah ingin menegaskan jika teman-teman komisariat tidak lagi memiliki hak untuk mendiskusikan RAK. Padahal dalam aturan main organisasi, jika saya tidak keliru, bahwa segala bentuk keputusan pada akhirnya bermuara ditetapkan dalam rapat harian secara kolektif. Itu masih satu soal, belum lagi hal lainnya. Misalnya, ide tentang menerima lebih dari satu draf hasil RAK, yang bisa berakibat menyisakan perpecahan yang menukik tajam ke komisariat.

Dalam grup WhatssApp percakapan komisariat, turut menyeruak perdebatan mengenai pernyataan Kabid PAO yang salah kaprah. Namun, saya memilih untuk tidak berlarut membahas ucapan yang nirguna itu. Saya justru teringat oleh karya satra lama Ahmad Tohari berjudul Kubah (1980). Pada karya itu, saya melihat ada kesaksian ironi yang sama tentang menguatnya nafsu politik semata dan sikap egois ketika mencermati gelagat Kabid PAO serta para pemimpin yang bersifat otoriter dalam kisah novel itu. Melalui jalinan kisah yang berlatar peristiwa kelam 1965, Tohari secara tajam memotret bagaimana ambisi buta para elite kekuasaan kerap mengorbankan jiwa-jiwa tak berdosa di tingkat akar rumput.

Tatkala Kabid PAO berkhotbah, ia membenamkan diri pada kebenaran semu yang ingin dicapai. Kata-kata yang terucap seketika berubah menjadi kuasa dan otoritas semena-mena. Lantas melantik diri seakan-akan memperoleh posisi moral. Pemahaman inilah yang secara fundamental patut kita kupas habis-habisan. Dibagian ini pula saya melihat ada pergeseran makna “menyelamatkan” komisariat. Jika kita simak narasi penyelamatan itu dengan utuh, kentara betul cara pandang Kabid PAO terhadap komisariat sangat politis dan pragmatis. Kemudian dengan bangga memamerkan penyanderaan tim caretaker, sekaligus mencegat agar RAK tidak dikerjakan oleh komisariat. Padahal gerakan yang dibuat itu adalah cara tak berbobot. Jauh dari diskursus pertengkaran yang sehat. Tak lupa, saya juga ingin bertanya, apa ukuran penyelamatan yang diklaim Kabid PAO? Siapa yang merasakan dampak dari tindakan yang ia perbuat? Apakah benar semua perbuatannya itu berhulu dan bermuara kepada komisariat? Ketika tiga manusia di tim caretaker tak seorangpun datang dari Komisariat Al Ghazali, sementara dalam struktural cabang terdapat beberapa Kabid yang menjabat berasal dari utusan resmi komisariat.

Karena itu, saya ingin kembali mereflekskan diri ke novel Kubah karya Ahmad Tohari. Ketika sifat durjana bekerja di bawah kendali para pemimpin yang haus kekuasaan, maka tokoh utama dalam novel itu, Karman yang merupakan representasi rakyat arus bawah yang miskin, lugu, namun memiliki kecerdasan potensial tak jarang dipatahkan apabila menolak kehendak yang berkuasa. Begitu pula yang menimpa komisariat, ia dipandang bukan hanya sekadar ruang kaderisasi semata. Ketika menolak patuh pada perintah yang serakah maka bukan hal yang baru apabila komisariat turut menjadi korban dari pola kepentingan elektoral cabang kedepan.

Adalah naif apabila Kabid PAO memaksakan pergerakannya sebagai sebuah keyakinan mutlak tanpa proses kesadaran yang luhur. Dampak dari sikap politiknya bisa berujung pada tragedi yang memilu-malukan bagi dirinya. Belum lagi saat konfrontasi meletus, acap kali mereka yang mengobarkan api konflik kabur mengamankan diri. Sementara kader di akar rumput yang menanggung langsung dan panjang nestapa itu.

AJI dan KKJ Sultra Kecam Pengusiran Jurnalis saat Liput Rakor KPK dan Pemkot Kendari

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara mengecam insiden pengusiran sejumlah jurnalis di antaranya Laode Ari Antaranews.com, April Tribunsultra.com, Agus Setiawan Radarkendari.com, Faisal Mediatamasultra.com, Yusril Sibernas.id, Sulis Kendari Pos, Ismu Tolanosultra.com, dan Herdi Koranhotlaine.com.

Peristiwa ini terjadi saat sejumlah jurnalis hendak melakukan peliputan rapat koordinasi pendalaman perencanaan, penganggaran PBJ dan penguatan APIP oleh Pemkot Kendari dan DPRD Kendari bersama KPK RI di Ruangan Samaturu, Balaikota Kendari, Selasa 15 September 2026.

Sebelum kegiatan di mulai, para jurnalis telah berada di dalam ruangan setelah menerima undangan resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari untuk meliput kegiatan tersebut.

Ketika kegiatan akan dimulai, protokol dan komunikasi pimpinan (Prokopim) dan personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) datang menghampiri dan meminta jurnalis untuk meninggalkan ruangan.

Merespon pengusiran sejumlah jurnalis, AJI Kendari dan KKJ Sultra menilai hal ini sebagai bentuk penghalang-halangan kerja-kerja jurnalistik secara nyata.

Selain itu, AJI dan KKJ juga mengingatkan bahwa tindakan pengusiran jurnalis yang sedang bertugas peliputan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, setiap pihak yang secara melawan hukum sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana.

Menanggapi Insiden pengusiran sejumlah jurnalis AJI Kendari dan KKJ Sultra menyatakan sikap;

1. Tindakan penghalangan yang dilakukan oleh Prokopim dan personel Satpol-PP merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja kerja jurnalistik.

2. Penghalangan yang dilakukan Prokopim dan personel Satpol-PP melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi: bagi seseorang dengan sengaja menghalangi jurnalis menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana.

3. Mengingatkan Pemkot Kendari dan seluruh pejabat publik di Sulawesi Tenggara untuk menghormati kerja jurnalistik, kebebasan pers, dan fungsi kontrol media dalam negara demokratis.

4. Medesak/meminta Pemkot Kendari untuk memberikan klarifikasi terkait pengusiran jurnalis saat melakukan peliputan di Kantor Wali Kota Kendari.

5. Mengimbau seluruh jurnalis untuk selalu mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) .

Narahubung:

Sekretaris AJI Kendari: Randy Ardiansyah
Kordinator KKJ Sultra: Fadli Aksar
Sekretaris KKJ Sultra: La Ode Onno

KBM UIN Kendari Desak Tiga Persoalan Diusut, Ancam Segel Ruang Senat Universitas

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Senin, 14 September 2026. Mereka mendesak pihak kampus segera memberikan kejelasan atas tiga persoalan yang dinilai belum tuntas, bahkan mengancam menyegel kantor Senat Universitas jika tuntutan mereka tak segera direspons.

Tiga tuntutan tersebut mencakup dugaan penyerangan Sekretariat Mahiscita, dugaan perusakan fasilitas di lingkungan rektorat yang melibatkan seorang alumni, serta dugaan tindakan tidak pantas oleh seorang oknum dosen yang dalam aksi disebut sebagai persoalan tiup ubun-ubun.

Jenderal Lapangan, Eki Rafael, mengatakan tiga persoalan tersebut menjadi dasar mahasiswa untuk meminta sikap dan tindak lanjut yang jelas dari pihak kampus.

“Kami membawa tiga tuntutan. Yang pertama tentang kerusuhan yang terjadi kemarin di sekitar sekret Mahiscita, di mana beberapa orang tidak dikenal datang menyerang dan merusak fasilitas sekret,” ujar Eki saat diwawancarai pada Senin, 14 September 2026.

Tuntutan kedua, massa aksi mendesak Senat UIN Kendari untuk mencabut gelar akademik seorang alumni UIN Kendari yang diduga melakukan perusakan fasilitas di Gedung Rektorat. Massa juga meminta sekelompok orang yang bersamanya agar ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, pihak yang berasal dari luar kampus tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perusakan fasilitas kampus. Ia juga menilai alumni yang diduga terlibat harus diberikan sanksi. Selain itu, ia menuding terdapat mahasiswa Fakultas Syariah yang membawa pihak dari luar kampus dalam persoalan yang melibatkan UKM Seni.

“Kami meminta mahasiswa Syariah yang membawa orang dari luar itu diberikan sanksi, baik sanksi akademik maupun drop out (DO),” katanya.

Sementara itu, tuntutan ketiga berkaitan dengan dugaan tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh seorang oknum dosen. Eki mengatakan hingga saat ini pihak birokrasi kampus belum memberikan kejelasan mengenai penanganan persoalan tersebut.

“Kemarin kami sempat dipanggil dari pihak yang melapor sebagai korban. Katanya sudah diatensi di sana, tetapi di kampus ini belum ada titik terang,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak Ketua Senat UIN Kendari untuk menemui mereka secara langsung. Desakan itu menjadi salah satu titik penting dalam aksi karena mahasiswa meminta pihak yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan atas aspirasi yang mereka bawa.

Massa bahkan mengancam akan menyegel kantor Senat Universitas apabila tuntutan tersebut tidak segera ditanggapi.

“Kami hanya mau bertemu dengan Ketua Senat hari ini, menit ini. Jika tidak, kami akan menyegel kantor senat” ujar salah satu orator aksi.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua Senat UIN Kendari menjelaskan bahwa Senat memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menjalankan kewenangan kampus sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Senat ini fungsinya adalah memberikan pertimbangan kepada rektor, pemilik otoritas kampus bersama pejabatnya, Warek 1, Warek 2, dan Warek 3, apa yang disampaikan dengan regulasi yang ada di kampus ini,” katanya.

Ia mengatakan pihak Senat pada prinsipnya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Namun, keputusan atas tuntutan tersebut tidak dapat diambil secara sepihak oleh Ketua Senat karena harus melalui mekanisme dan proses kolektif.

“Semua yang disampaikan adik-adik mahasiswa itu sangat disetujui oleh Senat. Oleh karena itu, Ketua Senat tidak langsung memutuskan apa yang menjadi keinginan mereka, tetapi semua itu keputusan ada dalam proses dan nanti diputuskan secara kolektif,” ujarnya.

Ketua Senat juga memastikan surat yang disampaikan mahasiswa telah diterima dan ditindaklanjuti oleh pihak Senat. Ia menyebut konsep pembahasan telah tersedia dan akan segera dibawa dalam sidang Senat.

“Suratnya sudah masuk dan kami sudah tindak lanjuti. Sudah ada konsep di atas meja saya untuk segera sidang Senat terkait surat mahasiswa,” tuturnya.

Aksi demonstrasi tersebut menjadi bentuk desakan mahasiswa kepada pihak kampus agar tiga persoalan yang mereka soroti tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi segera mendapatkan kejelasan dan penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku di UIN Kendari.

Mahasiswa juga meminta proses penanganan terhadap setiap persoalan dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan kembali keresahan di lingkungan kampus

Penulis: Ahmad Sudais Latif

Nyala Lilin dan Doa Solidaritas Pers Kendari untuk Kelima Jurnalis yang Hilang Kontak di Anak Gunung Krakatau

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Suasana haru dan khidmat menyelimuti Radar Coffee, Kendari, ketika puluhan wartawan dan insan pers dari berbagai media berkumpul dalam aksi solidaritas dan doa bersama. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Sulawesi Tenggara ini digelar sebagai bentuk kepedulian mendalam atas musibah hilang kontaknya lima rekan jurnalis saat bertugas melakukan peliputan di kawasan Anak Gunung Krakatau.

Para insan pers yang hadir tampak kompak mengenakan pakaian bernuansa hitam serta menyalakan lilin sebagai lambang duka sekaligus titik terang harapan. Nyala lilin kecil di tengah kegelapan malam itu menegaskan bahwa jurnalisme bukan sekadar profesi untuk mencari nafkah, melainkan panggilan jiwa yang menuntut dedikasi tinggi hingga mempertaruhkan keselamatan diri.

Acara yang diselenggarakan pada Sabtu, 12 September 2026, tepat pukul 19.00 WITA langsung diisi dengan penuturan pesan moral, serta doa bersama yang dipanjatkan secara penuh kekhusyuan. Keheningan tercipta saat disebutkan nama-nama lima wartawan yang belum diketahui keberadaannya tersebut disebutkan satu per satu di hadapan peserta yang hadir.

Dalam momentum penuh keprihatinan tersebut, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari, Nursadah, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran dan solidaritas kawan-kawan wartawan yang menyempatkan diri untuk bersatu dalam doa.

“Tentunya yang pertama kami berterima kasih kepada kawan-kawan jurnalis yang sudah menyempatkan hadir untuk melakukan doa bersama pada malam hari ini untuk lima kawan kita yang sampai saat ini belum ada kabar baik dari mereka”, katanya.

Nursadah kemudian menekankan pentingnya kesadaran kolektif mengenai aspek keselamatan dalam setiap tugas jurnalistik. Prinsip dasar bahwa kerja-kerja Pers tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa harus ditanamkan secara kuat dalam benak setiap jurnalis di lapangan.

“Benar sekali bahwa jargon tidak ada berita senilai nyawa itu betul-betul agar menjadi perhatian kita bersama, terkhususnya dalam kegiatan peliputan berisiko, peliputan bencana, itu jangan sampai kita abay dengan keselamatan kita”, ujar Nursadah.

Musibah yang menimpa lima insan pers di Anak Gunung Krakatau ini menjadi pukulan telak sekaligus pengingat keras bagi komunitas wartawan, khususnya di Sulawesi Tenggara. Kegiatan peliputan di area bencana maupun wilayah berisiko tinggi memang selalu menyimpan ancaman nyata yang sewaktu-waktu dapat mengintai keselamatan jiwa.

Nursadah juga mengungkapkan bahwasanya semangat para wartawan dalam menyajikan fakta dan merekam peristiwa kerap membuat mereka mengesampingkan potensi bahaya. Namun, keberanian tersebut harus tetap dibentengi dengan perhitungan matang serta mitigasi risiko yang ketat.

“Meskipun kita sadari bahwa tugas jurnalis itu selalu berusaha mengabadikan momen, mengabadikan gambar yang betul-betul menarik untuk diketahui oleh publik, tetapi tentu keselamatan menjadi poin utama kita”, ucapnya.

Di tengah ketidakpastian proses pencarian di lokasi kejadian, doa dan simpati terus mengalir dari berbagai elemen komunitas Pers di Kota Kendari. Harapan terbesar saat ini adalah keselamatan para korban serta kekuatan bagi keluarga yang sedang menanti kepastian.

Nursadah juga kemudian menambahkan harapannya agar kelima jurnalis yang hilang kontak itu segera ditemukan. “Tentu kita berharap lima kawan kita segera ada kabar baik dari mereka dan dari keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka sabar dan kemudian team yang sedang melakukan upaya pencarian semoga dapat memberi kabar baik”, tambahnya.

Aksi solidaritas malam itu juga diwarnai dengan seruan moral kepada pihak-pihak terkait, khususnya team SAR gabungan, agar memaksimalkan proses pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi anak gunung krakatau dengan tetap mengedepankan aspek keamanan tim evakuasi.

Bagi insan pers di Sulawesi Tenggara, peristiwa ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya standar operasional prosedur (SOP) peliputan kebencanaan. Evaluasi dan pelatihan mitigasi risiko peliputan berisiko menjadi kebutuhan mendesak yang perlu terus ditingkatkan oleh setiap perusahaan media maupun organisasi profesi.

Kegiatan malam solidaritas itu diakhiri dengan pemadaman lilin secara bersama-sama yang diiringi doa penutup.

 

Penulis : Faiz Al Habsyi

KKJ Sultra Mengecam Keras Kadispar Sultra Menyebut Wartawan Idiot

Ditulis pada oleh
Balas

Komite Keselamatan Jurnalis Sulawesi Tenggara (KKJ Sultra) mengecam keras pernyataan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Sultra Ridwan Badalla di akun Tiktok pribadinya @eRBe#bersuara yang menyebut wartawan idiot.

KKJ Sultra menilai, sebagai pejabat publik tidak sepantasnya Ridwan Badallah melontarkan ucapan yang merendahkan profesi jurnalis. KKJ. Ucapan yang merendahkan jurnalis merupakan bentuk intimidasi verbal yang bertentangan dengan prinsip kebebasan pers.

Kasus ini bermula saat jurnalis Kendarihariini meminta tanggapan kepada Gubernur Sultra Andi Sumangerukka soal Satgas PKH dan denda administratif yang dijatuhkan kepada PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) senilai Rp2,09 triliun pada Selasa 8 September 2026.

Pertanyaan jurnalis itu dilontarkan merespons pernyataan Gubernur Sultra yang mendukung penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pidana, tetapi juga pemulihan aset bagi pelaku kejahatan lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

Pada hari yang sama, Ridwan Badallah mengunggah video di akun tiktok pribadinya menyatakan bahwa pertanyaan itu salah sasaran dan menyebut wartawan yang melontarkan pertanyaan adalah idiot.

Merespons pernyataan itu, KKJ Sultra menilai ucapan yang merendahkan jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik merupakan bentuk intimidasi verbal yang tidak sejalan dengan prinsip kebebasan pers.
Jurnalis bekerja untuk memenuhi hak publik atas informasi. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis berhak mengajukan pertanyaan, termasuk pertanyaan kritis, sebagai bagian dari proses verifikasi, klarifikasi, dan memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat.

Pernyatan merendahkan kapasitas intelektual jurnalis, seperti menyatakan wartawan idiot bukan hanya bentuk penghinaan secara personal, tetapi juga berpotensi menjadi intimidasi verbal yang menghambat kerja jurnalistik.
KKJ Sultra mengingatkan, kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya berbentuk kekerasan fisik. Ancaman, intimidasi, pelecehan, penghinaan, maupun tekanan verbal yang membuat wartawan takut atau enggan menjalankan tugas juga merupakan bagian dari kekerasan terhadap jurnalis.

Bahwa ketika melakukan wawancara, doorstop, maupun konferensi pers, jurnalis menjalankan profesinya untuk memperoleh informasi bagi kepentingan publik, bukan sedang mempermalukan pejabat sebagai individu.

Narasumber berhak mengoreksi pertanyaan yang dianggap keliru, atau menyampaikan keberatan terhadap cara bertanya, bahkan berhak menolak menjawab pertanyaan. Namun, hak tersebut bukan berupa tindakan menghina, merendahkan, atau mempermalukan jurnalis secara personal.

KKJ Sultra menilai ucapan yang merendahkan profesi dapat memunculkan chilling effect, yakni situasi ketika wartawan menjadi takut atau enggan mengajukan pertanyaan kritis karena khawatir dipermalukan atau diintimidasi. Dalam jangka panjang, kondisi itu dinilai dapat menurunkan kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Menanggapi persoalan ini, KKJ Sultra menyatakan sikap;

1. Mengecam keras pernyataan Kadis Pariwisata Sultra yang menyebut wartawan idiot. Selain merendahkan profesi, ucapan ini juga berisi penghinaan yang berkonsekuensi pidana.
2. Meminta Kadis Pariwisata Sultra Ridwan Badallah untuk meminta maaf secara terbuka kepada media dalam waktu 3×24 jam. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka organisasi akan mengambil langkah hukum.
3. Jurnalis dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mengajukan pertanyaan, menggali informasi, melakukan konfirmasi, hingga menyampaikan kritik merupakan bagian dari tugas jurnalistik yang dilindungi UU.
4. Kritik terhadap pemberitaan dapat disampaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers, seperti hak jawab dan hak koreksi, atau mengadu ke Dewan Pers bukan dengan ucapan yang merendahkan profesi wartawan.
5. Menegaskan bahwa jurnalis dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Narahubung:
Koordinator KKJ Sultra, Fadli Aksar.
Sekretaris, La Ode Onno.

───

Komite Keselamatan Jurnalis Sultra dideklarasikan di Kota Kendari pada 25 Oktober 2025 sebagai aliansi strategis untuk melawan impunitas atas kasus kekerasan terhadap jurnalis. KKJ Sultra diinisiasi sejumlah organisasi pers dan masyarakat sipil, yakni AJI Kendari, IJTI Sultra, AMSI Sultra, PuspaHAM, Walhi Sultra, UKM Pers IAIN Kendari dan sejumlah advokat.

UIN Kendari Bungkam, Dugaan Kekerasan Seksual Tak Boleh Ditenggelamkan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id — Dugaan kekerasan seksual yang menyeret Dekan FEBI UIN Kendari sebagai terduga pelaku bukan sekadar persoalan yang bisa selesai dengan diamnya kampus. Ketika kasus telah menjadi sorotan dan mahasiswa masih menunggu kejelasan, justru suara UIN Kendari yang paling ditunggu belum terdengar terang. Publik akhirnya berhadapan dengan satu pertanyaan yang sulit dihindari, mengapa kasus yang menyangkut dugaan kekerasan seksual di lingkungan Kampus Biru seolah perlahan dibiarkan tenggelam? Jika kampus benar-benar ingin menjaga nama baiknya, maka diam bukanlah cara untuk membuktikannya.

Pemberitaan Objektif.id pada 11 Agustus 2026 berjudul “Ironi Dugaan Kekerasan Seksual UIN Kendari, Korban Diminta Anggap Terduga Pelaku sebagai Orang Tua” semestinya menjadi alarm bagi UIN Kendari. Berita tersebut mengungkap dugaan kasus kekerasan seksual yang menjadi perhatian publik serta proses hukum yang telah ditempuh. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana kasus tersebut berawal, tetapi bagaimana institusi pendidikan meresponsnya. Ketika dugaan kekerasan terjadi di lingkungan kampus, institusi tidak cukup hanya menunggu persoalan reda dengan sendirinya. Kampus harus menunjukkan bahwa ada mekanisme yang bekerja dan ada tanggung jawab yang dijalankan.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, di mana suara kampus? Ketika mahasiswa telah menunggu dan publik membutuhkan kejelasan, sikap diam justru membuka ruang berbagai pertanyaan. Tentu kampus tidak harus membuka identitas korban ataupun informasi yang dapat mengganggu proses hukum. Namun, menjaga kerahasiaan korban tidak berarti institusi harus menutup seluruh informasi mengenai langkah yang telah dilakukan. Jika proses masih berjalan, katakan proses masih berjalan. Jika ada mekanisme yang sedang ditempuh, jelaskan mekanismenya. Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan kasus kehilangan perhatian hanya karena waktu terus berjalan.

Kegelisahan tersebut disampaikan Formatur Ketua Umum HMI Komisariat Ibnu Rusyd UIN Kendari Cabang Kendari, La Mulyono. Ia mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut dan mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kelanjutannya. “Pihak kampus tidak mengindahkan terkait kasus pelecehan yang terjadi di lingkup kampus UIN Kendari dan saya berharap kita sudah menunggu lama terkait bagaimana kesimpulan dari pihak kampus yang telah mengurus kasus-kasus ini yang telah mengawal kasus-kasus ini sampai sekarang. Saya sebagai ketua belum menerima info, saya sebagai ketua HMI Komisariat Ibnu Rusyd UIN Kendari belum menerima informasi terkait kelanjutan kasus tersebut dan mendesak pihak kampus untuk segera mengurus kasus pelecehan seksual ini,” kata La Mulyono.

Pernyataan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak kampus. Sebab, jika seorang pimpinan organisasi mahasiswa yang ikut mengawal persoalan mengaku belum mengetahui perkembangan kasus, wajar jika muncul pertanyaan mengenai sejauh mana komunikasi dan transparansi kelembagaan telah berjalan. Sekali lagi, transparansi bukan berarti membuka identitas korban atau seluruh isi perkara. Transparansi berarti memberikan kejelasan mengenai langkah institusi. Kampus harus mampu membedakan antara menjaga kerahasiaan proses dengan membiarkan publik sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan.

Lebih jauh, persoalan menjadi semakin sensitif ketika pemberitaan sebelumnya memuat dugaan bahwa korban diminta menganggap terduga pelaku sebagai orang tua. Jika benar pendekatan tersebut digunakan, maka patut dipertanyakan apakah pendekatan kekeluargaan dapat ditempatkan di atas hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan yang layak. Kekerasan seksual bukan persoalan yang dapat selesai hanya dengan meminta seseorang melupakan apa yang dialaminya. Namun, dalam membahas perkara ini, asas praduga tak bersalah juga tetap harus dijunjung. Karena itu, yang dibutuhkan bukan penghakiman, melainkan proses yang objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

La Mulyono juga menegaskan agar dugaan kasus tersebut tidak dibiarkan menghilang dari perhatian publik hanya karena waktu berlalu. “Karena berhubung kasus pelecehan seksual ini jangan ditenggelamkan karena ini menyangkut nama baik kampus tercintanya kita yaitu Kampus Biru UIN Kendari dan saya harap agar segera mendesak karena kasus ini tidak bisa dilupakan dan tidak bisa diamankan, jangan sampai ini menjadi boomerang bagi kita semua mahasiswa ataupun pihak-pihak kampus yang terlibat akan susah dalam pengajuan,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa menjaga nama baik kampus tidak sama dengan menjaga kampus dari kritik. Justru keberanian menghadapi persoalan secara terbuka dan sesuai aturan adalah bagian dari cara mempertahankan kepercayaan terhadap institusi.

Sebab, jika benar UIN Kendari ingin menjaga marwah Kampus Biru, yang harus dijaga bukan hanya citra di mata publik, tetapi juga rasa aman mahasiswa di dalam lingkungan akademik. Kampus tidak boleh terlihat kuat ketika berbicara tentang prestasi, tetapi menjadi lemah ketika berhadapan dengan persoalan yang menyentuh warga kampus sendiri. Jabatan seseorang juga tidak boleh menjadi alasan bagi mahasiswa untuk kehilangan keberanian dalam mencari perlindungan. Namun, kritik tersebut tetap harus diarahkan pada proses dan sistem, bukan menjadi vonis terhadap pihak yang masih berstatus terduga.

Karena itu, kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi UIN Kendari untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kehadiran mekanisme tersebut bukan sekadar formalitas. Mahasiswa harus mengetahui kepada siapa laporan dapat disampaikan, bagaimana laporan diproses, bagaimana korban mendapatkan perlindungan, serta bagaimana seluruh pihak mendapatkan proses yang adil.

Dalam konteks itulah, ajakan La Mulyono kepada elemen mahasiswa untuk mengawal pembentukan Satgas PPKPT menjadi penting. “Dan selanjutnya saya mengajak teman-teman elemen kemahasiswaan untuk mengawal dalam pembuatan Satgas PPKPT karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 terkait regulasi tersebut yang melandasi pembentukan Satgas PPKPT.” Pengawalan tersebut semestinya diarahkan untuk memastikan sistem perlindungan benar-benar hadir di kampus, bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Mahasiswa perlu memiliki ruang aman untuk melapor dan memastikan setiap laporan ditangani melalui mekanisme yang dapat dipercaya.

Pada akhirnya, UIN Kendari sedang diuji bukan hanya dalam menghadapi satu dugaan kasus, tetapi dalam menunjukkan keberanian institusi ketika persoalan menyentuh lingkungan internalnya sendiri. Kampus tidak harus membuka seluruh informasi perkara kepada publik, tetapi kampus juga tidak boleh menjadikan proses hukum sebagai alasan untuk sepenuhnya bungkam. Ada perbedaan antara menjaga kerahasiaan korban dengan menghilangkan komunikasi kelembagaan. Kampus dapat menjelaskan langkah pencegahan, mekanisme penanganan, serta komitmennya melindungi mahasiswa tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Jangan sampai dugaan kasus ini perlahan hilang dari ingatan hanya karena pemberitaan berhenti dan waktu terus berjalan. Jangan sampai mahasiswa kemudian melihat bahwa persoalan kekerasan hanya ramai ketika pertama kali muncul, lalu sunyi ketika perhatian publik mulai berkurang. Jika UIN Kendari benar-benar ingin menjaga nama baik Kampus Biru, maka saatnya berbicara dan menunjukkan apa yang telah dilakukan. Jangan sampai jabatan membuat suara mahasiswa terdengar lebih kecil, jangan sampai citra institusi lebih diutamakan daripada rasa aman mahasiswa, dan jangan sampai kasus yang serius justru ditenggelamkan oleh diam. Sebab, kampus yang bermartabat bukan kampus yang mampu menyembunyikan persoalan, melainkan kampus yang berani menghadapi persoalan secara adil, transparan dalam batas yang dibenarkan, dan memastikan seluruh mahasiswa mendapatkan ruang belajar yang aman.

SEMA-DEMA UIN Kendari Tak Banyak Diketahui Mahasiswa, Aktivitas Dipertanyakan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, objektif.id – Keberadaan Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari ternyata belum banyak diketahui mahasiswa. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku tidak mengetahui siapa ketuanya, apa tugasnya, hingga kegiatan yang telah dijalankan selama ini.

Minimnya pengetahuan tersebut terungkap dari pengakuan mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi. Mereka mengaku lebih mengenal organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas karena aktivitasnya lebih dekat dengan lingkungan perkuliahan, sementara SEMA-DEMA Universitas dinilai belum banyak terlihat di tengah mahasiswa.

Sasa, mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris UIN Kendari, mengaku pernah mendengar tentang SEMA-DEMA tingkat universitas. Namun, ia mengaku belum mengetahui siapa yang menjadi ketua maupun aktivitas organisasi tersebut.

“Saya pernah dengar SEMA-DEMA, tapi tidak tahu ketuanya siapa. Menurut saya, mungkin kan ada PBAK, itu salah satu contohnya untuk perkenalan di maba. Tapi untuk kami yang kurang mengikuti organisasi, bahkan ketuanya pun tidak kami tahu. Mungkin bisa bikin acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan supaya diketahui oleh mahasiswa, termasuk saya, biar ada terlihat progresnya,” ujar Sasa.

Menurut Sasa, kegiatan dan pengenalan yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi salah satu cara agar mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi tetap mengetahui keberadaan SEMA-DEMA Universitas. Ia berharap lembaga tersebut lebih sering membuat kegiatan yang dapat melibatkan dan diketahui mahasiswa secara luas.

Pengakuan serupa disampaikan Indri, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN Kendari. Ia mengaku tidak mengetahui secara jelas tugas maupun aktivitas SEMA-DEMA Universitas karena selama ini organisasi yang lebih dikenalnya berada dalam lingkup fakultas.

“Saya tidak tahu SEMA-DEMA tingkat universitas, sebenarnya toh kak sa nda terlalu tahu tugas-tugasnya apa, makanya sa nda terlalu bisa sebutkan. Soalnya selama ini yang kita tahu paling lingkup fakultas, sedangkan yang skala universitas kita tidak terlalu tahu tugas mereka sebenarnya apa,” ujar Indri.

Indri juga mengaku tidak mengetahui siapa ketua SEMA-DEMA Universitas maupun apa saja yang telah dikerjakan. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena keberadaan organisasi mahasiswa tingkat universitas belum banyak terlihat oleh mahasiswa.

“Kalau menurutku mungkin SEMA-DEMA skala universitas, jujur secara pribadi sa tidak tahu SEMA-DEMA-nya, ketuanya tidak tahu, apa yang mereka kerjakan juga sa nda tahu,” katanya.

Ia berharap SEMA-DEMA Universitas dapat lebih aktif menggelar kegiatan maupun melakukan pengenalan kepada mahasiswa. Menurutnya, pola pengenalan seperti yang dilakukan di tingkat fakultas dapat membantu mahasiswa memahami keberadaan berbagai organisasi kemahasiswaan.

Indri menilai mahasiswa perlu mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai struktur dan keberadaan organisasi mahasiswa, mulai dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), SEMA-DEMA fakultas hingga SEMA-DEMA Universitas. Dengan adanya pengenalan tersebut, mahasiswa yang selama ini tidak mengikuti organisasi juga dapat mengetahui lembaga yang menjadi bagian dari kehidupan kemahasiswaan kampus.

Senada dengan itu Ani, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Kendari, juga mempertanyakan minimnya aktivitas dan sosialisasi SEMA-DEMA Universitas. Ia mengaku hingga September ini belum melihat adanya kegiatan yang dilakukan, termasuk keterlibatan lembaga tersebut dalam merespon berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.

“Bagaimana mau ditau, sejauh ini sudah bulan 9 belum pernah ada kegiatannya, dengan kurang juga bersosialisasi saya tidak pernah itu lihat mereka, hanya saja katanya perempuan dengan laki-laki itu ketua SEMA-DEMAnya, cuman itumih tidak ditau yang mana orangnya, terus ini juga saya dengar banyak berita belakangan ini tapi saya tidak pernah lihat mereka mau angkat bicara terkait berita akhir-akhir ini, dari berita pelecehan, kekerasan belum ada juga itu, makanya saya bingung sebenarnya siapa itu ketua DEMA dan ketua SEMAnya,” ujar Ani.

Padahal, SEMA dan DEMA Universitas merupakan bagian dari struktur organisasi kemahasiswaan yang memiliki fungsi dalam kehidupan mahasiswa. Karena itu, informasi mengenai kepengurusan, fungsi kelembagaan, serta program kerja semestinya dapat diakses dan diketahui mahasiswa secara lebih luas.

Minimnya pengetahuan mahasiswa terhadap SEMA-DEMA institut menjadi catatan bagi pengurus untuk memperkuat publikasi dan komunikasi. Aktivitas organisasi tidak hanya perlu berjalan di internal kepengurusan, tetapi juga perlu dikomunikasikan kepada mahasiswa sebagai pihak yang menjadi bagian dari representasi organisasi tersebut.

Respon Aduan Dugaan Kekerasan, Pimpinan UIN Tegaskan Komitmen Ciptakan Kampus Aman dan Nyaman

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari merespon aduan dugaan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan kampus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Rektorat, Rabu (9/9/2026).

RDP dihadiri langsung oleh Wakil Rektor III, Wakil Dekan III dari empat fakultas di UIN Kendari, Ketua Senat Mahasiswa Institut, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dan unsur pengurus serta pembina dari lembaga UKM-Seni UIN Kendari.

RDP dilakukan sebagai bentuk komitmen UIN Kendari dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus. Dalam kesempatan tersebut Wakil Rektor III menegaskan UIN Kendari mengecam tidakan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus dan akan memberikan sanksi tegas sesuai etik yang berlaku.

“RDP ini sebagai langkah preventif usai adanya aduan. Setelah ini akan ada pembetukan tim kode etik yang akan melakukan tahapan dan penjatuhan sanksi jika terbukti melakukan kekerasan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut para unsur Pimpinan meminta agar menjaga suasana kondusif dan menghormati proses yang berlangsung.

“Hal ini akan menjadi evaluasi dan pembelajaran ke depan untuk UKK dan UKM khususnya pada pendidikan dasar dan akan menindak tegas oknum yg melakukan kekerasan fisik,” ungkap Wakil Dekan III FEBI.

“Semua kekerasan dalam bentuk fisik akan kami sanksi tegas,” tutup Wakil Dekan III FTIK.

Penulis: Ibnu