Mencari Keadilan di Tengah Ingatan yang Tak Padam

Kendari, Objektif.id – Suasana hening menyelimuti Pelataran Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, Senin malam 28 September 2026. Sejumlah orang duduk mengelilingi lilin yang disusun membentuk lingkaran sebelum mengikuti diskusi bertema “September Hitam: Ketika Negara Gagal Mengadili, Ingatan Menjadi Perlawanan” yang diinisiasi oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Kendari. Sebelum diskusi yang membahas hukum dan hak asasi manusia itu dimulai, hadirin terlebih dahulu melakukan pembacaan surat Yasin untuk mengenang Randi dan Yusuf, dua saudara yang pernah menjadi korban penembakan dalam aksi demonstrasi di Kendari beberapa tahun silam. Lilin yang dinyalakan dan disusun melingkar menjadi bagian dari suasana refleksi dalam kegiatan tersebut. Setelah pembacaan surat Yasin selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), selain itu, diskusi tersebut juga membicarakan bagaimana negara memperlakukan hak warga negara serta mengapa sejumlah persoalan hak asasi manusia masih terus menyisakan tuntutan keadilan.

Dalam diskusi tersebut, Amar Ma’ruf selaku Sekretaris Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kendari sekaligus keynote speaker dalam diskusi tersebut menyampaikan pengantar mengenai persoalan hak asasi manusia. Ia menjelaskan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.

“Di dalam deklarasi PBB ada tiga puluh poin yang menjadi dasar hak asasi manusia, tetapi yang saya sebutkan ada lima, yang pertama ada hak untuk hidup, kemudian ada hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan, kesetaraan dimata hukum dan kebebasan berpendapat. lima poin ini selalu menjadi bayang-bayang kita dalam kehidupan sehari-hari tetapi sebelum deklarasi PBB tahun 1948 ada banyak yang menjadi latar belakang sehingga HAM ini kemudian dideklarasikan.”

Amar Ma’ruf kemudian membawa hadirin untuk melihat kembali sejarah panjang kekerasan terhadap manusia sebelum maupun setelah lahirnya Deklarasi Universal HAM 1948. Ia mengingatkan peristiwa pembantaian di Kongo pada masa Raja Leopold II, kekerasan Jepang terhadap Cina pada 1937, hingga pembantaian pada masa Adolf Hitler di Jerman.

Dalam konteks Indonesia, ingatan tersebut kemudian diarahkan pada sejumlah peristiwa yang meninggalkan persoalan HAM, di antaranya G30S PKI, peristiwa Lampung, konflik Sampit, hingga Ambon. Amar Ma’ruf juga mengingatkan kasus yang menimpa tokoh dan pejuang HAM seperti Munir dan Marsinah. Bagi dia, berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai HAM tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat hari ini menjaga ingatan terhadap korban.

Ingatan atas peristiwa yang telah terjadi kemudian membawa pembahasan pada persoalan keadilan. Dr. Ahmadi S.Hi., M.H. selaku akademisi dan praktisi hukum menilai, apa yang telah terjadi tidak seharusnya hilang hanya karena waktu terus berjalan.

“Malam ini kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar formalitas belaka, tetapi memiliki nilai dan makna yang cukup tinggi. Sebab apa yang telah terjadi di masa lalu itu tidak boleh terkubur oleh waktu, tetapi dia harus dituntaskan demi keadilan dan kebenaran.”

Pertanyaan mengenai penyelesaian kasus HAM kemudian menjadi lebih tajam ketika Ahmadi mempertanyakan anggapan bahwa negara hanya sedang menunda penyelesaian berbagai persoalan tersebut.

“Ada pertanyaan mengapa negara terus menunda keadilan HAM? bagi saya sebetulnya negara tidak menunda. Tetapi negara memang tidak punya niat untuk melakukan. Jadi, bukan menunda, kalau menunda dia punya keinginan, ada upaya untuk mengarah kesana, tapi ini memang tidak punya niat.”

Ahmadi selanjutnya menyoroti perangkat hukum yang digunakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ia secara khusus mengkritik Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurutnya, persoalan dalam mekanisme tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukannya dan konteks politik yang melatarbelakanginya.

“Kalau kita lihat secara hukum itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Itu memang dirancang bukan untuk menegakkan pelanggaran terhadap HAM, tetapi memang dirancang dan didesain untuk menciptakan kegagalan total dalam penegakan pelanggaran terhadap HAM. Bisa kita lihat isinya, banyak isinya yang tidak realistis. Undang-undang Pengadilan HAM itu lahir dari desakan internasional yang pada waktu itu dimulai pada masa pemerintahan Habibie dan dilanjutkan pada pemerintahan Gus Dur. Jadi, pembuatan undang-undang itu pada dasarnya adalah untuk menghindari penegakan HAM internasional. Jadi, undang-undang pengadilan HAM itu lahir memang diciptakan untuk menghindari penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di pengadilan internasional. Karena komite HAM di PBB itu berulang kali memberikan notice atau surat kepada Habibie untuk segera membawa tokoh-tokoh pelanggar HAM ke pengadilan internasional, dan salah satu cara untuk menghindarinya itu hanya dengan membuat undang-undang pengadilan HAM.”

Menurut Ahmadi, persoalan lain muncul dalam mekanisme pengadilan HAM ad hoc. Ia melihat adanya keterlibatan lembaga politik dalam proses pembentukannya sebagai persoalan yang perlu diperhatikan ketika membicarakan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

“Kemudian, soal pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc itu bukan untuk kepentingan hukum apalagi untuk keadilan, tapi itu kepentingan politik. Sesungguhnya pengadilan HAM itu alat politik, bukan alat hukum. Kenapa? karena untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, itu harus atas rekomendasi DPR dan persetujuan presiden. Artinya apa? lembaga yang akan dibikin itu adalah lembaga politik.”

Sementara itu, Dr. Muhammad Endang, S.A., S.Sos., S.H. selaku akademisi pengamat sosial dan politik melihat persoalan tersebut dari sisi lain, yakni kondisi penegakan hukum yang dirasakan masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa keberadaan berbagai instrumen hukum dan lembaga negara belum selalu berbanding lurus dengan rasa keadilan.

“Kita punya semua instrumennya, punya UUD 1945, punya Komnas HAM, punya KPK, punya Mahkamah Konstitusi, punya ratusan fakultas hukum. Tapi rasa keadilan rakyat justru makin jauh. Mengapa? karena kita mengalami apa yang disebut para ulama maqashid sebagai hilangnya tujuan. Hukum ada, tapi keadilannya tidak ada.”

Endang juga menilai persoalan HAM masih kerap berhenti pada tataran teks. Ia mengambil contoh persoalan hak atas tanah di Sulawesi Tenggara dan bagaimana suara mahasiswa dalam menyampaikan pendapat diperlakukan.

“HAM Kita masih formalitas, HAM di Indonesia hari ini masih berhenti di teks. Kita hafal sepuluh hak dasar manusia dalam undang-undang, tapi pelaksanaannya nihil. Saya beri contoh yang dekat dengan kita di Sultra, Hak atas tanah, banyak petani yang hanya punya surat keterangan adat, tiba-tiba tanahnya sudah bersertifikat atas nama perusahaan. Ketika mengadu, mereka harus berhadapan dengan rentenir hukum yang mahal.”

Menurut Endang, persoalan hukum juga tidak terlepas dari politisasi, transaksi, serta hilangnya keberpihakan terhadap kelompok yang lemah. Tiga persoalan tersebut, menurutnya, membuat hukum berjarak dengan tujuan keadilan yang seharusnya menjadi dasar keberadaannya.

“Mengapa hukum kita sakit? menurut saya ada tiga penyakitnya. Pertama politisasi hukum. Hukum dijadikan alat untuk memukul lawan dan melindungi kawan. Kasus dibuka tutup tergantung musim politik, ini yang merusak kepercayaan publik. Kedua transaksionalisme. Hukum menjadi komoditas, ada istilah di warung kopi “Semua bisa diatur”, selama ada uang, pasal bisa lentur. Ini yang membuat orang miskin mustadh’afin tidak pernah dapat keadilan. Ketiga, hilangnya keberpihakan, aparat hukum kita lupa bahwa tujuan hukum adalah membela yang lemah, bukan melayani yang kuat.”

Dari situ, pembahasan kemudian sampai pada posisi pemuda. Endang menilai generasi muda tidak cukup hanya menjadi penonton ketika persoalan hukum dan HAM terjadi di sekitarnya. Pengawasan terhadap proses hukum, pendampingan terhadap masyarakat, serta pendidikan mengenai hak-hak warga menjadi beberapa hal yang menurutnya dapat dilakukan pemuda.

“Lalu apa peran pemuda? kembali lagi, hampir semua perubahan hukum di Indonesia digerakkan pemuda, mahasiswa tahun sembilan delapan yang meruntuhkan orde baru itu bukan karena ingin kekuasaan, tapi karena ingin hukum yang adil. Maka peran pemuda hari ini seharusnya menjadi pengawas, jangan biarkan sidang-sidang penting di DPRD, di Pengadilan, sepi dari pengawasan anak muda, kawal kasus-kasus yang menimpa orang kecil.”

Endang menutup pembahasannya dengan mengaitkan perjuangan terhadap keadilan dengan tanggung jawab pemuda Islam. Baginya, nilai keagamaan tidak seharusnya berhenti pada kehidupan personal, tetapi juga hadir dalam upaya memastikan manusia terbebas dari kemiskinan dan ketertindasan.

“Hukum tanpa keadilan adalah kezaliman yang dilegalkan. Dan kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Tugas kita sebagai pemuda Islam bukan hanya memastikan orang salatnya benar, tapi memastikan hukumnya benar-benar melindungi orang yang salat itu dari kemiskinan dan ketertindasan.”

Derita Rakyat Dihadapan Negara Hukum

Dalam sejarah peradaban manusia, dinamika hubungan rakyat dengan negara sering mengalami ketegangan. Negara, seperti banyak dalam teori negara klasik, justru memperoleh predikat sebagai negara manakala memiliki kekuasaan penuh (kedaulatan) atas suatu wilayah tertentu termasuk terhadap setiap orang atau entitas manusia yang ada dalam wilayah itu. Negara memiliki kuasa untuk memaksa dan rakyat harus patuh dan tunduk pada kuasa negara. Walaupun harus diakui, kedaulatan negara adalah suatu yang lazim sebagai ciri adanya negara, tetapi dalam kondisi hanya  negara yang berdaulat dan berkuasa, rakyat seringkali tidak berdaya terhadap kuasa negara.

oleh karena itu, pada titik tertentu ketika kuasa negara melalui para penguasa, raja melalui aparatnya yang menindas, terjadilah perlawanan rakyat terhadap negara melalui berbagai pemberontakan, perlawanan, ketidakpatuhan sosial yang melahirkan banyak revolusi sosial dalam hubungan antara rakyat dengan negara. Dalam banyak kitab suci agama, banyak sekali diceritakan penguasa negara yang lalim, sewenang-wenang, tidak adil dan melampui batas, sehingga Tuhan harus mengutus para Nabi dan Rasul untuk memperbaiki keadaan dan menegakkan keadilan itu.

Hukum menjadi sebuah payung yang teduh  untuk berlindung dari segala bentuk ketidak pastian namun dilain sisi dapat menjadi rimba belantara yang membingungkan bagi mereka yang tidak memahaminya. Dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang demikian cepat mendorong lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan baru maupun perubahannya yang sering kali tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat, baik faktor keterbatasan informasi maupun karena sebagian masyarakat masih memandang hukum merupakan bidang pengetahuan yang penuh dengan kompleksitas dan seluk beluk sehingga sulit untuk dipelajari  padahal dalam hukum berlaku fictie bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum dan ketidaktahuan seseorang akan aturan yang berlaku tidak dapat dijadkan alasan untuk membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum atau dikenal dengan istilah Ignorantia Iuris Neminem excucat.

Sebagai mahasiswa menggunakan pendekatan 5 in 1 (fife in one)  karena tidak hanya menjelaskan; ke satu, suatu pengetahuan hukum yang biasa di hadapi masyarakat; ke dua, ketentuan murmatif suatu hukum tertentu; ke tiga, kerangka dan praktik problem hukum; ke empat abstraksi dari suatu proses pembelajaran hukum; dan ke lima, ditunjukan untuk membuka akses sekaligus dapat dimaknai sebagai alat pembebasan bagi para pihak yang selama ini menjadi korban ketidakadilan dan pihak yang akan memperjuangkan kepentingan hajat hidup dihadapan hukum dan proses penegakan hukum.

Berpijak dari fakta dan respon suatu kesadaran atas pengalaman dan proses panjang para entrepeneur bantuan hukum melawan rezim ketidakadilan yang menyebabkan korban yang tidak sedikit dengan kondisi yang mengenaskan. Untuk itu perlu direkontruksi suatu sosiologis, legal dan politis yang pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa ini relevan, material dan penting hadir  dalam situasi seperti sekarang ini.

Indonesia adalah Negara Hukum dan hingga kini masih terus memperjuangkan aktualisasinya. Di sisi lainya, ada juga banyak fakta dimana rakyat tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang tidak optimal di dalam suatu Negara hukum Indonesia yang kita cintai ini. Lebih dari itu, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan korupsi masih mempunyai dampak serius bagi Humand and social capital.

Pada situasi seperti ini, salah satu pilihan yang dapat dilakukan rakyat dan masyarakat sipil harus berupaya sendiri dengan segenap sumber daya yang dimilikinya untuk melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak-haknya, Ada begitu banyak pengalaman dan pembelajaran yang berasal dari berbagai masalah yang pernah dihadapi masyarakat yang di jadikan dan digunakan  untuk memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi rakyat.

Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi rakyat dan masyarakat sipil untuk membangun tafsir dan memaknai suatu Negara hukum dan bahkan merekonstuksikanya agar mengabdi pada kepentingan rakyat, melindungi HAM dan mensejahterakan rakyat. Dalam tingkat praktis, berbagai pengalaman memperjuangkan hak-hak rakyat dan pengetahuan dalam menangani begitu banyak kasus-kasus yang di hadapi masyarakat, seyogyanya dapat diabtraksi menjadi “center of excellece” yang kelak dapat digunakan rakyat itu sendiri maupun para pekerja bantuan hukum itu sendiri serta masyarakat luas lainya.

Ada paradoks dalam suatu Negara hukum. Konstitusi secara tegas di dalam pasal 1 ayat(3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bila negara dikaitkan dengan teori kedaulatan hukum, maka supremasi dari suatu negara tidak terletak pada negara itu sendiri tetapi justru pada hukumnya. Ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, Konstitusi indonesia menyatakan secara eksplisit bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan melalui Undang undang Dasar. Bila demikian siapakah yang berdaulat hukum ataukah rakyat dan bagaimana pola relasi antara daulat hukum dan daulat rakyat. Apakah daulat rakyat harus tunduk pada daulat hukum, atau sebaliknya, daulat hukum harus mengabdi di hadapan daulat rakyat.

Untuk sampai pada suatu kesimpulan maka perlu dipahami makna substantif tersebut pada alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 yang telah secara tegas mengemukakan “…perjuangan kemerdekaan Indonesia… mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekan Negara Indonesia …”; dan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dimaksudkan untuk “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”.

Uraian tersebut di atas ternyata mengemukakan suatu cita dan tujuan dibentuk-nya suatu Negara Republik Indonesia. pembentukan itu ditunjukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, untuk melindungi dan dan mensejahterakan rakyat dan sekaligus untuk kepentingan daulat rakyat. Ini artinya, kedaulatan hukum seyongyanya berpenjak untuk sepenuhnya pada kepentingan dari rakyat hukum tidak dapat mengingkari dan bertindak sewenang-wenang  dihadapan rakyat.

Negara  yang berpijak diatas hukum harus menjamin keadilan, kemanan, kebebasan, persamaan, demokrasi, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusian, kehormatan dan nasionalisme walaupun bersifat abstrak serta sandang, pangan, papan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan sarana perhubungan dan komunikasi, dan rekreasi pada seluruh rakyatnya karena  menjadi prasyarat bagi tercapainya kebahagian. Pada konteks ini, suatu peraturan atau ketentuan hukum yang otentik bila dalam hukum itu mengatur, mencerminkan dan memberikan keadilan dalam pola relasi tata kehidupan bagi rakyat atau warganya. Karena itu, ide dasar hukum Gustav Raburch yang diaborsi bahwa dalam wujud suatu negara hukum harus senantiasa memuat keadilan , kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pada kenyataanya, pada pengalaman Indonesia terjadi paradoks. Kendati konstitusi telah secara eksplisit menyebutkan Indonesia sebagai Negara hukum dan pembukaan konstitusi mengemukakan bahwa pembentukan pemerintahan ditunjukan untuk kepentingan perlindungan rakyat, tetapi sejumlah fakta memperlihatkan dengan sangat tegas dan jelas, ada banyak begitu kasus ketidakadilan dalam cakupan yang masif dengan kualitas pelanggaran yang sebagainya tak terperikan dan sangat merugikan rakyat.

yang juga sangat menyesakkan, sikap dan tindakan yang mencerminkan ketidakadilan itu berlangsung dan bermetamorfosa dalam berbagai bentuknya. Salah satu dampak dari diingkarinya prinsip keadilan sebagai salah satu pilar penting bagi Negara hukum, sedari dulu hingga kini rakyat sang pemilik kedaulatan sejati, justru terus menerus terpasung kemiskinan dan bahkan dimiskinkan. Selain itu, hukum tak sepenuhnya ditunjukan untuk melindungi rakyat.

Celakanya, prinsip keadilan yang seyogyanya tersublimasi dari semua peraturan perundang-undangan yang diproduksi legislatif dalam kapasitas sebagai wakilnya rakyat, justru sebagianya juga berpihak dan berpijak pada kepentingan rakyat. Prinsip penting tentang keadilan, kemanfaatan, selain kepastian hukum yang menjadi elan spritualitas justru kehilangan dasar legitimasinya. karena itu ada berbagai peraturan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat ternyata, justrus tidak melindungi kepentingan rakyat dan kesemuanya itu acapkali mendekonstruksi makna Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang demokratis.

Hal ini dapat dimaknai bahwa, rakyat sang pemilik kedaulatan ternyata belum sepenuhnya berdaulat atas keadilan dan kesejahteraannya, pemegang tampuk kekuasaan, baik pemerintah  maupun legislatif yang mempunyai kewenangan untuk  merumuskan hukum dan kebijakan, belum sepunuhnya berpijak dan berpujuk pada daulat rakyat saja tetapi bahkan mengingkari hak rakyat sehingga sebagian rakyat menjadi korban dan menerima dampak terbesar ketidakadilan. lebih jauh dari itu, rakyat justru membiayai penghasilan mereka dengan sangat baik kendati sebagian rakyat sendiri harus menanggung beban kemiskinan.

Mudarat Hukum Kolonialisme Indonesia di Papua

Syukur bagimu Tuhan Allah Maha Kudus, Alam Semesta, dan Leluhur Bangsa Papua yang senantiasa memberikan kehidupan bagi saya agar terus berjuang menegakan keadilan, kebenaran, kejujuran, di hadapan Hukum Kolonialisme Indonesia. Namun keadlian tak lagi kunjung, kebenaran dijual belikan, kejujuran menjadi sampah kehidupan bagi parasit- parasit oligarki yang memegang kendali kekuasaan.

Dalam tulisan ini saya ingin menyampaikan kejujuran dan kebenaran fakta kejadian atas penggusuran paksa yang di lakukan oleh Militerisme TNI/POLRI, panitia Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021, dan Lembaga Universitas Cenderawasih (Uncen). Mereka adalah aktor kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, terlebih khusus terhadap mahasiswa Papua, pada 2021 yang digusur paksa dengan kekuatan Militer TNI/POLRI mengunakan dalil untuk penempatan atlet PON dan renovasi asrama.

Pada faktanya di Tanah Papua, kebenaran selalu di jual belikan antara Hakim dan Pemodal demi melanggengkan kepentingan akumulasi modal tetapi saya salah satu dari sekian ribu orang Papua tidak pantang menyerah atas segala bentuk kejahatan HAM yang terus terjadi di Tanah Papua. Pelanggaran HAM yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2021 lalu adalah luka yang tidak akan pernah sembuh, karena saya sebagai salah satu korban penggusuran paksa yang tidak pernah mendapatkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran di hadapan Hukum pengadilan Abepura Kota Jayapura Papua. Dalam persoalan pelanggaran HAM, kami nilai terjadi pelanggaran hak atas pendidikan, pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak dilakukan oleh Kampus UNCEN merupakan bentuk pelanggaran ganda. Mahasiswa selama 5 tahun telah ditelantarkan tanpa kepedulian pihak kampus hak atas pendidikan dan hak atas tempat tinggal yang layak.

Saya masih ingat sekali, pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 09.00 WIT. Yang mengepung duluan di Asrama Universitas Cenderawasih (UNCEN) Rusunawa itu ribuan Militer gabung TNI/POLRI, yang mengunakan peralatan perang dengan lengkap. Militer TNI/POLRI kepung membuat seluruh penghuni asrama mahasiswa kaget, dan mereka begitu tiba bicara mengunakan megaphone bersifat himbauan darurat dengan menyampaikan “kepada seluruh penghuni asrama agar segera tinggalkan tempat dan keluar dari lingkungan asrama Rusunawa dan asrama Unit 1 – Unit 6 dengan alasan, ini perintah Rektor Apolos Safanpo.”

Mereka memberikan waktu untuk menyimpan barang–barang mahasiswa hanya satu jam, setelah waktu satu jam berakhir TNI/POLRI masuk menggrebek asrama mengunakan senjata membongkar pintu–pintu kamar mahasiswa. Setelah itu tidak lama kemudian eskafator tiba dan langsung memutuskan tangga–tangga gedung asrama, dan seluruh penghuni di kumpulkan di depan halaman Bola Volly dan Bola Futsal. Beberapa pengurus asrama dan saya selaku penghuni yang memimpin massa mahasiswa ingin bernegosiasi tetapi kami dipukul babak belur oleh TNI/POlRI, mereka beralasan bahwa “sekarang bukan waktunya kita negosiasi tetapi sekarang waktunya untuk kalian keluar meninggalkan Asrama”.

Pada saat itu juga beberapa penggurus asrama ditarik paksa kasih keluar dari lingkaran massa mahasiswa ke jalan besar karena dengan alasan memprovokasi massa mahasiswa, termasuk Lembaga Bantun Hukum (LBH) Papua tidak diberikan izin untuk masuk kedalam lingkungan asrama. Saya masih ingat sekali pada waktu itu Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobai, ditarik oleh Polisi untuk dikeluarkan dari lingkungan asrama tetapi pada waktu itu karena masa ribut akhirnya Polisi biarkan Emanuel masuk bicara dengan mahasiswa korban penggusuran paksa.

Militer TNI/POLRI menjadi dalang pelanggaran HAM berat dalam kasus ini, pada saat proses penggusuran paksa asrama mahasiswa Uncen, dengan watak arogansinya waktu itu membungkam seluruh ruang gerak dan ruang untuk berpendapat kami sebagai penghuni asrama mahasiswa. Waktu itu situasi kami di bawah kendali militerisme TNI/POLRI karena seluruh ruang gerak dan ruang untuk menyampaikan pendapat penghuni di bungkam habis dengan alasan mereka bahwa sekarang bukan waktunya kami bicara tetapi sekarang waktunya kalian menyimpan barang dan keluar dari asrama. Pada saat situasi pengusuran berlangsung, hampir seluruh penghuni menangis, dan hal itu membuat saya dan beberapa penggurus asrama mulai membawah keluar seluruh massa mahasiswa dengan satu sikap kita secara spontan bahwa “Mogok Pendidikan di Uncen.”

Setelah kami di keluarkan dari asrama kami seluruh penghuni Asrama, malamnya duduk diskusi di punggir jalan raya, ada beberapa kesimpulan yang kami dapat dari diskusi yaitu sebagai berikut:
1. Kami sepakati membentuk posko umum di depan Asrama Rusunawa Uncen dan beberapa sektor posko.
2. Kami malam itu juga membentuk struktur posko yang diketuai Fredi Kogoya dan Sekretaris saya sendiri Varra Iyaba, dan penanggung Jawab Devanus Siep dan David Wilil selaku Badan Pengurus asrama.
3. Kami malam itu sepakati secara kolektif untuk menempu jalur hukum agar kita buktikan di pengadilan.
4. Kami juga mengumpulkan data korban alat–alat mahasiswa dan mengambil data seluruh mahasiswa yang mengalami korban pengusuran paksa.

Kemudian setelah itu persoalan penggusuran paksa asrama mahasiswa, kami secara resmi memberikan kuasa penuh kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua sebagai pendamping hukum kami. Proses hukum tentang kasus penggusuran di pengadilan semakin tidak jelas, terkesan hakim dan pihak Uncen berselingku di atas mimbar pengadilan serta mempelacurkan hukum kolonialisme. Kami korban penggusuran menunggu kepastian hukum tentang keadilan, kebenaran, dan kejujuran dari sejak 2021 hingga kini 2025 belum ada tanda kemenangan, dan kebenaran menjadi buram di pengadilan.

Setiap persoalan baik itu persoalan politik, Sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami boleh umat manusia di dunia memiliki kerinduan yang sama tentang kedamaian, keadila, kebenaran, dan kejujuran di hadapan hukum baik itu hukum negara maupun hukum adat. Kami mahasiswa korban penggusuran paksa asrama Uncen memiliki keinginan tentang keadilan, kebenaran, dan kejujuran oleh hakim yang mulia di pengadilan, namun keadilan tidak lagi mengharumkan bagi korban.

Kami sebagai mahasiswa korban penggusuran paksa merasakan dan menyatakan dengan jujur bahwa hukum di Indonesia berlaku untuk pemodal atau orang yang memiliki uang, hakim berselingku dengan pelaku dan memberikan perlindungan hukum terhadapnya.Walaupun keadilan, kebenaran, dan kejujuran terlihat buram di pengadilan tetapi semangat kami akan terus berkobar sepanjang massa di jalan pemberontakan.

Setiap orang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keadilan maka dengan itu mahasiswa korban penggusuran paksa asrama Uncen melimpahkan kasus dengan harapan yang sama yaitu menuntut keadilan. Kami juga menuntut agar Pengadilan Negeri Abepura memberikan efek jerah terhadap pihak kampus Uncen yang telah melakukan praktik – praktek yang melanggar HAM, dan melanggar hak atas pendidikan, dan juga melanggar hak atas tempat tinggal mahasiswa yang layak.

Oleh karena itu kami menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Kami mendesak kepada pihak Uncen agar segera bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian mahasiswa yang mengalami korban penggusuran paksa, pada 21 Mei 2021 lalu di Rusunawan Kamwolker Perumnas lll Waena Kota Jayapura Papua.
2. Kami mendesak kepada Pengadilan Negeri Abepura Kota Jayapura agar segera mempercepat proses hukum dan juga harus memberikan kepastian hukum kepada mahasiswa korban penggusuran paksa asrama Uncen.
3. Kami mendesak kepada panitia PON 2021 dan Pemerintah Provinsi Papua agar segera bertanggung jawab atas penggusuran paksa asrama mahasiswa Uncen.
4. Kami meminta kepada Negara Indonesia agar segera tangkap dan adili mantan Rektor Uncen Apolos Sanfapo selaku pelaku yang memerintahkan penggusuran paksa asrama mahasiswa.

Kami sebagai manusia yang mengalami korban penggusuran paksa asrama mahasiswa Uncen, merindukan kemenangan, keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Kami juga memiliki kerinduan untuk di hargai atas suara teriakan kami dari waktu – kewaktu dan kini sudah 5 tahun lamanya. Walaupun suara kami tak lagi didengar, dan tetesan air mata kami tak diperdulikan, tetapi kami akan eksis menanam beni pahit ini di setiap lahan baru agar api pemberontakan tetap menyala di setiap waktu.

Rusunawa 21 Mei 2021 – 21 Mei 2025

penulis: Varra Iyaba