Arsip Tag: Lembaga Kemahasiswaan

Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan FUAD Kotor dan Tidak Berfungsi

Ditulis pada oleh
Balas

 

Penulis: Lojodas dan Zura (anggota baru)

Kendari, Objektif.id–”Kalau ruangannya itu memang tidak pernah difungsikan sudah dua periodemi sa jadi anggota tidak pernah, dari senior-senior paling yang terakhir difungsikan itu tahun 2022, “kata salah satu anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) yang namanya enggan disebutkan. “Pernah sa masuk di situ berantakan sekali banyak kotoran, banyak kursi-kursi yang terhambur begitu, kaya dialih fungsikan jadi gudang saja begitu.”

Padahal secara yuridis, kegunaan sekretariat organisasi kemahasiswaan (Ormawa) atau lembaga kemahasiswaan telah diatur dengan sangat jelas di dalam Undang‑undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur bahwa mahasiswa boleh membentuk organisasi kemahasiswaan.

Dalam Pasal 77 ayat 2, organisasi kemahasiswaan setidaknya memiliki fungsi untuk: (a) mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa; (b) mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; (c) memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan (d) mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Namun, sekretariat ormawa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Kendari justru terbengkalai dan beralih fungsi menjadi gudang sehingga kehilangan peran strategisnya sebagai ruang kegiatan serta penyerapan aspirasi mahasiswa. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan sikap lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas yang tidak bertanggung jawab dalam mengemban amanah organisasi.

Sementara itu, Ketua (Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) FUAD, Mulkan, menjelaskan jika sekretariat HMPS terpisah dengan sekretariat Dema dan Senat Mahasiswa (Sema). Selain itu, ia mengakui bahwa lokasi ruangan di lantai tiga FUAD yang jarang dilalui mahasiswa kerap kosong. Sehingga membuat pengurus mengalihkan sebagian aktivitas ke lantai empat.

“Minggu lalu kita sempat adakan tong sampah 2 dan di lantai 4 jadi minggu ini memang jarang kita ke sekretariat jadi biasa kita alihkan di aula mini FUAD dan lab lantai 4,” ujar Mulkan melalui pesan WhatsApp, Kamis, 27 November 2025.

Keadaan sekretariat yang kotor dan beralih fungsi ini membuat mahasiswa tidak mengetahui mengenai lokasi hingga peran kelembagaan. Hal ini diungkapkan seorang mahasiswi FUAD semester akhir yang tidak ingin namanya disebutkan.

“Sa kurang tau juga di mana tapi kaya di bagian atas, di bagian atas kayanya, kak, coba kita lihat di bagian lantai tiga kayanya, sa kurang tau saya soalnya sa mahasiswa kupu-kupu (kuliah pulang-kuliah pulang),” katanya, Senin, 24 November 2025.

Hal serupa juga disampaikan Zana (nama samaran), mahasiswi semester sembilan, yang menunjukkan ketidaktahuannya terkait keberadaan sekretariat lembaga kemahasiswaan FUAD, “Di atas mungkin, lantai tiga, kalau yang sekretnya HMPS itu nda digabung dipisah-pisah per prodi begitu tapi di atas semua,” tuturnya.

Selain kondisi sekretariat yang lokasinya tidak diketahui, kemudian kotor dan beralih fungsi, mahasiswa juga mengeluhkan tentang lembaga kemahasiswaan yang minim kegiatan, “tapi kalau saya mau menilai kaya kurang kegiatannya cuma Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) dan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) adapun kegiatan selain itu ndadami lagi,” kata Ehan (bukan nama sebenarnya), Kamis, 27 November 2025.

Merespon tanggapan dari beberapa mahasiswa, Agustiana Amanda Putrti yang menjabat sebagai Sekretaris Sema FUAD turut membenarkan ketidakjelasan terkait sekretariat, “tidak ada ruangannya sama sekali. Pokoknya dari bulan berapa itu saya disuruh datang. Kita toh ndada sekret pastinya, bahkan kemarin rapat itu cuman di pelataran hijau itupun inisiatifku bilang ayomi kita ketemulah bahas-bahas kegiatan.”

Dengan tidak optimalnya pengelolaan sekretariat ini, kemudian berdampak pada proses penyerapan aspirasi mahasiswa yang tak berjalan melalui mekanisme formal sebagaimana mestinya. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa peran ormawa sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas semakin kehilangan fungsi serta efektivitasnya.

Kami Tidak Takut Upaya Intimidasi Ketua dan Sekretaris Dema FEBI

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.Id – Si vis pacem para bellum, satu adagium yang tidak akan dinegosiasikan untuk meredam perlawanan kami. Terlanjur kami dijalur nafas perlawanan yang utuh maka mundur selangkah ke belakang pun adalah bentuk penghianatan. Bahkan setan sekali pun yang memaksa kami menyerah, tetap akan kami gilas sampai ujung tarikan nafas paling terakhir.

Adagium itu adalah interpretasi kemarahan dua tahun terakhir, ketika pers mahasiswa di IAIN Kendari menjadi sasaran empuk dari beberapa oknum pecundang yang melakukan intimidasi terhadap jurnalis Objektif atas karya jurnalisitik yang dihasilkan. Terhitung sejak tahun 2024 hingga hari ini, pers mahasiswa Objektif selalu dihantui oleh keadaan menakutkan yang dipicu dari tulisan jurnalisnya. Kami sadar ada risiko yang harus dibayar dari ketidakpatuhan untuk tawar-menawar kepada anomali publik, yaitu berlalu lalang dengan laku tabiat yang bejat.

Pada Tahun 2024, kami berhasil mengungkap pungli Presiden Mahasiswa IAIN Kendari Ibnu Qoyyim Al Jauziah, yang terbukti melancarkan aksinya itu terhadap beberapa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). Setelah rangkain tulisan yang terbit terkait kasus tersebut, sontak oknum-oknum berwatak culas menyerang psikologi jurnalis Objektif bahkan terjadi pengancaman untuk melakukan sabotase kepada website pemberitaan keredaksian.

Dalam sejarah eksistensi Objektif, kami tidak pernah takut menghadapi ancaman, represi, intimidasi, termasuk pertanyaan meneror yang dilakukan kemarin, Senin 14 Juli 2025, oleh Ketua Dema Febi Febrian dan Sekretarisnya Maharani S, kepada Jurnalis kami yang menulis di rubrik editorial dengan judul “Bobroknya Pemimpin Lembaga Kemahasiswaan, Ketika Dema FEBI Numpang Kegiatan Dema Institut.”

Kantor kami pernah digeruduk ormas, bahkan tak jarang disorot pihak birokrasi, yang dimana kehadiran keduanya tak terlepas dari ketersinggungan oleh penerbitan tulisan. Oleh karena itu, tindakan meneror dengan pertanyaan yang meragukan karya jurnalistik yang dihasilkan penulis rubrik editorial baru-baru ini adalah tindakan pengecut, cara itu tak bermoral sebab menciptakan ketakutan dan tekanan psikologi terhadap penulis.

Dua pelaku itu meneror dengan maksud pertanyaan yang sama. Seolah-olah seperti merendahkan tulisan penulis. Jika sebelumnya kantor kami sering ditakuti dengan kedatangan orang atau massa yang marah karena liputan yang diterbitkan, maka kali ini tak lagi secara langsung. Melainkan perbuatan yang paling penakut, simbol kebusukan yang hanya merasa hebat bertutur lewat paltform media sosial.

Masalahnya, apa yang salah ketika yang kami kritik adalah sebuah lembaga publik? Terlebih lembaga ini berada dalam lingkup akademik kampus. Sesuatu yang menjadi salah kaprah adalah menempatkan lembaga dan jabatan publik sebagai bagian satu kesatuan dengan manusia yang sedang mengemban jabatan itu.

Para peneror itu menganggap liputan kami tentang Dema FEBI yang numpang kegiatan dilihatnya sebagai provaktif mahasiswa kepada mereka. Padahal faktanya memang numpang. Bagaimana mungkin Ketua Dema FEBI merasa bangga dengan mengatakan jika itu kegiatan kolaborasi, sementara mereka masuk ingin melibatkan diri secara kelembagaan itu setelah semua penyusunan konsep dan hal-hal teknis selesai dibahas dalam internal kepanitiaan Dema Institut.

Bukan kebetulan jika kami menilai ada yang salah dari cara berpikir demokrasi pada tataran lembaga kemahasiswaan. Siapa pun pengirim intimidasi dan teror itu, baik bagian dari teman karib anggota kami yang ingin memperkeruh keadaan untuk memancing perpecahan internal Objektif, maaf kami solid. Dan mereka itulah yang tidak memahami kerja jurnalis. Padahal pers hadir menjadi penyeimbang kekuasaan. Karena itu, media sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Meski begitu ternyata sekelas Ketua Dema Febi beserta konco-konconya masih mengagungkan kekuasaan jabatan dan lembaganya. Padahal dalam alam demokrasi apalagi dilingkungan kampus, lembaga ataupun jabatan tidak boleh merasa tersingung atau marah ketika mendapat kritik dari publik. Mengapa, sebab itu adalah ranah publik yang sedari awal harus siap dan terbuka untuk disoroti. Yang menjadi soal adalah ketika urusan privat pejabatnya yang kami ulas.

Kalaupun ada pembenaran dari Ketua Dema dan afiliasinya dalam merespon tulisan kami, termasuk menganggap tulisan yang kami muat tidak benar, ya tidak perlu sampai melakukan intimidasi dengan pertanyaan meneror dan semacam sedang merendahkan karya penulis. Artinya, sikap main keroyok seperti itu menunjukan bagaimana sikap Ketua Dema FEBI beserta pendukungnya yang secara tidak langsung sedang melegitimasi hipotesis yang terdapat dalam tulisan tersebut.

Selain itu, tindakan yang dilakukan semakin memperlihatkan bagaimana Ketua Dema FEBI dan pasukannya terlihat anti kritik. Sangat miris saat melihat pemimpin-pemimpin dalam kampus yang disitu harusnya menjadi laboratorium segala pemikirian tertampung dan bertumbuh tapi malah diisi dengan pikiran-pikiran kolot yang mengekang kebebasan berpendapat publik.

Lain dari pada itu, kami semakin khawatir terhadap proses kaderisasi kepemimpinan dalam kampus yang hari ini kian mengkhawatirkan, tergerus nilai-nilai kesadaran pada urusan publik sehingga menjadi bodoh dan berbahaya jika seorang pemimpin tidak bisa membedakan mana urusan publik dan ranah privasi dalam mengemban sebuah jabatan. Pada akhirnya kita hanya melahirkan seorang pejabat, bukan “manusia,” yang sadar dan tahu diri jika dia hanya seonggok daging yang tak luput dari kekurangan bahkan jabatan yang dia miliki adalah titipan semata.

Jika pilar lain punya kekuasaan, sumber daya dan sumber dana. Maka tidak berlebihan kami menganggap apa yang dikatakan oleh sejarawan Inggris, Lord Acton (1834-1902), bahwa benar kekuasaan cenderung korup. Untuk mencegahnya, sebuah alam demokrasi sangat memerlukan pers yang berani, bebas, dan independen.

Sejak Pers Mahasiswa IAIN Kendari didirikan sekitar 1998, tujuan Objektif adalah menjadi pers yang tidak memihak satu golongan, jurnalisme yang tidak menjilat atau menghamba. Melainkan jurnalisme yang berpihak kepada kepentingan publik. Jika Objektif mengkritik, mengajukan saran, itu tandanya kami prihatin sekaligus perhatian terhadap kekuasaan. Selain itu sebagai bentuk membantu negara dalam menjalankan tugas konstitusi menjaga kekuasaan itu agar tidak sewenang-wenang.

Dalam demokrasi yang sehat, pers yang bebas dan independen menjadi harapan publik agar tetap menjadi pemberi manfaat. Jika pers membebek dan pasrah terhadap durjana kekuasaan, publik akan kehilangan pengawasan terhadap pemerintah yang punya banyak instrumen untuk mengeksploitasi situasi dan keadaan sedemikian rupa. Pers yang takut akan membuat kejahatan kekuasaan merajalela.

Karena itu, kami tidak takut dari segala macam bentuk rupa teror dan intimidasi. Bukan karena kami berdiri dengan keberanian tunggal. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar dibanding rasa takut, yakni memberi dan melindungi hak publik mendapat informasi secara bertanggung jawab. Teror terhadap pers yang independen merupakan satu tahap menuju pembusukan demokrasi yang menghina publik.

Penulis : Harpan Pajar

Editor  : Redaksi

Parpolma Tempat “Gembel-Gembel” Lembaga Kemahasiswaan Dikader

Ditulis pada oleh
Balas

Objektif.id – Pengurus lembaga kemahasiswaan dewasa ini bukan menjadi role model kepemimpinan yang ideal. Banyaknya teman-teman mahasiswa yang bergabung kedalam lembaga kemahasiswaan hanya menumpang tenar dan menjadi aib buruk dari delegasi partai politik mahasiswa.

Minimnya wawasan berlembaga dan bobroknya dalam mengelola organisasi membuat lembaga kemahasiswaan hari ini menjadi prematur dan tidak terukur untuk mencapai kerja-kerja kelembagaan.

Banyak kasus yang secara fakta terjadi dalam kepengurusan bahwa nama-nama pengurus yang masuk dalam tingkat legislatif ataupun eksekutif hanya masuk menjadi anggota yang tidak tahu apa yang akan mereka perbuat dan mereka itu kita terminologikan sebagai “gembel-gembel lembaga kemahasiswaan,” orang-orang miskin. Ya, miskin ide.

Kasus-kasus semacam itu mestinya menjadi perhatian secara kolektif oleh semua pihak, terutama oleh para partai politik mahasiswa yang menjadi kendaraan dalam kontestasi pemilihan mahasiswa yang sekaligus juga sebagai organisasi perkaderan calon-calon pemimpin lembaga kemahasiswaan.

Mengapa ini menjadi penting, sebab dari tahun ke tahun anggota partai yang diusung masuk kedalam struktural kepengurusan hanya mengincar posisi ketua saja, bukan betul-betul untuk mewakafkan dirinya atas nama mahasiswa yang telah memberikan mereka mandat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawabnya sebagai representasi mahasiswa yang terpilih melalui mekanisme pemilihan mahasiswa.

Parpolma tidak pernah melakukan pendidikan politik

Partai politik mahasiswa seharusnya lebih peka terhadap keadaan buruk yang terjadi dalam lembaga kemahasiswaan karena melalui partai nama yang menjadi pengurus masuk dalam lembaga kemahasiswaan baik dilegislatif maupun eksekutif. Banyak nama yang disorong partai dan secara fakta itu hanya memperlihatkan bagaimana lembaga kemahasiswaan meningkat secara kuantitatif padahal mereka dimaksudkan untuk menjadi pengurus yakni meningkatkan taraf kualitas lembaga dengan membawa masing-masing ideologi partainya. Namun, yang terjadi sangat berbanding terbalik dengan apa yang menjadi jualan narasi yang dibuat oleh partai.

Partai politik mahasiswa tidak pernah mengajarkan sejak dini kepada para kadernya bagaimana menjadi anggota lembaga kemahasiswaan yang secara moral tahu dia dikirim dalam kepengurusan lembaga ingin menjadi apa. Selain dari pada itu, partai lalai melakukan kaderisasi kepemimpinan yang baik dan benar, seharusnya partai memberikan edukasi politik bahwa seorang pemimpin tidak mesti harus menjadi pimpinan.

Legitimasi kepemimpinan kader partai seyogianya bukan diukur dalam perspektif ia menjadi ketua melainkan bagaimana semangat pembaharuan itu berlaku secara kontinyu saat pertama kali bergabung dalam lembaga sampai masa baktinya diberhentikan oleh aturan. Artinya meninggalkan _policy_ yang baik, ada gagasan yang relevan mengimbangi laju perkembangan zaman.

Masalah akut yang sering kita jumpai yaitu banyaknya kader partai masuk dalam kepengurusan hanya untuk ajang lomba memamerkan dirinya bahwa ia adalah pengurus lembaga kemahasiswaan dengan harapan mendapat baju pengurus, tindakan seperti inilah kemudian mempertegas adagium yang sedang populer yakni “biar bodoh yang penting bergaya.”

Parpolma tempat kebohongan diproduksi

Sikap kader partai dalam kepengurusan lembaga kemahasiswaan memberikan kita gambaran bagaimana mereka dikader melalui partainya. Karakter yang malas dan kebodohan yang diperlihatkan adalah bentuk nyata bagaimana partai melakukan kaderisasi politik. Partai sudah tidak punya rasa malu lagi terhadap ribuan mahasiswa yang mereka wakili, apa yang partai lakukan dari setiap masa menjelang pemilihan mahasiswa hanya berupaya melakukan pembohongan publik dan itu adalah bagian penghianatan moral sekaligus menghina nalar seluruh mahasiswa.

kita ketahui bersama tentang apa yang dijanjikan melalui narasi-narasi pencitraan saat menjelang hari-hari kampanye, semua partai berlomba memenangkan kebohongannya dengan cara memanipulasi seakan-akan mereka paling peduli terhadap lembaga kemahasiswaan tetapi ketika terpilih justru organisasi dibuat rusak.

Seharusnya partai yang berani mencelupkan dirinya dalam giat-giat politik maka dengan penuh kesadaran mesti mempertanggungjawabkan semua apa yang telah digagas, penyakit semua partai hanya siap menang namun tak siap kalah. Kalau semua kader yang didelegasikan kelembaga hanya mengejar posisi ketua terus kapan visi misi partainya dieksekusi? Karena kadernya hanya sibuk mengejar politik kuasa yang tidak mementingkan lagi kepentingan khalayak.

Padahal menurut Antonio Gramsci “politik tidak terbatas pada perjuangan mendapat kekuasaan, politik mencakup kehidupan manusia yang lebih luas. Ikut serta dalam politik berarti mengembangkan kemampuan berpikir dan bertindak yang berguna bagi diri sendiri, mengembangkan otonomi yang tidak didikte oleh kekuasaan semata.” Artinya bahwa apa yang kita yakini berguna bagi diri sendiri tentu itu harus menjadi kemaslahatan banyak orang, jangan nanti momen pemilihan baru semua partai muncul dengan gagah melakukan banyak kebohongan yang hanya menginginkan posisi ketua saja.

Mahasiswa rindu dengan lembaga kemahasiswaan yang didalamnya semua pengurus dari masing-masing delegasi partai itu saling bertengkar tentang banyak hal untuk kemajuan organisasi yang pastinya berorientasi menjaga amanah dan memperjuangkan seluruh aspirasi mahasiswa. Berhentilah partai mengirim delegasi yang bodoh, yang hanya mengandalkan kebesaran nama partainya saja.

Jangan hanya jago jualan jargon

Kini partai harus melakukan upaya transformasi pola perekrutan sampai pendistribusian kader yang betul-betul mengedepankan kepentingan dalam memperjuangkan visi misinya secara konkret. Partai jangan hanya hebat dalam melakukan promosi yang sifatnya klise, sangat miris keadaan partai-partai hari ini yang semuanya masih mengandalkan tipuan-tipuan melalui jargon dan tidak memperhatikan anggota partainya yang banyak melakukan kebobrokan saat menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan.

Ada hal yang sangat menarik pernah dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa “manusia pada dasarnya bodoh, dan menjadi terpelajar melalui perolehan pengetahuan.” Dengan demikian, jika partai memang tempat untuk melakukan proses kaderisasi kepemimpinan maka didalam pasti terjadi transaksi ide. Tapi kalau yang dikirim partai adalah orang-orang yang tidak berkualitas artinya partai gagal menjadi organisasi pengorbit calon-calon pemimpin, yang ada partai menternak para gembel yang miskin akan gagasan.

Berapa banyak lagi jargon yang harus menjadi penunjang partai untuk membesarkan namanya? Sedang implementasi dari visi misi partai nonsens yang sekedar menjadi tumpukan kata-kata tidak bermakna. Semangat yang digaungkan juga tidak menunjukkan spirit pembaharuan dalam lembaga kemahasiswaan. Setiap tahunnya partai hanya menciptakan polarisasi dikalangan mahasiswa, pertarungan antar partai bukan pertarungan gagasan melainkan ide-ide manipulatif yang dijual gratis.

Slogan-slogan yang melekat pada semua partai hanya untuk membodohi mahasiswa, semakin kuat dipromosikan dan dibangga-banggakan maka semakin kuat partai mengingkari visi-misinya sendiri.

Semoga para parpolma lebih banyak lagi introspeksi agar mereka tahu kalau pendidikan terbaik adalah tindakan bukan kata-kata, kata Charlie Chaplin.

Selain dari pada itu, partai sepertinya tidak pernah membaca banyak literatur dan realitas yang terjadi dilingkup kampus sehingga mereka merasa sistem yang terbangun dalam partainya sudah sangat baik, padahal karena banyak mahasiswa yang mereka bisa tipu. Partai sudah saatnya berhenti membanggakan slogan ataupun jargon kedewaan yang busuk dan tolol itu. Mereka mesti melakukan kesiapan diri untuk melakukan keutamaan yang terbaik dalam segala hal, termasuk dalam hal politik, apapun konsekuensinya. Itulah arete, suatu hal yang diistilahkan oleh Plato.

Penulis: Harpan Pajar

Editor: Melvi Widya

Bawa Nama Kampus ke Tingkat Nasional, Mahiscita IAIN Kendari Tak Diberikan Suport

Ditulis pada oleh
Balas

Diduga tidak mendapatkan sokongan dana dari kampus, empat anggota Unit Kegiatan Khusus (UKK) Mahasiswa Islam Pecinta Alam (Mahiscita) IAIN Kendari disinyalir nekat pinjam dana dari teman.

Kendari, Objektif.id – Mahasiswa Islam Pecinta Alam (Mahiscita) IAIN Kendari membawa nama kampus dalam mengikuti kegiatan nasional di Kota Surabaya sejak 24 September sampai 02 Oktober 2023. Ironinya, keberangkatan tersebut tidak disokong dana dari pihak birokrasi sehingga harus meminjam dana dari pihak luar kampus.

Badan Pendidikan dan Latihan (Badik) Mahiscita IAIN Kendari, Mr Syarif Hidayatullah menyebutkan nama-nama empat orang anggota Mahiscita yang mengikuti kegiatan Muktamar dan Kenal Medan (MKM) ke XI PTKIN se Indonesia, yakni Muh. Syahputra Hadrat, Abdul Rahman, Aldiansyah dan Irfan Kurniawan.

Syarif mengaku, empat anggota Mahiscita yang mengikuti kegiatan Muktamar Kenal Medan (MKM) ke XI PTKIN se Indonesia tersebut, berangkat menggunakan dana yang diperoleh dari rekan-rekan serta beberapa senior mereka. Hal itu dilakukan karna pihak birokrasi IAIN Kendari disinyalir tidak memberikan dana sepeserpun untuk keberangkatan mereka.

“Yang berangkat ini menggunakan dana pribadi, dan kreatifitasnya dari anggota,” kata Syarif kepada Objektif.id, Senin (25/9/23).

Lanjut Syarif, dirinya kecewa dengan sikap birokrasi kampus yang dinilai tidak mendukung keberangkatan empat anggota Mahiscita untuk mengikuti kegiatan nasional tersebut, padahal menurutnya mahasiswa yang dikirim itu hadir untuk mewakili nama IAIN Kendari dengan tujuan mengharumkan nama kampus.

Dia menambahkan, idealnya kampus semestinya mendukung setiap lembaga kemahasiswaan, baik itu UKM maupun UKK yang membawa nama kampus dalam setiap kegiatan-kegiatan regional maupun nasional.

“Kami dari pihak Mahiscita IAIN Kendari sangat merasa kurang terhadap anggaran yang telah di sediakan di kampus yakni dana dipa,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor III IAIN Kendari, Fauziah membantah jika dana Dipa yang diberikan dari kampus tidak cukup. Sebab, Menurutnya dana yang diberikan kepada setiap lembaga kemahasiswaan internal kampus sudah maksimal.

“Informasinya tidak seperti itu, dana Dipa yang diberikan itu sudah maksimal,” bantah Fauziah.

 

Repoter : Siti Maharani
Editor: Wahyudin Wahid

Upaya Menciptakan Kepengurusan Kampus Yang Lebih Baik, SEMA dan DEMA IAIN Kendari Menggelar Dialog Publik

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari menyelenggarakan kegiatan Dialog Publik yang digelar di depan gedung rektorat IAIN Kendari. Jum’at (21/7/2023).

Kegiatan tersebut diikuti oleh para mahasiswa dan pengurus lembaga di IAIN Kendari serta menghadirkan dua narasumber yakni Asman Budiman dan Ahmad Nur Cholis, dengan mengangkat tema “Clean and Good University Governance”.

Ketua DEMA IAIN Kendari, Ashabul Arkam mengatakan tujuan diangkatnya tema tersebut pada kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk membantu Rektor dalam menentukan struktur akademik di IAIN Kendari agar bisa diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

“Maksud kami untuk mengangkat tema ini adalah lembaga mahasiswa ingin berupaya membantu pimpinan tertinggi dalam hal ini Rektor baru IAIN Kendari dalam memilih dan mengisi struktur akademik IAIN kendari secara efektif. Artinya orang-orang yang diamanahkan sebagai sivitas akademik kampus adalah orang yang mempuyai rekam jejak yang beringritas dan memiliki etos kerja yang baik serta mampu berintegrasi dan beradaptasi kepada masyarakat mahasiswa,” Katanya.

Dia juga mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mempengaruhi serta menghadirkan pikiran kritis dari para mahasiswa IAIN Kendari.

“Adapun tujuan dari kegiatan dialog tersebut adalah merangsang dan menghadirkan kembali pikiran-pikiran mahasiswa yang sekian lama semakin memudar terutama dalam segi intelektual begitupun akademis,” sambungnya.

Ashabul Arkam berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat menguatkan silaturahmi antara mahasiswa dan sivitas akademika IAIN Kendari serta dapat menjadi ruang yang baik untuk menyalurkan aspirasi para mahasiswa.

“Harapan saya selaku ketua DEMA dengan membuat kegiatan dialog publik ini agar kemudian silaturahim sesama mahasiswa dan sivitas akademik kampus terjalin dengan baik serta aspirasi mahasiswa yang selama ini tidak dapat di sampaikan secara langsung dapat terakomodir dan terselesaikan,” pungkasnya.

Reporter : Fitri
Editor: Melvi Widya

Ketua Di Atas Ketua?

Ditulis pada oleh
Balas

Objektif.id – “Kau terpelajar, cobalah bersetia pada kata hati”. Ya, itulah kata seorang sastrawan terkemuka yang pernah dimiliki Indonesia bahkan dunia sekalipun. Sengaja aku dahului tulisan ini dengan kutipan kalimat eyang Pramoedya Ananta Toer, sebab secara sadar diharapkan agar supaya arah tanggung jawab mereka yang memiliki otoritas pada sebuah institusi tertentu memang harus penuh dengan penghayatan utuh atas ketulusan melaksanakan amanah, bukan kemudian penuh tipu daya disertai pencitraan yang dengan bangga masih berkoar-koar perihal semua kalangan mempunyai kesempatan yang sama dalam sistem demokrasi. Dasar omong kosong, apakah tuan-tuan ketua ini tidak malu? _Nda munafik ka begitu kanda?_ bicara di atas kaki sendiri tapi dalam pelukan orang lain.

Ironis jika pikiran itu terkungkung oleh pihak eksternal dengan kepicikan yang dijadikannya senjata utama, serta kedermawanan palsu yang menjadi tamengnya. Musti kita akui kepemimpinan hari ini sedari kampus telah begitu jauh – amat mundur dari segala tugas tanggung jawabnya sebagai manusia dan peran fungsinya mahasiswa. Dalam hal mengingatkan, kita akan menyeret para ketua lembaga kemahasiswaan disalah satu kampus dengan banyaknya anomali yang sengaja dibiarkan mengakar dan tumbuh berkembang secara terus-menerus. Ternyata isu perpanjangan jabatan serta penundaan pemilu bukan hanya terjadi di tingkat para elit negeri ini, yang implikasinya sampai merembet ke dalam kampus. Bahkan bukan hanya sekedar isu melainkan benar-benar terjadi.

Pengkajian melalui regulasi lembaga kemahasiswaan seyogyanya ada beberapa ketua lembaga yang dicopot dari jabatannya. Semisal salah satu contoh kasus ketika dari ketua-ketua yang menjabat telah hilang status kemahasiswaannya maka ia sudah harus diganti. Masih teramat banyak lagi masalah yang terjadi dalam kampus itu terkhusus ditataran lembaga kemahasiswaan politiknya.

Sejatinya para ketua lembaga kemahasiswaan di kampus tersebut baik yang berkasus maupun tidak sudah harus tergantikan lewat proses penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa. Disinilah letak kekeliruannya, sebab ketua lembaga tertinggi mahasiswa (katanya) belum melakukan pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM). Jangankan proses pembentukannya, dibicarakan bersama teman-teman mahasiswa saja tidak. Dengan peristiwa semacam ini timbul pertanyaan apakah ada “ketua di atas ketua”? Pertanyaan itu muncul indikatornya sederhana, kalau memang ketua tertinggi lembaga kemahasiswaan mengapa tidak berani mengambil sikap. Wajar kalau didemo karena diragukan independensinya.

Jangan takut untuk melawan pada mereka yang mencoba mengintervensi kemerdekaan berpikir serta kesadaran nurani anda. Aku yakin, organisasi ataupun yang mendidik itu baik belum tentu yang didik akan menjadi baik apa lagi yang didikannya tidak baik.

Mengkhawatirkan apa bila pola kaderisasi masih terjebak pada dogmatisme senioritas dengan basis kebenaran mutlak, itu artinya bukan mengkader tapi menternak. _”Kita nda mau ka kanda tes rasa yang ada mango-mangonya? Masa mau rasa vanilla terus”._ Saat ini perlu upaya rekonstruksi metode selain dari yang sudah ada itu. Kaku, konservatif, cenderung mengkerdilkan. Ingat ucap Sutan Syahrir Tum ” Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis. Temporer dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa hanya akan terasa sakit, tersesat dan merusak pergerakan”.

Sampailah ke penghujung tulisan ini, saatnya mengistirahatkan tubuh dan semua yang sedang berkecamuk dalam kepala. Sebab perjuangan membutuhkan tenaga dan pikiran bukan wakanda dengan segala arahan-arahan kolonialismenya. Hati-hati semua bisa kena.

Penulis : Hajar
Editor: Redaksi