Arsip Tag: Masyarakat

Seminar Perludem Upaya Memperkuat Demokrasi yang Inklusif di Indonesia

Ditulis pada oleh
Balas

Depok, Objektif.id – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyelenggarakan seminar bertajuk “Menjamin Hak Politik Kelompok Minoritas: Kelompok Pemuda, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Buruh Migran,” pada Jumat, 13 Juni 2025, di ruang Boedi Harsono Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seminar ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang inklusif di Indonesia dengan fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak politik bagi kelompok minoritas yang selama ini menghadapi berbagai hambatan dalam partisipasi politik.

Direktur Eksekutif Perludem Khorunnisa N Agustyati, membuka acara dengan memaparkan bahwa demokrasi yang sejati harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kelompok pemuda, perempuan, masyarakat adat, dan buruh migran merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak politik yang sama namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, seminar ini bertujuan membuka ruang dialog dan mencari solusi konkret agar hak politik kelompok-kelompok ini dapat dijamin dan diperkuat secara berkelanjutan.

“Kelompok pemuda, perempuan, masyarakat adat, dan buruh migran merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak politik yang sama namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan politik yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok pemuda, perempuan, masyarakat adat, dan buruh migran dapat membantu mereka lebih percaya diri dan aktif dalam proses demokrasi,” ujarnya.

Dalam seminar ini diisi juga oleh perwakilan dari komunitas masyarakat adat yang berbagi pengalaman nyata terkait hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses hak politik. Narasumber dari kalangan aktivis perempuan dan pemuda turut menyampaikan tantangan yang sering mereka alami, seperti diskriminasi dan stereotip yang membatasi peran mereka dalam dunia politik. Sementara itu, perwakilan buruh migran menyoroti perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat agar mereka dapat berpartisipasi secara politik baik di negara asal maupun di negara tujuan.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah hambatan struktural yang menghalangi kelompok minoritas dalam mengakses hak politiknya. Kelompok pemuda sering dianggap belum cukup matang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan perempuan masih menghadapi diskriminasi yang membatasi peran mereka. Sementara asyarakat adat mengalami kesulitan mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya yang berimbas pada keterbatasan akses politik. Buruh migran pun kerap tidak memiliki perlindungan hukum memadai untuk berpartisipasi dalam politik.

Salah satu narasumber yang hadir Titi Anggraini, pakar demokrasi dan hak politik, membahas pentingnya inklusivitas dalam demokrasi dan bagaimana kelompok minoritas dapat terakomodasi secara efektif dalam proses politik. “Hak politik kelompok minoritas bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga kebutuhan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Ketika semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara setara, proses pengambilan keputusan politik akan lebih representatif dan mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi fondasi penting untuk demokrasi yang inklusif dan berkeadilan”, ujarnya.

Harapannya ada pada peran kebijakan publik dan regulasi yang harus diperkuat agar menjamin hak politik kelompok minoritas. Regulasi inklusif dan pelaksanaan yang konsisten menjadi kunci agar tidak ada diskriminasi dalam proses pemilu maupun kehidupan politik sehari-hari. Perludem menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar efektif mengatasi hambatan yang dialami kelompok minoritas.

Narasumber perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Iffa Rosita, menjelaskan komitmen KPU dalam menjaga inklusivitas kelompok rentan, termasuk kelompok minoritas, dalam pelaksanaan pemilu. ia mengatakan telah ada regulasi yang mengatur tentang hak politik setiap masyarakat seperti yang tetuang dalam dasar hukum PKPU nomor 9 tahun 2022 yang mengcover bagaimana KPU sangat inklusif terhadap masyarakat dari berbagai basis di pemilihan, baik pemilu maupun pilkada. Ada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dimana disebutkan hak masyarakat dari penyelenggaraan pemilu adalah menerima informasi pemilu atau pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“jadi, ada beberapa hak dari pemilih kita untuk meminta mendapat informasi konfirmasi atau klarifikasi atas informasi pemilu dan dalam hal ini KPU harus sangat inklusif memberikan penjelasan agar masyarakat kita tidak menerima secara anomali jadi mereka menerima secara utuh dan valid karena itu kewajiban KPU dan karena kita harus mampu meningkatkan literasi pemilih melalui peraturan KPU yang kami terbitkan dan peraturan KPU juga merupakan turunan dari undang-undang pemerintah”, katanya.

Selain itu, seminar menyoroti pemanfaatan teknologi dan media sebagai sarana meningkatkan partisipasi politik kelompok minoritas. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan akses informasi politik yang lebih mudah dan cepat, sehingga kelompok minoritas dapat lebih aktif mengikuti perkembangan politik dan menyuarakan aspirasi mereka. Namun, literasi digital yang memadai juga diperlukan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan kesenjangan baru.

Sementara, politisi partai Demokrat sekaligus anggota DPRD Dapil 1 Jakarta, Desie Cheristie, membagikan pengalaman legislatif sebagai politisi perempuan dan cara mengadvokasi kelompok minioritas. “Pengalaman saya sendiri dari tahun 2008 hingga 2024 dan pengalaman saya yang paling berkesan itu di tahun 2024. Masalah minioritas pemuda dan masalah minioritas perempuan kebetulan ketum saya Srikandi, telah datang ke HAM untuk komnas HAM perempuan minggu lalu untuk sepakat mengawali rancangan undang-undang masyarakat adat. Jadi, Bu Kirli, pastinya mendukung undang-undang RUU kelompok masyarakat.”

Seminar dihadiri oleh berbagai perwakilan komunitas minoritas yang berbagi pengalaman dan tantangan dalam berpolitik. Kesaksian mereka memberikan gambaran nyata bahwa hak politik kelompok minoritas masih sering diabaikan atau tidak dipenuhi secara optimal. Hal ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa upaya menjamin hak politik kelompok minoritas harus terus diperkuat dan didukung oleh semua pihak.

Sesi tanya jawab yang interaktif memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan langsung kepada para narasumber. Interaksi ini memperdalam pemahaman dan memperkuat komitmen bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi kelompok minoritas dalam konteks politik. Diskusi yang berlangsung dinamis ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan hak politik yang inklusif.

Perludem berkomitmen melakukan pemantauan, advokasi, dan edukasi agar hak politik kelompok minoritas benar-benar terwujud dalam praktik demokrasi di Indonesia. Kerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas minoritas menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Meski begitu, menurut politisi Partai Amanat Nasional, Farah Valensiyah Inggrid, mengatakan dari data yang dia peroleh sebanyak 30% para pemilih muda merasa suaranya kurang berpengaruh sehingga mereka tidak tertarik pada politik itu sendiri, “akhirnya mereka enggak suka ataupun menghindari politik itu sendiri, padahal kebijakan-kebijakan pemerintah itu asalnya bermuara dari pemerintah. hambatannya adalah, yang pertama kurangnya pengalaman dan pemahaman politik di kalangan anak muda dan yang kedua adalah persaingan dengan kandidat mapan ketika seorang pemuda mau menjadi calek kriterianya apa yang dipikirkan stereotyping”, katanya.

Pada penghujung acara terbentuk kesepakatan perihal demokrasi inklusif dan berkeadilan hanya dapat terwujud jika hak politik kelompok minoritas dihormati dan dijamin. Semua pihak diajak mengawal proses demokrasi agar lebih terbuka dan ramah terhadap keberagaman. Seminar ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan bahwa demokrasi harus menjadi milik semua, tanpa terkecuali.

Dengan terselenggaranya seminar ini, diharapkan kesadaran dan komitmen untuk menjamin hak politik kelompok minoritas semakin meningkat, sehingga Indonesia dapat mewujudkan semangat demokrasi. Perludem akan terus menjadi salah elemen penting digarda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak politik kelompok minoritas demi masa depan demokrasi yang lebih baik di tanah air.

Gen Z Dalam Pusaran Dinamika Perkembangannya

Ditulis pada oleh
Balas

Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012, merupakan kelompok yang khas karena dibesarkan dalam lingkungan dimana internet dan media sosial adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Keberadaan teknologi ini membuat mereka terbiasa untuk berbagai informasi pribadi secara terbuka dan pada saat  yang sama lebih terpengaruh oleh berbagai konten yang mereka temukan di media sosial. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya generasi Z cenderung memiliki sifat yang lebih koservatif serta menunjukan rasa skeptis terhadap individu lain. Mereka menunjukan tanggung jawab sosial yang lebih besar, sehingga lebih aktif untuk terlibat dalam proyek-proyek yang berfokus pada pelayanan masyarakat.

Generasi Z memegang kekuatan yang signifikan di pasar saat ini, karena mereka merupakan kelompok yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan proses globalisasi. Dalam konteks ini mereka dikenal sebagai generasi yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga beradaptasi dengan baik terhadap perubahan yang dihasilkanya.

Generasi Z memanfaatkan akses luar mereka terhadap teknologi dan media sosial untuk berkontribusi sebagai agen perubahan. Platform sebagai Instagram, facebok, Twiter, dan TikTok menjadi alat yang kuat bagi mereka untuk berinteraksi, menyampaikan pemikiran, serta memperjuangkan isu-isu sosial yang dianggappenting. Contohnya mereka memiliki potensi untuk menciptakan aplikasi yang di rancang khusus untuk memberikan bantuan kepada individu yang mengalami kesulitan finansial, seperti biaya pengobatan, sembari menawarkan layanan yang berkaitan dengan kesehatan.

Di sisi lain, inovasi dan kreatitas juga merupakan bagian dari karekteristik Generasi Z. Mereka tidak hanyaa puas dengan penggunaan teknologi yang ada. Generasi ini menunjukan keinginan untuk menciptakan teknologi baru dan menjalin peluang bisnis yang baru. Dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dalam bidang teknologi serta pengetahuan digital yang mendalam mereka memiliki kemampuan untuk memulai Star-up atau ikut serta dalam inovasi yang di usung oleh perusahaan yang ada.

Pentingnya membangun Generasi Z yang tangguh adalah menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab yang penting  bagi seluruh masyarakat, pendidik dan orang tua, Sebagai generasi yang lahir di era digital, mereka dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan unik. Generasi Z tumbuh ditengah isu-isu global yang kompleks, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial dan ketidak pastian ekonomi, sehingga mereka memerlukan keterampilan serta mentalitas yang kokoh untuk menghadapinya serta  ketangguhan memberikan kemampuan kepada mereka untuk tetap optimis dan proaktif dalam mencari solusi, tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar.

Salah satu tantangan utama adalah derasnya arus informasi yang sering kali tidak terkendali. Sebagai mahasiswa, kita juga mengalami situasi dimana informasi yang bertentangan dengan ajaran Islam sangat mudah diakses melalui media sosial, paltform digital,dan internet secara umum. Generasi Z dengan rasa ingin tahu yang tinggi, seringkali terpapar pada informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan etika. Jika mereka tidak mampu menyaring informasi ini, maka terjadinya krisis identitas agama akan semakin besar.

Tantangan lainya adalah perubahan pola komunikasi. Generasi Z cenderung menolak gaya komunikasi yang bersifat otoriter. Mereka lebih menyukai dialog yang terbuka, dimana pendapat mereka didengar dan dihargai. Hal ini, berarti orang tua tidak cukup hanya memberikan perintah atau nasihat, tetapi juga harus mampu menjelaskan alasan dibalik alasan tersebut. Sebagai contoh, jika seorang anak bertanya kepada mengapa mereka berpuasa, orang tua perlu memberikan penjelasan yang koprehensif tentang manfaat puasa, baik dari spirtual, kesehatan, maupun disiplin diri. Dengan cara ini, anak-anak akan lebih mudah menerima ajaran agama karena mereka memahami esensinya, bukan sekedar kewajibanya. Selain itu problem sosial juga tidak kalah penting,  menghadapi banyaknya paham dalam kehidupan sosial misalnya budaya kebarat-baratan yang condong berlebih matrealisme, hedonisme dan kebebasan yang bertentangan dengan nilai dan etika.

Di era digital, tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi sering kali berdampak pada kesehatan mental mereka. Dengan membangun ketangguhan, Generasi Z dapat lebih efektif dalam mengelola stres dan menghadapi tekanan emosional. Ketangguhan mental sangat penting untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dan bangkit dari kegagalan, yang pada giliranya menjadi kesehatan mental mereka.

Salah satu cara untuk mendukung generasi z dalam menemukan jati diri mereka adalah melalui pendidikan yang kontekstual tidak boleh hanya terpaku pada teori, tetapi harus mengajarkan  bagaimana nilai-nilai dan etika dapat diterapkam dalam kehidupan modern, dukungan dari lingkungan masyarakat memiliki kontribusi penting bagi generasi z. Lingkungan sosial dapat memiliki pengeruh yang besar untuk perkembangan seeseorang. Oleh karenanya, kerja sama antara lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan menjadi landasan utama untuk  menghadapi tantangan yang ada.

Dengan perubahan yang terbangun mereka akan lebih siap  menghadapi berbagai tantangan, menjaga kesehatan mental, dan berkontibusi secara positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak antara lain pendidik, orang tua dan masyarakat secara keseluruhan untuk mendukung dan membimbing generasi ini agar dapat tumbuh menjadi individu yang kuat, mandiri dan relegius.

Keterlibatan mereka dalam isu-isu sosial dan lingkungan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. membangun ketangguhan dalam Generasi Z juga mengintegrasikan nilai-nilai positif, seperti empati, kejujuran dan kepedulian terhadap sesama. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, mereka tidak hanya akan tumbuh sebagai individu yang kuat, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebigh harmonis dan berkeadilan.

Kesadaran Generasi Z terhadap etika dan isu sosial yang berkaitan dengan penggunaan teknologi sangat tinggi. Mereka cenderung kritis dan mempertanyakan prisip-prinsip etika dibalik penggunaan data pribadi, perlindungan privasi, serta dampak sosial, dari teknologi yang terus berkembang. kesadaran ini juga terlihat dalam pola konsumsi mereka, di mana mereka lebih memilih  untuk mendukung merek, aplikasi dan produk yang menujukan komitmen terhadap nilai-nilai sosial dan kelestarian lingkungan.

Partisipasi aktif dalam forum publik menjadi salah satu cara Generasi Z menunjukan nilai-nilai kebangsaan serta semangat bela negara. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan motif serta membangun komunitas yang peduli terhadap masa depan negara mereka. Untuk meningkatkan peran Generasi Z sebagai agen perubahan, pendidikan yang berkualitas harus menjadi fokus utama. Pendekatan  pembelajaran  yang inovatif dapat membantu generasi ini menjadi lebih positif, kreatif dan inovatif dalam merespons perubahan sosial yang terjadi di era digital.

Pendidikan memainkan peran penting dalam mengembangkan keterampilan teknologi serta kemampuan sosial yang diperlukan untuk  menciptakan perubahan sosial yang positif. Diharapkan bahwa melalui pendidikan, Gemerasi Z dapat lebih memahami pentingnya etika digital dan belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak. Dengan kemudahan akses informasi dan media sosial, mendidik keterampilan kritis menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan di kalangan generasi Z agar mereka dapat membedakan antara informasi yang dapat di percaya dan tidak percaya atau tidak benar.

Dalan konteks dunia kerja, Generasi Z menunjukan minat yang besar terhadap kewirausahaan, Mereka menggali berbagai peluang untuk menciptakan usaha baru dan dengan kemampuan mereka beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, Mereka siap berkomtribusi dalam inovasi diberbagai perusahaan. Kecepatan adaptasi mereka terhadap trasformasi teknologi yang menjadikan mereka aset yang berharga dalam lingkungan kerja yang terus berkembang.

Sangat penting bagi generasi Z untuk memastikan bahwa etika dientegrasikan dalam penggunaan teknologi, pendidikan yang bertujuan untuk mencapai literasi digital yang lebih baik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang etika dalam penggunaan teknologi dan membantu menghindari potensi risiko yang muncul. Dengan demikian, Generasi Z memiliki potensi yang besar untuk menjadi agen perubahan yang positif di era digital ini . Namun, mereka juga perlu menghadapi berbagai tantangan yang ada dan terus berkembang bersama teknologi untuk mewujudkan masa depan yang lebih inklusif, inovatif dan berkelanjutan.

Sebagai mahasiswa, apabila dengan pendidikan yang baik dan pendekatan yang tepat, Generasi Z dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan yang positif. Namun, mereka harus tetap menghadapi tantangan yang ada dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan, memberikan edukasi, dan memperjuangkan keadilan.

Upaya Pencegahan Praktik P2GP, IAIN Kendari Lakukan Syuting Film Dokumenter Sekaligus Edukasi dan Sosialisasi di Desa Rambu-Rambu Jaya

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – United Nation Fund For Population Activities (UNFPA), Pemerintah Kanada, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), ALIMAT, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari membentuk program kerja sama dengan menggelar syuting untuk film dokumenter tentang Pencegahan Pelukaan Dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP) pada 6-8 Januari 2023. Selain itu, dilaksanakan pula edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Rambu-Rambu Jaya.

Kegiatan syuting dan edukasi ini dilaksanakan di dua tempat berbeda, yang pertama, di IAIN Kendari sendiri dengan menginterview beberapa mahasiswa, Jaringan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) IAIN Kendari, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) IAIN Kendari, serta Rektor IAIN Kendari yang dalam hal ini diwakili oleh Warek 1 terkait responnya terhadap kegiatan Pencegahan Praktik Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP). Yang kedua, di Desa Rambu-Rambu Jaya, Konawe Selatan, dengan menyorot masyarakat setempat.

Irma Irayanti, selaku dosen IAIN Kendari, menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat di Indonesia yang melakukan praktik P2GP atau biasa dikenal dengan Sunat Perempuan yang diselenggarakan sebagai tradisi keagamaan.

“Kami memastikan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi keagamaan ini tidak melakukan pelukaan apalagi pemotongan yang dapat membahayakan perempuan baik jangka pendek maupun jangka panjang,” Tuturnya.

Beliau juga mengatakan, kegiatan ini merupakan serangkaian dari misi KUPI untuk mencegah praktik-praktik P2GP atau Female Genital Mutilation (FGM).

“FGM ini merupakan kegiatan yang dilarang oleh WHO karena sangat berbahaya, sehingga UNFPA bersinergi untuk bergerak cepat mengedukasi masyarakat dengan menggandeng Perguruan Tinggi,” Sambungnya.

Tuturnya lebih lanjut, dari kegitan ini akan diangkat menjadi film dokumenter. Film dokumenter yang juga disponsori oleh Pemerintah Kanada ini nantinya akan disebarluaskan di media sosial UNFPA, sebagai output dari kegiatan Pencegahan P2GP, diharapkan menjadi film dokumenter yang dapat mengubah pola pikir masyarakat terkait praktik-praktik keagamaan yang berdampak bahaya terutamanya pada kalangan perempuan dan anak.

“Diharapkan masyarakat merubah paradigma berfikir terkait dengan praktik-praktik keagamaan yang dapat mendatangkan bahaya bagi perempuan dan anak. Selain itu Rasulullah tidak pernah menyunat anak perempuan beliau. Jadi, semoga kegiatan ini bernilai ibadah dan diharapkan lagi tidak adanya praktik pelukaan dan pemotongan.” Pungkasnya.

Menunda Kenaikan Harga BBM adalah Langkah yang Tepat

Ditulis pada oleh
Balas

Penulis : Muhamad Ifan Permana

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia di sibukkan dengan isu rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang di prediksi kenaikan harga BBM ini akan berlaku pekan depan. Rencana kenaikan BBM ini dinilai dapat meningkatkan APBN karena beban APBN berkurang yang selama ini menanggung BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar yang mengakitbatkan beban subsidi dan kompensansi mengalami obesitas pada tahun 2022 menembus angka Rp. 502,4 Triliun. Anggaran tersebut merupakan total anggaran subsidi untuk BBM, LPG dan Listrik.

Presiden Jokowi Dodo mengatakan, semua harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasikan dampaknya yang dapat menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi masyarakat, kenaikan inflasi dan bisa menurunkan  perekonomian. Sebelumnya Menteri koordinator dan investasi luhut binsar panjaitan memberi signal bahwa masyarakat harus siap-siap dengan kenaikan bbm bersubsidi jenis pertalite dan solar dan menunggu keputusan presiden pekan depan karena sudah tidak dapat ditanggung oleh APBN.

Sedangkan menurut Menteri keungan sri mulyani mengatakan bahwa anggaran Rp. 502. 4 triliun yang dipersiapkan untuk alokasi anggaran subsidi minyak dan kompensasi energi pada tahun 2022 telah habis. Nilai tersebut sudah membengkak dari anggaran semula yaitu hanya sebesar Rp. 152, 1 Triliun. Diimana anggaran tersebut akan terus bertambah hingga akhir tahun. Karena mulanya pemerintah mengasumsikan rata-rata harga minyak mentah indonesia (ICP/Indonesian Crude Price) sebesar 100 dollar AS/Barel. Namun realisisnya sudah mencapai di level 105 dollar AS/ barel.

Sri mulyani juga menuturkan BBM subsidi jenis pertalite anggaran subsidi sebesar Rp. 93,5 Trilun dimana anggaran tersebut 86 % dinikmati oleh rumah tangga mampu atau orang kaya sedangkan orang miskin atau kendaraan bermotor hanya dikisaran 20 %. Jadi hampir 60 triliun anggaran subsidi dihabiskan oleh orang mampu sisanya untuk golongan tidak mampu. Lanjut, Menurut Menteri keuangan Alokasi anggaran subsibdi BBM jenis Solar sebesar Rp. 149 Triliun dimana 89 % di pakai dunia usaha dan 11 % oleh rumah tangga. Dan dari 11 % rumah tangga yang menggunakan  bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 95 % adalah orang mampu. Dari anggaran Sebesar Rp. 149 Trilun hanya 5% yang digunakan untuk rumah tangga kurang mampu.

Jadi dari data dan pernayatan  diatas APBN yang anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah guna subsidi energi  bahan bakar minyak faktanya cenderung dinikmati mayoritas masyarakat kalangan menengah keatas dan hanya sebagian kecil di dinikmati langsung oleh masyarakat menengah kebawah.

Adapun alasan utama pemerintah rencana menaikan bahan bakar minyak (BBM) disebabkan  karena 1. Distribusi bbm bersubdi jenis pertalite dan solar tidak tepat sasaran 2. Harga minyak dunia yang mengalami Fluktuatif 3. Kurs Rupiah yang mengalami Depresiasi terhadap Dollar AS.

Perlukah BBM Naik ?

Menyoal  rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar saat ini belum tepat karena melihat situasi dan kondisi pasca covid 19 seharusnya pemerintah berfokus terhadap pemulihan perekonomian tanpa memberi opsi dengan menaikan harga BBM bersubsidi atau mencari solusi lain dengan berbagai alternatif. Entah, dengan mengeluarkan regulasi pembatasan volume untuk kendaraan roda empat atau bahan bakar minyak jenis pertalite hanya diperuntukkan untuk kendaraan bermotor dan angkutan umum ketimbang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite. Sedangkan untuk BBM Subsidi jenis Solar pemerintah mengevaluasi pertamina mengapa sebanyak 95% solar dinikmati orang kaya. Apakah ada kerjasama sepihak atau ada oknum yang bermain sehingga alokasi bbm Subsidi jenis solar bisa tepat sasaran.

Ketidakmampuan pemerintah menelaah masyarakat yang layak dan tidak layak mendapatkan bbm bersubsidi  menyebabkan  APBN subsidi energi mengalami obesitas karena menanggung beban subsudi  Bahan bakar yang tidak tepat sasaran. Selanjutnya skema sasaran subsidi tidak tepat karena kurangnya pengawasan terhadap bahan bakar minyak jenis pertalite dan Rentannya kebocoran bahan bakar jenis solar skala besar, seperti pada sektor Perkebunan, Pertambangan maupun Industri Nikel.

Rencana menaikan harga BBM bersubsidi yang di canangkan pada pekan depan. Maka Sudah sangat jelas akan berdampak terhadap daya beli masyarakat berkurang. Tidak menuntut kemungkinan akan megakibatkan Inflasi dalam kurun waktu yang cukup lama dan juga akan mengakibatkan  harga bahan pokok lain melonjak. Sehingga gejolak ekonomi di kalangan masyarakat tak terbendung. dan juga, jika ini terjadi maka penolakan tentang kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi tak terhindarkan. Karena pemerintah dinilai tidak kafabel mengelolah keuangan Negara.

Selain itu, dalih fluktuasi harga minyak mentah dunia terus melonjak dan juga depresiasi nilai KURS Rupiah Terhadap Dollar AS. Alasan pemerintah ini sangat Absurd sebab alasan utama pemerintah ini dinilai tidak tepat jika opsinya harus menaikan harga BBM bersubsidi Sedangkan Masih banyak mega proyek infrastruktur yang sedang berjalan bahkan akan berjalan seperti Ibukota Negara Baru (IKN) mengapa agenda ini tidak ditunda dulu.

Oleh Karena itu, Kebijakan pemerintah ini wajar mendapat banyak reaksi dari masyakarakat. Karena tidak adanya sosilasiasi dan keputusan ini dianggap final. Sisa menunggu Perpres dan Keputusan Presiden. Sehingga usulan menaikan harga BBM dipastikan akan mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan, Karena tidak adanya alternatif lain dan juga tidak adanya proses redistribusi yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah seharusnya menunda terlebih dahulu sembari mengkaji lebih dalam tentang kebijakan yang akan di buat dan resiko apa yang akan ditimbulkan  Sembari menemukan formula yang tepat.