Slogan Pemberdayaan Lokal Dinilai Hanya Pemanis, Tokoh Pemuda Wilalang Kritik Dominasi Orang Luar

Konut – Wilalang yang merupakan singkatan dari Wiwirano, Landawe, dan Langgikima menggelar kegiatan Panggung Edukasi yang mengusung tema “Merawat Harmoni Daerah – Menguatkan Peran Masyarakat – Menjaga Investasi – Meningkatkan Pemberdayaan Lokal”. Kegiatan yang digelar oleh Konsorsium Pemuda (KPD) tersebut berlangsung di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Langgikima pada Sabtu, 14 Februari 2026, mulai pukul 14.00 WITA hingga malam hari.

Acara yang dikemas sebagai ajang edukasi dan hiburan rakyat ini menghadirkan Lulo Berhadiah, artis lokal viral, serta DJ lokal. Antusiasme masyarakat terlihat sejak siang hari, memenuhi lapangan dengan semangat kebersamaan. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi sosial bagi masyarakat Wiwirano, Landawe, dan Langgikima.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara (Konut). Dukungan ini dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah pemilihan yang telah mengantarkannya menduduki kursi legislatif. Perhatian tersebut dianggap memberi energi positif sekaligus legitimasi terhadap gerakan kepemudaan di wilayah Wilalang.

Pengusaha lokal sekaligus tokoh pemuda Wilalang, Risman, menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia menilai dukungan itu menjadi bukti adanya perhatian nyata dari unsur pimpinan daerah terhadap aktivitas generasi muda.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan penuh Ketua DPRD Konut. Ini bukti nyata kepedulian beliau terhadap dapil yang telah mengantarkannya ke kursi parlemen,” ujar Risman.

Namun, di balik apresiasi itu terselip keprihatinan. Risman menyoroti kondisi internal organisasi pemuda Wilalang yang dinilainya belum sepenuhnya mandiri. Ia mengungkapkan adanya keterlibatan pihak luar yang dianggap terlalu dominan dalam struktur dan pelaksanaan kegiatan, bahkan hingga menempati posisi-posisi penting.

“Namun, saya sangat prihatin melihat gerakan pemuda Wilalang yang masih dicampuri, bahkan dikendalikan oleh orang luar di posisi-posisi penting. Jika begini terus, pemuda kita tidak akan pernah berdikari atau berdiri di kaki sendiri,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan KPD Wilalang yang baru saja usai, terlihat adanya dominasi pemuda dari luar wilayah yang memegang kendali operasional. Kondisi ini menimbulkan kesan kurangnya kepercayaan terhadap potensi lokal, sekaligus memunculkan anggapan bahwa ruang kepemimpinan bagi kader asli Wilalang belum sepenuhnya terbuka.

Padahal, dengan mengusung tema harmoni dan pemberdayaan lokal, kegiatan tersebut semestinya menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas internal dan memperluas partisipasi masyarakat setempat.

Risman juga membeberkan adanya dugaan nepotisme dalam pengelolaan konsumsi. Ia menyayangkan bahwa pengadaan konsumsi yang seharusnya dapat melibatkan kelompok pemberdayaan perempuan lokal justru dikerjakan oleh istri salah satu pengurus yang berasal dari luar Wilalang.

“Tema pemberdayaan itu jangan hanya jadi slogan pemanis di baliho. Faktanya, pengadaan konsumsi yang seharusnya bisa dibagikan kepada ibu-ibu Wilalang sebagai bentuk pemberdayaan justru diambil alih dan dikerjakan oleh istri salah satu pengurus dari luar. Distribusinya pun jauh dari wilayah kita. Ini jelas bentuk ketidakadilan terhadap potensi lokal,” tambahnya.

Kondisi tersebut memicu pertanyaan di tengah masyarakat: untuk siapa sebenarnya Panggung Edukasi ini diselenggarakan? Jika posisi strategis dan urusan logistik masih melibatkan pihak luar secara dominan, maka kegiatan tersebut dikhawatirkan hanya menjadi seremoni tanpa proses pendewasaan organisasi bagi pemuda lokal.

Ke depan, dukungan dari unsur legislatif diharapkan benar-benar mampu memperkuat kemandirian organisasi pemuda Wilalang. Evaluasi internal serta komitmen untuk memprioritaskan potensi daerah menjadi kunci agar setiap kegiatan tidak hanya meriah di atas panggung, tetapi juga kokoh dalam prinsip dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.

Pemda Konsel Dituding Tak Transparan Soal Menyalurkan Bantuan Kepada Mahasiswa

Reporter: Arnina

Editor: Slamet

Kendari, Objektif.id– Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Konawe Selatan (Konsel) di tuding tak transparan soal menyerahkan bantuan biaya pendidikan non ASN kepada mahasiswa asal Konsel Tahun 2022 sebanyak 171 mahasiswa.

Salah satu mahasiswa Konsel, Salim Yusrin mengatakan, penyaluran bantuan pendidikan ini tidak tepat sasaran pasalnya tidak ada informasi yang jelas terkait bantuan ini, termasuk terkait jumlah bantuan yang diberikan.

“Bantuan ini seakan di tutupi sehingga tidak pernah di muncul kan di berita terkait pendaftaran dan lain sebagainya, serta bantuan ini juga berbeda dalam nilai yang di dapatnya, ada yang mendapat kan senilai 5 juta dan ada juga yang mendapatkan 10 juta,” kata mahasiswa asal kecamatan Angata ini.

Dia beranggapan mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut tidak semua berasal dari kalangan orang yang kurang mampu.

“Anehnya ada mahasiswa yang mendapatkan bantuan ini sementara dia kuliah di luar Sulawesi tenggara artinya kalau sudah berbicara di perguruan tinggi diluar Sultra berarti ekonomi dari mahasiswa tersebut sudah memadai,” sambungnya.

Salim juga mengatakan bahwa tidak ada informasi yang jelas terkait adanya beasiswa ini yang dengan tiba-tiba dia melihat tersebar di grup WhatsApp.

“Saya juga kaget tiba tiba melihat informasi yang di share di via grup WhatsApp, pasalnya dia tidak pernah mendengar kabar akan adanya bantuan seperti ini,” ungkapnya.

Selain terkait beasiswa, dia juga mempertanyakan terkait janji bupati Konawe Selatan tentang pengadaan asrama yang belum jelas realisasinya sampai sekarang.

“Saya juga mempertanyakan terkait janji pak Bupati Konsel terkait asrama Konsel sampai hari ini belum ada kejelasannya.” tukasnya.