Pengaruh Perang Timur Tengah Terhadap Pasokan Minyak Indonesia

Objektif.id – Warga Indonesia diminta untuk lebih hemat dalam menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) menyusul situasi geopolitik yang semakin memanas di Timur Tengah. Perang yang terus menggila di kawasan tersebut telah menyebabkan ketidakpastian pasokan minyak dunia, yang berdampak langsung pada ketersediaan dan harga BBM di dalam negeri.

Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengingatkan masyarakat agar bijak dalam konsumsi BBM demi menjaga stok yang ada tetap aman dan mencukupi kebutuhan nasional. Per 16 Juni 2025, stok Pertalite tercatat cukup untuk 21 hari, Pertamax untuk 29 hari, dan Solar untuk 19 hari, angka yang masih tergolong aman namun mengindikasikan perlunya penghematan.

Kondisi ini menjadi peringatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangi penggunaan BBM secara tidak perlu. Analis dari Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menegaskan bahwa potensi gangguan pasokan minyak akibat konflik di Selat Hormuz dapat memicu kenaikan harga BBM dan LPG di Indonesia. Oleh karena itu, langkah penghematan menjadi sangat krusial agar beban subsidi pemerintah tidak semakin membengkak dan berdampak negatif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menekankan pentingnya percepatan program elektrifikasi kendaraan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor minyak dan gas bumi (Migas) sebesar US$ 36,27 miliar pada 2024, naik dari US$ 35,83 miliar pada 2023. Kenaikan impor ini menambah tekanan pada APBN, terutama dalam hal subsidi BBM dan LPG yang terus membengkak.

Analis Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Putra Adhiguna, memperingatkan risiko pembengkakan subsidi yang dapat membebani keuangan negara dan masyarakat. “Resiko peningkatan subsidi semakin membengkak dan lagi-lagi mengingatkan pentingnya Indonesia bergeser menuju kendaraan listrik. Biaya yang membengkak tersebut akan membebani kantong masyarakat ataupun APBN,” ujarnya.

Pemerintah sendiri tengah melakukan reformasi subsidi BBM yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi dan memperbaiki distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran. Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 menyebutkan bahwa pengendalian kategori konsumen BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dapat mengurangi konsumsi hingga 17,8 juta kiloliter per tahun.

Kebijakan ini diharapkan mampu menghemat anggaran subsidi hingga Rp67,1 triliun per tahun, sekaligus mengurangi beban APBN yang selama ini harus menanggung kompensasi besar akibat harga jual BBM yang masih di bawah harga keekonomian.

Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di sektor energi juga mencatat kenaikan penjualan BBM sebesar 5,6% pada tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan kebutuhan energi masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam penghematan BBM dengan cara-cara sederhana namun efektif, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, memanfaatkan transportasi umum, dan melakukan perawatan kendaraan secara rutin agar lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar.

Selain itu, penggunaan teknologi kendaraan listrik yang semakin berkembang juga menjadi alternatif yang menjanjikan untuk masa depan. Kesadaran kolektif ini sangat penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidak pastian global.

Putra Adhiguna menambahkan bahwa pentingnya peran pemerintah untuk segera mencari jalan keluar terhadap potensi kenaikan harga BBM dan LPG melalui program elektrifikasi yang dinilai bisa meringankan beban APBN., “Hal seperti ini terus berulang dan memerlukan cara pandang yang lebih jauh dan terus berusaha mengganti peran BBM dan LPG dengan elektrifikasi kendaraan dan dapur serta membuat cadangan BBM yang lebih kuat”, katanya.

Di tengah tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat, penghematan BBM menjadi langkah strategis yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara. Langkah ini bukan hanya demi kepentingan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan global yang tidak mudah diprediksi. Penghematan BBM adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan dengan kesadaran tinggi demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Konflik Iran Israel Berpotensi Sebabkan Turbulensi Ekonomi Global

Objektif.id — Serangan militer Israel terhadap Iran kembali memicu ketegangan global. Pemerintah Israel menyebut serangan tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Tel Aviv mengklaim bahwa Iran telah melanggar komitmen dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) sehingga Israel menganggap situasi ini sebagai kondisi darurat.

Namun, klaim tersebut tidak mendapat dukungan dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Lembaga itu menyatakan tidak menemukan bukti pelanggaran terkait program senjata nuklir oleh Iran, sehingga menimbulkan keraguan terhadap alasan Israel dalam melancarkan serangan tersebut.

Konflik ini menimbulkan korban jiwa dikedua belah pihak dan memicu kekhawatiran internasional akan eskalasi lebih lanjut. Situasi ini menandai salah satu titik paling genting dalam hubungan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu ekonomi global juga akan terguncang akibat pecahnya perang kedua negara.

Ketegangan terus memburuk sejak serangan awal Israel pada Jumat, 13 Juni 2025, yang merusak Ibu Kota Iran, Teheran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal dan drone yang menghantam beberapa wilayah Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Pemerintah Iran menegaskan tidak akan membuka ruang negosiasi gencatan senjata selama agresi militer terhadap negaranya masih berlangsung. Sikap tersebut disampaikan melalui mediator regional seperti Qatar dan Oman.

Dari sisi geopolitik, sejumlah negara mulai bersuara. Korea Utara menjadi salah satu pihak yang paling vokal. Dalam pernyataan resminya, Korea Utara mengecam keras serangan Israel dan menyebutnya sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat dimaafkan.” Korea Utara juga menuding Israel sebagai entitas destruktif yang membahayakan perdamaian kawasan, apalagi didukung penuh oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat.

Tim otoritas pajak Zionis Israel telah menangani 14.583 kasus kerusakan langsung yang diakibatkan oleh serangan Iran baru-baru ini. Melalui Jerusalem Post, Menteri Keuangan sayap kanan Zionis Israel Bezalel Smotrich mengatakan sebanyak 2.775 warga dievakuasi dari rumah mereka karena kerusakan yang parah hingga Senin, 16 Juni malam. Ia juga mengonfirmasi bahwa sekitar 24 bangunan telah ditetapkan untuk pembongkaran sebagai akibat dari kerusakan yang disebabkan oleh serangan Iran.

Dampak dari eskalasi ini juga terasa di pasar global. Harga minyak melonjak tajam, sementara pasar saham mengalami tekanan signifikan. Ketidakpastian di Timur Tengah mendorong AS untuk menarik sebagian personelnya dari wilayah tersebut setelah Iran mengancam jika pangkalan Militer AS menjadi sasaran serangan berikutnya.

Sementara, dampak untuk Indonesia sendiri adalah lonjakan harga minyak. Meski disatu sisi emiten energi seperti PT Surya Esa Perkasa (ESSA), Medco (MEDC), dan Elnusa (ELSA) berpotensi mencetak keuntungan, Namun di sisi lain pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk subsidi BBM yang nantinya akan membebani fiskal negara.

Perang Iran-Israel bukan sekadar konflik regional, melainkan isu global yang memengaruhi banyak aspek ekonomi dunia. Mulai dari energi, perdagangan, penerbangan, hingga stabilitas pasar modal.

Negara-negara perlu bersiap menghadapi ketidakpastian jangka pendek yang bisa berpengaruh pada sektor riil. Dunia sudah menanggung beban perang dagang dengan penurunan pertumbuhan global 0,5%. Kini, gejolak di Timur Tengah menambah ketidakpastian yang buruk bagi bisnis,” ujar Georgieva kepada Africanews, Kamis, 19 Juni 2025.

Krisis ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas tindakan militernya di Gaza. Banyak negara mulai membuka jalur menuju pengakuan terhadap negara Palestina, sementara Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Jerusalem Post mencatat bahwa sebagian besar penduduk yang dievakuasi dari daerah yang terkena dampak telah ditampung di hotel-hotel oleh pemerintah daerah masing-masing sebagai bagian dari tanggapan darurat terhadap situasi yang sedang berlangsung. Salah satu rudal balistik milik Iran yang disorot setelah menghantam gedung Kementerian Pertahanan Israel adalah Fattah 2, rudal balistik jarak menengah dengan hipersonik manuverable glide vehicle (HGV).

Rudal yang memiliki kecepatan 13-14 Mach ( 13-14 kali lipat kecepatan suara) dan daya jangkau antara 1.400-2.000 km ini membuat sistem pertahanan udara Israel tak berkutik. Sebelumnya, Iran telah memiliki rudal Fattah 1 pada pertengahan 2023. Sementara Fattah 2 diperkenalkan kepada pemimpin Iran pada 19 November di tahun yang sama. Rudal buatan dalam negeri Iran ini mampu menargetkan sistem pertahanan musuh dan dilengkapi dengan nosel sekunder yang dapat digerakkan dan propelan padat untuk meningkatkan kemampuan manuver di dalam dan luar atmosfer menuju target.

Di tengah memanasnya situasi, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui kesepakatan nuklir antara Washington dan Teheran. Meski begitu, ia mengaku tidak terlalu berminat untuk memulai negosiasi baru dan bahkan mengisyaratkan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dapat menjadi target militer. “Khamenei adalah target yang mudah,” tulis Trump di platform Truth Social.