Jantan di Mulut Rapuh di Sikap: Kritik untuk Maskulinitas Toksik

Oleh: Nur Saputri Ayu Tia Ningsih

Objektif. Id-Dalam hiruk pikuk pergaulan sosial dan digital, tak jarang kita mendengar sosok laki-laki yang berbicara lantang soal kelaki-lakian yang seolah kejantanan bisa dibuktikan lewat dominasi, suara keras, dan candaan bernada seksis. Namun, di balik keberanian di mulut itu, tersembunyi rapuhnya sikap, rentannya ego, dan dangkalnya kesadaran akan nilai kesetaraan. Inilah wajah maskulinitas tipis berisik dalam stereotip, tetapi kosong dalam tanggung jawab moral.

Perilaku meremehkan perempuan bukan sekadar masalah etika. Ia adalah produk dari konstruksi sosial usang yang terus direproduksi baik lewat media, pendidikan, maupun pergaulan sehari-hari. Ketika laki-laki merasa keberadaan perempuan yang cerdas dan vokal adalah ancaman, itu bukan tanda kekuatan, tapi cerminan ketakutan. Ketakutan bahwa dominasi tak lagi relevan, bahwa kejantanan palsu akhirnya terbongkar sebagai tameng dari ketidakdewasaan emosional.

Laki-laki yang kerap “melecehkan” perempuan dengan dalih “cuma bercanda” sesungguhnya sedang memamerkan ketidakmampuannya untuk berempati. Mereka yang gemar memotong pendapat perempuan dalam diskusi hanyalah menunjukkan bahwa daya pikirnya tak cukup kuat untuk menghadapi argumen logis. Dan mereka yang merasa terhina ketika perempuan setara dalam prestasi, justru sedang berteriak bahwa harga diri mereka dibangun di atas puing dominasi semu.

Sudah saatnya kita berhenti memelihara narasi basi bahwa laki-laki harus selalu lebih. Dunia tak butuh jantan yang rapuh, tetapi manusia yang matang. Laki-laki tak kehilangan kehormatannya dengan menghormati perempuan, ia justru meraih kemuliaan. Karena keberanian sejati bukan terletak pada nada tinggi saat bicara, tapi pada kerendahan hati untuk mendengar dan belajar.

Masyarakat sering memaafkan atau bahkan membenarkan perilaku maskulin yang toksik sebagai bagian dari “sifat laki-laki”. Ungkapan seperti “namanya juga cowok” atau “wajar dong, dia kan laki-laki” menjadi tameng yang menormalisasi ketidaksetaraan. Padahal, yang kita butuhkan bukan pembenaran, tetapi pembelajaran. Laki-laki tidak dilahirkan dengan hak istimewa untuk merendahkan. Hak itu jika pernah dianggap adaseharusnya sudah lama kedaluwarsa.

Maskulinitas yang sehat tidak takut disandingkan dengan kelembutan. Ia tidak merasa ancaman ketika perempuan bersuara. Ia tumbuh dari kedewasaan, dari kesediaan untuk merasa tidak tahu, lalu belajar. Laki-laki yang kuat bukan yang tak bisa dikalahkan, tapi yang tahu kapan harus berhenti mendominasi dan mulai mendengarkan. Dan mendengarkan perempuan bukan berarti memberi ruang sejenak.

Bukan sekadar menjadi sekutu dalam narasi media sosial, lalu abai di kehidupan nyata. Itu berarti hadir penuh mengoreksi sikap diri, membongkar asumsi lama, dan berani menantang teman sendiri saat mereka melecehkan perempuan, walau hanya dalam bentuk candaan. Karena ketidakadilan jarang hadir dalam teriakan ia lebih sering tumbuh dalam tawa yang tak kita pertanyakan.

Kita tidak sedang mencari laki-laki sempurna. Tapi kita butuh laki-laki yang mau belajar, yang berani melihat dirinya bukan sebagai pusat semesta, dan yang tahu bahwa menghormati perempuan bukan pencitraan, tapi pondasi dari masyarakat yang adil. Dunia bergerak maju, dan maskulinitas toksik tak punya tempat di dalamnya karena kejantanan yang tak disertai tanggung jawab hanyalah gema dari masa lalu yang gagal.

Seminar Perludem Upaya Memperkuat Demokrasi yang Inklusif di Indonesia

Depok, Objektif.id – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyelenggarakan seminar bertajuk “Menjamin Hak Politik Kelompok Minoritas: Kelompok Pemuda, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Buruh Migran,” pada Jumat, 13 Juni 2025, di ruang Boedi Harsono Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seminar ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang inklusif di Indonesia dengan fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak politik bagi kelompok minoritas yang selama ini menghadapi berbagai hambatan dalam partisipasi politik.

Direktur Eksekutif Perludem Khorunnisa N Agustyati, membuka acara dengan memaparkan bahwa demokrasi yang sejati harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kelompok pemuda, perempuan, masyarakat adat, dan buruh migran merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak politik yang sama namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, seminar ini bertujuan membuka ruang dialog dan mencari solusi konkret agar hak politik kelompok-kelompok ini dapat dijamin dan diperkuat secara berkelanjutan.

“Kelompok pemuda, perempuan, masyarakat adat, dan buruh migran merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak politik yang sama namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan politik yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok pemuda, perempuan, masyarakat adat, dan buruh migran dapat membantu mereka lebih percaya diri dan aktif dalam proses demokrasi,” ujarnya.

Dalam seminar ini diisi juga oleh perwakilan dari komunitas masyarakat adat yang berbagi pengalaman nyata terkait hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses hak politik. Narasumber dari kalangan aktivis perempuan dan pemuda turut menyampaikan tantangan yang sering mereka alami, seperti diskriminasi dan stereotip yang membatasi peran mereka dalam dunia politik. Sementara itu, perwakilan buruh migran menyoroti perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat agar mereka dapat berpartisipasi secara politik baik di negara asal maupun di negara tujuan.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah hambatan struktural yang menghalangi kelompok minoritas dalam mengakses hak politiknya. Kelompok pemuda sering dianggap belum cukup matang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan perempuan masih menghadapi diskriminasi yang membatasi peran mereka. Sementara asyarakat adat mengalami kesulitan mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya yang berimbas pada keterbatasan akses politik. Buruh migran pun kerap tidak memiliki perlindungan hukum memadai untuk berpartisipasi dalam politik.

Salah satu narasumber yang hadir Titi Anggraini, pakar demokrasi dan hak politik, membahas pentingnya inklusivitas dalam demokrasi dan bagaimana kelompok minoritas dapat terakomodasi secara efektif dalam proses politik. “Hak politik kelompok minoritas bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga kebutuhan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Ketika semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara setara, proses pengambilan keputusan politik akan lebih representatif dan mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi fondasi penting untuk demokrasi yang inklusif dan berkeadilan”, ujarnya.

Harapannya ada pada peran kebijakan publik dan regulasi yang harus diperkuat agar menjamin hak politik kelompok minoritas. Regulasi inklusif dan pelaksanaan yang konsisten menjadi kunci agar tidak ada diskriminasi dalam proses pemilu maupun kehidupan politik sehari-hari. Perludem menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar efektif mengatasi hambatan yang dialami kelompok minoritas.

Narasumber perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Iffa Rosita, menjelaskan komitmen KPU dalam menjaga inklusivitas kelompok rentan, termasuk kelompok minoritas, dalam pelaksanaan pemilu. ia mengatakan telah ada regulasi yang mengatur tentang hak politik setiap masyarakat seperti yang tetuang dalam dasar hukum PKPU nomor 9 tahun 2022 yang mengcover bagaimana KPU sangat inklusif terhadap masyarakat dari berbagai basis di pemilihan, baik pemilu maupun pilkada. Ada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dimana disebutkan hak masyarakat dari penyelenggaraan pemilu adalah menerima informasi pemilu atau pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“jadi, ada beberapa hak dari pemilih kita untuk meminta mendapat informasi konfirmasi atau klarifikasi atas informasi pemilu dan dalam hal ini KPU harus sangat inklusif memberikan penjelasan agar masyarakat kita tidak menerima secara anomali jadi mereka menerima secara utuh dan valid karena itu kewajiban KPU dan karena kita harus mampu meningkatkan literasi pemilih melalui peraturan KPU yang kami terbitkan dan peraturan KPU juga merupakan turunan dari undang-undang pemerintah”, katanya.

Selain itu, seminar menyoroti pemanfaatan teknologi dan media sebagai sarana meningkatkan partisipasi politik kelompok minoritas. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan akses informasi politik yang lebih mudah dan cepat, sehingga kelompok minoritas dapat lebih aktif mengikuti perkembangan politik dan menyuarakan aspirasi mereka. Namun, literasi digital yang memadai juga diperlukan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan kesenjangan baru.

Sementara, politisi partai Demokrat sekaligus anggota DPRD Dapil 1 Jakarta, Desie Cheristie, membagikan pengalaman legislatif sebagai politisi perempuan dan cara mengadvokasi kelompok minioritas. “Pengalaman saya sendiri dari tahun 2008 hingga 2024 dan pengalaman saya yang paling berkesan itu di tahun 2024. Masalah minioritas pemuda dan masalah minioritas perempuan kebetulan ketum saya Srikandi, telah datang ke HAM untuk komnas HAM perempuan minggu lalu untuk sepakat mengawali rancangan undang-undang masyarakat adat. Jadi, Bu Kirli, pastinya mendukung undang-undang RUU kelompok masyarakat.”

Seminar dihadiri oleh berbagai perwakilan komunitas minoritas yang berbagi pengalaman dan tantangan dalam berpolitik. Kesaksian mereka memberikan gambaran nyata bahwa hak politik kelompok minoritas masih sering diabaikan atau tidak dipenuhi secara optimal. Hal ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa upaya menjamin hak politik kelompok minoritas harus terus diperkuat dan didukung oleh semua pihak.

Sesi tanya jawab yang interaktif memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan langsung kepada para narasumber. Interaksi ini memperdalam pemahaman dan memperkuat komitmen bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi kelompok minoritas dalam konteks politik. Diskusi yang berlangsung dinamis ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan hak politik yang inklusif.

Perludem berkomitmen melakukan pemantauan, advokasi, dan edukasi agar hak politik kelompok minoritas benar-benar terwujud dalam praktik demokrasi di Indonesia. Kerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas minoritas menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Meski begitu, menurut politisi Partai Amanat Nasional, Farah Valensiyah Inggrid, mengatakan dari data yang dia peroleh sebanyak 30% para pemilih muda merasa suaranya kurang berpengaruh sehingga mereka tidak tertarik pada politik itu sendiri, “akhirnya mereka enggak suka ataupun menghindari politik itu sendiri, padahal kebijakan-kebijakan pemerintah itu asalnya bermuara dari pemerintah. hambatannya adalah, yang pertama kurangnya pengalaman dan pemahaman politik di kalangan anak muda dan yang kedua adalah persaingan dengan kandidat mapan ketika seorang pemuda mau menjadi calek kriterianya apa yang dipikirkan stereotyping”, katanya.

Pada penghujung acara terbentuk kesepakatan perihal demokrasi inklusif dan berkeadilan hanya dapat terwujud jika hak politik kelompok minoritas dihormati dan dijamin. Semua pihak diajak mengawal proses demokrasi agar lebih terbuka dan ramah terhadap keberagaman. Seminar ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan bahwa demokrasi harus menjadi milik semua, tanpa terkecuali.

Dengan terselenggaranya seminar ini, diharapkan kesadaran dan komitmen untuk menjamin hak politik kelompok minoritas semakin meningkat, sehingga Indonesia dapat mewujudkan semangat demokrasi. Perludem akan terus menjadi salah elemen penting digarda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak politik kelompok minoritas demi masa depan demokrasi yang lebih baik di tanah air.

Rahasia Sukses Andriani: Kisah di Balik Gelar Wisudawan Terbaik

Kendari, Objektif.id – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari kembali meluluskan mahasiswa terbaik dalam Wisuda ke-XIII Program Sarjana dan Magister, Rabu, 16 Oktober 2024, di Aula Ballroom Multimedia IAIN Kendari.

Wisuda ini menjadi momen penting bagi ratusan mahasiswa yang akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikannya, dan salah satu nama yang mencuri perhatian publik adalah Andriani.

Sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Andriani bukan hanya sekadar lulus, tetapi berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa.

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,95, Andriani menyelesaikan studinya hanya dalam waktu 3 tahun 6 bulan. Capaian ini menjadikannya sebagai salah satu lulusan terbaik dalam wisuda kali ini.

Dalam wawancara eksklusif dengan Objektif.id, Andriani mengaku bahwa sejak awal masa kuliahnya, ia tidak pernah menargetkan untuk menjadi mahasiswa terbaik.

Baginya, proses belajar itu sendiri sudah menjadi kepuasan. Andriani menekankan bahwa ia lebih menikmati setiap pelajaran yang ia dapatkan, tanpa merasa harus menjadi yang terbaik di antara banyak mahasiswa.

“Saya tidak pernah berniat menjadi mahasiswa terbaik. Saya hanya suka belajar dan membaca buku. Menurut saya, jika kita tekun, hasilnya akan datang sendiri tanpa harus terlalu berharap,” ujarnya dengan rendah hati setelah prosesi wisuda.

Rupanya, upaya konstruktif Andriani dalam mengorientasikan dirinya pada pengembangan intelektual yang tidak hanya fokus pada ruang akademik perkuliahan ternyata telah membuahkan hasil yang tidak sia-sia.

Karena selain prestasi akademiknya yang gemilang, Andriani juga dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dalam berbagai organisasi. Sejak 2020, ia telah menjadi bagian dari kader Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers, sebuah organisasi yang fokus pada pengembangan kemampuan jurnalistik mahasiswa.

Tidak hanya itu, Andriani juga pernah berkontribusi dalam Senat Mahasiswa (Sema) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema), sebuah organisasi Lembaga Kemahasiswaan Politik di lingkungan IAIN Kendari.

Dengan mencelupkan diri dalam organisasi-organisasi tersebut, Andriani tidak hanya mendapatkan pengalaman berharga di luar kelas, tetapi juga membantu dirinya dalam merajut jejaring sosial yang luas.

Disamping kepadatan jadwal akademik dan organisasi yang menyibukkan, Andriani tetap berupaya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab akademik dan non-akademiknya. Bahkan, ia juga merupakan penghuni Ma’had, asrama mahasiswa yang mengharuskan penghuninya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan secara rutin.

“Semua kegiatan ini memang menambah kesibukan, tapi saya justru merasa terbantu karena dengan berorganisasi, saya belajar bagaimana memanajemen waktu dan menentukan skala prioritas. Ini sangat membantu saya untuk tetap fokus dalam studi sekaligus aktif dalam organisasi,” ucap Andriani yang disusul dengan senyumannya.

Dalam wawancara tersebut, Andriani juga tidak lupa membagikan tips suksesnya kepada mahasiswa lain Yang menurutnya penting. Dia menganggap bahwa yang mesti menjadi perhatian mahasiswa adalah rajin membaca buku, diskusi, dan menulis, serta mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana tradisi kemahasiswaan yang tidak boleh mati.

“Rajin-rajinlah membaca buku, diskusi, menulis, dan selalu ikuti perkembangan berita. Dengan itu, kita akan terus memperkaya pengetahuan dan tidak ketinggalan informasi”, saran Andriani yang percaya bahwa tradisi kemahasiswaan itu adalah ruang-ruang ilmu pengetahuan yang tak terbatas dan penting bagi setiap mahasiswa.

Meski telah meraih prestasi yang membanggakan di jenjang sarjana, Andriani tidak berhenti di situ. Dia akan terus melenting mengembangkan potensi dirinya.

Salah satunya, dia sementara mempersiapkan langkah berikutnya untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 di UIN Alauddin Makassar dengan fokus pada bidang yang sama, yaitu Ekonomi Syariah.

Baginya, pendidikan merupakan jalan panjang yang harus terus dilalui, terlebih dengan impiannya untuk menjadi seorang dosen. “Saya ingin menjadi dosen, dan untuk itu saya akan terus belajar,” tegas Andriani dengan penuh optimisme.

Andriani, melihat profesi dosen merupakan jalan ninjanya untuk terus berkiprah dalam berbagi ilmu dan menjadi bagian dari pengembangan generasi muda di Indonesia, khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah yang menurutnya memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman.

Bahwa apa yang diyakini Andriani dalam menempa dirinya didunia pendidikan itu sejalan dengan apa yang dikatakan Imam Syafi’i, ” jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan”.

Dengan prestasi akademik dan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan organisasi menjadi kombinasi yang memperkuat posisinya sebagai role model di kampus.

Sehingga Andriani, adalah salah satu contoh nyata dari sekian banyak mahasiswa bahwa kesuksesan tidak selalu harus dikejar dengan ambisi besar, melainkan dengan dedikasi, disiplin, dan kecintaan terhadap proses belajar itu sendiri.

Sebagai lulusan terbaik, Andriani kini telah menorehkan namanya dalam sejarah IAIN Kendari. Namun, lebih dari itu, ia juga telah memberikan pelajaran berharga bagi mahasiswa tentang pentingnya menempa diri dalam banyak kegiatan kemahasiswaan, yang tidak hanya fokus pada ruang perkuliahan saja akan tetapi dalam proses berorganisasi.

Reporter: Alisa Tri Julela (Anggota Muda)
Editor: Andi Tendri