Arsip Tag: Presma

Potongan Anggaran HMPS IAIN Kendari: Klarifikasi Presma Dibantah Pihak Bank, Pungli Terungkap?

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Ibnu Qoyyim, memberikan klarifikasi terkait tudingan pungutan liar (pungli) terhadap anggaran beberapa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Dalam wawancara eksklusif, Ibnu mengakui adanya pemotongan anggaran, namun ia berdalih bahwa potongan tersebut berasal dari biaya administrasi bank.

“Benar memang ada pemotongan anggaran HMPS. Jadi terkait pemotongan anggaran HMPS itu bukan dari DEMA sendiri tetapi memang betul ada uang admin. Terkait dengan HMPS kenapa dia pemotongan anggarannya agak besar karena kemarin itu bukan satu atau dua HMPS kita tarikan tetapi banyak HMPS dan jumlahnya itu hampir Rp 200 juta,” ujar Ibnu saat ditemui di Kantor DEMA IAIN Kendari pada Minggu (13/10/2024).

Ibnu menjelaskan bahwa jumlah potongan tersebut berbeda-beda, antara SEMA-I dan HMPS, tergantung jumlah anggaran yang dicairkan.

“Jadi anggaran SEMA-I, itu terpotong Rp 80 ribu, dengan jumlah anggaranya itu Rp 50 juta sedangkan HMPS saya tarik hampir Rp 200 juta,” jelas Ibnu.

Lebih lanjut, ia juga membeberkan alasan terkait mengapa ada pemotongan anggaran yang tidak dilakukan dibeberapa HMPS lain, dikarenakan kondisi dirinya yang sedang sakit.

“Pemotongannya itu di teler Bank, jadi kenapa kemudian ada beberapa HMPS yang terpotong karena saat itu saya sedang sakit dan memang posisi oprasi mata dan saat itu didesak oleh ketua-ketua HMPS untuk dicairkan anggarannya, kemudian anggarannya saya cairkan dengan admin masing-masing Rp.183.000. dan dibulatkan menjadi Rp.200.000, atas kesepakatan ketua-ketua HMPS,” ungkapnya Ibnu.

Kendatipun demikian, dari hasil penelusuran objektif.id mengungkap fakta yang berbeda. Saat mendatangi kantor Bank BNI Cabang Lepo-lepo, tempat pencairan anggaran dilakukan, pihak bank justru membantah adanya potongan biaya administrasi seperti yang disebutkan oleh Ibnu.

“Kalau ada penarikan sebesar Rp200 juta, jumlah yang diterima pas Rp200 juta tanpa ada potongan,” jelas teller di Bank BNI, Rezki pada Senin (14/10/2024).

Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan petugas keamanan, Aril, yang menjelaskan prosedur pencairan dana hanya memerlukan formulir kecil dan tanda tangan.

“Prosedur pencairan hanya perlu kwitansi penarikan dan tanda tangan yang cocok. Tidak ada biaya tambahan, apalagi pengecekan mata atau scanning seperti yang diklaim,” tambah Aril.

Tentunya penjelasan dari pihak bank ini memunculkan kontradiksi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu. Jika benar tidak ada potongan biaya administrasi dari pihak bank, maka alasan yang diberikan oleh Ibnu terkait pemotongan anggaran perlu ditinjau kembali. Tuduhan pungli terhadap anggaran mahasiswa kini semakin mengemuka.

Klarifikasi dari presiden mahasiswa yang mengaitkan potongan anggaran dengan kondisi kesehatannya juga menimbulkan tanda tanya, terutama karena pihak bank menegaskan bahwa proses pencairan tidak memerlukan pemeriksaan khusus yang melibatkan kesehatan seperti yang disampaikan Ibnu.

Diberitakan sebelumnya, Minggu (13/10/2024) beberapa HMPS IAIN Kendari salah satunya HMPS Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), HMPS Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), dan HMPS lainnya, mengalami pemotongan anggaran yang diduga dilakukan oleh Presiden Mahasiswa IAIN Kendari, Ibnu Qoyyim.

Pemotongan anggaran tersebut sebesar Rp 200.000 dari total dana Rp 10.000.000 yang seharusnya mereka terima.

Ketua HMPS KPI, Fadli, menyatakan kecewa dengan pemotongan tersebut, yang ia nilai sebagai pungutan liar dengan dalih biaya administrasi.

Fadli menegaskan bahwa dana yang seharusnya diterima sebesar Rp 10.000.000, namun hanya diberikan Rp 9.800.000.

“Pada saat itu Presiden Mahasiswa Ibnu Qoyyim yang dia berikan itu sebanyak Rp. 9.800.000 saat itu saya kaget, dan saya tanya sisanya (Rp. 200.000). itu kemana lalu dia jawab ‘sisanya itu seperti HMPS lainnya uang tersebut masuk sebagai pajak atau biaya admin’,” ujar Fadli, saat dihubungi tim objektif.id, Minggu (13/10/2024).

Senada dengan itu, Ketua HMPS BPI, Mulki Alwali, juga mengkritik pemotongan dana yang ia nilai tidak wajar. Ia menegaskan bahwa pemotongan sebesar Rp 200.000 tanpa alasan yang jelas terindikasi sebagai pungli.

“Untuk alasan dipotongnya anggaran untuk biaya admin dan saya rasa untuk potongan 200.000 terlalu besar jumlahnya,” ujarnya.

Sumber lain dari HMPS PGMI, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengungkapkan hal serupa. Dana yang diterima hanya Rp 9.800.000 dengan alasan pemotongan untuk biaya administrasi, namun tanpa penjelasan rinci.

Penulis: Faiz (Anggota Muda)

Editor: Tim Redaksi

Presiden Mahasiswa Diduga Sabotase Peran Sekjen DEMA IAIN Kendari

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari tengah menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran administrasi dan internal organisasi.

Presiden Mahasiswa (Presma) IAIN Kendari Ibnu Qoyyim, diduga mengambil alih peran dan tugas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEMA tanpa prosedur yang sesuai, sehingga memicu ketegangan dalam tubuh organisasi.

DEMA, yang bertugas sebagai penyalur aspirasi mahasiswa dan koordinator kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), seharusnya dijalankan oleh struktur organisasi yang jelas.

Namun, baru-baru ini, muncul isu bahwa dalam pengelolaan administrasi, Presma sering kali tidak melibatkan Sekjen DEMA, Muhammad Arya Saputra, yang seharusnya memiliki otoritas dalam pengeluaran surat resmi.

Saat dikonfirmasi oleh tim Objektif.id, Arya Saputra membenarkan adanya pelanggaran tersebut. Ia menyatakan bahwa sering kali terjadi pengeluaran surat tanpa sepengetahuannya sebagai Sekjen, sebuah tindakan yang dianggap menyalahi prosedur.

“Tugas dan wewenang saya sebagai Sekjen sering diambil alih oleh Presma tanpa adanya konfirmasi. Seharusnya saya yang bertanggung jawab untuk hal tersebut, namun Presma justru langsung mengambil keputusan sepihak,” ungkap Arya pada Sabtu (12/10/2024).

Selain pelanggaran administratif, Arya juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan Presma yang ia sebut sebagai sabotase terhadap tugas dan fungsinya sebagai Sekjen. Ia merasa perannya dirampas tanpa ada alasan yang jelas, yang berujung pada menurunnya efektivitas kinerja DEMA IAIN Kendari secara keseluruhan.

“Ini bukan hanya tentang saya, tetapi juga tentang etika dan profesionalisme dalam menjalankan organisasi. Seharusnya setiap keputusan diambil secara kolektif, bukan berdasarkan keinginan satu orang saja,” tegas Arya.

Ketegangan semakin memuncak setelah Arya dikeluarkan dari grup komunikasi internal DEMA oleh Presma, tanpa ada penjelasan atau diskusi terlebih dahulu. Arya mengaku telah mencoba menghubungi Presma untuk meminta klarifikasi, namun tidak mendapatkan tanggapan.

“Saya dikeluarkan dari grup DEMA secara sepihak, tanpa konfirmasi. Ketika saya meminta penjelasan, justru saya disuruh menghadap Presma tanpa ada penjelasan aturan apa yang saya langgar,” ungkap Arya dengan nada kecewa.

Menurut Arya, tindakan sepihak ini juga melanggar kesepakatan koalisi yang telah dibuat sebelumnya. Koalisi yang seharusnya mengedepankan komunikasi dan kerja sama justru terabaikan, menciptakan ketidakpercayaan di antara pengurus DEMA.

“Ini jelas melanggar kesepakatan koalisi. Saya dikeluarkan dari grup tanpa alasan yang jelas, dan tindakan ini tidak hanya menyangkut saya pribadi, tetapi juga integritas organisasi,” tutup Arya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim Objektif.id masih berusaha menghubungi Presma IAIN Kendari Ibnu Qoyyim, untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut, namun belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

 

Reporter: Indra Rajid  (Anggota Muda) 

Editor: Redaksi

 

Presma IAIN Kendari Tantang Anis Cakap Pengelolaan SDA di Sultra

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Menjelang 2 hari kedatangan Anis Baswedan selaku Calon Presiden RI nomor urut 1 telah menjadi topik panas di masyarakat Sultra saat ini, terutama di kalangan mahasiswa kita, salah satunya Presiden Mahasiswa (Presma) IAIN Kendari yang menyoroti kunjungan capres tersebut, (07/01/2024).

Presma IAIN Kendari, Ashabul Akram, menantang Anis Baswedan untuk mengambil sikap akan permasalahan terkait pengelolaan Sumber daya alam Sultra yang dinilai merugikan masyarakat lokal.

“Sebagai mantan ketua senat mahasiswa UGM sekaligus orang yang menjadi salah satu capres pemilu 2024, saya mendesak beliau untuk menyikapi persoalan pengelolaan SDA, salah satunya pada industri pertambangan Sultra, kami anggap hari ini tidak sejalan dengan apa yang masyarakat lokal inginkan,” tuturnya.

Akram juga mengungkapkan, terdapat tiga masalah dalam pengelolaan SDA tersebut, pertama, hasil dari smelter pertambangan di bawa ke negara China. Kedua, orang lokal tidak diberikan ruang untuk bekerja dan ketiga, upah yang minimum.

“Kita bagaikan sarang lebah yang madunya diperas lalu ampasnya disimpan, sungguh menyedihkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap kunjungan capres RI nomor urut 1 tersebut dapat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

“Saya kira dengan kemantapan Anis sebagai capres dapat memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi tenggara,” pungkasnya.

Penulis: Tesa Ayu Sri Natari

Editor: Melvi Widya