Menuju Pemilma 2026, SEMA UIN Kendari Tetapkan Ketua KPUM dan BAWASLUM

Kendari, Objektif.id – Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari resmi menetapkan Muh. Arfan Sangga sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dan Muhammad Afdal sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa (BAWASLUM) untuk menyukseskan Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilma) 2026.

Penetapan kedua pimpinan lembaga tersebut berlangsung pada waktu yang berbeda. Muh. Arfan Sangga ditetapkan sebagai Ketua KPUM pada 31 Oktober 2026, sedangkan Muhammad Afdal ditetapkan sebagai Ketua BAWASLUM pada 3 November 2026. Kedua penetapan tersebut berlangsung di Kantor SEMA UIN Kendari.

Penetapan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam menyambut pesta demokrasi mahasiswa. Kedua lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses Pemilma berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPUM mempunyai tugas untuk menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilma, mulai dari administrasi, pendaftaran bakal calon, penetapan peserta, pelaksanaan kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu, BAWASLUM bertanggung jawab melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat, mengonfirmasi hasil keputusan pleno terkait penetapan pimpinan kedua lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilma tersebut.

“Sudah ditetapkan, dalam pleno tersebut forum menyepakati penetapan Muh. Arfan Sangga yang dipercayakan nahkodai KPUM dan Muhammad Afdal sebagai Bawaslum Mahasiswa. keduanya dipilih setelah melalui rangkaian uji kelayakan, verifikasi berkas administrasi, serta pemaparan visi misi independensi penyelengara pemilu dihadapan perwakilan lembaga legislatif mahasiswa ” ujar Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat.

Awal berharap, kedua pimpinan lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam setiap tahapan Pemilma.

“Saya berharap proses demokrasi mahasiswa dapat berjalan secara transparan, jujur, adil, dan demokratis,” harapnya.

Sementara itu, Ketua KPUM terpilih, Muh. Arfan Sangga, mengungkapkan bahwa langkah awal yang akan dilakukannya adalah mengurus penerbitan surat keputusan (SK) serta mempersiapkan berbagai kebutuhan kelembagaan sebelum memulai tahapan Pemilma.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan Pemilma secara transparan dan akuntabel.

“Langkah berikutnya saya yaitu pengajuan SK dulu oleh pimpinan setelah itu persiapkan diri sebagai ketua terpilih karena ini merupakan beban berat juga menurut saya, walaupun hanya kurang lebih 3 bulan masa jabatan tapi ini sesuatu yang menguras energi juga, tapi saya akan usahakan yang terbaik untuk PEMILMA tahun ini,” ungkapnya.

Selain mempersiapkan administrasi dan legalitas kelembagaan, Arfan juga mulai merancang sejumlah agenda strategis untuk memastikan seluruh tahapan Pemilma 2026 dapat berjalan secara terstruktur dan efektif.

Menurutnya, Pemilma tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan organisasi mahasiswa, tetapi juga harus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan menunjukkan kualitas intelektual dalam berdemokrasi.

“Persiapan saya menjelang pemilma ini tentunya mulai dari tahapan-tahapan untuk proses pesta demokrasi tahun ini agar berjalan secara terstruktur dan efektif, kemudian juga pemilma tahun ini bisa menciptakan atau menjadi wadah adu gagasan secara intelektual dan tentunya bisa menjadi contoh untuk seluruh masyarakat kampus kita bagaimana sistem demokrasi yang baik, untuk itu saya mengajak seluruh mahasiswa UIN Kendari untuk sama-sama kita mengawal pesta demokrasi tahun ini agar berjalan sesuai harapan besar kita,” tuturnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Ketua BAWASLUM terpilih, Muhammad Afdal, telah dilakukan untuk memperoleh keterangan terkait persiapan dan komitmennya dalam mengawal jalannya Pemilma 2026. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Dengan ditetapkannya Ketua KPUM dan BAWASLUM, persiapan menuju Pemilma UIN Kendari 2026 kini mulai memasuki tahapan selanjutnya. Seluruh mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pesta demokrasi kampus tersebut agar berlangsung secara transparan, jujur, adil, serta mampu melahirkan pemimpin mahasiswa yang berkualitas dan berintegritas.

 

PENULIS : Muh. Rasya

SEMA FATIK UIN Kendari Gelar Seminar Kebangsaan, Dorong Mahasiswa Jadi Pemimpin Visioner

Kendari, Objektif.id – Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menggelar seminar kebangsaan bertema “Menyalakan Nalar Kebangsaan: Membangun Kepemimpinan Visioner untuk Masa Depan Indonesia” di ruang Amphiteater UIN Kendari, Selasa 3 November 2026.

Seminar ini menyoroti tentang pentingnya peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya mahasiswa itu tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, tetapi juga harus berintegritas serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan berbangsa.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Zulham Damu, S.H., selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, dan Dr. Muhammad Endang, S.A., S.Sos., S.H., selaku akademisi. Diskusi ini dipandu oleh Hikmah Fahira sebagai moderator. Namun, Zulham Damu tidak sempat hadir pada kegiatan seminar tersebut, sehingga penyampaian materi dalam seminar tersebut hanya dilakukan oleh Dr. Muhammad Endang.

Ketua Panitia, Afdal, mengatakan bahwa seminar ini diangkat karena melihat cara berpikir mahasiswa saat ini yang dinilai semakin tumpul. Menurutnya, kondisi tersebut membuat mahasiswa cenderung menerima kebijakan pemerintah maupun kampus begitu saja. Ia juga berharap mahasiswa dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan mampu menjadi teladan bagi anggotanya.

“Kami mengangkat seminar kebangsaan ini karena yang kita lihat tumpulnya cara berpikir mahasiswa sekarang sehingga itu membuat mahasiswa itu menerima langsung kebijakan-kebijakan pemerintah, seminar ini salah satu kegiatan yang kami rancang sebenarnya tujuannya untuk bagaimana mahasiswa dapat memimpin, menjadi pemimpin yang berintegritas dapat menjadi pemimpin yang dapat dicontoh bukan hanya sekedar menyuruh sekedar menyuruh-menyuruh anggotanya, seperti itu,” ungkap Afdal.

Menanggapi persoalan tersebut, Muhammad Endang dalam pemaparan materinya menyoroti pentingnya menghidupkan kembali nalar dan akal sehat sebagai dasar bagi mahasiswa dalam memahami serta menyikapi berbagai persoalan kebangsaan.

Ia menjelaskan bahwa nalar merupakan kemampuan akal budi untuk berpikir secara logis, rasional, dan sistematis dalam memahami suatu fenomena. Dengan menggunakan nalar, seseorang tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun kebijakan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kebenarannya.

“Mengapa perlu menyalakan nalar? Nalar itu yaa seperti tidur, nalar itu beda dengan logika, nalar itu adalah kemampuan akal budi untuk berpikir secara logis, rasional, dan sistematis dalam memahami sebuah fenomena. Sehingga insyaallah, kalau kita pakai nalar, kita pakai akal, kita tidak akan mudah tertipu, jadi karena nalar itu bisa mengubah kita kepada kebenaran. Apa perlunya kita nyalakan kembali akal sehat kita? Karena memang banyak fenomena di bangsa ini yang jujur saja meruntuhkan akal sehat kita, yang sayangnya suara-suara akal sehat itu tidak muncul, bahkan dari kampus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muhammad Endang menjelaskan mengenai mahasiswa dan masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian kritik, protes, maupun tekanan terhadap pemerintah apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak adil.

“Mahasiswa dan masyarakat sipil dapat memberikan kritik, protes, serta tekanan kepada pemerintah untuk mengubah kebijakan yang tidak adil. Mahasiswa juga memiliki peran penting sebagai pengontrol kebijakan pemerintah melalui aksi dan kritik,” katanya.

Melalui seminar ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan kepemimpinan secara teori saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas organisasi dan lingkungan masyarakat.

 

Penulis : Mutiara Ramadani dan Nurul Hikmah / Anggota Magang

UIN Kendari Wisudakan 942 Lulusan Sarjana dan Pascasarjana, Rektor Dorong Alumni Amalkan Ilmu di Masyarakat

Kendari, Objektif.id – Sebanyak 942 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari resmi dikukuhkan sebagai lulusan dalam Wisuda ke-XV Program Sarjana dan Pascasarjana. Prosesi tersebut berlangsung di Ballroom Laboratorium Multimedia UIN Kendari, Sabtu 31 Oktober 2026, dan dijadwalkan berlanjut hingga Minggu 1 November 2026.

Pelaksanaan wisuda yang berlangsung selama dua hari ini menjadi penanda berakhirnya masa studi ratusan mahasiswa sekaligus awal bagi mereka untuk memasuki kehidupan di luar lingkungan akademik. Sebanyak 942 lulusan tersebut terdiri atas 827 lulusan program sarjana dan 115 lulusan program pascasarjana.

Dalam sambutannya, Rektor UIN Kendari, Husain Insawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan menyelesaikan pendidikan tinggi bukanlah akhir dari perjalanan akademik maupun kehidupan seseorang. Sebaliknya, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi harus dapat diterapkan serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menempuh dan menyelesaikan pendidikannya pada program sarjana dan magister di IAIN Kendari. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama ini dapat dipresentasikan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi modal awal dalam menggeluti dunia kerja,” ungkapnya pada saat memberikan sambutan, Sabtu 31 September 3026.

Berdasarkan data kelulusan yang disampaikan dalam prosesi wisuda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) menjadi penyumbang lulusan terbanyak dengan 492 orang. Disusul Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sebanyak 153 orang, Fakultas Syariah (FASYA) sebanyak 95 orang, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) sebanyak 87 orang, serta Program Pascasarjana sebanyak 115 orang.

Ia juga menuturkan dengan bertambahnya 942 lulusan tersebut, jumlah keseluruhan alumni UIN Kendari tercatat mencapai 25.075 orang. Angka tersebut merupakan akumulasi lulusan sejak institusi tersebut masih berstatus Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin, STAIN Kendari, hingga menjadi UIN Kendari.

“Dengan bertambahnya 942 lulusan baru ini, total alumni IAIN Kendari ditambah dengan lulusan ketika masih berstatus sebagai Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Kendari dan STAIN Kendari sebanyak 25.075 orang,” ujarnya.

Di antara ratusan lulusan yang dikukuhkan, sejumlah mahasiswa berhasil mencatatkan prestasi akademik dengan memperoleh predikat lulusan terbaik pada tingkat universitas maupun fakultas.

Ayu Tri Wahyuni, mahasiswa FATIK Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dinobatkan sebagai wisudawan terbaik tingkat universitas untuk program sarjan. Ia berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 3 Tahun 10 Bulan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,97.

Sementara itu, predikat wisudawan terbaik tingkat universitas untuk program pascasarjana diraih Hasdi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Ia menyelesaikan pendidikan dalam waktu 1 tahun 5 bulan dengan IPK sempurna 4,00 dan predikat cumlaude.

Adapun lulusan terbaik pada tingkat fakultas masing-masing diraih oleh Baeti Nurhasana dari FATIK Program Studi PBA dengan IPK 3,96 dan masa studi 3 tahun 10 bulan. Achmad Nurdaim dari FASYA Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) memperoleh IPK 3,97 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan.

Selanjutnya, Muhammad Alfaroq dari FUAD Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) meraih IPK 3,96 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan. Sementara,  Arji Junar dari FEBI Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) memperoleh IPK 3,93 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan.

Pengukuhan 942 lulusan tersebut tidak hanya menjadi capaian institusional bagi UIN Kendari, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab baru bagi para alumni. Gelar akademik yang diperoleh diharapkan tidak berhenti sebagai pengakuan atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan, melainkan menjadi bekal untuk menjawab persoalan sosial, berkontribusi bagi masyarakat, serta mengimplementasikan  pengetahuan sesuai bidang keilmuan masing-masing.

Penulis: Voro, Kinu, dan Gobe / Anggota Magang

Menjelang Bulan November, KPUM UIN Kendari Belum Terbentuk

Kendari, Objektif.id – Menjelang November 2026, pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari belum terealisasi. Padahal, ketentuan mengenai periodisasi lembaga kemahasiswaan mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILMA) setiap bulan Oktober.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Kendari dalam mempersiapkan tahapan pemilihan mahasiswa. Terlebih lagi, waktu pembentukan KPUM semakin terbatas, sementara proses tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PEMILMA.

Di dalam Surat Keputusan Nomor 24/KPTS/SEMA-I/IAIN-KDI/IV/2024 tentang Perbaikan Periodesasi Lembaga Kemahasiswaan yang ditetapkan pada 29 April 2024, ketentuan keempat menyebutkan bahwa mulai 2025, PEMILMA dilaksanakan setiap Oktober.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk mempertanyakan kesiapan SEMA dalam menjalankan tahapan pemilihan mahasiswa tahun 2026. Namun, hingga menjelang akhir Oktober, KPUM belum terbentuk.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat menyatakan bahwa pembentukan KPUM masih memiliki waktu untuk direalisasikan karena Oktober belum berakhir. Ia juga menyebut adanya sejumlah kegiatan internal yang turut menjadi bagian dari kondisi yang dihadapi pengurus.

“Sebenarnya eee tidak jadi masalah, karenakan ini masih bulan sepuluh, jadi masih ada waktu, dan saya kira tidak ada kendala, mungkin karena ada beberapa kegiatan-kegiatan di internal SEMA dan kemudian juga di pengurus. Tapi poinnya akan terbentuk ji dan terlaksana ini pemilma,” jelasnya saat di wawancara tim objektif pada tanggal 29 Oktober 2026.

Ketua SEMA juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang menyebabkan pembentukan KPUM belum terlaksana adalah adanya sejumlah Unit kegiatan Khusus (UKK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang masih disibukkan dengan kegiatannya masing-masing.

“Kendalanya, teman teman masih sementara berkegiatan ada beberapa UKK UKM masih berkegiatan,” katanya.

Meski demikian, Ketua SEMA memastikan pembentukan KPUM ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia menyebutkan tanggal 31 Oktober sebagai batas waktu yang ditargetkan untuk merealisasikan pembentukan KPUM tersebut.

“Iya bulan ini, bulan sepuluh. Jadi tanggal 31, Karena kan bulan itu terakhir tanggal 31,” ujarnya.

Meski Ketua SEMA menargetkan pembentukan KPUM pada tanggal 31 Oktober 2026, waktu yang tersisa hanya dua hari menjelang batas akhir bulan tersebut. Kondisi ini menyisakan pertanyaan mengenai kesiapan SEMA dalam mempersiapkan tahapan PEMILMA, mengingat pembentukan KPUM merupakan bagian awal dari rangkaian pemilihan yang masih harus dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

Sebelumnya juga, Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan UIN Kendari, Sitti Fauziah menyampaikan bahwa arahan untuk membentuk KPUM telah diberikan kepada Ketua SEMA sejak awal Oktober.

“Sy sdh mengarahkan sejak awal Oktober, tinggal ditanyakan progresnya,” tulisnya dalam pesan singkat via WhatsApp.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arahan pembentukan KPUM telah disampaikan sejak awal bulan. Meski demikian, hingga menjelang akhir Oktober, pembentukan KPUM belum juga terealisasi, padahal waktu yang tersisa hanya dua hari sebelum memasuki November.

Dengan waktu yang tersisa hanya dua hari menjelang 31 Oktober, SEMA dihadapkan pada tenggat waktu yang semakin sempit untuk mempersiapkan pembentukan KPUM. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pelaksanaan tahapan PEMILMA selanjutnya, mengingat seluruh proses harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Hingga berita ini disusun, KPUM UIN Kendari belum terbentuk. Realisasi target yang disampaikan Ketua SEMA pada 31 Oktober akan menjadi penentu perkembangan selanjutnya dalam persiapan PEMILMA UIN Kendari 2026.

 

PENULIS: Soge, Ramu dan Rige / Anggota Magang

SEMA UIN Kendari Gelar Sekolah Legislatif, Perkuat Kapasitas Mahasiswa dalam Penyusunan Kebijakan

Kendari, Objektif.id – Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menggelar Sekolah Legislatif bertema “Dari Aspirasi Menuju Kebijakan: Peran KBM dan Legislatif Mahasiswa sebagai Pilar Partisipasi Publik” di Amphitheater Lab Multimedia UIN Kendari, Senin, 26 Oktober 2026, untuk memperkuat kapasitas mahasiswa dalam advokasi, penyusunan kebijakan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa di Sulawesi Tenggara, khususnya Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Kendari, mengenai mekanisme pengadvokasian serta penyusunan kebijakan.

“Kami ingin membekali mahasiswa dengan pengetahuan, bagaimana menyampaikan aspirasi, mengubah gagasan menjadi masukan kebijakan yang nyata, sekaligus menjalankan fungsi sebagai pengawas yang kritis dan konstruktif. Mahasiswa bukan hanya penikmat kebijakan, tetapi harus turut berperan dalam proses pembentukannya,” ungkap Awal.

Menurut Awal, kegiatan Sekolah Legislatif juga berkaitan dengan peralihan status kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi UIN. Perubahan tersebut mendorong perlunya penyesuaian regulasi kemahasiswaan agar sesuai dengan perkembangan kelembagaan.

Saat ini, SEMA UIN Kendari tengah menggodok penyempurnaan regulasi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) yang baru. Penyempurnaan tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola organisasi kemahasiswaan, mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Awal menjelaskan, penyesuaian regulasi diperlukan agar organisasi kemahasiswaan memiliki landasan yang kuat, selaras dengan identitas kelembagaan yang baru, serta mampu menjawab tantangan yang lebih luas.

“Perubahan dari IAIN menjadi UIN bukan sekadar pergantian nama, melainkan peningkatan tanggung jawab. Regulasi KBM yang sedang kami susun adalah fondasi agar lembaga kemahasiswaan kita lebih terstruktur, mandiri, dan kredibel dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa serta masyarakat,” tambah Awal.

Dalam kegiatan tersebut, SEMA UIN Kendari menghadirkan dua narasumber, yakni Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, M.Ling., yang membahas kepemimpinan berintegritas, serta Andri Dermawan, S.H., M.H., yang mengupas penanganan isu hak asasi manusia (HAM) dan jalur advokasi yang benar.

Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kepemimpinan, penyampaian aspirasi, serta langkah-langkah advokasi dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Melalui Sekolah Legislatif, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menyampaikan kritik secara bertanggung jawab dan menyusun usulan kebijakan secara sistematis.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi KBM UIN Kendari sebagai mitra strategis dalam pembangunan di Sulawesi Tenggara, sekaligus mendorong partisipasi mahasiswa dalam proses pembentukan kebijakan.

Bendum HMPS MBS UIN Kendari Mengaku Tak Pegang Anggaran, Ketua Sebut Dana Turun Saat Kegiatan

Kendari, Objektif.id – Pengelolaan keuangan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Bisnis Syari’ah (MBS) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menjadi sorotan setelah bendahara umum (Bendum), Mutia, mengaku tidak mengetahui jumlah anggaran organisasi maupun pihak yang menyimpan dana tersebut selama dirinya menjabat.

Mutia yang memiliki tugas dalam pengelolaan administrasi keuangan organisasi mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang tersedia. Ia juga menyebut jabatan bendahara umum yang diembannya hanya sebatas nama dalam struktur kepengurusan.

“Sa nda tau soal anggaran, da bilang ji ada bilang sudah cair, hanya nda tau berapa cairnya. Tidak tau, sebatas nama di pamflet ji,” ucapnya.

Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan di internal HMPS MBS. Sebab, bendahara umum memiliki fungsi administratif dalam pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan organisasi.

Mutia mengaku selama menjabat tidak pernah memperoleh informasi secara langsung mengenai jumlah anggaran, pihak yang menyimpan dana, maupun waktu pencairannya. Menurutnya, informasi tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepadanya sehingga ia mempertanyakan fungsi bendahara umum dalam organisasi.

Ia juga menjelaskan bahwa dirinya pernah menerima uang sebesar Rp200.000 untuk membeli hadiah dalam salah satu kegiatan. Namun, uang tersebut bukan merupakan keseluruhan anggaran organisasi.

“Sudah ji sudah di pake to sa habis di kasi Rp200.000 untuk beli hadiah tapi kalo anggaran keseluruhannya tidak pernah pegang,” katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Madan selaku Ketua HMPS MBS memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana organisasi. Ia mengatakan, uang kegiatan akan diserahkan kepada bendahara sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Owww Iyye jadi saya coba luruskan yaa kak jadi setiap mau ada kegiatan uang ke bendahara sesuai dengan RAB dan kebutuhan dan sesuai dengan torku kegiatanku tertera 10 juta dan sampai sekarang blm saya bikin kegiatan jadinya nanti ketika saya adakan kegiatan inti ku uang turun ke bendahara sesuai dengan RAB dan kebutuhan,” jelasnya saat diwawancarai melalui via WhatsApp pada Jum’at, 23 Oktober 2026.

Madan menjelaskan, anggaran sebesar Rp10 juta yang disebutkannya berkaitan dengan rencana kegiatan yang hingga saat ini belum dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa penyaluran dana kepada bendahara dilakukan ketika kegiatan akan digelar, dengan menyesuaikan RAB dan kebutuhan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Madan menyampaikan alasan dana organisasi tidak disimpan seluruhnya oleh bendahara. Menurutnya, ketua tetap menjadi pihak yang dicari apabila terdapat persoalan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Alasan knp uang tdk di simpan semua di bendahara karna LPJ bukan bendahara yang kerja kalau kedepannya ada apa apanya LPJ pasti tetap ketua yang di cari jadi sistemnya ada kegiatan baru uang turun ke bendahara,” ungkapnya.

Perbedaan keterangan tersebut menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme pengelolaan keuangan, termasuk penyampaian informasi anggaran kepada bendahara dan pembagian tanggung jawab di antara pengurus. Transparansi diperlukan agar setiap pengurus mengetahui tugas dan kewenangannya dalam mengelola dana organisasi.

Dana kelembagaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa juga perlu dikelola berdasarkan perencanaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan organisasi.

Persoalan ini menjadi catatan bagi HMPS MBS mengenai pentingnya keterbukaan informasi, koordinasi antarpengurus, serta kejelasan kewenangan dalam pengelolaan keuangan demi menjaga kepercayaan anggota organisasi.

 

PENULIS : Zura

Pesantren di Era Disrupsi Digital: Tradisi yang Berakar, Teknologi yang Menguatkan

Oleh: Dr Syamsuddin, M. Pd (Akademisi UIN Kendari Bidang Manajemen Lembaga Pendidikan Islam)

Ada satu pertanyaan penting yang perlu diajukan pada Hari Santri Nasional 2026: bagaimana pesantren mempertahankan jati dirinya di tengah perubahan teknologi yang berlangsung begitu cepat? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan penggunaan perangkat digital, melainkan menyangkut masa depan pendidikan pesantren, keberlanjutan tradisi keilmuan Islam, dan kesiapan santri mengambil peran dalam pembangunan bangsa.

Peringatan Hari Santri tahun ini mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Tema ini menegaskan bahwa santri bukan hanya pewaris sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga calon penggerak masa depan Indonesia.Santri dituntut memiliki kedalaman ilmu agama, kekuatan karakter, kemampuan beradaptasi, serta kecakapan menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam konteks itu, transformasi digital pesantren menjadi agenda yang tidak dapat dihindari. Namun, modernisasi pesantren tidak boleh dimaknai sebagai perlombaan mengumpulkan perangkat teknologi atau mengganti seluruh praktik pembelajaran tradisional dengan aplikasi digital. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa teknologi memperkuat tujuan pendidikan pesantren, memperluas akses pengetahuan, meningkatkan kualitas tata kelola, dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pesantren perlu bergerak maju tanpa tercerabut dari akar tradisinya. Teknologi perlu dikuasai tanpa menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai korban perubahan zaman.

Ketika Tradisi Bertemu Teknologi

Pesantren memiliki modal peradaban yang tidak kecil. Tradisi pengkajian kitab kuning, sorogan, bandongan, halaqah, musyawarah, serta keteladanan kiai telah membentuk ekosistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan adab dan kepribadian.

Dalam tradisi pesantren, ilmu tidak berdiri sendiri. Ilmu harus melahirkan kebijaksanaan, tanggung jawab, dan pengabdian. Hubungan antara guru dan santri juga tidak semata-mata hubungan penyampai dan penerima informasi, melainkan proses pendidikan yang melibatkan keteladanan, penghormatan terhadap ilmu, dan pembentukan karakter.

Nilai-nilai tersebut justru semakin penting ketika masyarakat hidup dalam ekosistem digital. Saat informasi beredar tanpa batas, santri membutuhkan kemampuan memeriksa kebenaran informasi. Ketika media sosial memudahkan penyebaran ujaran kebencian, santri perlu menghadirkan etika komunikasi yang santun. Ketika kecerdasan buatan mampu menghasilkan berbagai informasi dalam hitungan detik, santri harus mampu menilai akurasi, memahami konteks, dan mempertanggungjawabkan penggunaan teknologi.

Prinsip tabayyun dalam Al-Qur’an, misalnya, memiliki relevansi kuat dengan literasi digital. Pesan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan merupakan fondasi penting dalam menghadapi hoaks, manipulasi informasi, dan konten digital yang menyesatkan.

Karena itu, tradisi pesantren tidak semestinya diposisikan berlawanan dengan teknologi. Tradisi menyediakan orientasi nilai, sedangkan teknologi menawarkan sarana dan peluang baru. Keduanya dapat saling memperkuat apabila dihubungkan dengan tujuan pendidikan yang jelas.

Pengajian kitab kuning dapat didukung melalui digitalisasi manuskrip dan pengembangan perpustakaan elektronik. Pembelajaran dapat diperkaya dengan media interaktif tanpa menghilangkan peran guru. Kajian keislaman dapat menjangkau masyarakat melalui platform digital, tetapi tetap memerlukan verifikasi sumber dan otoritas keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pertanyaan yang tepat bukan apakah pesantren harus memilih tradisi atau teknologi, melainkan bagaimana teknologi digunakan untuk memperkuat tradisi keilmuan dan memperluas manfaatnya.

Ditjen Pesantren: Momentum Mengubah Kebijakan Menjadi Dampak

Peluang transformasi tersebut memperoleh konteks baru dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2026. Pembentukan kelembagaan ini memiliki landasan regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026. Pada September 2026, Menteri Agama juga melantik Dirjen Pesantren di lingkungan Ditjen Pesantren sebagai bagian dari penguatan struktur organisasinya.

Kehadiran Ditjen Pesantren perlu dibaca lebih dari sekadar perubahan struktur birokrasi. Ini merupakan momentum untuk memperkuat perhatian negara terhadap kebutuhan pesantren sebagai lembaga pendidikan, pusat pembentukan karakter, ruang pengembangan ilmu keislaman, dan penggerak pemberdayaan masyarakat.

Namun, keberhasilan sebuah direktorat jenderal tidak cukup diukur dari kelengkapan struktur organisasi, jumlah program, atau besarnya anggaran yang dikelola. Ukuran yang lebih substantif ialah perubahan nyata yang dirasakan pesantren: semakin baik layanan pendidikannya, semakin kuat tata kelolanya, semakin luas akses santrinya terhadap pengetahuan, dan semakin mandiri kehidupan ekonominya.

Dalam agenda transformasi digital, Ditjen Pesantren memiliki peluang strategis untuk mendorong kebijakan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Setidaknya terdapat empat agenda yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, menyusun peta jalan transformasi digital pesantren berdasarkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Pesantren tidak memiliki kondisi yang seragam. Ada yang telah memiliki infrastruktur memadai, tetapi ada pula yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, perangkat, pendanaan, dan tenaga pengelola. Kebijakan yang efektif harus berangkat dari pemetaan kondisi riil, bukan asumsi bahwa seluruh pesantren siap menjalankan program digitalisasi dengan cara yang sama.

Kedua, mengembangkan sistem dan layanan digital yang terintegrasi. Digitalisasi data kelembagaan, administrasi santri, pengelolaan pembelajaran, perpustakaan, serta pelaporan program perlu diarahkan pada sistem yang saling mendukung. Pengembangannya harus memperhatikan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, kemudahan penggunaan, dan keberlanjutan pembiayaan. Pesantren juga perlu memperoleh pilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengelolaannya.

Ketiga, memperkuat kapasitas digital kiai, ustaz, tenaga kependidikan, dan santri. Infrastruktur tidak akan menghasilkan perubahan berarti tanpa sumber daya manusia yang mampu memanfaatkannya. Pelatihan karena itu perlu melampaui keterampilan mengoperasikan aplikasi. Pesantren membutuhkan penguatan literasi informasi, keamanan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, produksi konten edukatif, dan pengembangan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.

Keempat, memastikan bahwa digitalisasi memperkuat kemandirian pesantren. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan unit usaha, memasarkan produk, mengelola persediaan, memperluas jejaring pelanggan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan pendekatan ini, digitalisasi bukan hanya program pendidikan, tetapi juga bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi pesantren.

Empat agenda tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam, pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas teknologi. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian, pendampingan, pengembangan sistem, serta evaluasi program. Pesantren sendiri harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan agar kebijakan tidak berhenti sebagai program dari atas, tetapi menjawab persoalan yang benar-benar mereka hadapi.

Jangan Terjebak pada Digitalisasi yang Bersifat Seremonial

Salah satu risiko dalam agenda transformasi digital adalah mengukur kemajuan hanya dari hal-hal yang mudah dihitung: jumlah perangkat yang dibagikan, aplikasi yang diluncurkan, atau akun media sosial yang dibuat. Indikator tersebut dapat berguna, tetapi belum cukup untuk menunjukkan bahwa transformasi benar-benar terjadi.

Sebuah pesantren mungkin telah memiliki jaringan internet dan aplikasi administrasi, tetapi belum tentu mengalami peningkatan kualitas pembelajaran. Guru mungkin telah menggunakan kecerdasan buatan, tetapi belum tentu mampu memverifikasi ketepatan informasi yang dihasilkannya. Unit usaha pesantren mungkin telah hadir di pasar digital, tetapi belum tentu mengalami peningkatan pendapatan atau efisiensi pengelolaan.

Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi harus bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada pengadaan menuju pendekatan yang berorientasi pada hasil. Evaluasi perlu menilai perubahan mutu layanan, kemampuan sumber daya manusia, efisiensi tata kelola, keamanan data, perkembangan usaha, serta manfaat yang dirasakan santri dan masyarakat.

Pemerintah juga perlu menghindari ketergantungan pesantren pada aplikasi yang tidak berkelanjutan atau sistem yang sulit dikembangkan lebih lanjut. Dukungan terhadap teknologi terbuka, interoperabilitas, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas pengelola dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Pada saat yang sama, pesantren harus tetap memiliki ruang untuk menentukan model transformasinya sendiri sesuai karakter pendidikan, nilai yang dianut, dan kebutuhan komunitasnya. Digitalisasi yang berhasil bukanlah digitalisasi yang membuat semua pesantren tampak seragam, melainkan yang memungkinkan setiap pesantren berkembang dengan memanfaatkan teknologi secara tepat.

Santri Harus Menjadi Pelaku, Bukan Sekadar Pengguna

Transformasi digital akan kehilangan sebagian besar potensinya apabila santri hanya diposisikan sebagai pengguna perangkat dan aplikasi. Santri perlu didorong menjadi pencipta gagasan, pengembang inovasi, dan pemecah persoalan sosial.

Mereka dapat mengembangkan media pembelajaran Islam, membuat perpustakaan digital sederhana, memproduksi konten edukatif, memasarkan produk usaha pesantren, atau menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal. Santri juga dapat mempelajari pemrograman, analisis data, desain digital, dan kewirausahaan sesuai minat serta kebutuhan mereka.

Kemampuan tersebut tidak harus dibangun dengan menjadikan setiap santri sebagai ahli teknologi. Tujuannya ialah membuka kesempatan agar santri mampu memahami perkembangan digital, memanfaatkan teknologi secara produktif, dan berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

Namun, penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan akhlak dan tanggung jawab. Santri perlu memahami bahwa kecanggihan teknologi tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan. Kemampuan memproduksi informasi tidak selalu berarti kemampuan memahami kebenaran. Karena itu, penggunaan teknologi harus dibimbing oleh nilai kejujuran, amanah, keadilan, penghormatan terhadap privasi, dan orientasi kemaslahatan.

Di sinilah pesantren dapat memberikan kontribusi khas bagi pembangunan Indonesia. Pesantren bukan hanya tempat untuk menyiapkan generasi yang mampu bersaing secara digital, melainkan juga tempat untuk membentuk manusia yang mengetahui batas etis penggunaan teknologi dan memahami tanggung jawab sosial dari setiap inovasi.

Menjemput Masa Depan Tanpa Kehilangan Akar

Hari Santri 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mempertemukan dua kekuatan yang sering dianggap berlawanan: tradisi dan modernitas. Padahal, tradisi yang hidup bukanlah tradisi yang menolak perubahan, melainkan tradisi yang mampu mempertahankan nilai dasarnya sambil menemukan cara baru untuk menjawab persoalan zaman.

Pesantren dapat tetap menjaga pengkajian kitab kuning, keteladanan kiai, pembiasaan ibadah, dan pendidikan adab, sembari mengembangkan sistem administrasi digital, memperluas akses pengetahuan, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Modernisasi tidak harus berarti meninggalkan identitas. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi sarana agar kekayaan pesantren semakin dikenal dan manfaatnya semakin luas.

Kehadiran Ditjen Pesantren perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menjamin pemerataan kesempatan, penguatan sumber daya manusia, keberlanjutan infrastruktur, dan evaluasi berbasis dampak. Keberhasilan kebijakan itu nantinya tidak hanya tercermin dalam laporan program, tetapi juga dalam perubahan nyata pada kehidupan pesantren dan kualitas generasi santrinya.

Menguatkan negeri menuju Indonesia Emas tidak cukup dengan melahirkan generasi yang mahir menggunakan teknologi. Indonesia membutuhkan manusia yang cerdas sekaligus berkarakter, inovatif sekaligus bertanggung jawab, serta mampu menghubungkan kemajuan ilmu pengetahuan dengan nilai kemanusiaan.

Pada akhirnya, masa depan pesantren bukanlah pilihan antara mempertahankan tradisi atau menerima teknologi. Masa depan itu terletak pada kemampuan merawat tradisi dengan pikiran terbuka dan memanfaatkan teknologi dengan kebijaksanaan.

Santri masa depan adalah mereka yang mampu membaca kitab dengan kedalaman ilmu, membaca zaman dengan ketajaman nalar, serta menggunakan teknologi dengan adab dan tanggung jawab. Dari pesantren yang berakar kuat dan berpandangan luas, Indonesia dapat menyiapkan generasi yang bukan hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga mampu memberi arah bagi peradaban.

Tanam Cemara di Tanjung Lalimbue, Diklatsar UKM Pers UIN Kendari Hadirkan Aksi Nyata Pelestarian Lingkungan

 

Oleh: Muh. Ikwal

Konawe, Objektif.id – Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) ke-26 UKM Pers Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari tidak hanya menjadi ruang pembelajaran jurnalistik dan organisasi, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata pelestarian lingkungan. Bersama Camat Kapoiala, Kabupaten Konawe, para peserta menanam pohon cemara di kawasan Pantai Tanjung Lalimbue, Minggu, 18 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Diklatsar UKM Pers UIN Kendari yang mengusung tema “Corong Perlawanan Publik”. Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya memperindah kawasan pantai yang masih membutuhkan penghijauan.

Dengan penuh semangat, para peserta bergotong royong menggali tanah, menanam bibit cemara, hingga memadatkan tanah di sekitar batang pohon. Aksi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pengkaderan mahasiswa tidak hanya berorientasi pada penguatan kapasitas organisasi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi langsung bagi lingkungan sekitar.

Salah satu panitia penggerak kegiatan, Dais, menjelaskan bahwa pemilihan pohon cemara didasarkan pada manfaatnya bagi lingkungan. Ia berharap bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

“Pemilihan pohon cemara bukan tanpa alasan. Pohon cemara dikenal memiliki daya tahan yang kuat, berfungsi mencegah erosi tanah, serta memberikan keindahan dan kesejukan bagi lingkungan sekitar. Harapannya, bibit yang ditanam hari ini dapat tumbuh tegap dan berkembang dengan baik, menjadi peneduh dan pelindung alam bagi masyarakat Tanjung Lalimbue di masa mendatang,” tutur Dais, salah satu panitia penggerak kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah setempat. Camat Kapoiala menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa UIN Kendari yang memilih wilayahnya sebagai lokasi pelaksanaan Diklatsar sekaligus melakukan kegiatan penghijauan.

“Pertama, selaku pemerintah wilayah Kecamatan Kapoiala, saya sangat mengapresiasi kehadiran adik-adik dari UIN yang melaksanakan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) ke-26 UKM Pers UIN Kendari dengan tema Corong Perlawanan Publik. Saya juga sangat berterima kasih karena kalian memilih Pantai Tanjung Lalimbue sebagai lokasi kegiatan,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan penanaman pohon cemara yang dinilai dapat membantu memperindah kawasan pantai yang masih membutuhkan lebih banyak pepohonan.

“Terkait pelaksanaan penanaman pohon ini, saya juga sangat bersyukur karena, seperti yang kalian lihat, pantai ini masih cukup gersang dan masih kekurangan pohon. Dengan menanam pohon, artinya kalian datang ke sini tidak hanya untuk mengikuti latihan dasar, tetapi juga turut memperindah kawasan Pantai Tanjung Lalimbue. Jadi, sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada kalian,” lanjutnya.

Kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah setempat tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dapat dimulai melalui langkah sederhana yang dilakukan secara bersama-sama. Penanaman pohon cemara juga menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap alam perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan.

Di sisi lain, kegiatan ini memperluas makna Diklatsar sebagai proses pembentukan kader UKM Pers UIN Kendari. Selain membekali peserta dengan kemampuan jurnalistik dan organisasi, pengaderan tersebut juga menjadi ruang untuk menumbuhkan kepekaan sosial serta tanggung jawab terhadap persoalan di lingkungan sekitar.

Melalui penanaman bibit cemara, para peserta diharapkan dapat membawa nilai kepedulian lingkungan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bibit yang ditanam hari ini diharapkan tumbuh dan berkembang, memberikan keteduhan serta memperindah kawasan Pantai Tanjung Lalimbue pada masa mendatang.

Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa yang dapat dirasakan di luar lingkungan kampus. Semangat “Corong Perlawanan Publik” tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas jurnalistik, tetapi juga melalui kepedulian terhadap persoalan sosial dan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama.

Penanaman pohon cemara di Pantai Tanjung Lalimbue pun menjadi bagian dari upaya menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi mahasiswa dan pemerintah setempat, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pihak untuk mengambil bagian dalam pelestarian alam.

Trauma, Korban Kekerasan Seksual UIN Kendari Cuti Akademik

Kendari, Objektif.id – Di tengah proses akademiknya, mahasiswa UIN Kendari yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual dikabarkan memilih mengambil cuti kuliah selama satu semester. Tak hanya itu, korban juga disebut sempat menyampaikan rencana untuk pindah ke kampus lain, meski hingga kini belum ada kepastian mengenai rencana tersebut.

Informasi mengenai cuti kuliah korban diketahui dari sejumlah teman yang masih berkomunikasi dengan korban. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Ketua Program Studi (Kaprodi) Manajemen Bisnis Syari’ah (MBS) Miftahur Rahman untuk memastikan status akademik korban.

“Iya (cuti), satu semester.” kata Miftahur saat di konfirmasi awak objektif.id, Selasa, 22 September 2026.

Kendatipun demikian, kondisi kelanjutan akademik korban belum diketahui secara luas oleh mahasiswa UIN Kendari. Namun, informasi mengenai cuti kuliah tersebut telah beredar di antara sejumlah teman dekat korban.

Korban dikabarkan tidak mengikuti perkuliahan seperti biasanya pada semester ini. Belum diketahui secara pasti bagaimana kelanjutan aktivitas akademiknya setelah masa cuti selama satu semester berakhir.

Vira (nama disamarkan), mahasiswi Program Studi Manajemen Bisnis Syari’ah (MBS) yang merupakan salah satu teman korban dan masih aktif berkomunikasi hingga saat ini, mengatakan dirinya memperoleh informasi tersebut langsung dari korban melalui percakapan di aplikasi WhatsApp.

“Iya. Untuk semester ini da ambil cuti, dia cuman bilang untuk semester ini dia tidak masuk” ucapnya, Sabtu, 19 September 2026.

Selain mengambil cuti, korban juga disebut sempat menyampaikan rencana untuk melanjutkan pendidikan di kampus lain. Namun, rencana tersebut belum dipastikan.

“Untuk ini tidak tau. Karena dia ada rencana mau pindah tapi masih belum pasti,” tambahnya.

Kabar mengenai kondisi korban juga disampaikan oleh Nira (bukan nama sebenarnya), yang mengaku mengetahui informasi tersebut dari temannya.

” Da bilang katanya ee kan itu anu (korban) da ambil cuti lah langsung iyokah, iyo katanya da masih anu apakah trauma begitu”. katanya.

Dengan adanya konfirmasi tersebut, status cuti korban pada semester ini telah dipastikan berlangsung selama satu semester. Sementara itu, informasi mengenai rencana kepindahan korban ke kampus lain belum mendapatkan kepastian.

Diberitakan sebelumnya, terduga pelaku sampai saat ini masih melakukan proses mengajar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan status dosen tersebut, serta tindakan preventif dari pihak rektorat selama proses penanganan kasus dugaan kekerasan seksual itu berjalan.

Sosok Warek III UIN Kendari di Mata Mahasiswa, Dinilai Komunikatif dan Responsif

Kendari, Objektif.id – Sosok Wakil Rektor (Warek) III Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari di mata mahasiswa bukan sekadar pejabat birokrasi yang mengurusi bidang kemahasiswaan. Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), dan Ketua Umum UKM-Olahraga UIN Kendari menyebut Warek III sebagai sosok yang komunikatif, responsif, terbuka terhadap aspirasi, serta memberikan dukungan terhadap aktivitas lembaga kemahasiswaan.

Di balik posisi tersebut, sosok Warek III UIN Kendari, Dr. Sitti Fauziah M., M.Pd, juga dipandang mahasiswa sebagai seorang perempuan yang hadir dalam ruang kemahasiswaan dengan pendekatan yang dekat, terbuka, dan komunikatif. Bagi sejumlah pimpinan lembaga mahasiswa, keberadaan Warek III tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi dan koordinasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun komunikasi antara mahasiswa dan pimpinan kampus.

Pandangan tersebut disampaikan ketiga pimpinan lembaga mahasiswa melalui wawancara yang dilakukan pada Sabtu, 19 September 2026. Penilaian mereka mencakup peran Warek III dalam mendampingi lembaga kemahasiswaan, membangun komunikasi, hingga keterlibatannya dalam berbagai kegiatan mahasiswa.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat, melihat Warek III sebagai bagian dari jalur koordinasi antara lembaga kemahasiswaan dan pihak birokrasi kampus. Menurutnya, keberadaan Warek III juga dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

“Peran Warek III dalam lembaga kemahasiswaan sebagai mitra belajar untuk kami di Senat dan di lembaga kemahasiswaan, di dalam statuta juga itu sebagai jalur koordinasi,” ujarnya.

Dalam hal komunikasi, Awal menilai hubungan dengan Warek III berjalan baik dan mudah dijangkau. Ia juga menyoroti peran Warek III dalam memberikan ruang komunikasi ketika mahasiswa maupun lembaga kemahasiswaan membutuhkan koordinasi.

“Komunikasi untuk di Senat baik dan mudah dijangkau. Khusus Warek III, kami menghadirkan solutif bagi mahasiswa dan kelembagaan,” katanya.

Keterlibatan Warek III dalam kegiatan mahasiswa juga disebut terlihat melalui kehadirannya dalam sejumlah agenda lembaga kemahasiswaan. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk interaksi langsung antara pimpinan dan mahasiswa dalam aktivitas organisasi.

“Keterlibatan dalam lembaga itu sering sekali menghadiri dan membuka kegiatan-kegiatan lembaga mahasiswa,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DEMA UIN Kendari, Risdawati, menilai Warek III memiliki peran sebagai fasilitator sekaligus mitra strategis bagi lembaga kemahasiswaan. Ia menyebut dukungan tersebut tidak hanya diberikan ketika kegiatan berlangsung, tetapi juga melalui ruang komunikasi ketika lembaga menghadapi kendala.

“Kalau saya lihat, perannya Warek III dalam mendukung lembaga kemahasiswaan itu betul-betul jadi fasilisator sekaligus mitra strategis buat lembaga mahasiswa. Beliau tidak lepas tangan, tapi selalu dukung penuh kegiatan mahasiswa dan selalu buka ruang dialog atau komunikasi kalau ada kendala di lembaga. Intinya, beliau selalu kasih arahan dan terbuka untuk mendukung program lembaga kemahasiswaan,” tuturnya.

Menurut Risda, pola komunikasi yang terbangun selama ini juga berjalan dua arah. Respons terhadap aspirasi mahasiswa dinilai menjadi salah satu hal yang membuat koordinasi antara lembaga mahasiswa dan Warek III dapat berlangsung secara terbuka.

“Ya, komunikasi yang terjalin selama ini berjalan dengan sangat baik, dua arah, dan beliau sangat responsif terhadap segala aspirasi yang kami sampaikan. Kami merasa tidak ada jarak atau sekat yang kaku saat ingin berdiskusi. Setiap kali DEMA atau lembaga mahasiswa lainnya menghadapi kendala dan membutuhkan ruang dialog, beliau selalu meluangkan waktu untuk memberikan respons maupun solusi,” jelasnya.

Meski tidak selalu hadir secara langsung di lapangan dalam setiap kegiatan, Risda menyebut dukungan Warek III tetap terlihat melalui koordinasi dengan lembaga mahasiswa.

“Beliau terlibat secara aktif, meski kadang sesekali saya melihat beliau tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi tetap koordinasi ke lembaga mahasiswa dan men-support kegiatan,” ujarnya.

Penilaian terhadap sosok Warek III juga datang dari Ketua Umum UKM-Olahraga UIN Kendari, Muh. Yogi Alfajri. Ia melihat Warek III sebagai sosok yang memberikan perhatian dan pendampingan terhadap mahasiswa, khususnya lembaga kemahasiswaan.

“Selama ini kami melihat bahwa Ibunda Warek III senantiasa menunjukkan sikap pengayoman serta kepedulian yang tinggi terhadap mahasiswa, khususnya dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman-teman lembaga kemahasiswaan,” ungkapnya.

Dari sisi komunikasi, Yogi menilai Warek III memiliki pola komunikasi yang membantu koordinasi antara mahasiswa dengan pihak pimpinan.

“Dari segi komunikasi, beliau merupakan sosok yang sangat komunikatif, responsif, dan memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga memudahkan koordinasi antara pimpinan dan mahasiswa,” tuturnya.

Ia juga menilai keterlibatan Warek III dalam kegiatan kemahasiswaan telah berjalan sesuai dengan kapasitasnya sebagai pimpinan.

“Alhamdulillah, dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, beliau kami nilai telah terlibat secara proporsional dan sesuai dengan porsinya sebagai pimpinan,” katanya.

Ketiga pimpinan lembaga mahasiswa tersebut tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga menyampaikan harapan agar hubungan yang telah terbangun dengan Warek III dapat terus dipertahankan.

Ketua SEMA berharap Warek III tetap menjadi mitra belajar bagi mahasiswa dan mempertahankan komunikasi yang selama ini dinilai memberikan ruang bagi lembaga kemahasiswaan.

“Harapan saya untuk Ibunda Warek III, semoga sehat selalu, berkah untuk sekeluarga, menjadi mitra belajar kami, serta tetap terjalinnya komunikasi yang solutif dan membangun di lembaga kemahasiswaan,” harapnya.

Sementara Ketua DEMA berharap keterbukaan dan responsivitas Warek III dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara birokrasi kampus dan lembaga mahasiswa.

“Harapan saya ke depannya, semoga keterbukaan, sikap responsif, dan pola komunikasi yang sudah berjalan dengan baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kami juga berharap sinergi antara pihak birokrasi, khususnya kemahasiswaan, dengan lembaga mahasiswa bisa semakin erat dan bisa semakin aktif untuk terlibat di lapangan untuk kemudian men-support kegiatan mahasiswa demi melahirkan inovasi baru di lembaga mahasiswa dan juga prestasi bagi kampus kita ke depannya,” ungkapnya.

Harapan serupa disampaikan Ketua Umum UKM-Olahraga yang menginginkan peran Warek III dalam mendukung aktivitas mahasiswa dapat terus diperkuat.

“Adapun harapan kami ke depan, semoga Warek III dapat terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung serta terlibat aktif pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan,” tuturnya.

Bagi mahasiswa, sosok Dr. Sitti Fauziah M., M.Pd sebagai seorang perempuan yang berada di posisi pimpinan bidang kemahasiswaan tidak hanya terlihat dari jabatan yang diembannya. Cara berkomunikasi, membuka ruang dialog, memberikan arahan, hingga hadir dalam sejumlah kegiatan menjadi bagian dari pengalaman yang dirasakan para pengurus lembaga mahasiswa dalam berinteraksi dengannya.

Dari tiga perspektif tersebut, sosok Warek III di mata mahasiswa tergambar melalui tiga hal utama yaitu komunikasi, dukungan, dan keterlibatan. Ketiganya menjadi bagian yang dinilai oleh SEMA, DEMA, dan UKM-Olahraga dalam melihat hubungan Warek III dengan lembaga kemahasiswaan di UIN Kendari.

 

Penulis: Andi Istigfar Al-Ghifary

Nestapa Komisariat Kala Pengurus HMI Cabang Kendari Kehilangan Muruah

Disclaimer: Tulisan ini enggan ditujukan secara membabibuta untuk menggeneralisasi kepada pengurus sekalian. Hanya bagi mereka yang terlibat dalam giat-giat banalitas merusak jantung himpunan.

“Ternyata diskusi himpunan di cabang ini tak beranjak jauh. Tema-tema kebebasan, perlawanan, kebenaran, serta segala ragam tetebengek pembicaraan mengenai “kesucian” hanya sekadar seremonial belaka. Faktanya, cabang acap sibuk memukul ke tapak ketimbang ke atas. Rezim yang dzolim luput disorot serius. Malah Komisariat ingin dirusak sebab tendensi politis semata,” kata salah seorang kader yang menolak disebut namanya, karena masih merasa diri sungguh kecil. Tidak sebanding dengan pengurus cabang yang menurutnya amat sering merasa buas, gagah, dan bermoral. Meski rupanya mereka senantiasa gagap untuk mengaku salah, selalu berupaya benar padahal culas, kemudian gagal ketika berbicara muruah.

Pagi itu matahari menyala terang menuju siang yang terik, cahayanya menembus jaring-jaring jendela yang penuh debu-debu halus, tampak hinggap tersebar luas dipermukaan kaca setelah tertiup deras oleh deru kipas butut yang menggantung di langit-langit salah satu kedai kopi di pinggiran kota bumi Mekongga. Waktu menunjukkan pukul 11.25 saat serentetan percakapan masuk menyambar kencang telpon pintar yang sementara terkapar di meja bar. Karena dalam keadaan bersiap-siap untuk santap siang, jari-jemari belum cukup bernafsu untuk membuka pesan. Nanti selepas semua makanan dilumat habis baru giliran pesan-pesan itu yang dilahap tuntas.

Kabar yang sudah sejak pagi buta itu berisik berupa informasi tentang Rapat Anggota Komisariat (RAK) yang tidak lagi akan digelar oleh anggota komisariat setempat, melainkan lewat kerja-kerja tangan bulus utusan cabang. Lazim dikenal dengan sebutan tim caretaker, yang terdiri dari tiga orang.

“Dan diantara ketiganya bisa jadi dua akan masuk Neraka,” seloroh salah satu Ketua Komisariat UIN Kendari. “Orang yang pertama, ia sadar minim kapasitas tapi tetap bertahan untuk menangani perkara. Yang kedua mungkin dirinya memiliki kapasitas memutus perkara namun secara sengaja bersikukuh menyalahkan kebenaran membenarkan kesalahan.” Barangkali ini adalah suatu gambaran imajinasi tentang harapan penghukuman paling mutlak selepas kehidupan di dunia kelak.

Saya hanya menggelengkan kepala ketika menelisik mendalam cikal bakal pembentukan tim caretaker yang terkesan politis, seakan hendak mengamankan lebih awal basis suara dikonferensi cabang (konfercab) selanjutnya. Langkah ini Bukan sungguh-sungguh sebagai upaya preventif untuk menyelamatkan komisariat. Pun narasi “penyelamatan” yang dimaksud cabang begitu terang seperti ingin menghapus segala daya upaya kader akar rumput yang menghidupi komisariat setelah kian lamanya.

Agaknya tidak ada cara yang lebih getir dari kader yang gigih merawat komisariat dengan berbagai macam kompleksitas dinamika yang menghantui. Bahkan sekadar ingin mempertahankan nyalanya himpunan ditingkat bawah para kader seolah harus senantiasa bersiap menghadapi kehilangan. Memang adakalanya bencana kerap lahir bukan hanya dari kuasa alam semata, melainkan pula dari tangan-tangan yang menyulapnya lebih dulu menjadi petaka.

“Keharusan apa yang memungkinkan komisariat ingin diselamatkan oleh cabang? Ini komisariat aktif. Kita salah satu komisariat penuh yang berbagi mandat suara kepada Ketua Umum terpilih hari ini, Yusril, meski dibelakang ada komitmen yang tidak ditunaikan. Tapi apakah kita ribut? Merusak citra Ketua Umum beserta pengurusnya?” Bunyi salah satu pesan dalam grup WhatsApp komisariat dengan nada semangat yang menyala-nyala bak api di padang ilalang.

Harus diakui jika keberadaan tim caretaker tidak seutuhnya salah apabila dilandasi atas dasar penegakan aturan main organisasi yang sungguh-sungguh. Tapi dalam konteks Komisariat Al Ghazali di UIN Kendari adalah sepenuhnya keliru. Sebab, saban hari pengurus komisariat telah melakukan rapat anggota mengenai persiapan pembentukan panitia RAK. Pembahasan itu telah jauh diagendakan sebelum seruan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO), Rabil, menyebar kepada komisariat secabang Kendari agar melaksanakan RAK.

Sialnya, ketika imbauan Kabid PAO turun, posisi komisariat belum siap menuju RAK. Namun, hal ini bukan tanpa sebab, mengingat situasi pada saat itu kampus sedang libur semester sehingga tidak dimungkinkan tercapainya agenda yang dimaksud. Olehnya itu, menjadi wajar jika ada keterlambatan RAK di Komisariat Al Ghazali dikarenakan sebagian banyak anggota komisariat tengah berada di kampung halaman masing-masing. Apakah iya RAK harus dipaksakan kala mayoritas pengurus dan anggotanya tak berada ditempat? Tidakkah itu juga bagian dari pelanggaran konstitusi organisasi?

Kemudian ada yang bias ketika cabang amat lantang berbicara mengenai aturan main organisasi. Kabid PAO sendiri, misalnya, juga adalah salah satu orang yang secara terang dan jelas sebagai pelaku pelanggar konstitusi HMI. Bagaimana tidak, mulanya ia di dapuk menjadi pengurus cabang dalam keadaan yang tidak sah dan mapan secara jenjang perkaderan. Cukup mirip dengan polemik Teddy Indra Wijaya yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Menjabat kian dulu urusan syarat dipenuhi belakangan. Ibarat beli baju lebih awal baru ukur badan kemudian.

Demikianlah istilah yang jamak disebut sebagai legal acrobatics atau akrobat hukum, situasi dimana aturan dipecundangi demi melegitimasi posisi seseorang yang awalnya tidak memenuhi syarat. Dalam kasuistik ini, saya cukup sedikit sepakat jika Gibran tidak lebih haram meski juga lahir dari rahim konstitusi prematur. Paling tidak aturan batas usia Wapres diubah sebelum dirinya resmi menjadi ban serep, bukan berarti saya mendukung atau membenarkan sesuatu yang bersifat banal. Tapi pada soal ini, status nahi mungkarnya Kabid PAO berada satu tingkat di atas putra sulung Jokowi itu. Lalu dimana muruah HMI Cabang Kendari?

Namun di balik sorotan tajam akibat kekacauan yang disebabkan Kabid PAO, celah untuk memperbaiki keadaan sebenarnya sempat terbuka. Semesta masih memberi suatu masa yang baik, ketika koordinator caretaker membuka ruang dialog yang meneduhkan seusai segala jalur komunikasi ditempuh oleh anggota komisariat dengan penuh kesantunan. Tak ada permintaan berat dari anggota komisariat selain melaksanakan RAK yang independen sebagaimana dimaksud ialah menggunakan panitia bentukan komisariat sehingga agenda tersebut dapat terlaksana secara terbuka dan terkoordinasi kepada tim caretaker. Tapi celakanya upaya kolektif yang disusun oleh koordinator caretaker bersama anggota komisariat kabarnya ditolak mentah-mentah oleh Kabid PAO tanpa ada landasan penjelasan konstitusional.

Bagi saya, kewibawaan yang dikehendaki Kabid PAO adalah keliru yang disengaja. Lalu selanjutnya tersendat dalam dua persoalan. Yang pertama, ia berbicara imaji tentang menjalankan konstitusi. Sedangkan pada hal yang kedua ia mengulas mengenai “penyelamatan” komisariat yang dipakai sebagai alasan untuk mewujudkan apa yang dibayangkannya pada soal yang pertama. Maka nyatalah keduanya itu sebagai sebuah paradoks. Bagaimana mungkin orang yang ingin menegakkan konstitusi sementara dirinya jugalah pelanggar konstitusi.

Ihwal kewibawaan rapuh yang sedang diperlihatkan Kabid PAO, saya malah teringat dengan nasihat Soeharto yang waktu itu berpangkat Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Diponegoro (1958) dalam buku Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto karya O.G. Roeder (1976), di muka prajuritnya, ia tak malu-malu memberikan ceramah. “Seorang pemimpin atau perwira harus senantiasa sadar tentang apa yang dilakukannya. Ia pula harus bersikap jujur dan tidak licik.” Alhasil ibarat jauh panggang dari api. Nasihat itu hanya omon-omon. Pribadi yang dikenal “kalem” sebelum naik tahta pada 1967 itu tak mampu melakoninya sungguh-sungguh. Belum genap setahun dia bilang, “harus bersikap jujur dan tidak licik,” malah nyetak brace kasus penyelundupan gula dan kapuk secara ilegal bersama Bob Hasan dan Tom Sie Liong pada 17 Oktober 1959 yang termuat dalam Asian Godfathers: Menguak Tabir Perselingkuhan Penguasa dan Pengusaha (2009). Nasihat Seoharto itu tidak ada bedanya dengan narasi penyelamatan komisariat yang dimaksud Kabid PAO. Sama-sama omong kosong belaka.

Buktinya tampak jelas saat rapat harian pengurus HMI Cabang Kendari 11 September 2026. Disitu sikap Kabid PAO kelewat terang ingin menyesatkan argumen rasional yang disampaikan anggota komisariat. Dengan gaya duduk bersila diapit presidium pengurus cabang, Kabid PAO bertutur bahwa pembahasan RAK Komisariat Al Ghazali telah selesai dibahas dalam rapat bidang. Seolah-olah ingin menegaskan jika teman-teman komisariat tidak lagi memiliki hak untuk mendiskusikan RAK. Padahal dalam aturan main organisasi, jika saya tidak keliru, bahwa segala bentuk keputusan pada akhirnya bermuara ditetapkan dalam rapat harian secara kolektif. Itu masih satu soal, belum lagi hal lainnya. Misalnya, ide tentang menerima lebih dari satu draf hasil RAK, yang bisa berakibat menyisakan perpecahan yang menukik tajam ke komisariat.

Dalam grup WhatssApp percakapan komisariat, turut menyeruak perdebatan mengenai pernyataan Kabid PAO yang salah kaprah. Namun, saya memilih untuk tidak berlarut membahas ucapan yang nirguna itu. Saya justru teringat oleh karya satra lama Ahmad Tohari berjudul Kubah (1980). Pada karya itu, saya melihat ada kesaksian ironi yang sama tentang menguatnya nafsu politik semata dan sikap egois ketika mencermati gelagat Kabid PAO serta para pemimpin yang bersifat otoriter dalam kisah novel itu. Melalui jalinan kisah yang berlatar peristiwa kelam 1965, Tohari secara tajam memotret bagaimana ambisi buta para elite kekuasaan kerap mengorbankan jiwa-jiwa tak berdosa di tingkat akar rumput.

Tatkala Kabid PAO berkhotbah, ia membenamkan diri pada kebenaran semu yang ingin dicapai. Kata-kata yang terucap seketika berubah menjadi kuasa dan otoritas semena-mena. Lantas melantik diri seakan-akan memperoleh posisi moral. Pemahaman inilah yang secara fundamental patut kita kupas habis-habisan. Dibagian ini pula saya melihat ada pergeseran makna “menyelamatkan” komisariat. Jika kita simak narasi penyelamatan itu dengan utuh, kentara betul cara pandang Kabid PAO terhadap komisariat sangat politis dan pragmatis. Kemudian dengan bangga memamerkan penyanderaan tim caretaker, sekaligus mencegat agar RAK tidak dikerjakan oleh komisariat. Padahal gerakan yang dibuat itu adalah cara tak berbobot. Jauh dari diskursus pertengkaran yang sehat. Tak lupa, saya juga ingin bertanya, apa ukuran penyelamatan yang diklaim Kabid PAO? Siapa yang merasakan dampak dari tindakan yang ia perbuat? Apakah benar semua perbuatannya itu berhulu dan bermuara kepada komisariat? Ketika tiga manusia di tim caretaker tak seorangpun datang dari Komisariat Al Ghazali, sementara dalam struktural cabang terdapat beberapa Kabid yang menjabat berasal dari utusan resmi komisariat.

Karena itu, saya ingin kembali mereflekskan diri ke novel Kubah karya Ahmad Tohari. Ketika sifat durjana bekerja di bawah kendali para pemimpin yang haus kekuasaan, maka tokoh utama dalam novel itu, Karman yang merupakan representasi rakyat arus bawah yang miskin, lugu, namun memiliki kecerdasan potensial tak jarang dipatahkan apabila menolak kehendak yang berkuasa. Begitu pula yang menimpa komisariat, ia dipandang bukan hanya sekadar ruang kaderisasi semata. Ketika menolak patuh pada perintah yang serakah maka bukan hal yang baru apabila komisariat turut menjadi korban dari pola kepentingan elektoral cabang kedepan.

Adalah naif apabila Kabid PAO memaksakan pergerakannya sebagai sebuah keyakinan mutlak tanpa proses kesadaran yang luhur. Dampak dari sikap politiknya bisa berujung pada tragedi yang memilu-malukan bagi dirinya. Belum lagi saat konfrontasi meletus, acap kali mereka yang mengobarkan api konflik kabur mengamankan diri. Sementara kader di akar rumput yang menanggung langsung dan panjang nestapa itu.

UIN Kendari Bungkam, Dugaan Kekerasan Seksual Tak Boleh Ditenggelamkan

Kendari, Objektif.id — Dugaan kekerasan seksual yang menyeret Dekan FEBI UIN Kendari sebagai terduga pelaku bukan sekadar persoalan yang bisa selesai dengan diamnya kampus. Ketika kasus telah menjadi sorotan dan mahasiswa masih menunggu kejelasan, justru suara UIN Kendari yang paling ditunggu belum terdengar terang. Publik akhirnya berhadapan dengan satu pertanyaan yang sulit dihindari, mengapa kasus yang menyangkut dugaan kekerasan seksual di lingkungan Kampus Biru seolah perlahan dibiarkan tenggelam? Jika kampus benar-benar ingin menjaga nama baiknya, maka diam bukanlah cara untuk membuktikannya.

Pemberitaan Objektif.id pada 11 Agustus 2026 berjudul “Ironi Dugaan Kekerasan Seksual UIN Kendari, Korban Diminta Anggap Terduga Pelaku sebagai Orang Tua” semestinya menjadi alarm bagi UIN Kendari. Berita tersebut mengungkap dugaan kasus kekerasan seksual yang menjadi perhatian publik serta proses hukum yang telah ditempuh. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana kasus tersebut berawal, tetapi bagaimana institusi pendidikan meresponsnya. Ketika dugaan kekerasan terjadi di lingkungan kampus, institusi tidak cukup hanya menunggu persoalan reda dengan sendirinya. Kampus harus menunjukkan bahwa ada mekanisme yang bekerja dan ada tanggung jawab yang dijalankan.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, di mana suara kampus? Ketika mahasiswa telah menunggu dan publik membutuhkan kejelasan, sikap diam justru membuka ruang berbagai pertanyaan. Tentu kampus tidak harus membuka identitas korban ataupun informasi yang dapat mengganggu proses hukum. Namun, menjaga kerahasiaan korban tidak berarti institusi harus menutup seluruh informasi mengenai langkah yang telah dilakukan. Jika proses masih berjalan, katakan proses masih berjalan. Jika ada mekanisme yang sedang ditempuh, jelaskan mekanismenya. Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan kasus kehilangan perhatian hanya karena waktu terus berjalan.

Kegelisahan tersebut disampaikan Formatur Ketua Umum HMI Komisariat Ibnu Rusyd UIN Kendari Cabang Kendari, La Mulyono. Ia mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut dan mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kelanjutannya. “Pihak kampus tidak mengindahkan terkait kasus pelecehan yang terjadi di lingkup kampus UIN Kendari dan saya berharap kita sudah menunggu lama terkait bagaimana kesimpulan dari pihak kampus yang telah mengurus kasus-kasus ini yang telah mengawal kasus-kasus ini sampai sekarang. Saya sebagai ketua belum menerima info, saya sebagai ketua HMI Komisariat Ibnu Rusyd UIN Kendari belum menerima informasi terkait kelanjutan kasus tersebut dan mendesak pihak kampus untuk segera mengurus kasus pelecehan seksual ini,” kata La Mulyono.

Pernyataan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak kampus. Sebab, jika seorang pimpinan organisasi mahasiswa yang ikut mengawal persoalan mengaku belum mengetahui perkembangan kasus, wajar jika muncul pertanyaan mengenai sejauh mana komunikasi dan transparansi kelembagaan telah berjalan. Sekali lagi, transparansi bukan berarti membuka identitas korban atau seluruh isi perkara. Transparansi berarti memberikan kejelasan mengenai langkah institusi. Kampus harus mampu membedakan antara menjaga kerahasiaan proses dengan membiarkan publik sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan.

Lebih jauh, persoalan menjadi semakin sensitif ketika pemberitaan sebelumnya memuat dugaan bahwa korban diminta menganggap terduga pelaku sebagai orang tua. Jika benar pendekatan tersebut digunakan, maka patut dipertanyakan apakah pendekatan kekeluargaan dapat ditempatkan di atas hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan yang layak. Kekerasan seksual bukan persoalan yang dapat selesai hanya dengan meminta seseorang melupakan apa yang dialaminya. Namun, dalam membahas perkara ini, asas praduga tak bersalah juga tetap harus dijunjung. Karena itu, yang dibutuhkan bukan penghakiman, melainkan proses yang objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

La Mulyono juga menegaskan agar dugaan kasus tersebut tidak dibiarkan menghilang dari perhatian publik hanya karena waktu berlalu. “Karena berhubung kasus pelecehan seksual ini jangan ditenggelamkan karena ini menyangkut nama baik kampus tercintanya kita yaitu Kampus Biru UIN Kendari dan saya harap agar segera mendesak karena kasus ini tidak bisa dilupakan dan tidak bisa diamankan, jangan sampai ini menjadi boomerang bagi kita semua mahasiswa ataupun pihak-pihak kampus yang terlibat akan susah dalam pengajuan,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa menjaga nama baik kampus tidak sama dengan menjaga kampus dari kritik. Justru keberanian menghadapi persoalan secara terbuka dan sesuai aturan adalah bagian dari cara mempertahankan kepercayaan terhadap institusi.

Sebab, jika benar UIN Kendari ingin menjaga marwah Kampus Biru, yang harus dijaga bukan hanya citra di mata publik, tetapi juga rasa aman mahasiswa di dalam lingkungan akademik. Kampus tidak boleh terlihat kuat ketika berbicara tentang prestasi, tetapi menjadi lemah ketika berhadapan dengan persoalan yang menyentuh warga kampus sendiri. Jabatan seseorang juga tidak boleh menjadi alasan bagi mahasiswa untuk kehilangan keberanian dalam mencari perlindungan. Namun, kritik tersebut tetap harus diarahkan pada proses dan sistem, bukan menjadi vonis terhadap pihak yang masih berstatus terduga.

Karena itu, kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi UIN Kendari untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kehadiran mekanisme tersebut bukan sekadar formalitas. Mahasiswa harus mengetahui kepada siapa laporan dapat disampaikan, bagaimana laporan diproses, bagaimana korban mendapatkan perlindungan, serta bagaimana seluruh pihak mendapatkan proses yang adil.

Dalam konteks itulah, ajakan La Mulyono kepada elemen mahasiswa untuk mengawal pembentukan Satgas PPKPT menjadi penting. “Dan selanjutnya saya mengajak teman-teman elemen kemahasiswaan untuk mengawal dalam pembuatan Satgas PPKPT karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 terkait regulasi tersebut yang melandasi pembentukan Satgas PPKPT.” Pengawalan tersebut semestinya diarahkan untuk memastikan sistem perlindungan benar-benar hadir di kampus, bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Mahasiswa perlu memiliki ruang aman untuk melapor dan memastikan setiap laporan ditangani melalui mekanisme yang dapat dipercaya.

Pada akhirnya, UIN Kendari sedang diuji bukan hanya dalam menghadapi satu dugaan kasus, tetapi dalam menunjukkan keberanian institusi ketika persoalan menyentuh lingkungan internalnya sendiri. Kampus tidak harus membuka seluruh informasi perkara kepada publik, tetapi kampus juga tidak boleh menjadikan proses hukum sebagai alasan untuk sepenuhnya bungkam. Ada perbedaan antara menjaga kerahasiaan korban dengan menghilangkan komunikasi kelembagaan. Kampus dapat menjelaskan langkah pencegahan, mekanisme penanganan, serta komitmennya melindungi mahasiswa tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Jangan sampai dugaan kasus ini perlahan hilang dari ingatan hanya karena pemberitaan berhenti dan waktu terus berjalan. Jangan sampai mahasiswa kemudian melihat bahwa persoalan kekerasan hanya ramai ketika pertama kali muncul, lalu sunyi ketika perhatian publik mulai berkurang. Jika UIN Kendari benar-benar ingin menjaga nama baik Kampus Biru, maka saatnya berbicara dan menunjukkan apa yang telah dilakukan. Jangan sampai jabatan membuat suara mahasiswa terdengar lebih kecil, jangan sampai citra institusi lebih diutamakan daripada rasa aman mahasiswa, dan jangan sampai kasus yang serius justru ditenggelamkan oleh diam. Sebab, kampus yang bermartabat bukan kampus yang mampu menyembunyikan persoalan, melainkan kampus yang berani menghadapi persoalan secara adil, transparan dalam batas yang dibenarkan, dan memastikan seluruh mahasiswa mendapatkan ruang belajar yang aman.

SEMA-DEMA UIN Kendari Tak Banyak Diketahui Mahasiswa, Aktivitas Dipertanyakan

Kendari, objektif.id – Keberadaan Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari ternyata belum banyak diketahui mahasiswa. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku tidak mengetahui siapa ketuanya, apa tugasnya, hingga kegiatan yang telah dijalankan selama ini.

Minimnya pengetahuan tersebut terungkap dari pengakuan mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi. Mereka mengaku lebih mengenal organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas karena aktivitasnya lebih dekat dengan lingkungan perkuliahan, sementara SEMA-DEMA Universitas dinilai belum banyak terlihat di tengah mahasiswa.

Sasa, mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris UIN Kendari, mengaku pernah mendengar tentang SEMA-DEMA tingkat universitas. Namun, ia mengaku belum mengetahui siapa yang menjadi ketua maupun aktivitas organisasi tersebut.

“Saya pernah dengar SEMA-DEMA, tapi tidak tahu ketuanya siapa. Menurut saya, mungkin kan ada PBAK, itu salah satu contohnya untuk perkenalan di maba. Tapi untuk kami yang kurang mengikuti organisasi, bahkan ketuanya pun tidak kami tahu. Mungkin bisa bikin acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan supaya diketahui oleh mahasiswa, termasuk saya, biar ada terlihat progresnya,” ujar Sasa.

Menurut Sasa, kegiatan dan pengenalan yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi salah satu cara agar mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi tetap mengetahui keberadaan SEMA-DEMA Universitas. Ia berharap lembaga tersebut lebih sering membuat kegiatan yang dapat melibatkan dan diketahui mahasiswa secara luas.

Pengakuan serupa disampaikan Indri, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN Kendari. Ia mengaku tidak mengetahui secara jelas tugas maupun aktivitas SEMA-DEMA Universitas karena selama ini organisasi yang lebih dikenalnya berada dalam lingkup fakultas.

“Saya tidak tahu SEMA-DEMA tingkat universitas, sebenarnya toh kak sa nda terlalu tahu tugas-tugasnya apa, makanya sa nda terlalu bisa sebutkan. Soalnya selama ini yang kita tahu paling lingkup fakultas, sedangkan yang skala universitas kita tidak terlalu tahu tugas mereka sebenarnya apa,” ujar Indri.

Indri juga mengaku tidak mengetahui siapa ketua SEMA-DEMA Universitas maupun apa saja yang telah dikerjakan. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena keberadaan organisasi mahasiswa tingkat universitas belum banyak terlihat oleh mahasiswa.

“Kalau menurutku mungkin SEMA-DEMA skala universitas, jujur secara pribadi sa tidak tahu SEMA-DEMA-nya, ketuanya tidak tahu, apa yang mereka kerjakan juga sa nda tahu,” katanya.

Ia berharap SEMA-DEMA Universitas dapat lebih aktif menggelar kegiatan maupun melakukan pengenalan kepada mahasiswa. Menurutnya, pola pengenalan seperti yang dilakukan di tingkat fakultas dapat membantu mahasiswa memahami keberadaan berbagai organisasi kemahasiswaan.

Indri menilai mahasiswa perlu mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai struktur dan keberadaan organisasi mahasiswa, mulai dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), SEMA-DEMA fakultas hingga SEMA-DEMA Universitas. Dengan adanya pengenalan tersebut, mahasiswa yang selama ini tidak mengikuti organisasi juga dapat mengetahui lembaga yang menjadi bagian dari kehidupan kemahasiswaan kampus.

Senada dengan itu Ani, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Kendari, juga mempertanyakan minimnya aktivitas dan sosialisasi SEMA-DEMA Universitas. Ia mengaku hingga September ini belum melihat adanya kegiatan yang dilakukan, termasuk keterlibatan lembaga tersebut dalam merespon berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.

“Bagaimana mau ditau, sejauh ini sudah bulan 9 belum pernah ada kegiatannya, dengan kurang juga bersosialisasi saya tidak pernah itu lihat mereka, hanya saja katanya perempuan dengan laki-laki itu ketua SEMA-DEMAnya, cuman itumih tidak ditau yang mana orangnya, terus ini juga saya dengar banyak berita belakangan ini tapi saya tidak pernah lihat mereka mau angkat bicara terkait berita akhir-akhir ini, dari berita pelecehan, kekerasan belum ada juga itu, makanya saya bingung sebenarnya siapa itu ketua DEMA dan ketua SEMAnya,” ujar Ani.

Padahal, SEMA dan DEMA Universitas merupakan bagian dari struktur organisasi kemahasiswaan yang memiliki fungsi dalam kehidupan mahasiswa. Karena itu, informasi mengenai kepengurusan, fungsi kelembagaan, serta program kerja semestinya dapat diakses dan diketahui mahasiswa secara lebih luas.

Minimnya pengetahuan mahasiswa terhadap SEMA-DEMA institut menjadi catatan bagi pengurus untuk memperkuat publikasi dan komunikasi. Aktivitas organisasi tidak hanya perlu berjalan di internal kepengurusan, tetapi juga perlu dikomunikasikan kepada mahasiswa sebagai pihak yang menjadi bagian dari representasi organisasi tersebut.

Hippmako-Konut Dilaporkan ke APH Imbas Perusakan di UIN Kendari Saat Demonstrasi

Kendari, Objektif.id—Pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menyatakan akan melaporkan massa aksi yang melakukan demonstrasi di gedung Rektorat ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk ketegasan kampus menyusul pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas kampus yang dilakukan oleh massa Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara (Hippmako-Konut).

Sitti Fauziah, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UIN Kendari, menegaskan tidak ada aturan yang membenarkan pihak luar melakukan aksi demonstrasi di dalam lingkungan UIN Kendari, terlebih hingga berujung pada pembakaran dan perusakan fasilitas kampus.

“Tidak ada, tidak ada aturan yang memperbolehkan bahwa orang luar bisa melakukan aksi demo di dalam kampus,” katanya saat ditemui Objektif usai kejadian, Selasa, 8 September 2026.

Fauziah turut menjelaskan bahwa apabila tindakan serupa dilakukan oleh mahasiswa UIN Kendari, pihak kampus memiliki mekanisme penindakan melalui sanksi etik sesuai aturan yang berlaku. Namun, karena aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok diluar mahasiswa UIN Kendari, maka kampus memilih untuk menempuh jalur hukum sebagai bentuk ketegasan terhadap tindakan yang dinilai telah melampaui batas.

“Seandainya misal itu mahasiswa kita, kita akan sanksi etik. Hanya kan ini dari luar, kita akan laporkan,” ujarnya. “Lengkap semua, ada pembakaran, ada mahasiswa dari luar, perusakan fasilitas, kita akan melaporkan ke Polda,” tegasnya.

Pihak kampus menyampaikan bahwa kebebasan aspirasi tetap memiliki batas yang harus dipatuhi. Keterlibatan massa eksternal dalam aksi di lingkungan UIN Kendari, terlebih ketika aksi tersebut berujung pada kerusakan fasilitas, dinilai bukan hanya mengabaikan tata tertib kampus, tetapi juga memperkeruh polemik yang sebelumnya tengah diupayakan untuk diselesaikan.

Sebelumnya, aksi tersebut berkaitan dengan persoalan kekerasan fisik dikegiatan internal yang diduga terjadi di UKM Seni, berdasarkan keterangan Ketua Sema Syariah, Ian Saputra, yang turut menjadi massa aksi di luar dari massa Hippmako-konut. Persoalan itu sempat diarahkan untuk diselesaikan melalui mediasi dengan pihak korban. Namun, kehadiran massa aksi tersebut memicu ketegangan dengan sejumlah staf yang berada digedung rektorat.

Pihak kampus menyatakan sikap serius dengan menempuh proses hukum terhadap pihak-pihak dari luar kampus yang diduga terlibat dalam perusakan selama aksi berlangsung. Sikap tersebut merupakan bentuk ketegasan UIN Kendari dalam menjaga keamanan serta melindungi fasilitas kampus dari tindakan yang telah melampaui batas penyampaian aspirasi.

Langkah ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 521 dan Pasal 522 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengatur mengenai perbuatan perusakan, sehingga pihak yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sampai berita ini diterbitkan Objektif masih terbuka menerima konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Demo Dugaan Kekerasan Fisik di UIN Kendari Berujung Perusakan, Hippmako-Konut Bakar Ban dalam Rektorat

Kendari, Objektif.id – Dugaan kekerasan fisik di lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari berujung pada aksi demonstrasi melibatkan puluhan mahasiswa kampus dan massa dari luar yang terjadi pada Selasa, 8 September 2026. Aksi tersebut kemudian menyebabkan perusakan fasilitas setelah massa Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara (Hippmako-Konut) yang dipimpin Ketua Umumnya, yang bukan mahasiswa UIN Kendari, disebut masuk ke area Rektorat dan membakar ban hingga memicu kericuhan di lingkungan kampus.

Ketua Sema Syari’ah UIN Kendari, Ian Saputra, mengatakan sejak awal pihaknya telah mengetahui adanya rencana Ketua Hippmako-Konut untuk ikut melakukan aksi terkait dugaan kekerasan tersebut. Ia kemudian menyampaikan rencana itu kepada Wakil Rektor 3 UIN Kendari, Sitti Fauziah, untuk memastikan langkah yang akan ditempuh pihak kampus.

“Inikan pertama persoalan bahwa ketua Hippmako-Konut mengucapkan bahwa dia akan masuk aksi terkait persoalan ini, hanya saya sampaikan bahwa tunggu dulu saya sampaikan Warek 3, kemudian itu saya ketemu Warek 3 penyampaian beliau menyatakan bahwa pihak terlapor dan pihak keluarga akan bertemu pada siang hari ini,” kata Ian.

Setelah berkomunikasi dengan Warek 3 UIN Kendari, Ian kemudian mempertemukan pihak keluarga dengan pihak terkait. Namun, pihak keluarga disebut tidak ingin bertemu langsung dengan pihak terlapor dan meminta pertemuan dilakukan bersama pihak kampus, dalam hal ini Warek 3 bidang kemahasiswaan. Namun, saat dikonfirmasi melalui ajudan, Warek 3 disebut sedang berada di luar kampus.

Situasi tersebut kemudian membuat pihak keluarga dan massa Hippmako-Konut menunggu di lingkungan kampus. Massa aksi yang bersama Ian selanjutnya melakukan aksi cipta kondisi sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan kekerasan fisik yang terjadi. Setelah berlangsung beberapa jam, mereka memilih menarik diri dari lokasi aksi. Perbedaan kelompok aksi tersebut juga terlihat dari koordinator lapangan. Untuk massa aksi yang bersama Ian, penanggung jawab aksinya disebut bernama Supardi, sementara dari massa luar kampus disebut Randi sebagai korlap dari pihak korban.

Menurut Ian, setelah mereka menarik diri, massa Hippmako-Konut kemudian melanjutkan aksi dan masuk ke area rektorat. Ia menyebut pembakaran ban dilakukan karena massa tersebut merasa tidak ditemui pihak kampus dan merasa Warek 3 tidak akan kembali ke kampus.

“Jadi mereka membuat memorandum agar Warek 3 ini kembali dalam kampus namun saat ini Warek 3 menyampaikan kepada kami dari mahasiswa UIN Kendari bahwa kita penyebab dari persoalan ini karena katanya kami melakukan propaganda, namun dalam ini kita sudah jujur bahwasannya tidak ada propaganda disini. Kami mahasiswa UIN Kendari menuntut bahwa persoalan ini dilakukan dengan terbuka dan transparan dan diberikan sanksi, namun disini kami seolah-olah dikambing hitamkan, padahal yang membuat kericuhan bukan kami,” tegasnya.

Keterangan tersebut kemudian mendapat penegasan berbeda dari pihak kampus. Warek 3 UIN Kendari, mengatakan pihak kampus akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku menyusul adanya aksi yang melibatkan massa dari luar kampus serta dugaan pembakaran dan perusakan fasilitas rektorat.

“Kita akan melaporkan sesuai aturan yang ada. Tidak ada aturan yang memperbolehkan bahwa orang luar bisa melakukan aksi demo di dalam kampus. Seandainya misal itu mahasiswa kita akan sanski etik, hanyakan ini dari luar kita akan laporkan, lengkap semua, ada pembakaran, ada mahasiswa dari luar, perusakan fasilitas, kita akan melaporkan ke penegak hukum,” ujarnya.

Warek 3 sebelumnya mengatakan dirinya tidak memperoleh informasi mengenai dugaan kekerasan fisik tersebut sejak awal. Ia baru melakukan konfirmasi setelah pemberitaan mengenai kejadian tersebut muncul. Ia kemudian menghubungi Ketua Dema dan pihak terlapor untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya. Dari komunikasi tersebut, pihak terlapor disebut sempat menyampaikan keinginan untuk menyelesaikan persoalan secara internal.

Fauziah mengatakan, hingga saat itu belum ada laporan yang diterimanya melalui WhatsApp maupun secara langsung dari korban atau keluarga korban. Ia baru mendapatkan penjelasan mengenai kronologi setelah pihak terlapor datang menemuinya. Disitu dijelaskan agar persoalan terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal lembaga kemahasiswaan. Namun, apabila penyelesaian internal tidak dapat dilakukan dirinya siap memfasilitasi pertemuan dengan pihak keluarga korban.

Terkait dugaan kekerasan fisik, Warek 3 menegaskan kampus memiliki mekanisme sanksi apabila pihak yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi akademik maupun etik.

“Okee kalau dia salah saya akan berikan sanksi sesuai apa yang dia lakukan, karena memang kita punya sanksi akademik, kita punya sanksi etik dan itu saya akan tegakkan, lalu itu mereka berterima kasih, dan setelah itu saya bilang saya mau makan dulu dan habis makan saya singgah di BRI, dia terblokir saya punya rekening, dan pada saat itu saya ditelpon kalau sudah membakar orang ditengah tengah Rektorat,” katanya.