Reporter : Muh. Hisbullah 

Editor : Cut Tari 

Kendari, perskampusbiru.com – Presiden Mahasiswa (Presma) Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari akhirnya memberikan tanggapan terkait Memorandum I yang dikeluarkan Senat Mahasiswa (SEMA) terhadap dirinya. 

Buyung Muh. Rantau selaku, Presiden Mahasiswa (Presma) mengatakan, bahwa  yang menjadi tuntutan dari UK-Kopma terkait penganggaran dan indikasi pelemahan gerakan penyelesaian kasus dugaan pelecehan di IAIN Kendari yang membuat dirinya mendapat memorandum I hanyalah persoalan miskomunikasi.

“Menanggapi memorandum, ini hanyalah miskomunikasi dan kami rasa perlu ketua UK-Kopma dan SEMA untuk kita sama-sama audiensi kepada WAREK III agar mendapatkan penjelasan yang lebih jelas,” kata Buyung saat  ditemui di kantor Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA). Selasa, (29/12/2020). 

Buyung juga mengatakan, bahwa pihak DEMA bukannya tidak mengawal penganggaran UK-Kopma yang tertahan. 

“Kalau berbicara tentang proses, kami sudah berusaha agar dana UK-Kopma dicairkan. Akan tetapi, lagi-lagi karena alasan SK yang dikumpul terlambat akhirnya membuat penganggaran itu tidak menemui titik terang,” tambah Buyung. 

Adapun terkait indikasi pelemahan gerakan, Buyung menerangkan, bahwa mereka memilih melakukan Audiensi untuk mengevaluasi kinerja dari dewan kode etik dan itu membuahkan hasil yang dirasa cukup memuaskan. 

“Melihat kinerja dari dewan kode etik yang masih fokus dalam hal penyelesaiannya kasus dugaan pelecehan, kami akhirnya memilih untuk melakukan audiensi dan kami rasa jawaban dari dewan kode etik itu cukup memuaskan, dalam hal ini pemutusan hubungan kerja dosen yang bersangkutan,” terang Buyung. 

Lanjutnya, Buyung mengungkapkan,  bahwa langkah selanjutnya yang akan DEMA ambil terkait memorandum adalah  dengan memediasikan bersama Warek III yang akan diikuti oleh DEMA-I bersama UK-Kopma dan SEMA-I. Sementara itu, waktu mediasi tersebut masih didiskusikan. 

“Kita akan memediasikan bersama Warek III yang akan diikuti oleh DEMA-I, UK-Kopma dan SEMA-I,” ungkap Buyung. 

Sebelum menutup wawancara, Buyung  menegaskan bahwa semenjak dilantik, DEMA IAIN Kendari merasa telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Eksekutif. 

“Semenjak habis dilantik, kami dari DEMA telah menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai lembaga eksekutif dengan sebaik-baiknya dan ketika ada hambatan seperti ini, tolong jangan katakan DEMA tidak menjalankan fungsinya. Mari kita sama-sama mengambil pelajaran dan saling melengkapi,” tutupnya, Buyung.

(Gambar: Buyung Muh. Rantau)

Reproter : Ilham

Editor : Hisbullah 

Kendari, perskampusbiru.com— Presiden Mahasiswa (Presma) atau Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari menerima surat teguran (Memorandum I) dari lembaga legislatif mahasiswa, dalam hal ini Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN KENDARI pada hari Minggu, (27/12/2020). 

Memorandum I tersebut dilayangkan sebagai peringatan agar Presiden Mahasiswa (Presma)  tidak lalai dalam menjalankan tupoksinya sebagai Lembaga Eksekutif Mahasiswa.

Sarman Al Ausy selaku ketua SEMA mengatakan, bahwa ada beberapa poin yang telah dilanggar oleh Presiden Mahasiswa (Presma). 

“Terkait pemberian Memorandum I, ada beberapa poin yang kami nilai Presiden Mahasiswa telah melanggar tugas dan fungsinya sebagai lembaga eksekutif,” ujar Sarman ketika ditemui dikantor Senat,  Senin (28/12/2020). 

Lanjutnya, Sarman membeberkan  poin pelanggaran yang dilakukan Presiden Mahasiswa . Adapun poin yang dimaksud adalah KBM-IAIN Kendari Bab VI pasal 46 ayat 4 dan 8, tentang hak dan kewajiban DEMA I. 

“Dalam KBM, jelas dia melanggar BAB VI pasal 46 ayat 4 dan 8, tentang hak dan kewajiban DEMA I. Dia tidak mampu menaungi lembaga UKM yang di mana kita tahu itu adalah tugasnya.  Bahkan,  kasus dugaan pelecehan yang ada di IAIN Kendari  kami menilai ada upaya pelemahan gerakan ataupun proses penyelesaian,” beber Sarman. 

Sebelum SEMA IAIN Kendari melayangkan surat teguran (Memorandum I), UK-Kopma telah lebih dulu melayangkan surat aduan kepada SEMA IAIN Kendari terkait penganggaran dengan nomor surat 03/KB/PH-SK/UK-KOPMA/IAIN/XII/2020. Akan tetapi, Riska selaku Ketua Kopma mengatakan, bahwa DEMA tidak ada tanggapan lebih lanjut serta tidak ada respon terkait hal tersebut. 

“Setelah saya naik ke Rektorat dan mengurus, tapi tidak ditanggapi lebih lanjut oleh DEMA dan respon mereka tidak ada. Bahkan, saya telfon-telfon terus tidak diangkat dan mereka tidak kasih solusi apapun,” kata Riska. 

Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dari Presiden Mahasiswa (Presma)  terkait surat teguran (Memorandum I) dari SEMA IAIN Kendari.

Reporter : Al-Izhar 

Editor : M. Akhsan

Kendari, perskampusbiru.com— Beberapa mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk menagih janji di depan kantor Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Senin, (28/12/2020).

Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang berjumlah 7 orang itu merupakan upaya menagih janji terhadap Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I)  sebagai lembaga eksekutor tertinggi di lingkup IAIN kendari yang sebelumnya telah berjanji akan mengawal kasus pelecehan yang melibatkan oknum dosen dan mahasiswi hingga tuntas. 

Salah satu masa aksi Arfan mengungkapkan, bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa seharusnya mengawal pergerakan teman-teman mahasiswa dalam menyelesaikan kasus pelecehan yang melibatkan oknum dosen dan juga mahasiswi yang terjadi sejak satu bulan yang lalu. 

“Dalam prosesnya, selama ini kami turun tanpa dikawal oleh DEMA I, kami sudah koordinasi kepada DEMA I namun jawabnya silahkan saja kalau mau demo,” ungkap Arfan.

Arfan juga mengungkapkan, bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA–I)  yang sebelumnya berada di garis terdepan dalam mengawal kasus pelecehan kini seperti tidak ada tindakan lebih lanjut. 

“Sebelumnya kami solid, banyak yang turun aksi termasuk Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut juga berada digaris terdepan. Namun makin ke sini makin tenggelam seperti tidak ada tindak lanjutnya,” tambah Arfan. 

Sementara itu, ketika ditemui oleh masa aksi Buyung sebagai Presiden Mahasiswa menyampaikan, bahwa selama ini pihaknya presure kasus ini melalui jalur mediasi bersama beberapa pihak terkait yang menangani kasus tersebut. 

“Dari hasil mediasi itu kita mendapatkan informasi dari keputusan Dewan Kode Etik yang dibentuk di Fakultas, bahwa oknum terduga telah diberikan sanksi berupa pemberhentian. Namun hasil kerja Dewan Kode Etik tersebut selanjutnya diserahkan kepada pimpinan di Institut untuk ditindak lanjuti,” jelas Buyung saat audiensi  bersama masa aksi.

Selanjutnya, Herman selaku, Warek III mengatakan, bahwa sampai hari ini tidak ada permohonan untuk melakukan banding dari oknum terduga. Sementara kesempatan untuk melakukan banding telah berakhir pada hari Jumat, 25 Desember 2020. 

“Hal ini menunjukan bahwa tidak ada keberatan dari oknum yang terduga atas keputusan dewan kode etik di fakultas,” kata Warek III saat ditemui di ruangannya.

Herman juga mengatakan, bahwa ketika yang bersangkutan tidak ada banding, maka perkara telah selesai. 

“Ketika ini tidak ada banding dari yang bersangkutan, maka perkara selesai karena yang bersangkutan tidak keberatan dengan keputusan dewan kode etik di fakultas,” tambah Warek III yang akrab disapa ustadz Herman itu.

Sementara itu sampai berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dari Dekan Fakultas Tarbiyyah dan Ilmu Keguruan terkait dengan keputusan yang dikeluarkan melalui Dewan Kode Etik.

(gambar: audiensi bersama Warek III)