Arsip Penulis: Andi Istighfar Al-Ghifary

SEMA FATIK UIN Kendari Gelar Seminar Kebangsaan, Dorong Mahasiswa Jadi Pemimpin Visioner

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menggelar seminar kebangsaan bertema “Menyalakan Nalar Kebangsaan: Membangun Kepemimpinan Visioner untuk Masa Depan Indonesia” di ruang Amphiteater UIN Kendari, Selasa 3 November 2026.

Seminar ini menyoroti tentang pentingnya peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya mahasiswa itu tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, tetapi juga harus berintegritas serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan berbangsa.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Zulham Damu, S.H., selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, dan Dr. Muhammad Endang, S.A., S.Sos., S.H., selaku akademisi. Diskusi ini dipandu oleh Hikmah Fahira sebagai moderator. Namun, Zulham Damu tidak sempat hadir pada kegiatan seminar tersebut, sehingga penyampaian materi dalam seminar tersebut hanya dilakukan oleh Dr. Muhammad Endang.

Ketua Panitia, Afdal, mengatakan bahwa seminar ini diangkat karena melihat cara berpikir mahasiswa saat ini yang dinilai semakin tumpul. Menurutnya, kondisi tersebut membuat mahasiswa cenderung menerima kebijakan pemerintah maupun kampus begitu saja. Ia juga berharap mahasiswa dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan mampu menjadi teladan bagi anggotanya.

“Kami mengangkat seminar kebangsaan ini karena yang kita lihat tumpulnya cara berpikir mahasiswa sekarang sehingga itu membuat mahasiswa itu menerima langsung kebijakan-kebijakan pemerintah, seminar ini salah satu kegiatan yang kami rancang sebenarnya tujuannya untuk bagaimana mahasiswa dapat memimpin, menjadi pemimpin yang berintegritas dapat menjadi pemimpin yang dapat dicontoh bukan hanya sekedar menyuruh sekedar menyuruh-menyuruh anggotanya, seperti itu,” ungkap Afdal.

Menanggapi persoalan tersebut, Muhammad Endang dalam pemaparan materinya menyoroti pentingnya menghidupkan kembali nalar dan akal sehat sebagai dasar bagi mahasiswa dalam memahami serta menyikapi berbagai persoalan kebangsaan.

Ia menjelaskan bahwa nalar merupakan kemampuan akal budi untuk berpikir secara logis, rasional, dan sistematis dalam memahami suatu fenomena. Dengan menggunakan nalar, seseorang tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun kebijakan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kebenarannya.

“Mengapa perlu menyalakan nalar? Nalar itu yaa seperti tidur, nalar itu beda dengan logika, nalar itu adalah kemampuan akal budi untuk berpikir secara logis, rasional, dan sistematis dalam memahami sebuah fenomena. Sehingga insyaallah, kalau kita pakai nalar, kita pakai akal, kita tidak akan mudah tertipu, jadi karena nalar itu bisa mengubah kita kepada kebenaran. Apa perlunya kita nyalakan kembali akal sehat kita? Karena memang banyak fenomena di bangsa ini yang jujur saja meruntuhkan akal sehat kita, yang sayangnya suara-suara akal sehat itu tidak muncul, bahkan dari kampus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muhammad Endang menjelaskan mengenai mahasiswa dan masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian kritik, protes, maupun tekanan terhadap pemerintah apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak adil.

“Mahasiswa dan masyarakat sipil dapat memberikan kritik, protes, serta tekanan kepada pemerintah untuk mengubah kebijakan yang tidak adil. Mahasiswa juga memiliki peran penting sebagai pengontrol kebijakan pemerintah melalui aksi dan kritik,” katanya.

Melalui seminar ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan kepemimpinan secara teori saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas organisasi dan lingkungan masyarakat.

 

Penulis : Mutiara Ramadani dan Nurul Hikmah / Anggota Magang

UIN Kendari Wisudakan 942 Lulusan Sarjana dan Pascasarjana, Rektor Dorong Alumni Amalkan Ilmu di Masyarakat

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Sebanyak 942 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari resmi dikukuhkan sebagai lulusan dalam Wisuda ke-XV Program Sarjana dan Pascasarjana. Prosesi tersebut berlangsung di Ballroom Laboratorium Multimedia UIN Kendari, Sabtu 31 Oktober 2026, dan dijadwalkan berlanjut hingga Minggu 1 November 2026.

Pelaksanaan wisuda yang berlangsung selama dua hari ini menjadi penanda berakhirnya masa studi ratusan mahasiswa sekaligus awal bagi mereka untuk memasuki kehidupan di luar lingkungan akademik. Sebanyak 942 lulusan tersebut terdiri atas 827 lulusan program sarjana dan 115 lulusan program pascasarjana.

Dalam sambutannya, Rektor UIN Kendari, Husain Insawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan menyelesaikan pendidikan tinggi bukanlah akhir dari perjalanan akademik maupun kehidupan seseorang. Sebaliknya, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi harus dapat diterapkan serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menempuh dan menyelesaikan pendidikannya pada program sarjana dan magister di IAIN Kendari. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama ini dapat dipresentasikan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi modal awal dalam menggeluti dunia kerja,” ungkapnya pada saat memberikan sambutan, Sabtu 31 September 3026.

Berdasarkan data kelulusan yang disampaikan dalam prosesi wisuda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) menjadi penyumbang lulusan terbanyak dengan 492 orang. Disusul Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sebanyak 153 orang, Fakultas Syariah (FASYA) sebanyak 95 orang, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) sebanyak 87 orang, serta Program Pascasarjana sebanyak 115 orang.

Ia juga menuturkan dengan bertambahnya 942 lulusan tersebut, jumlah keseluruhan alumni UIN Kendari tercatat mencapai 25.075 orang. Angka tersebut merupakan akumulasi lulusan sejak institusi tersebut masih berstatus Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin, STAIN Kendari, hingga menjadi UIN Kendari.

“Dengan bertambahnya 942 lulusan baru ini, total alumni IAIN Kendari ditambah dengan lulusan ketika masih berstatus sebagai Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Kendari dan STAIN Kendari sebanyak 25.075 orang,” ujarnya.

Di antara ratusan lulusan yang dikukuhkan, sejumlah mahasiswa berhasil mencatatkan prestasi akademik dengan memperoleh predikat lulusan terbaik pada tingkat universitas maupun fakultas.

Ayu Tri Wahyuni, mahasiswa FATIK Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dinobatkan sebagai wisudawan terbaik tingkat universitas untuk program sarjan. Ia berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 3 Tahun 10 Bulan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,97.

Sementara itu, predikat wisudawan terbaik tingkat universitas untuk program pascasarjana diraih Hasdi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Ia menyelesaikan pendidikan dalam waktu 1 tahun 5 bulan dengan IPK sempurna 4,00 dan predikat cumlaude.

Adapun lulusan terbaik pada tingkat fakultas masing-masing diraih oleh Baeti Nurhasana dari FATIK Program Studi PBA dengan IPK 3,96 dan masa studi 3 tahun 10 bulan. Achmad Nurdaim dari FASYA Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) memperoleh IPK 3,97 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan.

Selanjutnya, Muhammad Alfaroq dari FUAD Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) meraih IPK 3,96 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan. Sementara,  Arji Junar dari FEBI Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) memperoleh IPK 3,93 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan.

Pengukuhan 942 lulusan tersebut tidak hanya menjadi capaian institusional bagi UIN Kendari, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab baru bagi para alumni. Gelar akademik yang diperoleh diharapkan tidak berhenti sebagai pengakuan atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan, melainkan menjadi bekal untuk menjawab persoalan sosial, berkontribusi bagi masyarakat, serta mengimplementasikan  pengetahuan sesuai bidang keilmuan masing-masing.

Penulis: Voro, Kinu, dan Gobe / Anggota Magang

Menjelang Bulan November, KPUM UIN Kendari Belum Terbentuk

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Menjelang November 2026, pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari belum terealisasi. Padahal, ketentuan mengenai periodisasi lembaga kemahasiswaan mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILMA) setiap bulan Oktober.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Kendari dalam mempersiapkan tahapan pemilihan mahasiswa. Terlebih lagi, waktu pembentukan KPUM semakin terbatas, sementara proses tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PEMILMA.

Di dalam Surat Keputusan Nomor 24/KPTS/SEMA-I/IAIN-KDI/IV/2024 tentang Perbaikan Periodesasi Lembaga Kemahasiswaan yang ditetapkan pada 29 April 2024, ketentuan keempat menyebutkan bahwa mulai 2025, PEMILMA dilaksanakan setiap Oktober.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk mempertanyakan kesiapan SEMA dalam menjalankan tahapan pemilihan mahasiswa tahun 2026. Namun, hingga menjelang akhir Oktober, KPUM belum terbentuk.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat menyatakan bahwa pembentukan KPUM masih memiliki waktu untuk direalisasikan karena Oktober belum berakhir. Ia juga menyebut adanya sejumlah kegiatan internal yang turut menjadi bagian dari kondisi yang dihadapi pengurus.

“Sebenarnya eee tidak jadi masalah, karenakan ini masih bulan sepuluh, jadi masih ada waktu, dan saya kira tidak ada kendala, mungkin karena ada beberapa kegiatan-kegiatan di internal SEMA dan kemudian juga di pengurus. Tapi poinnya akan terbentuk ji dan terlaksana ini pemilma,” jelasnya saat di wawancara tim objektif pada tanggal 29 Oktober 2026.

Ketua SEMA juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang menyebabkan pembentukan KPUM belum terlaksana adalah adanya sejumlah Unit kegiatan Khusus (UKK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang masih disibukkan dengan kegiatannya masing-masing.

“Kendalanya, teman teman masih sementara berkegiatan ada beberapa UKK UKM masih berkegiatan,” katanya.

Meski demikian, Ketua SEMA memastikan pembentukan KPUM ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia menyebutkan tanggal 31 Oktober sebagai batas waktu yang ditargetkan untuk merealisasikan pembentukan KPUM tersebut.

“Iya bulan ini, bulan sepuluh. Jadi tanggal 31, Karena kan bulan itu terakhir tanggal 31,” ujarnya.

Meski Ketua SEMA menargetkan pembentukan KPUM pada tanggal 31 Oktober 2026, waktu yang tersisa hanya dua hari menjelang batas akhir bulan tersebut. Kondisi ini menyisakan pertanyaan mengenai kesiapan SEMA dalam mempersiapkan tahapan PEMILMA, mengingat pembentukan KPUM merupakan bagian awal dari rangkaian pemilihan yang masih harus dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

Sebelumnya juga, Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan UIN Kendari, Sitti Fauziah menyampaikan bahwa arahan untuk membentuk KPUM telah diberikan kepada Ketua SEMA sejak awal Oktober.

“Sy sdh mengarahkan sejak awal Oktober, tinggal ditanyakan progresnya,” tulisnya dalam pesan singkat via WhatsApp.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arahan pembentukan KPUM telah disampaikan sejak awal bulan. Meski demikian, hingga menjelang akhir Oktober, pembentukan KPUM belum juga terealisasi, padahal waktu yang tersisa hanya dua hari sebelum memasuki November.

Dengan waktu yang tersisa hanya dua hari menjelang 31 Oktober, SEMA dihadapkan pada tenggat waktu yang semakin sempit untuk mempersiapkan pembentukan KPUM. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pelaksanaan tahapan PEMILMA selanjutnya, mengingat seluruh proses harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Hingga berita ini disusun, KPUM UIN Kendari belum terbentuk. Realisasi target yang disampaikan Ketua SEMA pada 31 Oktober akan menjadi penentu perkembangan selanjutnya dalam persiapan PEMILMA UIN Kendari 2026.

 

PENULIS: Soge, Ramu dan Rige / Anggota Magang

SEMA UIN Kendari Gelar Sekolah Legislatif, Perkuat Kapasitas Mahasiswa dalam Penyusunan Kebijakan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menggelar Sekolah Legislatif bertema “Dari Aspirasi Menuju Kebijakan: Peran KBM dan Legislatif Mahasiswa sebagai Pilar Partisipasi Publik” di Amphitheater Lab Multimedia UIN Kendari, Senin, 26 Oktober 2026, untuk memperkuat kapasitas mahasiswa dalam advokasi, penyusunan kebijakan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa di Sulawesi Tenggara, khususnya Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Kendari, mengenai mekanisme pengadvokasian serta penyusunan kebijakan.

“Kami ingin membekali mahasiswa dengan pengetahuan, bagaimana menyampaikan aspirasi, mengubah gagasan menjadi masukan kebijakan yang nyata, sekaligus menjalankan fungsi sebagai pengawas yang kritis dan konstruktif. Mahasiswa bukan hanya penikmat kebijakan, tetapi harus turut berperan dalam proses pembentukannya,” ungkap Awal.

Menurut Awal, kegiatan Sekolah Legislatif juga berkaitan dengan peralihan status kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi UIN. Perubahan tersebut mendorong perlunya penyesuaian regulasi kemahasiswaan agar sesuai dengan perkembangan kelembagaan.

Saat ini, SEMA UIN Kendari tengah menggodok penyempurnaan regulasi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) yang baru. Penyempurnaan tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola organisasi kemahasiswaan, mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Awal menjelaskan, penyesuaian regulasi diperlukan agar organisasi kemahasiswaan memiliki landasan yang kuat, selaras dengan identitas kelembagaan yang baru, serta mampu menjawab tantangan yang lebih luas.

“Perubahan dari IAIN menjadi UIN bukan sekadar pergantian nama, melainkan peningkatan tanggung jawab. Regulasi KBM yang sedang kami susun adalah fondasi agar lembaga kemahasiswaan kita lebih terstruktur, mandiri, dan kredibel dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa serta masyarakat,” tambah Awal.

Dalam kegiatan tersebut, SEMA UIN Kendari menghadirkan dua narasumber, yakni Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, M.Ling., yang membahas kepemimpinan berintegritas, serta Andri Dermawan, S.H., M.H., yang mengupas penanganan isu hak asasi manusia (HAM) dan jalur advokasi yang benar.

Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kepemimpinan, penyampaian aspirasi, serta langkah-langkah advokasi dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Melalui Sekolah Legislatif, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menyampaikan kritik secara bertanggung jawab dan menyusun usulan kebijakan secara sistematis.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi KBM UIN Kendari sebagai mitra strategis dalam pembangunan di Sulawesi Tenggara, sekaligus mendorong partisipasi mahasiswa dalam proses pembentukan kebijakan.

Bendum HMPS MBS UIN Kendari Mengaku Tak Pegang Anggaran, Ketua Sebut Dana Turun Saat Kegiatan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Pengelolaan keuangan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Bisnis Syari’ah (MBS) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menjadi sorotan setelah bendahara umum (Bendum), Mutia, mengaku tidak mengetahui jumlah anggaran organisasi maupun pihak yang menyimpan dana tersebut selama dirinya menjabat.

Mutia yang memiliki tugas dalam pengelolaan administrasi keuangan organisasi mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang tersedia. Ia juga menyebut jabatan bendahara umum yang diembannya hanya sebatas nama dalam struktur kepengurusan.

“Sa nda tau soal anggaran, da bilang ji ada bilang sudah cair, hanya nda tau berapa cairnya. Tidak tau, sebatas nama di pamflet ji,” ucapnya.

Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan di internal HMPS MBS. Sebab, bendahara umum memiliki fungsi administratif dalam pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan organisasi.

Mutia mengaku selama menjabat tidak pernah memperoleh informasi secara langsung mengenai jumlah anggaran, pihak yang menyimpan dana, maupun waktu pencairannya. Menurutnya, informasi tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepadanya sehingga ia mempertanyakan fungsi bendahara umum dalam organisasi.

Ia juga menjelaskan bahwa dirinya pernah menerima uang sebesar Rp200.000 untuk membeli hadiah dalam salah satu kegiatan. Namun, uang tersebut bukan merupakan keseluruhan anggaran organisasi.

“Sudah ji sudah di pake to sa habis di kasi Rp200.000 untuk beli hadiah tapi kalo anggaran keseluruhannya tidak pernah pegang,” katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Madan selaku Ketua HMPS MBS memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana organisasi. Ia mengatakan, uang kegiatan akan diserahkan kepada bendahara sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Owww Iyye jadi saya coba luruskan yaa kak jadi setiap mau ada kegiatan uang ke bendahara sesuai dengan RAB dan kebutuhan dan sesuai dengan torku kegiatanku tertera 10 juta dan sampai sekarang blm saya bikin kegiatan jadinya nanti ketika saya adakan kegiatan inti ku uang turun ke bendahara sesuai dengan RAB dan kebutuhan,” jelasnya saat diwawancarai melalui via WhatsApp pada Jum’at, 23 Oktober 2026.

Madan menjelaskan, anggaran sebesar Rp10 juta yang disebutkannya berkaitan dengan rencana kegiatan yang hingga saat ini belum dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa penyaluran dana kepada bendahara dilakukan ketika kegiatan akan digelar, dengan menyesuaikan RAB dan kebutuhan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Madan menyampaikan alasan dana organisasi tidak disimpan seluruhnya oleh bendahara. Menurutnya, ketua tetap menjadi pihak yang dicari apabila terdapat persoalan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Alasan knp uang tdk di simpan semua di bendahara karna LPJ bukan bendahara yang kerja kalau kedepannya ada apa apanya LPJ pasti tetap ketua yang di cari jadi sistemnya ada kegiatan baru uang turun ke bendahara,” ungkapnya.

Perbedaan keterangan tersebut menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme pengelolaan keuangan, termasuk penyampaian informasi anggaran kepada bendahara dan pembagian tanggung jawab di antara pengurus. Transparansi diperlukan agar setiap pengurus mengetahui tugas dan kewenangannya dalam mengelola dana organisasi.

Dana kelembagaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa juga perlu dikelola berdasarkan perencanaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan organisasi.

Persoalan ini menjadi catatan bagi HMPS MBS mengenai pentingnya keterbukaan informasi, koordinasi antarpengurus, serta kejelasan kewenangan dalam pengelolaan keuangan demi menjaga kepercayaan anggota organisasi.

 

PENULIS : Zura

Mencari Keadilan di Tengah Ingatan yang Tak Padam

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Suasana hening menyelimuti Pelataran Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, Senin malam 28 September 2026. Sejumlah orang duduk mengelilingi lilin yang disusun membentuk lingkaran sebelum mengikuti diskusi bertema “September Hitam: Ketika Negara Gagal Mengadili, Ingatan Menjadi Perlawanan” yang diinisiasi oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Kendari. Sebelum diskusi yang membahas hukum dan hak asasi manusia itu dimulai, hadirin terlebih dahulu melakukan pembacaan surat Yasin untuk mengenang Randi dan Yusuf, dua saudara yang pernah menjadi korban penembakan dalam aksi demonstrasi di Kendari beberapa tahun silam. Lilin yang dinyalakan dan disusun melingkar menjadi bagian dari suasana refleksi dalam kegiatan tersebut. Setelah pembacaan surat Yasin selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), selain itu, diskusi tersebut juga membicarakan bagaimana negara memperlakukan hak warga negara serta mengapa sejumlah persoalan hak asasi manusia masih terus menyisakan tuntutan keadilan.

Dalam diskusi tersebut, Amar Ma’ruf selaku Sekretaris Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kendari sekaligus keynote speaker dalam diskusi tersebut menyampaikan pengantar mengenai persoalan hak asasi manusia. Ia menjelaskan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.

“Di dalam deklarasi PBB ada tiga puluh poin yang menjadi dasar hak asasi manusia, tetapi yang saya sebutkan ada lima, yang pertama ada hak untuk hidup, kemudian ada hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan, kesetaraan dimata hukum dan kebebasan berpendapat. lima poin ini selalu menjadi bayang-bayang kita dalam kehidupan sehari-hari tetapi sebelum deklarasi PBB tahun 1948 ada banyak yang menjadi latar belakang sehingga HAM ini kemudian dideklarasikan.”

Amar Ma’ruf kemudian membawa hadirin untuk melihat kembali sejarah panjang kekerasan terhadap manusia sebelum maupun setelah lahirnya Deklarasi Universal HAM 1948. Ia mengingatkan peristiwa pembantaian di Kongo pada masa Raja Leopold II, kekerasan Jepang terhadap Cina pada 1937, hingga pembantaian pada masa Adolf Hitler di Jerman.

Dalam konteks Indonesia, ingatan tersebut kemudian diarahkan pada sejumlah peristiwa yang meninggalkan persoalan HAM, di antaranya G30S PKI, peristiwa Lampung, konflik Sampit, hingga Ambon. Amar Ma’ruf juga mengingatkan kasus yang menimpa tokoh dan pejuang HAM seperti Munir dan Marsinah. Bagi dia, berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai HAM tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat hari ini menjaga ingatan terhadap korban.

Ingatan atas peristiwa yang telah terjadi kemudian membawa pembahasan pada persoalan keadilan. Dr. Ahmadi S.Hi., M.H. selaku akademisi dan praktisi hukum menilai, apa yang telah terjadi tidak seharusnya hilang hanya karena waktu terus berjalan.

“Malam ini kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar formalitas belaka, tetapi memiliki nilai dan makna yang cukup tinggi. Sebab apa yang telah terjadi di masa lalu itu tidak boleh terkubur oleh waktu, tetapi dia harus dituntaskan demi keadilan dan kebenaran.”

Pertanyaan mengenai penyelesaian kasus HAM kemudian menjadi lebih tajam ketika Ahmadi mempertanyakan anggapan bahwa negara hanya sedang menunda penyelesaian berbagai persoalan tersebut.

“Ada pertanyaan mengapa negara terus menunda keadilan HAM? bagi saya sebetulnya negara tidak menunda. Tetapi negara memang tidak punya niat untuk melakukan. Jadi, bukan menunda, kalau menunda dia punya keinginan, ada upaya untuk mengarah kesana, tapi ini memang tidak punya niat.”

Ahmadi selanjutnya menyoroti perangkat hukum yang digunakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ia secara khusus mengkritik Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurutnya, persoalan dalam mekanisme tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukannya dan konteks politik yang melatarbelakanginya.

“Kalau kita lihat secara hukum itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Itu memang dirancang bukan untuk menegakkan pelanggaran terhadap HAM, tetapi memang dirancang dan didesain untuk menciptakan kegagalan total dalam penegakan pelanggaran terhadap HAM. Bisa kita lihat isinya, banyak isinya yang tidak realistis. Undang-undang Pengadilan HAM itu lahir dari desakan internasional yang pada waktu itu dimulai pada masa pemerintahan Habibie dan dilanjutkan pada pemerintahan Gus Dur. Jadi, pembuatan undang-undang itu pada dasarnya adalah untuk menghindari penegakan HAM internasional. Jadi, undang-undang pengadilan HAM itu lahir memang diciptakan untuk menghindari penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di pengadilan internasional. Karena komite HAM di PBB itu berulang kali memberikan notice atau surat kepada Habibie untuk segera membawa tokoh-tokoh pelanggar HAM ke pengadilan internasional, dan salah satu cara untuk menghindarinya itu hanya dengan membuat undang-undang pengadilan HAM.”

Menurut Ahmadi, persoalan lain muncul dalam mekanisme pengadilan HAM ad hoc. Ia melihat adanya keterlibatan lembaga politik dalam proses pembentukannya sebagai persoalan yang perlu diperhatikan ketika membicarakan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

“Kemudian, soal pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc itu bukan untuk kepentingan hukum apalagi untuk keadilan, tapi itu kepentingan politik. Sesungguhnya pengadilan HAM itu alat politik, bukan alat hukum. Kenapa? karena untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, itu harus atas rekomendasi DPR dan persetujuan presiden. Artinya apa? lembaga yang akan dibikin itu adalah lembaga politik.”

Sementara itu, Dr. Muhammad Endang, S.A., S.Sos., S.H. selaku akademisi pengamat sosial dan politik melihat persoalan tersebut dari sisi lain, yakni kondisi penegakan hukum yang dirasakan masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa keberadaan berbagai instrumen hukum dan lembaga negara belum selalu berbanding lurus dengan rasa keadilan.

“Kita punya semua instrumennya, punya UUD 1945, punya Komnas HAM, punya KPK, punya Mahkamah Konstitusi, punya ratusan fakultas hukum. Tapi rasa keadilan rakyat justru makin jauh. Mengapa? karena kita mengalami apa yang disebut para ulama maqashid sebagai hilangnya tujuan. Hukum ada, tapi keadilannya tidak ada.”

Endang juga menilai persoalan HAM masih kerap berhenti pada tataran teks. Ia mengambil contoh persoalan hak atas tanah di Sulawesi Tenggara dan bagaimana suara mahasiswa dalam menyampaikan pendapat diperlakukan.

“HAM Kita masih formalitas, HAM di Indonesia hari ini masih berhenti di teks. Kita hafal sepuluh hak dasar manusia dalam undang-undang, tapi pelaksanaannya nihil. Saya beri contoh yang dekat dengan kita di Sultra, Hak atas tanah, banyak petani yang hanya punya surat keterangan adat, tiba-tiba tanahnya sudah bersertifikat atas nama perusahaan. Ketika mengadu, mereka harus berhadapan dengan rentenir hukum yang mahal.”

Menurut Endang, persoalan hukum juga tidak terlepas dari politisasi, transaksi, serta hilangnya keberpihakan terhadap kelompok yang lemah. Tiga persoalan tersebut, menurutnya, membuat hukum berjarak dengan tujuan keadilan yang seharusnya menjadi dasar keberadaannya.

“Mengapa hukum kita sakit? menurut saya ada tiga penyakitnya. Pertama politisasi hukum. Hukum dijadikan alat untuk memukul lawan dan melindungi kawan. Kasus dibuka tutup tergantung musim politik, ini yang merusak kepercayaan publik. Kedua transaksionalisme. Hukum menjadi komoditas, ada istilah di warung kopi “Semua bisa diatur”, selama ada uang, pasal bisa lentur. Ini yang membuat orang miskin mustadh’afin tidak pernah dapat keadilan. Ketiga, hilangnya keberpihakan, aparat hukum kita lupa bahwa tujuan hukum adalah membela yang lemah, bukan melayani yang kuat.”

Dari situ, pembahasan kemudian sampai pada posisi pemuda. Endang menilai generasi muda tidak cukup hanya menjadi penonton ketika persoalan hukum dan HAM terjadi di sekitarnya. Pengawasan terhadap proses hukum, pendampingan terhadap masyarakat, serta pendidikan mengenai hak-hak warga menjadi beberapa hal yang menurutnya dapat dilakukan pemuda.

“Lalu apa peran pemuda? kembali lagi, hampir semua perubahan hukum di Indonesia digerakkan pemuda, mahasiswa tahun sembilan delapan yang meruntuhkan orde baru itu bukan karena ingin kekuasaan, tapi karena ingin hukum yang adil. Maka peran pemuda hari ini seharusnya menjadi pengawas, jangan biarkan sidang-sidang penting di DPRD, di Pengadilan, sepi dari pengawasan anak muda, kawal kasus-kasus yang menimpa orang kecil.”

Endang menutup pembahasannya dengan mengaitkan perjuangan terhadap keadilan dengan tanggung jawab pemuda Islam. Baginya, nilai keagamaan tidak seharusnya berhenti pada kehidupan personal, tetapi juga hadir dalam upaya memastikan manusia terbebas dari kemiskinan dan ketertindasan.

“Hukum tanpa keadilan adalah kezaliman yang dilegalkan. Dan kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Tugas kita sebagai pemuda Islam bukan hanya memastikan orang salatnya benar, tapi memastikan hukumnya benar-benar melindungi orang yang salat itu dari kemiskinan dan ketertindasan.”

Satu Tapak Bersama, Satu Perjuangan : WALHI Gelar “Talks Session” Tuntut Wujudkan Reforma Agraria Sejati

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Aroma pekat kopi berpadu sengatan udara malam menyambut banyak pasang mata yang berkumpul di Radar Coffee, Minggu, 20 September 2026. Di bawah temaran lampu outdoor, sebuah spanduk besar bertuliskan “TALKS SESSION : SATU TAPAK, SATU PERJUANGAN WUJUDKAN REFORMA AGRARIA SEJATI” membentang gagah, menjadi latar belakang dari desakan keadilan yang tak bisa lagi ditunda.

Dalam agenda acara tersebut dimulai dengan sambutan sekaligus membuka kegiatan, oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh manajer keorganisasian dan pendidikan yaitu Gian Purnama Sari.

“Ketika kita berbicara soal keadilan ekologis di mana kita sedang membicarakan ruang hidup masyarakat, nelayan, petani, eee perempuan, kelompok rentan dan juga kita membicarakan makhluk hidup yang ada di lingkungan itu sendiri dan juga kita membicarakan soal pesisir, pulau-pulau kecil, yang terbebani karena eksploitasi secara ugal-ugalan, oleh apa?, oleh karna ada yang investasi. dan juga untuk memperkuat kembali komitmen kita terhadap keadilan ekologis, pada malam hari ini kita hadir bersama-sama disini untuk memantik kembali bagaimana komitmen kita, tentang bagaimana kita mengawal dan juga mengkritisi soal bagaimana lingkungan kita.”, tegasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai organisasi yang membuat terjadilah berbagai diskusi dinamis saat perwakilan dari berbagai organisasi mulai melempar pendapat, kritik, dan catatan kritis terkait agraria di Bumi Anoa.

1. Laskar Hijau :perkuat kembali posisi UU No.14 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan petani pangan berkelanjutan / implementasinya di sulawesi tenggara
2. BEM Fakultas Pertanian UHO : 24 September 2006, ajakan bersama mengenai urgensi HTN
3. GMNI : Pro kontra dari daerah kawasan tambang, termasuk menyorot isu lalonggombu
4. Objektif.id : Pertanyaan tentang pro kontra di kawasan lingkar tambang
5. KNPI : Mengulas kembali tentang konflik agraria, termasuk konflik PT. TIS
6. PERMAHI : Mengulas tentang kondisi perekonomian yang timpang, sementara SDA sultra kaya raya, termasuk menyorot UU pulau kecil.
7. LMND : Melihat dari persoalan Struktural yang dihubungkan dengan kondisi sultra saat ini, mengingatkan kembali tentang timpangnya kebijakan Omnibus Law – tawaran (pengorganisasian rakyat)
8. Solidaritas Perempuan (SP) : Mengangkat isu perempuan yang dinilai sangat berdampak dari hadirnya krisis ekologis akibat adanya industri ekstraktif.
9. HMI : Urgensi UU Pokok Agraria Tahun 1960, menawarkan konsep keselarasan dari adanya kesetimbangan kemajuan dan urgensi lingkungan.
10. Sarina : PSN datang menambah masalah, pro kontra masyarakat
11. LMND : UU No. 6 tahun 2014, tentang kewenangan desa yang dianggap longgar
12. KOHATI : Tentang pro kontra masyarakat dan respon pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Catatan Masukan :

1. Tuntaskan konflik Agraria yang ada di sultra
2. Pulau kecil bukan untuk tambang
3. Mengejawantahkan tantangan reforma agraria di Sulawesi Tenggara

Pertemuan ini bukan sekedar sebagai ajang tukar gagasan, melainkan konsolidasi awal yang menyatukan suara lintas elemen. Di tengah derasnya arus investasi ekstraktif yang mengancam ruang hidup, satu tapak bersama yang digalang WALHI Sultra dan berbagai elemen organisasi serta mahasiswa ini menjadi pengingat bahwa perlawanan atas nama keadilan ekologis dan reforma agraria sejati tidak akan pernah surut dari tanah Sulawesi Tenggara.

 

Penulis : Muh. Ikhwal

AJI dan KKJ Sultra Kecam Pengusiran Jurnalis saat Liput Rakor KPK dan Pemkot Kendari

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara mengecam insiden pengusiran sejumlah jurnalis di antaranya Laode Ari Antaranews.com, April Tribunsultra.com, Agus Setiawan Radarkendari.com, Faisal Mediatamasultra.com, Yusril Sibernas.id, Sulis Kendari Pos, Ismu Tolanosultra.com, dan Herdi Koranhotlaine.com.

Peristiwa ini terjadi saat sejumlah jurnalis hendak melakukan peliputan rapat koordinasi pendalaman perencanaan, penganggaran PBJ dan penguatan APIP oleh Pemkot Kendari dan DPRD Kendari bersama KPK RI di Ruangan Samaturu, Balaikota Kendari, Selasa 15 September 2026.

Sebelum kegiatan di mulai, para jurnalis telah berada di dalam ruangan setelah menerima undangan resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari untuk meliput kegiatan tersebut.

Ketika kegiatan akan dimulai, protokol dan komunikasi pimpinan (Prokopim) dan personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) datang menghampiri dan meminta jurnalis untuk meninggalkan ruangan.

Merespon pengusiran sejumlah jurnalis, AJI Kendari dan KKJ Sultra menilai hal ini sebagai bentuk penghalang-halangan kerja-kerja jurnalistik secara nyata.

Selain itu, AJI dan KKJ juga mengingatkan bahwa tindakan pengusiran jurnalis yang sedang bertugas peliputan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, setiap pihak yang secara melawan hukum sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana.

Menanggapi Insiden pengusiran sejumlah jurnalis AJI Kendari dan KKJ Sultra menyatakan sikap;

1. Tindakan penghalangan yang dilakukan oleh Prokopim dan personel Satpol-PP merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja kerja jurnalistik.

2. Penghalangan yang dilakukan Prokopim dan personel Satpol-PP melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi: bagi seseorang dengan sengaja menghalangi jurnalis menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana.

3. Mengingatkan Pemkot Kendari dan seluruh pejabat publik di Sulawesi Tenggara untuk menghormati kerja jurnalistik, kebebasan pers, dan fungsi kontrol media dalam negara demokratis.

4. Medesak/meminta Pemkot Kendari untuk memberikan klarifikasi terkait pengusiran jurnalis saat melakukan peliputan di Kantor Wali Kota Kendari.

5. Mengimbau seluruh jurnalis untuk selalu mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) .

Narahubung:

Sekretaris AJI Kendari: Randy Ardiansyah
Kordinator KKJ Sultra: Fadli Aksar
Sekretaris KKJ Sultra: La Ode Onno

Nyala Lilin dan Doa Solidaritas Pers Kendari untuk Kelima Jurnalis yang Hilang Kontak di Anak Gunung Krakatau

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Suasana haru dan khidmat menyelimuti Radar Coffee, Kendari, ketika puluhan wartawan dan insan pers dari berbagai media berkumpul dalam aksi solidaritas dan doa bersama. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Sulawesi Tenggara ini digelar sebagai bentuk kepedulian mendalam atas musibah hilang kontaknya lima rekan jurnalis saat bertugas melakukan peliputan di kawasan Anak Gunung Krakatau.

Para insan pers yang hadir tampak kompak mengenakan pakaian bernuansa hitam serta menyalakan lilin sebagai lambang duka sekaligus titik terang harapan. Nyala lilin kecil di tengah kegelapan malam itu menegaskan bahwa jurnalisme bukan sekadar profesi untuk mencari nafkah, melainkan panggilan jiwa yang menuntut dedikasi tinggi hingga mempertaruhkan keselamatan diri.

Acara yang diselenggarakan pada Sabtu, 12 September 2026, tepat pukul 19.00 WITA langsung diisi dengan penuturan pesan moral, serta doa bersama yang dipanjatkan secara penuh kekhusyuan. Keheningan tercipta saat disebutkan nama-nama lima wartawan yang belum diketahui keberadaannya tersebut disebutkan satu per satu di hadapan peserta yang hadir.

Dalam momentum penuh keprihatinan tersebut, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari, Nursadah, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran dan solidaritas kawan-kawan wartawan yang menyempatkan diri untuk bersatu dalam doa.

“Tentunya yang pertama kami berterima kasih kepada kawan-kawan jurnalis yang sudah menyempatkan hadir untuk melakukan doa bersama pada malam hari ini untuk lima kawan kita yang sampai saat ini belum ada kabar baik dari mereka”, katanya.

Nursadah kemudian menekankan pentingnya kesadaran kolektif mengenai aspek keselamatan dalam setiap tugas jurnalistik. Prinsip dasar bahwa kerja-kerja Pers tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa harus ditanamkan secara kuat dalam benak setiap jurnalis di lapangan.

“Benar sekali bahwa jargon tidak ada berita senilai nyawa itu betul-betul agar menjadi perhatian kita bersama, terkhususnya dalam kegiatan peliputan berisiko, peliputan bencana, itu jangan sampai kita abay dengan keselamatan kita”, ujar Nursadah.

Musibah yang menimpa lima insan pers di Anak Gunung Krakatau ini menjadi pukulan telak sekaligus pengingat keras bagi komunitas wartawan, khususnya di Sulawesi Tenggara. Kegiatan peliputan di area bencana maupun wilayah berisiko tinggi memang selalu menyimpan ancaman nyata yang sewaktu-waktu dapat mengintai keselamatan jiwa.

Nursadah juga mengungkapkan bahwasanya semangat para wartawan dalam menyajikan fakta dan merekam peristiwa kerap membuat mereka mengesampingkan potensi bahaya. Namun, keberanian tersebut harus tetap dibentengi dengan perhitungan matang serta mitigasi risiko yang ketat.

“Meskipun kita sadari bahwa tugas jurnalis itu selalu berusaha mengabadikan momen, mengabadikan gambar yang betul-betul menarik untuk diketahui oleh publik, tetapi tentu keselamatan menjadi poin utama kita”, ucapnya.

Di tengah ketidakpastian proses pencarian di lokasi kejadian, doa dan simpati terus mengalir dari berbagai elemen komunitas Pers di Kota Kendari. Harapan terbesar saat ini adalah keselamatan para korban serta kekuatan bagi keluarga yang sedang menanti kepastian.

Nursadah juga kemudian menambahkan harapannya agar kelima jurnalis yang hilang kontak itu segera ditemukan. “Tentu kita berharap lima kawan kita segera ada kabar baik dari mereka dan dari keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka sabar dan kemudian team yang sedang melakukan upaya pencarian semoga dapat memberi kabar baik”, tambahnya.

Aksi solidaritas malam itu juga diwarnai dengan seruan moral kepada pihak-pihak terkait, khususnya team SAR gabungan, agar memaksimalkan proses pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi anak gunung krakatau dengan tetap mengedepankan aspek keamanan tim evakuasi.

Bagi insan pers di Sulawesi Tenggara, peristiwa ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya standar operasional prosedur (SOP) peliputan kebencanaan. Evaluasi dan pelatihan mitigasi risiko peliputan berisiko menjadi kebutuhan mendesak yang perlu terus ditingkatkan oleh setiap perusahaan media maupun organisasi profesi.

Kegiatan malam solidaritas itu diakhiri dengan pemadaman lilin secara bersama-sama yang diiringi doa penutup.

 

Penulis : Faiz Al Habsyi

SEMA-DEMA UIN Kendari Tak Banyak Diketahui Mahasiswa, Aktivitas Dipertanyakan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, objektif.id – Keberadaan Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari ternyata belum banyak diketahui mahasiswa. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku tidak mengetahui siapa ketuanya, apa tugasnya, hingga kegiatan yang telah dijalankan selama ini.

Minimnya pengetahuan tersebut terungkap dari pengakuan mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi. Mereka mengaku lebih mengenal organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas karena aktivitasnya lebih dekat dengan lingkungan perkuliahan, sementara SEMA-DEMA Universitas dinilai belum banyak terlihat di tengah mahasiswa.

Sasa, mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris UIN Kendari, mengaku pernah mendengar tentang SEMA-DEMA tingkat universitas. Namun, ia mengaku belum mengetahui siapa yang menjadi ketua maupun aktivitas organisasi tersebut.

“Saya pernah dengar SEMA-DEMA, tapi tidak tahu ketuanya siapa. Menurut saya, mungkin kan ada PBAK, itu salah satu contohnya untuk perkenalan di maba. Tapi untuk kami yang kurang mengikuti organisasi, bahkan ketuanya pun tidak kami tahu. Mungkin bisa bikin acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan supaya diketahui oleh mahasiswa, termasuk saya, biar ada terlihat progresnya,” ujar Sasa.

Menurut Sasa, kegiatan dan pengenalan yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi salah satu cara agar mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi tetap mengetahui keberadaan SEMA-DEMA Universitas. Ia berharap lembaga tersebut lebih sering membuat kegiatan yang dapat melibatkan dan diketahui mahasiswa secara luas.

Pengakuan serupa disampaikan Indri, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN Kendari. Ia mengaku tidak mengetahui secara jelas tugas maupun aktivitas SEMA-DEMA Universitas karena selama ini organisasi yang lebih dikenalnya berada dalam lingkup fakultas.

“Saya tidak tahu SEMA-DEMA tingkat universitas, sebenarnya toh kak sa nda terlalu tahu tugas-tugasnya apa, makanya sa nda terlalu bisa sebutkan. Soalnya selama ini yang kita tahu paling lingkup fakultas, sedangkan yang skala universitas kita tidak terlalu tahu tugas mereka sebenarnya apa,” ujar Indri.

Indri juga mengaku tidak mengetahui siapa ketua SEMA-DEMA Universitas maupun apa saja yang telah dikerjakan. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena keberadaan organisasi mahasiswa tingkat universitas belum banyak terlihat oleh mahasiswa.

“Kalau menurutku mungkin SEMA-DEMA skala universitas, jujur secara pribadi sa tidak tahu SEMA-DEMA-nya, ketuanya tidak tahu, apa yang mereka kerjakan juga sa nda tahu,” katanya.

Ia berharap SEMA-DEMA Universitas dapat lebih aktif menggelar kegiatan maupun melakukan pengenalan kepada mahasiswa. Menurutnya, pola pengenalan seperti yang dilakukan di tingkat fakultas dapat membantu mahasiswa memahami keberadaan berbagai organisasi kemahasiswaan.

Indri menilai mahasiswa perlu mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai struktur dan keberadaan organisasi mahasiswa, mulai dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), SEMA-DEMA fakultas hingga SEMA-DEMA Universitas. Dengan adanya pengenalan tersebut, mahasiswa yang selama ini tidak mengikuti organisasi juga dapat mengetahui lembaga yang menjadi bagian dari kehidupan kemahasiswaan kampus.

Senada dengan itu Ani, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Kendari, juga mempertanyakan minimnya aktivitas dan sosialisasi SEMA-DEMA Universitas. Ia mengaku hingga September ini belum melihat adanya kegiatan yang dilakukan, termasuk keterlibatan lembaga tersebut dalam merespon berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.

“Bagaimana mau ditau, sejauh ini sudah bulan 9 belum pernah ada kegiatannya, dengan kurang juga bersosialisasi saya tidak pernah itu lihat mereka, hanya saja katanya perempuan dengan laki-laki itu ketua SEMA-DEMAnya, cuman itumih tidak ditau yang mana orangnya, terus ini juga saya dengar banyak berita belakangan ini tapi saya tidak pernah lihat mereka mau angkat bicara terkait berita akhir-akhir ini, dari berita pelecehan, kekerasan belum ada juga itu, makanya saya bingung sebenarnya siapa itu ketua DEMA dan ketua SEMAnya,” ujar Ani.

Padahal, SEMA dan DEMA Universitas merupakan bagian dari struktur organisasi kemahasiswaan yang memiliki fungsi dalam kehidupan mahasiswa. Karena itu, informasi mengenai kepengurusan, fungsi kelembagaan, serta program kerja semestinya dapat diakses dan diketahui mahasiswa secara lebih luas.

Minimnya pengetahuan mahasiswa terhadap SEMA-DEMA institut menjadi catatan bagi pengurus untuk memperkuat publikasi dan komunikasi. Aktivitas organisasi tidak hanya perlu berjalan di internal kepengurusan, tetapi juga perlu dikomunikasikan kepada mahasiswa sebagai pihak yang menjadi bagian dari representasi organisasi tersebut.