Arsip Penulis: Febry Syarif

Sinergi Lintas Generasi, IKA UIN Kendari Siap Sokong Kemajuan Almamater

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari,Objektif.id – Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni STAIN/IAIN/UIN Kendari. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 29 Oktober 2026 pada pukul 08.00 Wita- selesai, yang bertempat  di Ballroom UIN Kendari.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kembali hubungan antar alumni, membangun sinergi antara alumni dan lembaga, serta mempersiapkan regenerasi kepengurusan Ikatan Alumni (IKA) STAIN/IAIN/UIN Kendari. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan gagasan dan program yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan kampus.

Plt Ketua Umum IKA Prof. Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M.A.  mengatakan bahwa kegiatan ini tidak boleh berhenti pada agenda seremonial semata, tetapi harus menjadi langkah awal untuk memperkuat kembali peran alumni melalui musyawarah.

“Kegiatan ini kita lebih arahkan bukan hanya sekedar seremonial formal saja, tetapi lebih pada upaya untuk semakin mendekatkan kembali para alumni melalui musyawarah untuk menentukan arah dari ikatan alumni yang pasti berdampak pada kelembagaan,” ucapnya, Kamis 29 Oktober 2026

Menurutnya, rangkaian kegiatan yang diawali dengan acara seremonial tersebut akan dilanjutkan dengan aksi nyata melalui Musyawarah Besar yang melibatkan para alumni. Forum ini menjadi ruang untuk membahas arah organisasi, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah strategis yang dapat menghubungkan alumni dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Melalui Musyawarah Besar ini, seluruh alumni diharapkan dapat menjalin komunikasi dan kolaborasi lintas generasi, serta saling mendukung dalam pengembangan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kontribusi terhadap masyarakat dan almamater.

Dr. H. Samsuri, M. Pd selaku ketua panitia ia mengatakan bahwa keberadaan alumni yang aktif dan berkontribusi merupakan salah satu indikator penting. “Kampus yang maju itu salah satu indikatornya adalah aktifnya alumni yang memberi kontribusi terhadap kemajuan kampus, baik itu dari segi pelaksanaan pendidikan dan pengajarannya,” ungkapnya.

Adanya ikatan alumni diharapkan dapat menjadi wadah yang mendorong terwujudnya kolaborasi berkelanjutan antara alumni dan pihak kampus.Adapun Terkait agenda selanjutnya, ia menyampaikan bahwa setelah terbentuknya kepengurusan baru, akan dilaksanakan musyawarah kerja atau rapat kerja pengurus untuk menyusun program-program yang akan dijalankan ke depan. Agenda tersebut direncanakan berlangsung pada April 2027, bertepatan dengan peringatan Dies Natalis UIN Kendari.

“Kemudian, rencana agenda ke depan setelah terbentuk pengurus ini, tentu akan diadakan musyawarah kerja atau rapat kerja pengurus yang direncanakan nanti pada bulan April 2027, berkenaan dengan Dies Natalis UIN Kendari. Akan dikukuhkan pengurus baru ini sekaligus untuk musyawarah penyusunan program kerja,” jelasnya.

Dengan demikian, Musyawarah Besar IKA STAIN/IAIN/UIN Kendari diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial formal, melainkan menjadi titik awal untuk memperkuat silaturahmi, membangun sinergi lintas generasi, serta mengoptimalkan peran alumni dalam mendukung kemajuan UIN Kendari. Melalui kepengurusan dan program kerja yang terencana, ikatan alumni diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi pengembangan institusi dan masyarakat luas.

Penulis: Anggota Magang

Eks Dekan FEBI UIN Kendari Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Masih Mengajar, Kejelasan Sanksi Dipertanyakan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.Id – Penanganan dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari kembali menjadi sorotan. Pasalnya, dosen yang diduga terlibat dalam kasus tersebut masih aktif dalam proses mengajar di lingkungan kampus. Sementara itu, kejelasan mengenai sanksi terhadap yang bersangkutan hingga kini masih menjadi pertanyaan di kalangan mahasiswa.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi sejumlah mahasiswa dalam menjalani aktivitas akademik. Keberadaan dosen yang bersangkutan di lingkungan kampus, di tengah ketidakjelasan informasi mengenai tindak lanjut penanganan kasus, menimbulkan pertanyaan mengenai perkembangan proses pemeriksaan serta bentuk sanksi yang akan diberikan.

Wakil Rektor I UIN Kendari, Jumarddin La Fua, menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut berada dalam kewenangan Inspektorat Jenderal (Irjen). Menurutnya, pihak Universitas masih menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan dari lembaga tersebut, termasuk terkait penetapan sanksi terhadap dosen yang bersangkutan.

“Jadi untuk informasinya ini, kemarin ditangani sama Irjen. Kita masih menunggu info dari pihak Irjen. Sanksinya belum turun dari sana, karena sanksi itu dari pihak Irjen yang memutuskan,” ujar Jumarddin La Fua saat ditemui tim objektif di ruang Wakil Rektor I pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penentuan sanksi masih menunggu keputusan dari pihak yang berwenang. Meski demikian, belum adanya keputusan yang disampaikan kepada publik membuat perkembangan penanganan kasus tersebut masih menjadi perhatian, terutama bagi mahasiswa yang menginginkan kejelasan atas proses yang sedang berlangsung.

Senada dengan hal itu, Wakil Dekan I FEBI UIN Kendari, Abdul Wahid Mongkito, membenarkan bahwa dosen yang bersangkutan masih menjalankan aktivitas mengajar di fakultas. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pihak fakultas belum menerima keputusan sanksi definitif dari pusat yang berwenang.

Menurutnya, pihak fakultas sendiri telah menyampaikan laporan dan temuan terkait kasus tersebut kepada pihak universitas untuk diteruskan kepada lembaga yang berwenang. Ia juga menyebut bahwa pemeriksaan telah dilakukan oleh pihak Inspektorat Jenderal di lingkungan kampus.

“Saat ini masih beraktivitas karena belum ada sanksi tetap dari pihak Irjen. Kita ini kan ASN, kami sudah memberitahukan ke Irjen. Irjen sudah datang di kampus sini untuk memeriksa kasus itu. ASN kan ini punya kode etik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun saya dari fakultas yang langsung ke pusat, semua temuan sudah kita serahkan ke rektor. Rektor bersama dengan saya ke Jakarta, di pusat Irjen, untuk menyerahkan pernyataan tersebut,” ungkap Abdul Wahid Mongkito.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa proses penanganan kasus telah melibatkan pihak fakultas, direktorat, dan Inspektorat Jenderal. Namun, belum adanya informasi terbuka mengenai hasil pemeriksaan maupun keputusan sanksi membuat perkembangan kasus tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh mahasiswa.

Di tengah ketidakjelasan tersebut, Zara (Nama disamarkan) seorang mahasiswi FEBI UIN Kendari mengungkapkan bahwa dirinya masih mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus tersebut. Ia mengaku masih melihat dosen yang bersangkutan beraktivitas di sekitar kampus, sementara informasi mengenai sanksi yang diberikan belum diketahui oleh dirinya maupun sejumlah teman kuliahnya.

“Saya masih heran karena saya masih melihat di sekitaran kampus. Saya pribadi pun dan teman tidak tahu sanksi apa yang diberikan. Tidak ada kejelasan dari berita maupun teman sekelas. Tidak tahu sanksi apa yang diberikan, karena kami masih melihat dia masih berkeliaran di sekitaran kampus. Apakah jabatannya yang diturunkan atau bagaimana,” tutur Zara.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya kebutuhan mahasiswa terhadap informasi yang transparan mengenai perkembangan penanganan kasus, termasuk status pemeriksaan dan keputusan administratif yang telah atau akan ditetapkan. Bagi mahasiswa, kejelasan informasi menjadi penting agar tidak muncul ketidakpastian yang berkepanjangan dalam lingkungan akademik.

Penanganan dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap pihak yang terdampak serta terjaganya rasa aman di lingkungan kampus. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai tahapan penanganan perkara, sepanjang tidak melanggar privasi dan kerahasiaan pihak terkait, menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan sivitas akademika terhadap institusi.

Hingga berita ini disusun, berdasarkan keterangan Wakil Rektor I dan Wakil Dekan I FEBI UIN Kendari, serta mahasiswa lain masih menunggu keputusan dari Inspektorat Jenderal terkait sanksi terhadap dosen yang bersangkutan. Kejelasan mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut kasus tersebut masih dinantikan, khususnya oleh mahasiswa yang mengharapkan adanya kepastian penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis: Pecil, Uka, Fude/Anggota Magang

Akibat Forum TWKM 35 Berujung Ricuh, Mapala Se-Indonesia Mengutuk Mahacala UHO Sebagai Penyelenggara Kegiatan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Pelaksanaan perhelatan nasional Temu Wicara dan Kenal Medan (TWKM) Ke – 35 Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) se-Indonesia di Kota Kendari diwarnai sejumlah persoalan yang berujung kekacauan.

Forum tertinggi yang dimandatkan Mahacala Halu Oleo (UHO) sebagai tuan rumah yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi mahasiswa Mapala justru menuai kritik dari peserta yang datang dari berbagai daerah. Protes yang dilayangkan berupa keterlibatan perusahaan industri pertambangan PT. Vale dalam kegiatan TWKM.

Ketegangan yang demikian juga mengakibatkan terjadinya silang pendapat antar sesama peserta TWKM terkait tema yang diusung oleh Mahacala UHO, yakni “Hilirisasi Hijau: Peran Pemuda dan Industri Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Untuk tema kelihatannya itu Hilirisasi Hijau Peran Pemuda dan Industri Menuju Indonesia Emas 2045. Di dalamnya dihadirkan narasumber dari PT Vale yang bertolak belakang dengan mahasiswa pecinta alam. Teman-teman Mapala se-Indonesia menolak keras adanya narasumber dari PT Vale yang memiliki kepentingan,” ujar Koordinator Pusat Koordinasi Nasional (PKN) Mapala Tingkat Perguruan Tinggi Se-Indonesia, Muh. Yusril Sudarmin, 27 Oktober 2026.

Tidak hanya itu, selain penolakan korporasi tambang, para peserta juga mengeluhkan pembatasan ruang sidang oleh pelaksana kegiatan. Persidangan temu wicara (TW) diduga dipaksa selesai dalam satu hari demi mengejar agenda pemilihan tuan rumah berikutnya.

“Kita baru di tahap Pembahasan tata laksana sebelum kita membahas tentang isu lingkungan. Jadi kita belum selesai membahas tentang tata laksana setelah itu kita belum menyentuh pembahasan isu lingkungan yang akan kita bahas dan sepakati,” ujar salah satu tim delegasi, Akbar Anugerah dari Mapala UIM Makassar. “Akan tetapi tuan rumah ini menuntut untuk diselesaikan dalam satu hari.”

Keadaan selanjutnya diperparah dengan dugaan manipulasi draft sidang yang diubah secara sepihak oleh pelaksana kegiatan, penempatan bendera organisasi daerah yang tidak layak, hingga belum dikembalikannya uang registrasi daring para peserta.

“Jadi sudah ada draft hasil sidang yang seharusnya kita bawa di dalam forum TWKM Ke-35 ini untuk dibahas kembali. Tetapi faktanya Itu ternyata sudah ada draft yang diberikan kepada tuan rumah untuk disebar dan itu berbeda dari draft sebelumnya, dan juga banyak keresahan teman-teman mapala terkait bendera yang dimana bendera kami itu tidak sesuai dengan apa yang keinginan teman-teman. Sudah menjelang tiga hari ini Keresahannya kita belum diindahkan, dan juga  perangkat sidang termasuk uang registrasi yang belum dikembalikan oleh mereka,” ucap Salah Satu Peserta.

Konflik kemudian memuncak saat perwakilan Pusat Koordinasi Nasional (PKN) Mapala se-Indonesia mendatangi Sekretariat Mahacala UHO untuk mengambil berkas administrasi dan meminta pertanggungjawaban terkait pelaksanaan kegiatan yang buruk. Alih-alih mendapat jawaban presisi, para delegasi nasional justru menerima intimidasi dan serangan fisik dari oknum senior Mahacala UHO hingga memicu bentrokan.

“Kami membawa perwakilan Mapala se-Indonesia ke Sekretariat Mahacala UHO untuk membawa tuntutan tertulis. Sampai di sana kita duduk bersama, tetapi mereka langsung arogan dan mendorong. Teman-teman di bagian kiri langsung dipukul, dari situ langsung chaos. Yang memukul dari senior Mahacala UHO,” kata salah satu perwakilan yang turut berada di lokasi kejadian.

Atas insiden pemukulan dan arogansi tersebut, PKN Mapala se-Indonesia secara resmi menyatakan menarik diri dari penyelenggaraan.

“Dalam TWKM tahun ini kami menyepakati bahwasannya teman-teman Indonesia menarik diri dari penyelenggaraan bukan menarik diri dari TWKM tapi menarik diri dari penyelenggaraan. Jadi teman-teman Mapala se Indonesia ini mempunyai hak untuk Mengakuisisi Forum TWKM.” Jelasnya Rinal

Kendati demikian, persidangan tertinggi tetap akan dilanjutkan secara mandiri oleh ratusan delegasi dengan memindahkan lokasi sidang secara swadaya ke Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari demi merumuskan deklarasi “Indonesia Darurat Bencana”.

“Posisi teman-teman sudah menarik diri dari penyelenggaraan kegiatan. Walaupun terlepas dari sana, tidak ada biaya, kami berinisiatif untuk kumpul-kumpul patungan agar konsumsi aman selama di Kendari. Forum temu wicara ini tetap kami selesaikan. Pelaksana sidang TWKM ini sekarang dipegang langsung oleh Mapala se-Indonesia. Kami mengutuk Mahacala UHO yang melaksanakan kegiatan ini berujung ricuh,” tegas Rinal.

Hingga berita ini diterbitkan, Objektif telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Mahacala UHO. Namun usaha tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Mahacal UHO.

Negeri dan Tuhan Hidup dalam keraguan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Hari ini adalah hari dimana keraguan mulai dianggap biasa di negeri ini, tidak peduli pada lingkungan sekitar dan ketidak tahuan pada persoalan yang terjadi di negeri ini. Buta mata dan tuli serta hati yang mulai menghitam mengubur penghuni negeri ini dengan perlahan.

Kemarin kita telah menyaksikan hari lahir seorang tokoh yang sampai detik ini masih menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia. Nomor satu dalam panggung politik di depan publik dan entah nomor berapa di belakang panggung publik.

Orkestrasi politik telah dimulai kembali. Tahun kedua jabatan presiden telah berlangsung, artinya tahun ketiga kekuasaan politik yang menentukan keberlanjutan kekuasaan untuk periode berikutnya.

Apakah suara rakyat akan dibeli dengan iming-iming berhadia harapan palsu lagi atau kenyataan kebijakan yang berdampak pada rakyat.

75 Tahun usia presiden Republik Indonesia. Tiup lilin di kalimantan dan papua. Lilin yang terang itu telah menyala berbulan-bulan sebelum hari ulang tahun nya.

Sungguh sebuah perayaan yang meriah. Sebelum lilin dinyalakan, atraksi gelombang air dan pepohonan di paradekan di Sumatera. Gedung-gedung menari diperlombakan di Nusa Tenggara Timur. Sebuah perayaan yang mengiris hati. Masyarakat menangis dan merintih menjadi tontonan para pejabat elit di Jakarta.

Hari ini, dampak dari perayaan alam itu belum selesai. Biaya perayaan telah masuk kantong-kantong pejabat negeri yang bermulut manis. Sungguh sebuah peristiwa klise pejabat meraup keuntungan dari sebuah penderitaan.

Negeri ini tidak kekurangan manusia jujur, hanya ruang untuk mereka yang terus terbatasi. Pejabat hanya diambil dari kaum mereka yang bermodal besar dalam perhelatan politik, sedangkan mereka yang jujur namun miskin hanya dapat kursi belakang sebagai penonton drama politik bangsa ini.

Tuhan mungkin telah menutup mata untuk negeri ini yang hampir lumpuh, atau mungkin orang-orang mulai lupa pada Tuhan sebab manusia terlalu berkuasa. Kekeringan menjadi persoalan serius yang dianggap tertawaan dan selingan semata. Seolah kekeringan bukanlah sebuah fenomena yang harus ditanggapi dengan serius. Sebuah keangkuhan yang tampak terang kebodohannya.

Manusia mulai lupa berdoa meminta pertolongan pada Tuhan untuk segala persoalan di negeri ini, sebab para pemimpinnya terlalu angkuh, pejabatnya dungu dan para pembesar agama hanya menjadi simbol dalam lingkaran mereka masing-masing.

Tuhan mungkin telah memalingkan wajahnya untuk negeri ini, Tapi jeritan hamba-hamba yang kurus keroncongan di tengah kekayaan negeri ini pasti melahirkan murka yang teramat pedih.

Sungguh ironis negeri ini. Anak muda kehilangan cita-cita, orang tua kehilangan harapan. Orang terdidik diadu domba, para pekerja sibuk mencari nafkah, sedangkan mereka anak jalanan terus bertahan dengan kemiskinannya. Sungguh ironis negeri ini.

Penulis: Tasnur Tehangga

Nestapa di Tanah Anoa ketika Pengelolaan Agraria Penuh Ketimpangan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Bumi Anoa yang kita kenal Sulawesi Tenggara hari ini bukan lagi wilayah yang kaya akan keindahan alamnya semua tereksploitasi atas nama korporasi demi kemajuan perekonomian Indonesia tanpa memikirkan hulayat masyarkat adat.

Hilirisasi yang memicu tekanan ekologis disepanjang rantai industri mulai dari Hutan, Nikel, jalan huling, smelter dan lainya berpengaruh signifikan terhadap ruang hidup dan kesehatan masyarakat sekitar. Beberapa petani, penghasil bumi dari daerah pesisir yang terdampak bahkan mempengaruhi pendapatan mereka akibat limbah yang dihasilkan perusahaan industri tersebut.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kurang lebih 3,2 miliar ton sumber daya biji nikel dan 39 juta Ton logam. Sulawesi Tenggara salah satu dari 6 provinsi dengan 365 IUP nikel aktif.

Wilayah yang paling menghawatirkan dengan kondisi paling kritis akibat pertambangan salah satunya ada pada pulau Kabaena.

Saat ini pulau tersebut dinilai mengalami tekanan ekologis paling masif. Luas total pulau yang hanya sekitar 891 km², atau sekitar 73% diantaranya digerogoti seluas 655 km² konsesi dari luas pulau.

Tumpang Tindih aktivitas pertambangan ini memicu konflik hukum serius dengan 16 IUP mencakup wilayah seluas 37.894 hektar dan terdeteksi menabrak hutang lindung.

Deforestasi tercatat pada sepanjang tahun 2001 hingga 2023 pulau ini kehilangan
3.374,77 ha akibat eksploitasi dan ekspansi industri ekstraktif.

Tidak hanya itu tekanan ekologis juga dirasakan pulau Wawoni kabupaten Konawe Kepulauan, pulau sekecil 715 km² ini dikepung aktivitas tambang. Salah satunya Oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Perusahan ini telah membuka hutan seluas kurang lebih 214 ha sehingga memicu kerusakan sedimentasi sungai-sungai yang berdampak di area sekitar lansilowo maupun roko-roko.

Hal tersebut memicu runtuhnya kedaulatan pangan yang berdampak fatal pada ruang hidup dan mata pencaharian warga mulai dari Nelayan turun drastis sekitar 60%, dan pekebun kelapa serta kakao sekitar 40% dari sebelumnya.

Pulau yang terkenal sebagai penghasil Kelapa terbesar di Indonesia kini jadi pulau Kepala-kepala borju.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007, jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah yang termasuk golongan pulau kecil kurang dari 2.000 km² seharusnya mutlak untuk dilindungi dari aktivitas industri ekstraktif.

Namun nihil UU tersebut tak cukup tajam bagi kaum pengusaha yang punya kuasa. Pemanfaatan ruang investasi, serta kebijakan reforma agraria putusan pemangku hukum dinilai tidak mampu menundukkan kelompok mereka.

Tidak sampai disitu bahkan beberapa warga wawonii yang meminta hak atas tanah hulayat tersebut malah mendapatkan perlakuan kriminalisasi dari aparat penegak hukum. Sekitar 26 orang warga sipil telah dipanggil dan 6 warga diantaranya mendapatkan ancaman pidana.

Dalam UUD pasal 33 ayat (3) 1945 dikatakan “Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Namun relevansi dan pengejewantahan dari pada UUD tersebut tidak sama sekali berbanding lurus, semua hanya dikuasai oleh elit politik dan kaum borjuis Tanpa memperutukan rakyat kelas menengah kebawah.

Kini bumi anoa bagaikan medan pertempuran ruang hidup yang kian mengkhawatirkan. dibalik tawa senyum tersimpan sisi gemerlap akan masa depan generasi muda sang petani. Investasi industri ekstraktif dan eksploitasi sumber daya alam tersimpan jeritan masyarakat, terkikis bagaikan dikebiri.

Kritik tajam patut dikeluarkan, keresahan -keresahan harus disuarakan, jika benar itu cinta maka tanyakan dan layangkan kepada pemerintah serta pemangku kebijakan yang terkesan menutup mata terhadap ketimpangan yang terjadi saat ini.

Sungguh ironi yang sangat menyakitkan ketika Bumi Anoa dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, namun kondisi perekonomian masyarakat lokal justru penuh ketimpangan dan jauh dari kata sejahtera.

Kebijakan yang lahir, seperti Omnibus Law, terbukti melonggarkan proteksi terhadap lingkungan dan menyingkirkan hak-hak masyarakat lokal.

Pemerintah daerah juga tampak gagap berdiam kaku dalam melindungi ekosistem dibumi anoa ini, pulau-pulau kecil yang kian dieksploitasi demi keuntungan jangka pendek, diabaikan begitu saja tanpa mencintai sedikit pun seperti malika.

fakta bahwa kerusakan lingkungan kita ini tidak dapat dipulihkan lagi. pemerintah yang kerap tidak berpihak pada kepentingan rakyat seraya menegaskan bahwa regulasi saat ini lebih ramah untuk modal ketimbang keselamatan warga.

Oleh karena itu, harapan besar disampaikan agar sentimen serta saran yang dirumuskan tidak hanya menjadi catatan diatas kertas, tetapi dapat menjadi roda penggerak dalam aksi nyata.

Sudah saatnya reforma agraria sejati diaktualisasikan secara menyeluruh, dimana tanah benar-benar dikembalikan, dan dilestarikan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir elite korporasi.

Kedepanya, tidak boleh ada lagi petani yang dikriminalisasi ditanahnya sendiri, tidak ada lagi pulau kecil yang gundul akibat keserakahan tambang, dan tidak ada lagi kebijakan yang mengorbankan masa depan ekologis demi investasi tak dikenal.

Dengan semangat satu perjuangan seluruh elemen masyarakat harus terus mengawal membangun komitmen demi mewujudkan keadilan ekologis dan memastikan Sulawesi Tenggara menjadi rumah aman, adil, dan lestari bagi generasi hari ini dan masa depan.

Sosok Warek III UIN Kendari di Mata Mahasiswa, Dinilai Komunikatif dan Responsif

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Sosok Wakil Rektor (Warek) III Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari di mata mahasiswa bukan sekadar pejabat birokrasi yang mengurusi bidang kemahasiswaan. Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), dan Ketua Umum UKM-Olahraga UIN Kendari menyebut Warek III sebagai sosok yang komunikatif, responsif, terbuka terhadap aspirasi, serta memberikan dukungan terhadap aktivitas lembaga kemahasiswaan.

Di balik posisi tersebut, sosok Warek III UIN Kendari, Dr. Sitti Fauziah M., M.Pd, juga dipandang mahasiswa sebagai seorang perempuan yang hadir dalam ruang kemahasiswaan dengan pendekatan yang dekat, terbuka, dan komunikatif. Bagi sejumlah pimpinan lembaga mahasiswa, keberadaan Warek III tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi dan koordinasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun komunikasi antara mahasiswa dan pimpinan kampus.

Pandangan tersebut disampaikan ketiga pimpinan lembaga mahasiswa melalui wawancara yang dilakukan pada Sabtu, 19 September 2026. Penilaian mereka mencakup peran Warek III dalam mendampingi lembaga kemahasiswaan, membangun komunikasi, hingga keterlibatannya dalam berbagai kegiatan mahasiswa.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat, melihat Warek III sebagai bagian dari jalur koordinasi antara lembaga kemahasiswaan dan pihak birokrasi kampus. Menurutnya, keberadaan Warek III juga dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

“Peran Warek III dalam lembaga kemahasiswaan sebagai mitra belajar untuk kami di Senat dan di lembaga kemahasiswaan, di dalam statuta juga itu sebagai jalur koordinasi,” ujarnya.

Dalam hal komunikasi, Awal menilai hubungan dengan Warek III berjalan baik dan mudah dijangkau. Ia juga menyoroti peran Warek III dalam memberikan ruang komunikasi ketika mahasiswa maupun lembaga kemahasiswaan membutuhkan koordinasi.

“Komunikasi untuk di Senat baik dan mudah dijangkau. Khusus Warek III, kami menghadirkan solutif bagi mahasiswa dan kelembagaan,” katanya.

Keterlibatan Warek III dalam kegiatan mahasiswa juga disebut terlihat melalui kehadirannya dalam sejumlah agenda lembaga kemahasiswaan. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk interaksi langsung antara pimpinan dan mahasiswa dalam aktivitas organisasi.

“Keterlibatan dalam lembaga itu sering sekali menghadiri dan membuka kegiatan-kegiatan lembaga mahasiswa,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DEMA UIN Kendari, Risdawati, menilai Warek III memiliki peran sebagai fasilitator sekaligus mitra strategis bagi lembaga kemahasiswaan. Ia menyebut dukungan tersebut tidak hanya diberikan ketika kegiatan berlangsung, tetapi juga melalui ruang komunikasi ketika lembaga menghadapi kendala.

“Kalau saya lihat, perannya Warek III dalam mendukung lembaga kemahasiswaan itu betul-betul jadi fasilisator sekaligus mitra strategis buat lembaga mahasiswa. Beliau tidak lepas tangan, tapi selalu dukung penuh kegiatan mahasiswa dan selalu buka ruang dialog atau komunikasi kalau ada kendala di lembaga. Intinya, beliau selalu kasih arahan dan terbuka untuk mendukung program lembaga kemahasiswaan,” tuturnya.

Menurut Risda, pola komunikasi yang terbangun selama ini juga berjalan dua arah. Respons terhadap aspirasi mahasiswa dinilai menjadi salah satu hal yang membuat koordinasi antara lembaga mahasiswa dan Warek III dapat berlangsung secara terbuka.

“Ya, komunikasi yang terjalin selama ini berjalan dengan sangat baik, dua arah, dan beliau sangat responsif terhadap segala aspirasi yang kami sampaikan. Kami merasa tidak ada jarak atau sekat yang kaku saat ingin berdiskusi. Setiap kali DEMA atau lembaga mahasiswa lainnya menghadapi kendala dan membutuhkan ruang dialog, beliau selalu meluangkan waktu untuk memberikan respons maupun solusi,” jelasnya.

Meski tidak selalu hadir secara langsung di lapangan dalam setiap kegiatan, Risda menyebut dukungan Warek III tetap terlihat melalui koordinasi dengan lembaga mahasiswa.

“Beliau terlibat secara aktif, meski kadang sesekali saya melihat beliau tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi tetap koordinasi ke lembaga mahasiswa dan men-support kegiatan,” ujarnya.

Penilaian terhadap sosok Warek III juga datang dari Ketua Umum UKM-Olahraga UIN Kendari, Muh. Yogi Alfajri. Ia melihat Warek III sebagai sosok yang memberikan perhatian dan pendampingan terhadap mahasiswa, khususnya lembaga kemahasiswaan.

“Selama ini kami melihat bahwa Ibunda Warek III senantiasa menunjukkan sikap pengayoman serta kepedulian yang tinggi terhadap mahasiswa, khususnya dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman-teman lembaga kemahasiswaan,” ungkapnya.

Dari sisi komunikasi, Yogi menilai Warek III memiliki pola komunikasi yang membantu koordinasi antara mahasiswa dengan pihak pimpinan.

“Dari segi komunikasi, beliau merupakan sosok yang sangat komunikatif, responsif, dan memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga memudahkan koordinasi antara pimpinan dan mahasiswa,” tuturnya.

Ia juga menilai keterlibatan Warek III dalam kegiatan kemahasiswaan telah berjalan sesuai dengan kapasitasnya sebagai pimpinan.

“Alhamdulillah, dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, beliau kami nilai telah terlibat secara proporsional dan sesuai dengan porsinya sebagai pimpinan,” katanya.

Ketiga pimpinan lembaga mahasiswa tersebut tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga menyampaikan harapan agar hubungan yang telah terbangun dengan Warek III dapat terus dipertahankan.

Ketua SEMA berharap Warek III tetap menjadi mitra belajar bagi mahasiswa dan mempertahankan komunikasi yang selama ini dinilai memberikan ruang bagi lembaga kemahasiswaan.

“Harapan saya untuk Ibunda Warek III, semoga sehat selalu, berkah untuk sekeluarga, menjadi mitra belajar kami, serta tetap terjalinnya komunikasi yang solutif dan membangun di lembaga kemahasiswaan,” harapnya.

Sementara Ketua DEMA berharap keterbukaan dan responsivitas Warek III dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara birokrasi kampus dan lembaga mahasiswa.

“Harapan saya ke depannya, semoga keterbukaan, sikap responsif, dan pola komunikasi yang sudah berjalan dengan baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kami juga berharap sinergi antara pihak birokrasi, khususnya kemahasiswaan, dengan lembaga mahasiswa bisa semakin erat dan bisa semakin aktif untuk terlibat di lapangan untuk kemudian men-support kegiatan mahasiswa demi melahirkan inovasi baru di lembaga mahasiswa dan juga prestasi bagi kampus kita ke depannya,” ungkapnya.

Harapan serupa disampaikan Ketua Umum UKM-Olahraga yang menginginkan peran Warek III dalam mendukung aktivitas mahasiswa dapat terus diperkuat.

“Adapun harapan kami ke depan, semoga Warek III dapat terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung serta terlibat aktif pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan,” tuturnya.

Bagi mahasiswa, sosok Dr. Sitti Fauziah M., M.Pd sebagai seorang perempuan yang berada di posisi pimpinan bidang kemahasiswaan tidak hanya terlihat dari jabatan yang diembannya. Cara berkomunikasi, membuka ruang dialog, memberikan arahan, hingga hadir dalam sejumlah kegiatan menjadi bagian dari pengalaman yang dirasakan para pengurus lembaga mahasiswa dalam berinteraksi dengannya.

Dari tiga perspektif tersebut, sosok Warek III di mata mahasiswa tergambar melalui tiga hal utama yaitu komunikasi, dukungan, dan keterlibatan. Ketiganya menjadi bagian yang dinilai oleh SEMA, DEMA, dan UKM-Olahraga dalam melihat hubungan Warek III dengan lembaga kemahasiswaan di UIN Kendari.

 

Penulis: Andi Istigfar Al-Ghifary

KBM UIN Kendari Desak Tiga Persoalan Diusut, Ancam Segel Ruang Senat Universitas

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Senin, 14 September 2026. Mereka mendesak pihak kampus segera memberikan kejelasan atas tiga persoalan yang dinilai belum tuntas, bahkan mengancam menyegel kantor Senat Universitas jika tuntutan mereka tak segera direspons.

Tiga tuntutan tersebut mencakup dugaan penyerangan Sekretariat Mahiscita, dugaan perusakan fasilitas di lingkungan rektorat yang melibatkan seorang alumni, serta dugaan tindakan tidak pantas oleh seorang oknum dosen yang dalam aksi disebut sebagai persoalan tiup ubun-ubun.

Jenderal Lapangan, Eki Rafael, mengatakan tiga persoalan tersebut menjadi dasar mahasiswa untuk meminta sikap dan tindak lanjut yang jelas dari pihak kampus.

“Kami membawa tiga tuntutan. Yang pertama tentang kerusuhan yang terjadi kemarin di sekitar sekret Mahiscita, di mana beberapa orang tidak dikenal datang menyerang dan merusak fasilitas sekret,” ujar Eki saat diwawancarai pada Senin, 14 September 2026.

Tuntutan kedua, massa aksi mendesak Senat UIN Kendari untuk mencabut gelar akademik seorang alumni UIN Kendari yang diduga melakukan perusakan fasilitas di Gedung Rektorat. Massa juga meminta sekelompok orang yang bersamanya agar ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, pihak yang berasal dari luar kampus tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perusakan fasilitas kampus. Ia juga menilai alumni yang diduga terlibat harus diberikan sanksi. Selain itu, ia menuding terdapat mahasiswa Fakultas Syariah yang membawa pihak dari luar kampus dalam persoalan yang melibatkan UKM Seni.

“Kami meminta mahasiswa Syariah yang membawa orang dari luar itu diberikan sanksi, baik sanksi akademik maupun drop out (DO),” katanya.

Sementara itu, tuntutan ketiga berkaitan dengan dugaan tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh seorang oknum dosen. Eki mengatakan hingga saat ini pihak birokrasi kampus belum memberikan kejelasan mengenai penanganan persoalan tersebut.

“Kemarin kami sempat dipanggil dari pihak yang melapor sebagai korban. Katanya sudah diatensi di sana, tetapi di kampus ini belum ada titik terang,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak Ketua Senat UIN Kendari untuk menemui mereka secara langsung. Desakan itu menjadi salah satu titik penting dalam aksi karena mahasiswa meminta pihak yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan atas aspirasi yang mereka bawa.

Massa bahkan mengancam akan menyegel kantor Senat Universitas apabila tuntutan tersebut tidak segera ditanggapi.

“Kami hanya mau bertemu dengan Ketua Senat hari ini, menit ini. Jika tidak, kami akan menyegel kantor senat” ujar salah satu orator aksi.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua Senat UIN Kendari menjelaskan bahwa Senat memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menjalankan kewenangan kampus sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Senat ini fungsinya adalah memberikan pertimbangan kepada rektor, pemilik otoritas kampus bersama pejabatnya, Warek 1, Warek 2, dan Warek 3, apa yang disampaikan dengan regulasi yang ada di kampus ini,” katanya.

Ia mengatakan pihak Senat pada prinsipnya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Namun, keputusan atas tuntutan tersebut tidak dapat diambil secara sepihak oleh Ketua Senat karena harus melalui mekanisme dan proses kolektif.

“Semua yang disampaikan adik-adik mahasiswa itu sangat disetujui oleh Senat. Oleh karena itu, Ketua Senat tidak langsung memutuskan apa yang menjadi keinginan mereka, tetapi semua itu keputusan ada dalam proses dan nanti diputuskan secara kolektif,” ujarnya.

Ketua Senat juga memastikan surat yang disampaikan mahasiswa telah diterima dan ditindaklanjuti oleh pihak Senat. Ia menyebut konsep pembahasan telah tersedia dan akan segera dibawa dalam sidang Senat.

“Suratnya sudah masuk dan kami sudah tindak lanjuti. Sudah ada konsep di atas meja saya untuk segera sidang Senat terkait surat mahasiswa,” tuturnya.

Aksi demonstrasi tersebut menjadi bentuk desakan mahasiswa kepada pihak kampus agar tiga persoalan yang mereka soroti tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi segera mendapatkan kejelasan dan penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku di UIN Kendari.

Mahasiswa juga meminta proses penanganan terhadap setiap persoalan dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan kembali keresahan di lingkungan kampus

Penulis: Ahmad Sudais Latif

KKJ Sultra Mengecam Keras Kadispar Sultra Menyebut Wartawan Idiot

Ditulis pada oleh
Balas

Komite Keselamatan Jurnalis Sulawesi Tenggara (KKJ Sultra) mengecam keras pernyataan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Sultra Ridwan Badalla di akun Tiktok pribadinya @eRBe#bersuara yang menyebut wartawan idiot.

KKJ Sultra menilai, sebagai pejabat publik tidak sepantasnya Ridwan Badallah melontarkan ucapan yang merendahkan profesi jurnalis. KKJ. Ucapan yang merendahkan jurnalis merupakan bentuk intimidasi verbal yang bertentangan dengan prinsip kebebasan pers.

Kasus ini bermula saat jurnalis Kendarihariini meminta tanggapan kepada Gubernur Sultra Andi Sumangerukka soal Satgas PKH dan denda administratif yang dijatuhkan kepada PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) senilai Rp2,09 triliun pada Selasa 8 September 2026.

Pertanyaan jurnalis itu dilontarkan merespons pernyataan Gubernur Sultra yang mendukung penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pidana, tetapi juga pemulihan aset bagi pelaku kejahatan lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

Pada hari yang sama, Ridwan Badallah mengunggah video di akun tiktok pribadinya menyatakan bahwa pertanyaan itu salah sasaran dan menyebut wartawan yang melontarkan pertanyaan adalah idiot.

Merespons pernyataan itu, KKJ Sultra menilai ucapan yang merendahkan jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik merupakan bentuk intimidasi verbal yang tidak sejalan dengan prinsip kebebasan pers.
Jurnalis bekerja untuk memenuhi hak publik atas informasi. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis berhak mengajukan pertanyaan, termasuk pertanyaan kritis, sebagai bagian dari proses verifikasi, klarifikasi, dan memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat.

Pernyatan merendahkan kapasitas intelektual jurnalis, seperti menyatakan wartawan idiot bukan hanya bentuk penghinaan secara personal, tetapi juga berpotensi menjadi intimidasi verbal yang menghambat kerja jurnalistik.
KKJ Sultra mengingatkan, kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya berbentuk kekerasan fisik. Ancaman, intimidasi, pelecehan, penghinaan, maupun tekanan verbal yang membuat wartawan takut atau enggan menjalankan tugas juga merupakan bagian dari kekerasan terhadap jurnalis.

Bahwa ketika melakukan wawancara, doorstop, maupun konferensi pers, jurnalis menjalankan profesinya untuk memperoleh informasi bagi kepentingan publik, bukan sedang mempermalukan pejabat sebagai individu.

Narasumber berhak mengoreksi pertanyaan yang dianggap keliru, atau menyampaikan keberatan terhadap cara bertanya, bahkan berhak menolak menjawab pertanyaan. Namun, hak tersebut bukan berupa tindakan menghina, merendahkan, atau mempermalukan jurnalis secara personal.

KKJ Sultra menilai ucapan yang merendahkan profesi dapat memunculkan chilling effect, yakni situasi ketika wartawan menjadi takut atau enggan mengajukan pertanyaan kritis karena khawatir dipermalukan atau diintimidasi. Dalam jangka panjang, kondisi itu dinilai dapat menurunkan kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Menanggapi persoalan ini, KKJ Sultra menyatakan sikap;

1. Mengecam keras pernyataan Kadis Pariwisata Sultra yang menyebut wartawan idiot. Selain merendahkan profesi, ucapan ini juga berisi penghinaan yang berkonsekuensi pidana.
2. Meminta Kadis Pariwisata Sultra Ridwan Badallah untuk meminta maaf secara terbuka kepada media dalam waktu 3×24 jam. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka organisasi akan mengambil langkah hukum.
3. Jurnalis dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mengajukan pertanyaan, menggali informasi, melakukan konfirmasi, hingga menyampaikan kritik merupakan bagian dari tugas jurnalistik yang dilindungi UU.
4. Kritik terhadap pemberitaan dapat disampaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers, seperti hak jawab dan hak koreksi, atau mengadu ke Dewan Pers bukan dengan ucapan yang merendahkan profesi wartawan.
5. Menegaskan bahwa jurnalis dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Narahubung:
Koordinator KKJ Sultra, Fadli Aksar.
Sekretaris, La Ode Onno.

───

Komite Keselamatan Jurnalis Sultra dideklarasikan di Kota Kendari pada 25 Oktober 2025 sebagai aliansi strategis untuk melawan impunitas atas kasus kekerasan terhadap jurnalis. KKJ Sultra diinisiasi sejumlah organisasi pers dan masyarakat sipil, yakni AJI Kendari, IJTI Sultra, AMSI Sultra, PuspaHAM, Walhi Sultra, UKM Pers IAIN Kendari dan sejumlah advokat.

UIN Kendari Bungkam, Dugaan Kekerasan Seksual Tak Boleh Ditenggelamkan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id — Dugaan kekerasan seksual yang menyeret Dekan FEBI UIN Kendari sebagai terduga pelaku bukan sekadar persoalan yang bisa selesai dengan diamnya kampus. Ketika kasus telah menjadi sorotan dan mahasiswa masih menunggu kejelasan, justru suara UIN Kendari yang paling ditunggu belum terdengar terang. Publik akhirnya berhadapan dengan satu pertanyaan yang sulit dihindari, mengapa kasus yang menyangkut dugaan kekerasan seksual di lingkungan Kampus Biru seolah perlahan dibiarkan tenggelam? Jika kampus benar-benar ingin menjaga nama baiknya, maka diam bukanlah cara untuk membuktikannya.

Pemberitaan Objektif.id pada 11 Agustus 2026 berjudul “Ironi Dugaan Kekerasan Seksual UIN Kendari, Korban Diminta Anggap Terduga Pelaku sebagai Orang Tua” semestinya menjadi alarm bagi UIN Kendari. Berita tersebut mengungkap dugaan kasus kekerasan seksual yang menjadi perhatian publik serta proses hukum yang telah ditempuh. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana kasus tersebut berawal, tetapi bagaimana institusi pendidikan meresponsnya. Ketika dugaan kekerasan terjadi di lingkungan kampus, institusi tidak cukup hanya menunggu persoalan reda dengan sendirinya. Kampus harus menunjukkan bahwa ada mekanisme yang bekerja dan ada tanggung jawab yang dijalankan.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, di mana suara kampus? Ketika mahasiswa telah menunggu dan publik membutuhkan kejelasan, sikap diam justru membuka ruang berbagai pertanyaan. Tentu kampus tidak harus membuka identitas korban ataupun informasi yang dapat mengganggu proses hukum. Namun, menjaga kerahasiaan korban tidak berarti institusi harus menutup seluruh informasi mengenai langkah yang telah dilakukan. Jika proses masih berjalan, katakan proses masih berjalan. Jika ada mekanisme yang sedang ditempuh, jelaskan mekanismenya. Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan kasus kehilangan perhatian hanya karena waktu terus berjalan.

Kegelisahan tersebut disampaikan Formatur Ketua Umum HMI Komisariat Ibnu Rusyd UIN Kendari Cabang Kendari, La Mulyono. Ia mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut dan mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kelanjutannya. “Pihak kampus tidak mengindahkan terkait kasus pelecehan yang terjadi di lingkup kampus UIN Kendari dan saya berharap kita sudah menunggu lama terkait bagaimana kesimpulan dari pihak kampus yang telah mengurus kasus-kasus ini yang telah mengawal kasus-kasus ini sampai sekarang. Saya sebagai ketua belum menerima info, saya sebagai ketua HMI Komisariat Ibnu Rusyd UIN Kendari belum menerima informasi terkait kelanjutan kasus tersebut dan mendesak pihak kampus untuk segera mengurus kasus pelecehan seksual ini,” kata La Mulyono.

Pernyataan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak kampus. Sebab, jika seorang pimpinan organisasi mahasiswa yang ikut mengawal persoalan mengaku belum mengetahui perkembangan kasus, wajar jika muncul pertanyaan mengenai sejauh mana komunikasi dan transparansi kelembagaan telah berjalan. Sekali lagi, transparansi bukan berarti membuka identitas korban atau seluruh isi perkara. Transparansi berarti memberikan kejelasan mengenai langkah institusi. Kampus harus mampu membedakan antara menjaga kerahasiaan proses dengan membiarkan publik sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan.

Lebih jauh, persoalan menjadi semakin sensitif ketika pemberitaan sebelumnya memuat dugaan bahwa korban diminta menganggap terduga pelaku sebagai orang tua. Jika benar pendekatan tersebut digunakan, maka patut dipertanyakan apakah pendekatan kekeluargaan dapat ditempatkan di atas hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan yang layak. Kekerasan seksual bukan persoalan yang dapat selesai hanya dengan meminta seseorang melupakan apa yang dialaminya. Namun, dalam membahas perkara ini, asas praduga tak bersalah juga tetap harus dijunjung. Karena itu, yang dibutuhkan bukan penghakiman, melainkan proses yang objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

La Mulyono juga menegaskan agar dugaan kasus tersebut tidak dibiarkan menghilang dari perhatian publik hanya karena waktu berlalu. “Karena berhubung kasus pelecehan seksual ini jangan ditenggelamkan karena ini menyangkut nama baik kampus tercintanya kita yaitu Kampus Biru UIN Kendari dan saya harap agar segera mendesak karena kasus ini tidak bisa dilupakan dan tidak bisa diamankan, jangan sampai ini menjadi boomerang bagi kita semua mahasiswa ataupun pihak-pihak kampus yang terlibat akan susah dalam pengajuan,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa menjaga nama baik kampus tidak sama dengan menjaga kampus dari kritik. Justru keberanian menghadapi persoalan secara terbuka dan sesuai aturan adalah bagian dari cara mempertahankan kepercayaan terhadap institusi.

Sebab, jika benar UIN Kendari ingin menjaga marwah Kampus Biru, yang harus dijaga bukan hanya citra di mata publik, tetapi juga rasa aman mahasiswa di dalam lingkungan akademik. Kampus tidak boleh terlihat kuat ketika berbicara tentang prestasi, tetapi menjadi lemah ketika berhadapan dengan persoalan yang menyentuh warga kampus sendiri. Jabatan seseorang juga tidak boleh menjadi alasan bagi mahasiswa untuk kehilangan keberanian dalam mencari perlindungan. Namun, kritik tersebut tetap harus diarahkan pada proses dan sistem, bukan menjadi vonis terhadap pihak yang masih berstatus terduga.

Karena itu, kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi UIN Kendari untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kehadiran mekanisme tersebut bukan sekadar formalitas. Mahasiswa harus mengetahui kepada siapa laporan dapat disampaikan, bagaimana laporan diproses, bagaimana korban mendapatkan perlindungan, serta bagaimana seluruh pihak mendapatkan proses yang adil.

Dalam konteks itulah, ajakan La Mulyono kepada elemen mahasiswa untuk mengawal pembentukan Satgas PPKPT menjadi penting. “Dan selanjutnya saya mengajak teman-teman elemen kemahasiswaan untuk mengawal dalam pembuatan Satgas PPKPT karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 terkait regulasi tersebut yang melandasi pembentukan Satgas PPKPT.” Pengawalan tersebut semestinya diarahkan untuk memastikan sistem perlindungan benar-benar hadir di kampus, bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Mahasiswa perlu memiliki ruang aman untuk melapor dan memastikan setiap laporan ditangani melalui mekanisme yang dapat dipercaya.

Pada akhirnya, UIN Kendari sedang diuji bukan hanya dalam menghadapi satu dugaan kasus, tetapi dalam menunjukkan keberanian institusi ketika persoalan menyentuh lingkungan internalnya sendiri. Kampus tidak harus membuka seluruh informasi perkara kepada publik, tetapi kampus juga tidak boleh menjadikan proses hukum sebagai alasan untuk sepenuhnya bungkam. Ada perbedaan antara menjaga kerahasiaan korban dengan menghilangkan komunikasi kelembagaan. Kampus dapat menjelaskan langkah pencegahan, mekanisme penanganan, serta komitmennya melindungi mahasiswa tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Jangan sampai dugaan kasus ini perlahan hilang dari ingatan hanya karena pemberitaan berhenti dan waktu terus berjalan. Jangan sampai mahasiswa kemudian melihat bahwa persoalan kekerasan hanya ramai ketika pertama kali muncul, lalu sunyi ketika perhatian publik mulai berkurang. Jika UIN Kendari benar-benar ingin menjaga nama baik Kampus Biru, maka saatnya berbicara dan menunjukkan apa yang telah dilakukan. Jangan sampai jabatan membuat suara mahasiswa terdengar lebih kecil, jangan sampai citra institusi lebih diutamakan daripada rasa aman mahasiswa, dan jangan sampai kasus yang serius justru ditenggelamkan oleh diam. Sebab, kampus yang bermartabat bukan kampus yang mampu menyembunyikan persoalan, melainkan kampus yang berani menghadapi persoalan secara adil, transparan dalam batas yang dibenarkan, dan memastikan seluruh mahasiswa mendapatkan ruang belajar yang aman.

Respon Aduan Dugaan Kekerasan, Pimpinan UIN Tegaskan Komitmen Ciptakan Kampus Aman dan Nyaman

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari merespon aduan dugaan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan kampus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Rektorat, Rabu (9/9/2026).

RDP dihadiri langsung oleh Wakil Rektor III, Wakil Dekan III dari empat fakultas di UIN Kendari, Ketua Senat Mahasiswa Institut, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dan unsur pengurus serta pembina dari lembaga UKM-Seni UIN Kendari.

RDP dilakukan sebagai bentuk komitmen UIN Kendari dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus. Dalam kesempatan tersebut Wakil Rektor III menegaskan UIN Kendari mengecam tidakan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus dan akan memberikan sanksi tegas sesuai etik yang berlaku.

“RDP ini sebagai langkah preventif usai adanya aduan. Setelah ini akan ada pembetukan tim kode etik yang akan melakukan tahapan dan penjatuhan sanksi jika terbukti melakukan kekerasan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut para unsur Pimpinan meminta agar menjaga suasana kondusif dan menghormati proses yang berlangsung.

“Hal ini akan menjadi evaluasi dan pembelajaran ke depan untuk UKK dan UKM khususnya pada pendidikan dasar dan akan menindak tegas oknum yg melakukan kekerasan fisik,” ungkap Wakil Dekan III FEBI.

“Semua kekerasan dalam bentuk fisik akan kami sanksi tegas,” tutup Wakil Dekan III FTIK.

Penulis: Ibnu

Senioritas Berujung Dugaan Kekerasan di UIN Kendari, HIPPMAKO-KONUT Bersuara Keras

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, objektif.id — Senioritas di lingkungan kampus kembali menjadi sorotan. Dugaan penganiayaan dan kekerasan fisik terhadap mahasiswa junior di Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari memantik kecaman keras dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara (HIPPMAKO-KONUT).

Dalam pemberitaan Media Sekawan pada 7 September 2026, dugaan kekerasan tersebut disebut melibatkan oknum mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior yang merupakan salah satu kader HIPPMAKO-KONUT. Organisasi itu menilai tindakan tersebut telah mencederai lingkungan pendidikan yang semestinya menjadi ruang aman bagi mahasiswa.

HIPPMAKO-KONUT menilai dugaan tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan pembinaan. Bagi organisasi tersebut, proses pembinaan mahasiswa semestinya berlangsung dalam lingkungan akademik yang mengedepankan pendidikan, penghormatan, dan pembentukan karakter.

Sorotan itu kemudian diarahkan kepada pihak kampus agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang terjadi. HIPPMAKO-KONUT meminta dugaan pelanggaran ditangani melalui mekanisme yang berlaku, terutama apabila dalam proses pemeriksaan terdapat pihak yang terbukti terlibat.

Ketua Umum HIPPMAKO-KONUT, Sazkya Pratiwi Sakir, menegaskan sikap organisasi terhadap dugaan kekerasan yang menimpa kadernya. Menurutnya, kampus seharusnya memberikan rasa aman kepada mahasiswa dalam menjalankan aktivitas akademik.

“Kami mengecam keras tindakan premanisme dan kekerasan fisik yang menimpa kader kami. Kampus seharusnya menjadi ruang akademis yang aman, inklusif, dan mendidik, bukan wadah intimidasi atau kekerasan fisik oleh oknum senior,” ujar Sazkya Pratiwi Sakir dalam keterangan tertulisnya.

Atas persoalan tersebut, HIPPMAKO-KONUT menyampaikan tiga tuntutan utama. Ketiga tuntutan itu mencakup sanksi akademik bagi pihak yang terbukti terlibat, proses hukum yang transparan, serta perlindungan dan pemulihan bagi korban.

1. Mendesak Rektorat UIN Bertindak Tegas: Meminta pihak birokrasi kampus segera menjatuhkan sanksi akademik yang berat bagi seluruh oknum senior yang terbukti terlibat dalam penganiayaan tersebut.

2. Mendorong Proses Hukum Secara Transparan: Meminta aparat penegak hukum untuk memproses laporan korban secara cepat, adil, dan transparan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun agar memberikan efek jera.

3. Menjamin Perlindungan dan Pemulihan Korban: Mendesak pihak kampus untuk memberikan perlindungan penuh serta jaminan keamanan bagi korban agar dapat melanjutkan kuliahnya tanpa ada rasa takut atau intimidasi, sekaligus memfasilitasi pemulihan trauma (trauma healing).

Di tengah proses penyelesaian kasus, Sazkya juga mengimbau seluruh elemen mahasiswa, khususnya kader HIPPMAKO-KONUT, tetap tenang dan menjaga solidaritas. Penyelesaian persoalan diminta tetap dipercayakan melalui jalur hukum dan kelembagaan yang sah.

HIPPMAKO-KONUT memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut bersama elemen mahasiswa lainnya. Ia menyatakan tidak akan tinggal diam hingga korban memperoleh keadilan serta berharap praktik perpeloncoan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.