Oleh: Dedi Hardianto, petualang amatiran

Di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan serba cepat, berpetualang sering dipandang sebagai kegiatan untuk mencari hiburan. Mendaki gunung, menyusuri sungai, menjelajah hutan, atau menyeberangi pulau dianggap sebagai cara untuk melepaskan diri dari rutinitas. Foto dengan latar belakang puncak gunung kemudian diunggah ke media sosial sebagai tanda bahwa seseorang telah sampai di suatu tempat.

Namun, bagi seorang pencinta alam, petualangan seharusnya tidak berhenti pada persoalan mencapai puncak atau mengumpulkan dokumentasi perjalanan. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: setelah kita sampai di sana, apa yang kita bawa pulang selain foto?

Pertanyaan tersebut penting karena alam bukan sekadar latar belakang untuk mengabadikan perjalanan. Di balik gunung yang kita daki, terdapat masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam. Di balik hutan yang kita lewati, terdapat ekosistem yang menopang kehidupan. Di balik sungai yang kita susuri, ada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Dengan demikian, berpetualang seharusnya menjadi cara untuk memahami kehidupan, bukan sekadar cara untuk melarikan diri dari kehidupan.

Salah satu nilai penting dalam kegiatan pencinta alam adalah kepekaan sosial. Sayangnya, semangat petualangan terkadang terlalu berpusat pada pencapaian pribadi: siapa yang paling tinggi mendaki, siapa yang paling jauh menjelajah, atau siapa yang memiliki dokumentasi paling menarik. Padahal, semakin jauh kita berjalan, semakin banyak persoalan yang seharusnya kita lihat.

Ketika memasuki daerah terpencil, kita mungkin menemukan masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, transportasi, maupun fasilitas dasar lainnya. Kita juga dapat melihat bagaimana masyarakat mempertahankan kehidupannya dengan mengandalkan alam di sekitarnya. Di sinilah seorang pencinta alam seharusnya berhenti menjadi sekadar penonton.

Petualangan seharusnya membuka mata kita terhadap realitas sosial. Jangan sampai kita rela mengeluarkan banyak biaya dan tenaga untuk mencapai sebuah destinasi, tetapi tidak pernah peduli dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Bagi saya, seorang petualang bukan hanya orang yang mampu menaklukkan medan sulit. Petualang adalah mereka yang mampu melihat persoalan, merasakan keresahan masyarakat, dan kemudian bertanya: apa yang bisa saya lakukan?

Berpetualang juga merupakan cara sederhana untuk mengenal Indonesia. Negeri ini bukan hanya tentang kota-kota besar. Indonesia adalah gunung, hutan, laut, pulau-pulau kecil, desa-desa, kebudayaan, serta masyarakat dengan berbagai latar belakang. Sayangnya, tidak sedikit generasi muda yang lebih mengenal destinasi wisata luar negeri dibandingkan kekayaan alam di daerahnya sendiri.

Padahal, nasionalisme tidak cukup hanya diucapkan. Nasionalisme harus dialami. Ketika kita berjalan di pelosok negeri, berinteraksi dengan masyarakat lokal, melihat keindahan alam, dan memahami perjuangan mereka mempertahankan ruang hidupnya, rasa memiliki terhadap Indonesia akan tumbuh secara alami.

Kita akan memahami bahwa Indonesia bukan sekadar nama dalam peta. Indonesia adalah kehidupan yang nyata dan beragam. Karena itu, mencintai Indonesia juga berarti menjaga gunungnya, merawat hutannya, melindungi lautnya, menghormati masyarakat adat dan lokal, serta tidak membiarkan kekayaan alam dieksploitasi tanpa memikirkan generasi berikutnya.

Petualangan juga mengajarkan sesuatu yang semakin mahal dalam kehidupan modern: solidaritas. Di alam, ego pribadi sering kali harus ditinggalkan. Ketika seorang teman kelelahan, kita harus berhenti. Ketika ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan, kita harus membantu. Ketika persediaan terbatas, kita belajar berbagi. Di medan perjalanan, kita memahami bahwa keselamatan seseorang sering kali bergantung pada orang lain. Hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi kehidupan sosial kita. Solidaritas tidak cukup dibicarakan dalam forum atau dituliskan dalam slogan. Solidaritas harus dipraktikkan.

Seorang pencinta alam seharusnya memahami bahwa perjalanan bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi bagaimana semua orang dapat sampai dengan selamat. Prinsip itu semestinya tidak berhenti ketika kita meninggalkan gunung. Solidaritas yang tumbuh di perjalanan harus dibawa kembali ke masyarakat.

Ada satu ironi yang sulit diabaikan dalam perkembangan kegiatan pendakian dan wisata alam. Semakin banyak orang mengaku mencintai alam, tetapi pada saat yang sama semakin banyak pula sampah yang ditemukan di kawasan wisata dan jalur pendakian.

Botol plastik, bungkus makanan, tisu, puntung rokok, hingga berbagai jenis sampah lainnya menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap alam terkadang hanya berhenti pada ucapan. Pertanyaannya sederhana: benarkah kita mencintai alam jika setelah menikmati keindahannya kita meninggalkan sampah?

Menjadi pencinta alam bukan berarti sekadar memiliki perlengkapan outdoor, mengenakan pakaian lapangan, atau mengunggah foto di puncak gunung. Identitas tersebut harus dibuktikan melalui perilaku. Jika kita membawa sesuatu ke alam, kita harus bertanggung jawab untuk membawanya kembali. Jika kita menemukan sampah yang bukan milik kita dan mampu membawanya, mengapa harus dibiarkan?

Prinsip “jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak” seharusnya bukan sekadar teori. Ia harus menjadi kebiasaan.
Lebih jauh lagi, kita harus berani mengkritik aktivitas yang merusak lingkungan. Pencinta alam tidak seharusnya hanya menjadi penikmat keindahan, tetapi juga menjadi kelompok yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.

Ada anggapan bahwa berpetualang berarti meninggalkan kehidupan untuk sementara. Saya justru melihatnya sebaliknya. Berpetualang bukan untuk melarikan diri dari kehidupan, melainkan untuk kembali memahami kehidupan. Ketika berada di alam, kita belajar bahwa manusia bukan pusat dari segala sesuatu. Kita hanya bagian kecil dari sebuah ekosistem yang jauh lebih besar.

Kita membutuhkan hutan, tetapi hutan tidak membutuhkan manusia untuk tetap menjadi hutan. Kita membutuhkan sungai, laut, dan tanah untuk bertahan hidup. Karena itu, manusia seharusnya tidak bersikap seolah-olah alam hanya tersedia untuk dieksploitasi.

Petualangan memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan langsung ketergantungan tersebut.
Ketika sumber air sulit ditemukan, kita memahami betapa berharganya air. Ketika berjalan di bawah terik matahari tanpa naungan, kita memahami pentingnya pohon. Ketika melihat hutan yang rusak, kita memahami bahwa kehilangan alam bukan sekadar kehilangan pemandangan, tetapi juga kehilangan ruang hidup.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah petualangan tidak seharusnya hanya ditentukan oleh berhasil atau tidaknya seseorang mencapai puncak. Puncak hanyalah tujuan perjalanan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi selama perjalanan dan apa yang kita lakukan setelah kembali.

Jika setelah mendaki kita menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, lebih menghargai masyarakat, lebih memahami keberagaman Indonesia, dan lebih mampu bekerja sama dengan orang lain, maka petualangan tersebut telah memberikan makna. Sebaliknya, jika kita hanya pulang membawa foto, sampah, dan kebanggaan pribadi, mungkin kita memang telah mencapai puncak, tetapi belum tentu memahami arti sebuah perjalanan.

Karena itu, saya percaya bahwa petualangan bukan tentang menaklukkan alam. Alam bukan sesuatu yang harus ditaklukkan. Alam adalah ruang kehidupan yang harus kita hormati dan jaga. Menjadi pencinta alam berarti bersedia berjalan lebih jauh untuk melihat lebih banyak persoalan, mendengar lebih banyak suara, dan memahami lebih banyak kehidupan.

Sebab, seorang petualang sejati tidak hanya bertanya, “Seberapa jauh saya bisa berjalan?” Tapi ia juga bertanya, “apa yang bisa saya lakukan agar tempat yang saya datangi tetap hidup setelah saya pergi?” Itulah barangkali makna terdalam dari sebuah petualangan: kita pergi untuk melihat dunia, tetapi kita pulang dengan tanggung jawab untuk menjaganya.

Oleh: Ivansyah Mhmd, amatiran seni

Tentu saja kesenian belum sampai pada titik nadirnya. Barangkali kita saja yang sudah terlalu lama menanti kematiannya. Ada perbedaan antara keduanya, meskipun tipis. Yang pertama adalah tragedi yang menimpa gerak kesenian kita, yang kedua adalah kebiasaan kita dalam berkesenian.

Kita masih melihat panggung berdiri, pameran dibuka, sajak dibacakan, musik dimainkan, tubuh-tubuh bergerak dalam pertunjukan. Poster-poster masih memenuhi dinding dan layar ponsel kita. Undangan masih beredar. Orang masih berfoto di depan karya. Tetapi entah mengapa, di tengah keramaian itu terasa seperti ada sesuatu yang telah meninggalkan kita. Mungkin bukan seni. Mungkin alasan mengapa kita dulu membutuhkannya.

Dulu, kesenian mempunyai musuh yang lebih mudah dikenali. Kekuasaan, kolonialisme, kemiskinan, sensor, ketidakadilan, bahkan bahasa lama yang dianggap telah terlalu tua untuk menampung manusia baru. Chairil Anwar datang dengan kata-kata yang seperti ingin memecahkan kaca sebuah kamar yang pengap. Gelanggang kesenian menyatakan keinginan menjadi ahli waris kebudayaan dunia, bukan sekadar penjaga museum masa silam. Kemudian, pada tahun-tahun yang lebih gaduh, Lekra dan Manifes Kebudayaan bertengkar bukan tentang soal kecil: mereka memperebutkan pengertian tentang manusia, kebudayaan, politik, dan tempat seni dalam masyarakat.

Menurut HB Jassin, dengan kalimat yang mirip proklamasi bersama, “Landasan kami adalah perikemanusiaan, kemudi kami akal budi.” Begitu ucapnya dalam majalah sastra No 1, di tahun 1962 yang menguatkan nilai kesenian yang dibawa oleh kelompok pencetus Manifes Kebudayaan. Kita mungkin tidak perlu mengulang dinamika dan alotnya perdebatan gagasannya. Sejarah sudah cukup berkesan untuk memulai dialektika yang baru. Tetapi dari sana kita mengetahui sesuatu yang kini terasa semakin langka, seniman dahulu percaya bahwa kesenian mempunyai ruh dan asas.

Ruh dan asas. Kata itu sekarang terdengar agak tua. Seni hari ini lebih sering ditanya tentang dampak, jangkauan, engagement, jumlah penonton, jumlah pengikut, dan kemungkinan kerja sama. Semuanya masuk akal dalam bahasa manajemen. Bahkan seniman juga perlu makan, membayar listrik, menyewa ruang, membeli kanvas, merawat alat musik, dan sesekali memikirkan masa depan.

Tetapi ada sesuatu yang lucu dalam keadaan ini: kita hidup dalam zaman ketika seni semakin pandai mengukur dirinya sendiri, justru pada saat ia semakin sulit mengukur apa yang terjadi di dalam diri manusia setelah sebuah karya selesai. Berapa orang datang, kita tahu. Berapa orang menyukai, kita tahu. Berapa kali dibagikan, kita tahu. Tetapi apakah seseorang pulang dengan sebuah pertanyaan yang tidak bisa ia tidurkan malam itu, kita hampir tidak pernah punya standar untuk mengukurnya.

Mungkin karena kita telah memasuki zaman di mana segala sesuatu harus tampak sebelum dianggap ada. Karya seni pun demikian. Ia harus segera terlihat, segera dibicarakan, segera difoto, segera diunggah, segera diberi caption paling puitik. Bahkan kesunyian pun kini membutuhkan poster. Sebuah puisi belum selesai dibaca kalau belum menjadi kutipan. Sebuah pertunjukan belum dianggap berhasil kalau tidak menghasilkan dokumentasi. Seniman perlahan-lahan diminta menjadi humas bagi kegelisahannya sendiri. Ia mencipta sekaligus menjual, merenung sekaligus memasarkan, mempertanyakan dunia sekaligus memastikan algoritma menyukainya. Barangkali tidak ada yang salah dengan itu. Yang mengkhawatirkan adalah ketika algoritma mulai lebih dahulu masuk ke kepala daripada gagasan.

Di sinilah saya teringat kepada ruang-ruang kesenian yang pernah dibangun dengan keyakinan bahwa masyarakat membutuhkan tempat untuk berjumpa dengan imajinasi. Taman Ismail Marzuki, misalnya, bukan hanya sebuah bangunan yang menampung pertunjukan. Ia pernah menjadi bagian dari gagasan tentang Jakarta sebagai kota kebudayaan, tempat teater, musik, tari, sastra, film dan seni rupa dapat saling menyela. Tetapi setiap ruang pada akhirnya mempunyai nasibnya sendiri. Negara dapat mendukung seni, tetapi juga dapat mengaturnya. Pasar dapat membiayai seni, tetapi juga dapat menjinakkannya. Birokrasi dapat menyediakan panggung, tetapi sekaligus dapat membuat panggung itu terlalu rapi untuk sebuah kegelisahan. Sebab kesenian, seperti manusia, tidak selalu tumbuh baik di tempat yang terlalu bersih.

Kita barangkali terlalu sering membayangkan kebudayaan sebagai sesuatu yang harus ditata, padahal kebudayaan pada mulanya justru tumbuh dari kekacauan. Bahasa yang baru biasanya lahir karena bahasa lama tidak lagi cukup. Bentuk baru muncul karena bentuk lama mulai terasa sesak. Dan seniman yang sungguh-sungguh bekerja hampir selalu membawa sedikit ketidakpatuhan ke dalam pekerjaannya. Ia menggeser kursi yang selama ini dianggap sudah tepat di tempatnya. Ia membuka pintu yang oleh banyak orang dianggap sebaiknya tetap tertutup. Kadang ia bahkan tidak tahu ke mana pintu itu mengarah. Tetapi bukankah sejarah kesenian hampir selalu ditulis oleh mereka yang berani masuk ke ruangan yang belum mempunyai nama?

Karena itu saya agak curiga ketika mendengar bahwa kesenian harus selalu “relevan”. Kata itu terdengar baik, bahkan mulia. Tetapi sesuatu yang terlalu ingin relevan sering kali justru cepat menjadi usang. Sebab relevansi mengikuti zaman, sementara seni yang baik kadang justru berjalan sedikit lebih lambat atau sedikit lebih cepat daripada zamannya.

Franz Kafka tentu tidak menulis untuk dikutip dalam postingan TikTok. Rendra tidak mendirikan panggung agar algoritma bekerja. Wiji Thukul tidak menulis untuk mendapatkan engagement. Mereka hidup dalam hubungan yang lebih keras dengan kenyataan. Mereka menulis karena ada sesuatu yang tidak dapat mereka biarkan tetap tanpa nama. Di situlah seni memperoleh bahayanya.

Wiji Thukul penting bukan karena puisinya paling rumit, melainkan karena ia tahu bahwa bahasa yang sederhana dapat menjadi tempat persembunyian sebuah keberanian. Ia datang dari lingkungan yang tidak mewah, dari kehidupan yang dekat dengan kelas buruh dan ketidakadilan, lalu membawa puisi ke jalan, panggung kecil, kampung, dan ruang-ruang tempat orang biasa berkumpul.

Di sana sastra tidak menjadi benda yang harus dijauhkan dari kehidupan agar dianggap bermutu. Ia justru menjadi bagian dari kehidupan. Kita mungkin berbeda dalam bentuk dan zaman, tetapi pertanyaan yang ditinggalkannya masih mengusik: apa yang bisa dilakukan sebuah kata ketika kenyataan terlalu keras untuk didiamkan?

Hari ini pertanyaan itu menjadi semakin penting justru karena kita memiliki terlalu banyak kata. Kita berbicara setiap hari, menulis setiap hari, berkomentar setiap hari, mengunggah setiap hari, tetapi belum tentu mengatakan sesuatu.

Kebisingan bukan lawan dari kesunyian; kadang ia adalah bentuk lain dari kesunyian. Di tengah jutaan suara, seseorang dapat kehilangan suaranya sendiri. Begitu pula kesenian. Ia dapat diproduksi tanpa henti dan tetap mengalami kekosongan. Kita dapat mempunyai festival seni setiap bulan, diskusi setiap minggu, pameran rupa setiap musim, tetapi masih tidak memiliki satu karya yang membuat kita berhenti dan bertanya: mengapa hidup kita menjadi seperti ini? Mungkin karena kita semakin takut kepada kegagalan.

Kita ingin karya yang selesai, tetapi lupa bahwa kesenian sering kali tumbuh dari ketidaksempurnaan. Kita ingin penonton banyak, tetapi lupa bahwa sejarah tidak selalu bekerja melalui kerumunan. Kita ingin karya diterima, tetapi lupa bahwa penerimaan kadang justru tanda bahwa karya itu tidak lagi mengganggu siapa-siapa.

Seni yang terlalu cepat disukai barangkali perlu dicurigai, sebagaimana seni yang terlalu cepat dibenci juga perlu dicurigai. Yang lebih penting adalah apakah setelah perjumpaan dengannya kita masih dapat kembali menjadi orang yang sama.

Pertanyaan semacam itu membawa kita kembali kepada sastra. Sebab sastra, dalam pengertian yang paling sederhana, adalah cara sebuah masyarakat menyimpan apa yang tidak sanggup disimpan oleh arsip resmi. Negara mencatat tanggal, angka, keputusan, dan nama-nama pejabat; sastra menyimpan ketakutan seorang manusia, kesepian seorang ibu, kemarahan seorang buruh, kegembiraan seorang anak, atau suara sebuah kampung yang perlahan digusur oleh waktu. Karena itu, ketika sastra melemah, yang hilang bukan hanya buku. Yang hilang adalah sebagian kemampuan kita untuk mengingat manusia sebagai manusia.

Dan mungkin kita memang sedang kehilangan ingatan. Kita terlalu cepat berpindah dari satu peristiwa ke peristiwa lain sehingga tidak sempat mengalami keduanya. Hari ini sebuah tragedi memenuhi layar, besok ia digantikan oleh hiburan, lusa oleh skandal, kemudian oleh sesuatu yang sama sekali lain. Ingatan menjadi pendek karena perhatian dipaksa berlari.

Dalam keadaan seperti itu, kesenian sebenarnya dapat menjadi perlambatan. Ia meminta kita tinggal sedikit lebih lama pada sesuatu. Membaca sebuah puisi sampai selesai. Mendengarkan sebuah lagu tanpa membuka aplikasi lain. Berdiri di depan sebuah lukisan dan membiarkan waktu kehilangan kecepatannya. Mungkin itulah salah satu bentuk perlawanan yang paling sederhana hari ini: tidak tergesa-gesa.

Sebab manusia yang terus tergesa-gesa mudah dijadikan pasar. Ia membeli sebelum berpikir, menyukai sebelum membaca, membenci sebelum memahami. Dan kesenian yang seharusnya menjadi gangguan terhadap kebiasaan itu kadang malah ikut mempercepatnya. Kita membuat seni yang cepat dikonsumsi dalam dunia yang sudah terlalu banyak mengonsumsi. Kita menciptakan sesuatu yang seharusnya membuka ruang perenungan, tetapi menyajikannya dengan logika yang sama seperti iklan: lihat, sukai, bagikan, selesai. Setelah itu kita bertanya mengapa masyarakat tidak lagi mempunyai perhatian yang panjang. Barangkali bukan masyarakat yang berubah sepenuhnya. Barangkali kita yang terlalu mudah menyerah kepada perubahan itu.

Maka saya tidak yakin bahwa yang diperlukan kesenian kita sekarang adalah lebih banyak panggung. Kita membutuhkan lebih banyak keberanian. Lebih banyak ruang untuk gagal. Lebih banyak perdebatan yang tidak buru-buru mencari pemenang. Lebih banyak seniman yang bersedia bekerja dalam kesunyian, tanpa segera bertanya apakah pekerjaannya akan dikenal. Lebih banyak pembaca yang bersedia membuka buku yang tidak sedang ramai. Lebih banyak mahasiswa yang berani menghabiskan waktu di sanggar/sekretariat seni ketika teman-temannya sedang mengejar sesuatu yang dianggap lebih menjanjikan.

Kebudayaan tidak dibangun oleh mereka yang selalu tahu ke mana harus pergi. Kadang ia dibangun oleh orang-orang yang tersesat cukup lama hingga menemukan jalan yang sebelumnya tidak ada.

Saya tidak ingin mengatakan bahwa kesenian kita telah mati. Kematian adalah perkara yang terlalu pasti, sedangkan kesenian selalu menyisakan kemungkinan. Yang lebih patut kita cemaskan adalah jika kita masih membuat karya tetapi tidak lagi mempunyai kegelisahan. Masih mengadakan pertunjukan tetapi tidak lagi mempunyai pertanyaan. Masih membaca puisi tetapi tidak lagi merasa bahasa dapat mengubah cara kita memandang dunia. Pada saat itulah senjakala menjadi nyata, bukan karena panggung kosong, melainkan karena manusia di atas panggung dan manusia di hadapannya sama-sama sudah tidak tahu mengapa mereka berada di sana.

Namun selama masih ada penyair yang menulis sajaknya karena ia tidak sanggup menerima keadaan sebagaimana adanya, selama masih ada tangan yang menggambar sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain, selama masih ada tubuh yang berani naik ke panggung meski tahu penontonnya mungkin hanya beberapa orang, selama masih ada anak muda yang memilih berkesenian meskipun zaman berkali-kali mengatakan bahwa itu tidak penting, maka kita belum sampai pada akhir malam.

Mungkin hanya senja. Dan senja, seperti kita tahu, bukan sekadar akhir dari siang. Ia adalah waktu ketika kita akhirnya dapat melihat bahwa cahaya pun mempunyai bayangan. Barangkali tugas kesenian kita hari ini bukan menyalakan matahari baru, melainkan menjaga agar api kecil yang tersisa tidak kita biarkan padam.

Oleh: Harpan Pajar

Tiga hari lagi Kamis Oktober tiba, meninggalkan September Hitam yang kelam bersimbah darah. Menyisakan mereka yang beratap payung serba hitam kembali berjejer di tepi jalan seberang Istana Presiden dengan maksud menagih janji keadilan pelanggaran HAM yang setelah sekian tahun masih tersendat kepastian. Ironi pemandangan yang sudah berlaku begitu lama sangat memungkinkan bagi separuh publik merasa bahwa kedatangan orang-orang di situ merupakan tindakan sia-sia. Dan itu tidak bisa ditampik, adakalanya perjuangan yang belum membuahkan hasil konkret acap dipandang sebagai gerakan tak mustajab.

Sementara upaya itu adalah selayaknya merawat akal sehat yang konstan ditunggangi oleh sekelompok sipil demi menjaga ingatan perlawanan kolektif bangsa ini. Tatkala masyarakat arus bawah lainnya mustahil menyeringkan diri berpumpun disitu lantaran lembur bertahan hidup di zaman yang serba menjepit, misalnya, seorang bapak ojol paruh baya yang sejak pagi buta mengais upah biar dapur bisa ngebul, begitu pun dengan ibu-ibu desil 1 hingga 4 perlu memeras tenaga mencari seporsi uang jajan demi anaknya supaya terhindar dari godaan embege beracun yang menghanyutkan, lantas pekerja kantoran yang surut bebas dari makian pimpinan kemudian berpasrah diri menjawab siap bos-siap ndan, termasuk para pemuda desa dan kota yang tertumbuk akal tentang 19 juta lapangan pekerjaan yang hanya bertengger dibibir (lebih karut dari kisah laki-laki bernafsu kuda yang ditinggal pasangan saat sedang sange-sangenya).

Ditengah kesaksian bisu kendaraan yang melintas, Sumarsih, aktivis pejuang kemanusiaan-keadilan kawakan yang usianya terpaut jauh dari kata muda atau mengkal, ia masih rajin ke aksi Kamisan yang sudah berlangsung selama 19 tahun sejak pertama kali digelar pada 18 Januari 2007. Kedatangannya bersama masyarakat sipil di depan barisan pagar angkuh Istana Negara bukan bertujuan menggulingkan rezim. 

Mereka hanya menuntut pertanggungjawaban moral pemerintah untuk menuntaskan rentetan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang disebut-sebut melibatkan aktor dari penyelenggara negara. Teranyar, empat anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI menyusun skema pembunuhan berencana dengan cara menyiram air keras ke tubuh Andrie Yunus, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau biasa disebut Kontras. Sialnya, dari keempat prajurit itu tak ada satu pun yang dipecat setelah disidang melalui peradilan militer. Menunjukkan betapa kuatnya impunitas bertahta. Ibarat tahi sembelit yang hampir merobek selaput pantat tapi tak kunjung mendarat ke liang kloset.

Kehadiran Sumarsih di situ bukanlah sekadar tempo belaka, ia datang dengan kesadaran perlawanan yang tumbuh secara organik semenjak anak laki-lakinya, Wawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya Jakarta, berkalang tanah akibat Tragedi penembakan Semanggi 1, 13 November 1998. Catatan Komnas HAM menyebut putranya sebagai salah satu dari 17 korban beringasnya lubang pelontar senapan aparat orde baru (orba), yang pemecahan kasusnya belum beranjak memasuki bab penutup. Membusuk dalam lembar pendahuluan kampanye politik menjelang pemilu.

Per hari ini, 24 september 2026 kemarin, Kamisan telah dilakoni sebanyak 926 kali. Aksi yang muskil dipahami rezim sebagai jalan alternatif menggemakan keadilan lantaran terjalnya penegakan supremasi hukum. Sementara Komnas HAM secara dermawan sudah lama mewariskan salah satu hasil investigasi kasus pelanggaran HAM kepada Kejaksaan Agung pada September 2006. Meski laporan penyelidikan itu kedaluwarsa ditangan pemerintah, namun publik tidak menutup mata terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa benar terjadi pelanggaran HAM berat yang berkaitan dengan penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi di masa pergolakan politik menuju reformasi 1998.

Anda mungkin bertanya-bertanya, mengapa akar kemarahan Kamisan dan Sumarsih belum menghasilkan perlawanan melalui jalur kekerasan dengan menodongkan moncong senjata kepada negara. Karena mereka masih cukup keras hati memilih bertumbuh dari ruang-ruang solidaritas, menyerap keresahan yang sama (sampai batas waktu yang tidak ditentukan), kemudian mengkristal menjadi energi baru dari bundel kekuatan yang tercecer selama ini.

Bukan berarti perlawanan tanpa senjata adalah lemah. Justru, gerakan civil society yang cermat dan bernapas panjang bisa menjadi pintu masuk revolusi ketika kejengkelan terhadap pemerintah telah mencapai klimaksnya.

Kenyataannya, Kamisan dan Sumarsih merupakan dua maujud yang saling berkelindan dalam menjaga bara perlawanan kolektif di negeri ini agar tetap menyala. Mungkin mereka patut diberi “penghargaan”, tapi apalah arti yang resmi dan mapan bagi mereka ketika kekerasan lagi merajalela dan keadilan belum menemukan titik temunya.

Meneladani Kamisan dan Sumarsih adalah keniscayaan. Gerakan kemanusiaan yang dibangun sungguh-sungguh dimaknai sebagai kompas moral perjuangan keadilan. Bukan sekadar perlawanan seremonial seperti kolosal dijumpai dalam selebaran aksi yang sering dijadikan layaknya komoditas pencitraan untuk mendongkrak eksistensi seseorang ataupun kelompok. Pada konotasi ini bukan untuk mengkerdilkan gerakan komunitas manapun, tapi sejatinya fenomena yang terjadi hari ini adalah demikian. Orang berkumpul bukan karena murni panggilan nurani. Tampaknya amat tepat apabila disebut gerombolan aktivis musiman. 

Selain itu, Kamisan dan Sumarsih merupakan orisinalitas penting sebagai pejuang kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan yang ulung, yang telah berhasil melipat batas-batas geografis. Bisa dilihat bagaimana aksi Kamisan mengudara kesuluruh jazirah negeri. Begitu pula dengan orang-orang yang terhasut kegigihan perlawanan Sumarsih yang telah berdiri selama 19 tahun di depan Istana Presiden. Keberadaannya di situ bukan untuk menunggu Wawan datang menyapanya, melainkan menjemput kesiapan negara agar berterus terang mengaku salah. 

Bagi Kamisan juga Sumarsih, penindasan dan ketidakadilan harus tetap dilawan dimanapun tempatnya. Sepanjang masih ada sistem yang membelenggu nilai-nilai kemanusiaan selama itu pula manusia mengandung kesadaran untuk melawannya. Tindak balas Sumarsih bukan hanya tentang anaknya semata, tapi secara ajeg buat semua korban kekerasan negara. Ia bukanlah tipologi pejuang biasa yang bercorak ego personal. 

Sikapnya sungguh jelas tegak berdiri dalam barisan semua kelompok marginal. Tak pelak, pada waktu mendapat permintaan berdialog tatap muka bersama Menteri HAM, Natalius Pigai, dirinya tegas menanggalkan ajakan digedung berpendingin itu dan tetap tawakal berjihad diaksi jalanan Kamisan.

Meski dirinya seorang lansia, namun semangatnya langkat bergelora mengiblatkan angkatan baru berikutnya digaris perbantahan kesenjangan. 

Ketika Anda memicingkan mata pada gambar siluet wajah Sumarsih barengan dengan rupa-rupa penderita kekerasan negara, yang lumrah ditemukan dikaos Kamisan lalu dibuntuti frasa sarkas “menolak lupa” dan “akan terus ada dan berlipat ganda,” itu bukan asal-asalan ditempel apalagi dimaksudkan untuk gagah-gagahan. Sama sekali tidak. Itu adalah tanda kutukan bagi penguasa jahanam. 

Karena itu juga orang-orang yang terus-menerus gandrung tentang keadilan akan blak-blakan menghakimi tabiat kekuasaan yang durjana. Sebuah simbol yang kelak tunak dipakai lintas gerakan pro demokrasi. Bukti permanen bahwa suatu ketimpangan keadilan yang curam bisa menggerakan pembangkangan masal publik dengan masif.

Pergulatan meruntuhkan banalitas penguasa memang tak cakap berlaku mulus. Namun perjuangan itu ibarat korosi yang merambati permukaan logam, tinggal momentum saja sampai logam itu hancur berkeping-berkeping. Sejarah selalu menyediakan bahan bakar kemurkaan. Kemudian dari sanalah gerakan masyarakat sipil meretas jalan menuju pemberontakan yang tekun. Dan inilah yang kini dikerjakan Kamisan dan Sumarsih sepanjang puluhan tahun, yang begitu rongak dari gerakan aktivisme kelompok-kelompok taktis yang kaku dan berumur pendek. Sependek usia kisah asmara teman saya yang jelek, miskin, tapi masih kuat hidup. Bagaimana tidak, Dia mau menjerat cewek cuma bermodal cokelat, itupun ngutang. Eh dua minggu selanjutnya si perempuan malah diikat dengan seperangkat alat shalat dibayar lunas. Apa nda modar itu.

Andai kata dipandang perlu dan layak, mungkin tidak berlebihan apabila Kamisan dan Sumarsih didapuk dalam nominasi yang terbilang berjasa mengambil peran mengisi ruang perlawanan atas ketidakadilan. Tapi apalah daya ketika ide patriotisme telah dimapankan oleh paradigma militeristik sejak orde baru hingga hari ini, mustahil mereka menjadi “pahlawan” negara. Kerja-kerja pengabdian dalam urusan kemanusiaan justru menempatkan mereka berhadapan dengan sinisme penguasa.

Patut diakui tanpa angkatan perang dan perjuangan bersenjata, nusantara kala itu akan lebih mudah dilantakkan oleh penjajah. Namun harus diingat, republik ini bisa nihil keberadaannya jika sipil tak ikut dalam pengejawantahan kemerdekaan. Sejarah mencatat, bahwa akhir abad-19 sampai dikumandangkannya proklamasi, embrio gagasan tentang Indonesia awalnya secara penuh dipikirkan dan dirumuskan oleh para pemimpin sipil.

Itulah mengapa Kamisan dan Sumarsih bisa diteladani sebagai salah satu gerakan masyarakat sipil paling luhur dari banyaknya simpul-simpul pergerakan yang tidak kukuh. Walaupun mereka bukanlah national hero dari kacamata patriotisme militeristik, tapi dari aksi yang mereka bangun, publik kian garang dengan memuliakan korban penculikan dan penghilangan paksa bukan lagi sebatas tokoh pejuang demokrasi-kemanusiaan saja, karena Marsinah, Wawan, Udin, Widji Tukul, Munir, Randi, Yusuf, dan korban-korban lain sudah menjadi pokok-pokok perkara tersohor tentang kekerasan negara terhadap warga, tentang nirpidana yang masih terus berulang.

Dari Kamisan dan Sumarsih kita belajar bahwa gerakan akar rumput akan berumur panjang ketika keberanian itu sekaligus menjelma menjadi perlawanan yang tidak bersifat sementara terhadap keadilan yang belum tercapai dalam bentuk yang seutuhnya. Dan seperti pernah diucapkan seseorang yang menulis pesan tentang gerakan taktis, temporer, dan karenanya insidental, itu cuma bisa melahirkan anak banci.

Segala usaha-usaha yang tidak datang dari kesadaran melainkan secara paksa atau melulu ingin menunjukan eksistensi perseorangan maupun kelompok itu hanya akan terasa sesat dan merusak pergerakan.

Olehnya itu, teruntuk aktivis musiman, geser tubuhmu perlahan dari kelakuanmu yang bersifat congkak. Begurulah lebih giat meski masih singkat belum lagi padat, dari gerakan perlawanan Kamisan dan sumarsih-pejuang keadilan-kemanusiaan berida yang setia.

Objektif.id – Tujuan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan pengusaha dan untuk menciptakan suasana yang harmonis di perusahaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang ada dalam hubungan industrial. Peranan pemerintah dalam masalah ketenagakerjaan ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihakyang lemah dalam hal ini pihak tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita.

Masalah ketenagakerjaan pada hakekatnya merupakan masalah nasional yang sangat kompleks ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang semakin merosot. Keadaan ini menimbulkan semakin banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan karena adanya pemutusan hubungan kerja, sementara itu menimbulkan banyaknya tuntutan dari tenaga kerja baik yang bersifat normatif maupun non normatif. Menghadapi kondisi ini pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja sangat penting untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan secara tepat, salah satunya masalah perlindungan tenaga kerja wanita. Selama ini perlindungn terhadap tenaga kerja wanita, khususnya mengenai keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksinya tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya peluang yang diberikan oleh peraturannya sendiri yang secara tegas melarang dan tidak adanya sanksi yang tegas. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang dan peraturan menteri yang mengatur tentang tenaga kerja wanita yang tidak membuat sanksi terhadap penyimpangan dari perusahaan dan kalaupun ada sanksi, pelaksanaannya kurang adil dan tegas.

Perusahaan banyak melakukan usaha-usaha demi meminimalisasi kerugian mereka dengan memberikan insentif seperti bonus kehadiran (attendance bonus), bonus dari pelaksanaan suatu pekerjaan (performance bonus) dan bonus-bonus yang berkaitan dengan kehadiran tenaga kerja di tempat kerja. Hal ini berarti segala jenis insentif yang diberikan secara otomatis hilang jika pekerja tidak bekerja, walaupun hanya dalam waktu 1 (satu) hari dengan alasan yang jelas ataupun jika pekerja tidak dapat memenuhi target pekerjaan dalam satu hari, maka pekerja tidak akan memperoleh insentif, sebagai contoh bagi tenaga kerja wanita dengan pemberian insentif ini membuat pekerja wanita dengan terpaksa bekerja selama mengalami menstruasi yang sangat sakit sekalipun, hal ini mempengaruhi terhadap keselamatan dan kesehatan reproduksi pekerja tersebut. Hak untuk mendapat cuti haid para pekerja pada umumnya tidak pernah diambil oleh tenaga kerja wanita, dikarenakan panjangnya birokrasi yang harus dihadapi.

Kenyataannya banyak tenaga kerja wanita yang diberhentikan atau terkena pemutusan hubungan kerja, karena pekerja sudah menikah atau dalam keadaan hamil, pelanggaran menikah ini memilki tendensi di dalam industri yang mana mempekerjakan wanita sebagai pekerjanya. Perusahaan saat ini lebih suka untuk melakukan perekrutan pekerja terhadap pekerja wanita yang belum menikah sehingga mudah untuk mengontrol fasilitas yang diberikan.

Untuk lebih memahami keselamatan. Kesehatan, dan hak-hak reproduksi perlu mendapatkan perhatian dan penghormatan, khususnya pada hak-hak reproduksi perempuan, melihat kutipan dasar konferensi internasional kependudukan dan pembangunan di Kairo tahun 1994 deklarasi tersebut terus menguraikan prinsip-prinsip etis fundamental tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan dapat dan telah membuat keputusan yang bertanggungjawab untuk dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya dan untuk keadaan dunia pada umumnya. Perempuan harus menjadi subyek bukan obyek dari kebijakan pembangunan mana pun terutama dari kebijakan untuk pembangunan kependudukan;
2. Perempuan memiliki hak-hak untuk menentukan kapan, seperti apa, mengapa, dengan siapa dan bagaimana mengungkapkan seksualitasnya. Kebijakan kependudukan harus didasarkan pada prinsip penghormatan pada integritas seksual dan kebutuhan anak perempuan dan perempuan;
3. Perempuan memiliki hak individual dan tanggungjawab sosial untuk menentukan apakah, bagaimana dan kapan memiliki anak dan berapa banyak, tidak ada seorang perempuan pun dapat dipaksakan untuk melahirkan, apabila hal itu idak sesuai dengan keinginannya;
4. Laki-laki juga memiliki tanggung jawab personal dan sosial atas tingkah laku seksual dan atas tingkah laku mereka pada kesehatan serta kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya.

Perempuan berdasarkan fungsi biologisnya melahirkan suatu hak yaitu hak reproduksi yang harus dilindungi. Fungsi reproduksi perempuan meliputi masa menstruasi, masa pra dan pasca kehamilan serta masa menyusui. Ketiga fungsi ini sudah melekat pada setiap perempuan sehingga pelaksanaan perlindungan untuk menjaga hak- hak reproduksi perempuan itu suatu keharusan.

Perlindungan yang diberikan bagi perempuan terhadap kesehatan reproduksi akan berdampak terhadap proses pembangunan khususnya pada bidang kependudukan. Dengan kesehatan reproduksi yang baik, maka seorang ibu akan melahirkan seorang anak yang sehat. Keguguran dan kematian ibu akan dapat diminimalisir dengan adanya dari tiap individu untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Disinilah peran pemerintah sangat besar di dalam pengawasan pelaksanaan perlindungan hak- hak reproduksi.

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan, Kesehatan dan Hak-Hak Reproduksi Pekerja Wanita

Perlindungan pekerja merupakan faktor utama dalam keselamatan, kesehatan kerja dan hak-hak reproduksi pekerja wanita. Pendekatan tersebut bermula dari meningkatnya dampak buruk perkembangan doktrin Laissez Faire di Eropa pada abad pertengahan. Doktrin tersebut mengusung filosofi liberalisasi ekonomi, khususnya di sektor industri. Secara garis besar, intervensi pemerintah dalam hubungan ekonomi/industrial tidak diperkenankan. Berkembang pula aksi pengabaian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, (Kiswandari : 2014).

Perlindungan hukum (Puspitasari : 2014) pekerja, terlebih dalam bentuk peraturan perundang-undangan berkembang sangat lambat. Pertentangan terjadi antara serikat pekerja dan para reformis di dalam maupun di luar parlemen, dengan para pengusaha besar dan kaum intelektual pengusung doktrin Laissez Faire, (Puspitasari : 2014).

Penyusunan dan penerbitan undang[1]undang pertama bidang kesehatan kerja (arbeidsbeschermingswetten) bermula di Inggris pada tahun 1802 melalui The Health and Moralsof Apprentices Act yang ditujukan bagi pekerja anak magang yang dipekerjakan dipabrik dengan jamkerja yang berkepanjangan. Perlindungan yang diatur adalah perlindungan terhadap kesehatan kerja (gezonheidhealth) dan keselmatan kerja atau keamanan kerja (veiligheid safety) dalam menjalankan pekerjaan. Kedua hal tersebut dikembangkan sebagai suatu bidang tersendiri dalam hukum perburuhan yang menonjolkan intervensi negara dalam bentuk hukum (peraturan perundang[1]undangan). Pada mulanya, peraturan yang disusun hanya berupa pembatasan jam kerja bagi pekerja anak, kemudian pekerja remaja dan selanjutnya pekerja wanita, ( Puspitasari : 2014).

Dasar pemikiran yang melatar belakangi pengaturan tersendiri bagi pekerja wanita adalah karena wanita memiliki kekhususan[1]kekhususan tertentu, utamanya fisik biologis, psikis moral dan sosial kesusilaan. Prinsip dibidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita adalah perlindungan khusus atas kekhususan mereka utamanya fungsi melanjutkan keturunan (biologis), (Puspitasari : 2014). Perlindungan berbentuk pembatasan-pembatasan dalam praktik pemerkerjaan wanita terkait batas usia dan kondisi tertentu sebagai penghalang pemerkerjaan. Pembatasan meliputi larangan mempekerjakan pekerja wanita yang berumur kurang dari 18 tahun atau kondisi hamil dengan keterangan dokter bahwa mempekerjakan pekerja wanita tersebut dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri dan kandungannya pada malam hari, mulai jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi. Disisi lain, apabila pengusaha mempekerjakan pekerja wanita terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu pemberian makanan dan minuman bergizi, adanya jaminan bagi kesusilaan dan keamanan pekerja wanita selama di tempat kerja, serta penyediaan angkutan antar jemput. Bentuk perlindungan lainnya adalah pemberian hak-hak khusus wanita terkait waktu istirahat dan kesempatan untukmenyusui anak selama waktu kerja.

Prinsip berikutnya adalah larangan diskriminasi atas dasar jenis kelamin/gender di tempat kerja, (Konvensi ILO1951). Bentuk-bentuk diskriminasi di tempat kerja meliputi perbedaan pengupahan untuk pekerjaan yang bernilai sama, perbedaan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, pelatihan ketrampilan dan jabatan tertentu, serta perbedaan ketentuan dan syarat kerja. Pertimbangan pembatasan-pembatasan tersebut adalah karena wanita memiliki kekhususan-kekhususan utamanya biologis tertentu dengan aspek kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan pria, selain kekhususan kesusilaannya.

Pembatasan berikutnya berupa pemberian waktu istirahat bagi pekerja di sela waktu kerja yang harus dipenuhinya, Waktu istirahat bertujuan agar pekerja dapat memulihkan tenaganya setalah bekerja terus menerus selama beberapa hari dalam seminggu. Selain waktu istirahat terdapat pula bentuk lain dari waktu istirahat berupa cuti.  Meliputi cuti untuk menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh agama pekerja, cuti haid selama dua hari per bulan, cuti hamil dan melahirkan selama 1,5 (satu setengah bulan) sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah bulan) sesudah melahirkan sesudahmelahirkan anak menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan, serta cuti gugur kandung selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bidan.

Selanjutnya pembatasan lain atas waktu kerja adalah hari libur. Pekerja tidak diwajibkan bekerja pada hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hari libur bertujuan agar pekerja berkesempatan untuk merayakan hari raya tertentu, hal mana merupakan salah satu faktor kesejahteraan pekerja.

Tujuan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan pengusaha dan untuk menciptakan suasana yang harmonis di perusahaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang ada dalam hubungan industrial. Peranan pemerintah dalam masalah ketenagakerjaan ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dalam hal ini pihak tenaga kerja.

Pelindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak pekerja yang berkaitan dengan norma kerja yang meliputi waktu kerja, istirahat (cuti). Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha, (Riris : 2009).

Bentuk perlindungan tenaga kerja akan terlihat dalam perjanjian kerja atau isi perjanjian kerja harus mencerminkan isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perjanjian inilah yang mendasari lahirnya hubungan kerja dengan kata lain hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sebagaimana diuraikan pada bagian hubungan kerja harus dituangkan dalam PKB dan perjanjian kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja, yakni suatu perjanjian dimana pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pihak perusahaan/majikan dengan menerima upah danpengusaha menyatakan kesnggupannyauntuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah, (Riris : 2009).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur mengenai hak-hak perempuan di dalam Pasal 49 yang merumuskan:

(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak hkusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi. reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum”.

Ketentuan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan perlindungan bagi tenaga kerja wanita yang meliputi perlindungan tenaga kerja wanita di bawah umur. Perlindungan terhadap larangan anak untuk dipekerjakan dimaksudkan agar anak dapat memperoleh haknya untuk mengembangkan kepribadiannya serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Dalam Pasal 69 ayat (1) UUK bahwa anak yang diperbolehkan bekerja yaitu anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, (Hardijan : 2011).  Pekerjaan ringan yang dapat dilakukan oleh anak-anak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ijin tertulis dari orang tua/wali;
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang/wali;
3. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam/hari;
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
5. Perlindungan K3;
6. Adanya hubungan kerja yang jelas;
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan jaminan sosial Undang[1]Undang Ketenagakerjaan memberikan pengaturan secara umum dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 101. Pasal 99 ayat (1) merumuskan, “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.

Jaminan sosial secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja yang penyelenggaraannya sekarang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dimana jaminan sosial ketenagakerjaan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, ruang lingkup meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Peraturan-peraturan ini dapat dijadikan patokan dasar dalam penegasan pemberian pelindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi pekerja wanita, hanya saja pihak pengusaha tidak dapat merealisasikan secara baik ketentuan yang ada.

Pekerja wanita hanya dituntut untuk bekerja tanpa adanya suatu pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya, disatu sisi juga perusahaan perusahaan atau pengusahapun tidak pernah dipertemukan secara langsung oleh pemerintah untuk mensosialisasikan peraturn yang ada.

Saat ini pemasalahan seperti ini tidak disorot sebagai permasalahan yang berat, akan tetapi suatu saat nanti akan terjadi dimana pekerja sampai pada taraf pendidikan yang lebih baik, para pekerja wanita akan sadar bahwa keselamatan,kesehatan, dan hak-hak reproduksi (cuti haid, hamil dan melahirkan) adalah kondisi biologis yang merupakan bagian dari hak asasi wanita yang harus dihargai dan dihormati.

Dengan adanya beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, khususnya berkaitan dengan pelindungan hak asasi manusia bagi tenaga kerja wanita, maka sudah selayaknya Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan regulasi-regulasi dibidang ketenagakerjaan.

Upaya pembinaan bagi tenaga kerja dan pengusaha dalam upaya penegakkan hak-hak tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita harus terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar tenaga kerja lebih memahami lagi hak[1]haknya dan pengusaha memahami lagi akan kewajiban-kewajibannya. Upaya pengawasan dimaksud, diharapkan bukan hanya suatu rutinitas periodik saja, tetapi sungguh-sungguh memperhatikan perkembangan dan aplikasi perlindungan hak asasi manusia bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita dan bagi yang melanggarnya harus diambil tindakan hukum.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita di Indonesia harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yangtidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan juga harus disesuaikan dengan konvensi internasionl yang sudah diratifikasi oleh bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan negara.

Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan terhadap Keselamatan, Kesehatan, dan Hak-Hak Reproduksi bagi Tenaga Wanita

Resiko kerja diperusahaan tentunya akan merugikan pengusaha, baik kerugian berupa materi maupun kerugian moral. Selain merugikan pengusaha resiko kerja di perusahaan pun merupakan kergian juga bagi pekerja.

Kendala dari pengusaha. Pengusaha yang dianggap paling kuat kedudukannya dibandingkan pekerja, cenderung melakukan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun bentuk penyimpangan yang dilakukan pengusaha dikarenakan masih adanya pengusaha yang kurang menyadari manfaat dari dilaksanakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaannya maupun bagi pekerja itu sendiri. Sebagai contoh pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja yang dalam hal ini menjamin hak-hak tenaga kerja secara keseluruhan sering dilanggar dengan cara tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta jamsostek yang sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan masih ada kendala dari pengusaha sperti:

1. Pengusaha yang kurang menyadari manfaat diselenggarakannya program jamsostek bagi pekerja diperusahaannya. Program tersebut dirasakan oleh perusahaan sebagai suatu yang membebani keuangan perusahaan dan merupakan penghambat dari jalannya proses produksi, padahal manfaat dari diadakannya program jamsostek sangat menguntungkan bagi pengusaha, misalnya apabila suatu waktu terjadi kecelakaan kerja, kematian, hari tua/sakit yang dialami oleh tenaga kerja, pengusaha tidak harus memikirkan lagi biaya pengobatan/ tunjangan bagi pekerjanya, karena segala pembiayaan yang semestinya dikeluarkan oleh pengusaha ditanggung oleh program jamsostek;
2. Pengusaha masih kurang taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal yang paling penting dalam program jamsostek di bidang ketenagakerjaan adalah dengan didukung oleh adanya kejujuran dari pihak pengusaha dalam membuat keterangan sebagai syarat dari pihak penyelenggara;
3. Masih terdapat pekerja yang tidak tahu hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan program jamsostek, sehingga pengusaha dapat memanfaatkan ketidaktahuan pekerja itu untuk membayarkan seluruh tanggungan jamsostek kepada para pekerjanya, padahal pekerja hanya membayar iuran hari tuanya saja, sedangkan untuk keselamatan dan kesehatan pekerja ditanggung oleh pengusaha tersebut;
4. Kurangnya penyuluhan dan penerangan kepada pekerja baik itu dari pihak pengusaha ataupun dari pihak yang terkait dalam program ini.

Kendala dari pihak pekerja wanita itu sendiri, misalnya kurang memahami akan hak dan kewajibannya, pekerja mempuyai kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dalam peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan.

Kendala yang terjadi dari aparat penegak hukum dikarenakan penegakaan peraturan dibidang ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan secara efektif. Penegakan hukum dibidang ketenagakerjaaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjan dari Kementrian Ketenagakerjaan.

Di dalam keselamatan dan kesehatan kerja terdapat panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja yaitu merupakan suatu panitia yang dibentuk untuk suatu perusahaan yang menggunakan tenaga kerja minimal 50 (lima puluh) orang. Bagi perusahaan yang menggunakan kurang dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja tidak diharuskan adanya panitia pembina K3. Adapun bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja diatas 100 orang maka di dalam perusahaan tersebut diharuskan adanya seorang ahli K3 dalam panitia K3 tersebut.

Pembentukan Panitia K3 merupakan wewenang dari Menteri Tenaga Kerja sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu, ““Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia K3 guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang k3 dalam rangka melancarkan usaha berproduksi”.

Masih belum sempurnanya sistem administrasi yang dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan secara administrasi oleh pengusaha. Pada dasarnya segala penyimpangan secara administratif akan terdeksi secara dini, apabila dalam pelaksanaan ketentuan adminstratif tersebut dapat dilaksanakan maka segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pengusaha dapat teratasi.

Pembinaan dan penyuluhan terhadap unsur perusahaan tentang perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi pekerja wanita hanya dapat berjalan apabila pengusaha berusaha mematuhi ketentuan yang berlaku, untuk itu kepada pengusaha perlu diadakan pembinaan dibidang ketenagakerjaan mengenaihak[1]hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengusaha dan pekerja, sehingga diharapkan pengusaha tersebut akan memahami hak dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan masalah tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja wanita dalam hal pelindungan keselamatan, kesehatan kerja dan hak-hak reproduksinya.

Penutup

Perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi dalam pelaksanannya secara umum sebagian sudah sesuai, misalnya jaminan sosial secara umum telah diberikan kepada tenaga kerja wanita, tetapi ada sebagian yang belum sesuai misalnya, cuti haid, cuti hamil, belum sepenuhnya diberikan, belum disediakannya ruang untuk memberikan asi, selanjutnya karena tenaga kerja wanita lebih banyak di sektor domestik pada akhirnya akan lebih banyak mengalami diskriminasi terutama bagi tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita, dari pihak pemerintah terkaitnya lemahnya pengawasan, dari pihak pengusaha sering melanggar peraturan demi keuntungan pengusaha, dari pihak tenaga kerja wanita yaitu kurang paham terhadap peraturan perundangan ketika terjadi pelenggaran hak[1]haknya sebagai pekerja.

Adapun sebagai saran, bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita harus melaksanakan hak-hak bagi pekerja wanita sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja, serta perjanjian kerja bersama. Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar terhadap peraturan perundang[1]undangan maupun perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama yang mempekerjakan pekerja wanita.

Pennulis: Wahyudin Wahid
Editor: Redaksi