Sekretariat Fakultas Mandek, Ketua Dema FEBI Pilih Nongki di Sekretariat Dema Institut

 

Penulis: Igolo dan Lige

Kendari, Objektif.id–Perihal keadaan kesekretariatan organisasi kemahasiswaan (ormawa) atau lembaga kemahasiswaan FEBI yang lumpuh dari aktivitas kegiatan di sekretariat, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Febrian angkat bicara. Ia mengatakan jika ruangan itu minim diaktifkan sebab fasilitas pendukungnya masih belum lengkap sehingga tempat lain menjadi pilihan untuk nongki atau mengadakan pertemuan dan berkumpul bersama pengurus lainnya, salah satunya di Kantor Dema Institut yang terletak di lantai 1 Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM).

“Makanya kita jarang gunakan tempat itu, kita hanya gunakan tempat apa namanya, cari alternatif lain, untuk kita gunakan. Contohnya, misalnya di tempat ini di kantor Dema Institut,” ujar Febri saat ditemui dalam sekretariat Dema Institut, Kamis, 4 Desember 2025.

Kondisi sekretariat yang tak kunjung pulih menjadi cermin lain dari lemahnya perhatian kelembagaan terhadap ruang kerja mahasiswa. Setelah pembersihan yang dilakukan beberapa bulan lalu sebagaimana yang diungkapkan Sema FEBI, banyak yang berharap sekretariat dapat kembali menjadi pusat kegiatan, tempat diskusi berlangsung, dan ruang bagi pengurus menjalankan amanah organisasinya.

Namun harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Ruangan yang seharusnya menjadi titik temu berbagai aktivitas kelembagaan masih tampak lesu—tak terawat sebagaimana mestinya, hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut untuk membersihkan tempat tersebut, kemudian selanjutnya melakukan upaya permohonan penyediaan fasilitas kepada pihak birokrasi fakultas.

Di tengah kondisi sekretariat yang tidak hanya mandek, masalah kebersihan juga menjadi perbincangan mahasiswa. Menanggapi kritik tersebut, Febrian memberikan jawaban yang klise dan terkesan ambigu terkait keadaan sekretariat yang kotor, “kalo untuk masalah kebersihan itu kurang, kurang maksudnya kalo mo dibilang bersih nda juga, tapi kurang bersih, tapi tidak kotor juga.”

Pernyataan itu justru menjadi kontras ketika disandingkan dengan kondisi faktual di lapangan. Apa yang disampaikan Febrian berbanding terbalik dengan apa yang disaksikan langsung oleh mahasiswa. Ruangan yang disebut “tidak begitu kotor dan tidak begitu bersih” itu ternyata memperlihatkan keadaan yang jauh lebih buruk. Lantai berdebu, sisa sampah berserakan, dan aroma ruangan yang tidak sedap menguatkan kesan bahwa sekretariat benar-benar lama ditinggalkan.

Kontradiksi ini mempertegas adanya ketidaksesuaian antara pengakuan pengurus lembaga kemahasiswaan dengan realitas yang terjadi. Sorotan terhadap kebersihan bukan sekadar soal estetika ruangan, tetapi cerminan bagaimana organisasi menjalankan tanggung jawab dasar dalam merawat fasilitas kelembagaan. Ketika ruang kerja saja tak terurus, wajar bila publik mempertanyakan bagaimana komitmen pengurus dalam menjalankan fungsi-fungsi lainnya.

Selain itu, Objektif telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Wakil Dekan (Wadek) III FEBI melalui pesan WhatsApp sebanyak dua kali. Pada upaya pertama, disepakati bahwa wawancara akan dilakukan di ruang kerjanya. Namun pertemuan tersebut harus ditunda karena masih ada aktivitas perkuliahan.

Keesokan harinya, pesan yang sama kembali dikirimkan. Berbeda dengan sebelumnya, pesan itu hanya dibaca tanpa mendapat balasan. Karena tak mendapat jawaban melalui pesan online, Objektif menyambangi ruang kerjanya untuk melakukan konfirmasi langsung, tetapi menurut keterangan staf yang sementara bertugas, Wadek III tidak masuk kantor pada hari itu.

Situasi serupa juga terjadi ketika Objektif mencoba menghubungi tiga ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) di FEBI. Upaya pertama dilakukan kepada Novia Jusilva Sandria, Ketua HMPS Perbankan Syariah, pada pukul 11.20 siang. Pesan tersebut tidak mendapat respons. Pada pukul 20.01, upaya konfirmasi kembali dilakukan, namun tetap tidak ada balasan. Kejadian yang sama berulang hampir di setiap upaya konfirmasi kepada ketua HMPS lainnya.

Melihat sulitnya mendapatkan konfirmasi dari pihak fakultas maupun pengurus HMPS, harapan mahasiswa sederhana, yakni pihak birokrasi fakultas diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap aktivitas kelembagaan, dan para pengurus diharapkan dapat lebih bertanggung jawab, termasuk menjaga kebersihan serta memfungsikan sekretariat dengan baik.

Presma IAIN Kendari Diduga Lakukan Pungli Dana Lembaga Kemahasiswaan, Pengurus HMPS Geram

Kendari, Objektif.id – Presiden Mahasiswa (Presma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Ibnu Qoyyim, diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) dengan memotong anggaran lembaga kemahasiswaan yang dialokasikan untuk Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Dugaan pungli ini memicu protes dari sejumlah pengurus HMPS yang merasa hak-hak mereka sebagai lembaga kemahasiswaan dirampas secara sepihak.

Informasi yang dihimpun tim objektif.id menyebutkan bahwa beberapa HMPS, termasuk HMPS Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), HMPS Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), dan HMPS lainnya, mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 200.000 dari total dana Rp 10.000.000 yang seharusnya mereka terima.

Ketua HMPS KPI, Fadli, menyatakan kecewa dengan pemotongan tersebut, yang ia nilai sebagai pungutan liar dengan dalih biaya administrasi.

Fadli menegaskan bahwa dana yang seharusnya diterima sebesar Rp 10.000.000, namun hanya diberikan Rp 9.800.000.

“Pada saat itu Presiden Mahasiswa Ibnu Qoyyim yang dia berikan itu sebanyak Rp. 9.800.000 saat itu saya kaget, dan saya tanya sisanya (Rp. 200.000). itu kemana lalu dia jawab ‘sisanya itu seperti HMPS lainnya uang tersebut masuk sebagai pajak atau biaya admin’,” ujar Fadli, saat dihubungi tim objektif.id, Minggu (13/10/2024).

Senada dengan itu, Ketua HMPS BPI, Mulki Alwali, juga mengkritik pemotongan dana yang ia nilai tidak wajar. Ia menegaskan bahwa pemotongan sebesar Rp 200.000 tanpa alasan yang jelas terindikasi sebagai pungli.

“Untuk alasan dipotongnya anggaran untuk biaya admin dan saya rasa untuk potongan 200.000 terlalu besar jumlahnya,” ujarnya.

Sumber lain dari HMPS PGMI, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengungkapkan hal serupa. Dana yang diterima hanya Rp 9.800.000 dengan alasan pemotongan untuk biaya administrasi, namun tanpa penjelasan rinci.

Ironisnya, Wakil Presiden Mahasiswa IAIN Kendari, Jihad Alriyadi mengaku tidak mengetahui adanya pungli ini.

Jihad mengungkapkan dirinya pernah mengkonfirmasi isu tersebut dan mempertanyakan kebenarannya tetapi Ibnu Qoyyim menolak mengakui adanya pemotongan anggaran.

“Kemarin saya sudah telfon Presma dia tidak mengaku juga saya tanya siapa yang lakukan pemotongan anggaran HMPS, DEMA, SEMA dia tidak mengaku tapi malah dia suruh saya untuk cari juga siapa pelakunya,” ungkapnya.

Upaya tim Objektif.id untuk mengonfirmasi langsung kepada Presma Ibnu Qoyyim belum membuahkan hasil, karena tidak ada respons melalui telepon, WhatsApp, maupun kunjungan langsung ke kantor DEMA-I.

Dugaan pungli dalam pengelolaan dana kemahasiswaan ini menambah catatan buruk terkait transparansi dan akuntabilitas DEMA IAIN Kendari.

Aksi pungli semacam ini tidak hanya merugikan HMPS, tetapi juga mengikis kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga tertinggi kampus yang seharusnya membela hak-hak mahasiswa.

Reporter : Faiz (anggota muda)

Editor : Redaksi

Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa IAIN Kendari Gelar Demonstrasi

Reporter : Renaldi Rausan
Editor : Slamet Fadilah

Kendari, Objektif.id – Puluhan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Kamis, 1 September 2022.

Aksi ini di gelar di gerbang batas kota Kendari – Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan aksi ini juga mengakibatkan  lalu lintas di sekitaran gerbang harus di alihkan.

Jendral lapangan, Danang Saputra mengatakan bahwa aksi yang di gelar hari ini hanya menyoal terkait kenaikan harga BBM dan tidak ada kepentingan lainnya.

“Pada dasarnya tuntutan yang kami bangun pada pagi ini hanya satu yaitu menolak kenaikan BBM, di luar pada itu tidak ada dan tuntutan ini akan kami aspiraskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),”  katanya.

Dia berharap kepada pihak-pihak yang mempunyai andil dalam kenaikan harga BBM ini, agar lebih mempertimbangkan keputusan tersebut karena akan berdampak buruk bagi masyarakat.

“Menaikan harga BBM bukan solusi, bahkan cenderung menyensarakan masyarakat. jadi saya berharap kepada pihak-pihak yang berwenang terkait hal ini untuk lebih memilah lagi keputusannya,” harapnya.

Ketua Dema IAIN Kendari, Hendra Setiawan berharap bahwa rencana kenaikan harga BBM ini hanya sekedar wacana, apabila hal ini benar terjadi maka mahasiswa akan menggelar aksi yang lebih besar lagi.

“Semoga wacana ini hanya sekedar wacana, apabila pemerintah sampai melaksanakannya, yakin dan percaya seluruh mahasiswa IAIN Kendari akan menggelar unjuk rasa yang lebih besar dari pada ini,” tukasnya.