Arsip Tag: PB HMI
Wajib Dibahas, Ini Tiga Rekomendasi Peserta LK III BADKO HMI SULTRA Untuk Kongres HMI Ke-XXXII di Pontianak
Kendari, Objektif.id
Peserta Latihan Kader III (Advance Training) Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sultra merekomendasikan tiga poin krusial untuk dibahas pada kongres Kongres HMI Ke-XXXII Pontianak mendatang.
Rekomendasis pertama adalah soal kebijakan pengesahan Cabang yang harus dirubah dan diberikan ruang kewenangan untuk BADKO HMI dengan beberapa variabel alasannya, sebagai berikut:
1. Banyaknya jumlah cabang HMI di seluruh Indonesia membuat konsen Pengurus Besar HMI hanya terfokus pada pembahasan cabang-cabang yang dualisme sehingga mengesampingkan banyak hal baik program kerja bidang maupun issue issue nasional dan internasional. Maksudnya adalah rekomendasi ini membantu PB HMI untuk mengurangi beban kerja.
2. Formatur Ketua Umum di cabang-cabang pelosok banyak mendapatkan kesulitan dalam mengurus SK Cabang karena harus berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan hasil-hasil konferensi, apalagi Formaturnya yang belum mengetahui lika-liku ibu kota Jakarta ditambah soal finansial yang tidak semua formatur mempunyai kecukupan finansial untuk menetap berbulan-bulan di Jakarta.
3. Berdasarkan pengalaman dan informasi dari PB HMI sendiri, bahwa jika dalam rapat-rapat harian dan presidium yang membahas soal pengesahan cabang, seringkali terjadi konflik (chaos) sesama pengurus besar yang tidak memiliki pandangan yang sama.
4. Pengurus Besar HMI tidak tahu menahu terkait keakuratan informasi konferensi cabang jika terjadi dualisme kepengurusan, sehingga peran BADKO HMI dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan PB HMI yang berkedudukan di tiap-tiap Provinsi, maka dari itu BADKO HMI bisa diusulkan menjadi pengawas jalannya konferensi Cabang agar tidak terjadi lagi dualisme dan mengikuti aturan AD/ART pada konferensi tersebut.
Rekomendasi kedua adalah soal kewenangan MPK PB HMI yang harus dikembalikan dalam mengatasi beberapa sengketa dan persoalan yang ada di internal HMI. Alasannya adalah sebagai berikut:
1. Beberapa masalah yang ada di PB HMI dianggap tidak mampu diselesaikan karena seringkali muncul ego sekte dan gerbong yang berbeda-beda.
2. MPK PB HMI dianggap meringankan kerja-kerja PB HMI terkait sengketa dan permasalahan lainnya apalagi menuju kongres masih banyak permasalahan yang belum selesai. Hal itu kemudian agar PB HMI lebih terfokus pada pelaksanaan kongres daripada berlarut-larut dalam pembahasan sengeketa dan permasalahan lainnya.
Rekomendasi ketiga adalah soal materi pada perkaderan yang ada di HMI lebih spesifiknya materi Kepemimpinan Manajemen Organisasi yang ada di HMI.
Karena Organisasi HMI dianggap sebagai organisasi yang menjadi lumbung untuk menyiapkan calon pemimpin-pemimpin bangsa ke depan tetapi justru materi Kepemimpinan yang ada di HMI tidak memiliki acuan yang komprehensif terkait bagaimana Kepemimpinan yang sebenarnya menurut prespektif HMI itu sendiri sehingga perlunya merekomendasikan PB HMI membuat tim penyusun silabus materi Kepemimpinan Manajemen Organisasi yang lebih komprehensif yang terlahir dari pemikiran asli kader HMI.
Tiga rekomendasi tersebut merupakan buah pemikiran dari Kelompok 1 Peserta bidang internal HMI yang dipresentasikan dan dibahas secara objektif di forum LK III (Advance Training) BADKO HMI SULTRA yang digelar sejak 19-26 Agustus 2023 di salah satu hotel di Kota Kendari.
Berikut nama-nama kelompok 1 bidang internal HMI
1. Enggi Indra Syahputra (Ketua Kelompok asal BADKO SULTRA.
2. Syahrido Alexander asal BADKO JABODETABEKA BANTEN
3. Hendra Amarullah asal BADKO SULTRA
4. Muh. Anugrah Panji Suara asal BADKO SULTRA
5. Asrawan Sumardin asal BADKO JABODETABEKA BANTEN
6. Sarlan Lario asal BADKO SULTRA
7. Nabusfanando asal BADKO SUMBAR