Arsip Kategori: Civitas

Musabaqah Al-lughowiyyah Resmi dibuka dan dilanjutkan Dengan Seminar Bahasa

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, objektif.id – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari resmi menyelenggarakan kegiatan seminar kebahasaan sekaligus pembukaan Musabaqah Al-lughowiyyah dengan tema “Bahasa Arab sebagai Kunci Memahami Budaya dan Peradaban Islam” bertempat di Aula Perpustakaan IAIN Kendari, pada Rabu (20/11/2024)

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Dr. Zulaeha S.ag., M.ag, dalam sambutannya, dia mengapresiasi antusiasme peserta dan panitia dalam menyukseskan Musabaqah Al-lughowiyyah.

“Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, maka dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab, mempererat tali silaturahmi, dan menumbuhkan semangat kompetitif yang positif di kalangan peserta”, ungkapnya penuh semangat.

kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan seminar yang dibawakn oleh Dr. H. Muhammad Hasdin Has, LC, M.Th.I, dan Mohammad Dzah Redzan, S.Pd yang dimoderatori oleh Aldi, Serta diikuti oleh ratusan peserta mahasiswa.

Pada penyampaian materinya, Muhammad Hasdin, menekankan pentingnya penguasaan Bahasa Arab sebagai kunci untuk memahami khazanah budaya dan peradaban Islam.

“Bahasa Arab sangat berperan penting sebagai wahana penyampaian ajaran Islam sebagai pemahaman bahasa yang dapat memperkaya wawasan keagamaan dan kebudayaan”
Ungkapnya dengan lugas sehingga gampang dipahami oleh para peserta.

Tak hanya Muhammad Hasdin, Mohammad Dzah Redzan juga, menyoroti penguasaan Bahasa Arab sebagai akses dan peluang untuk mendunia.

” Begitu pentingnya penguasaan Bahasa Arab dapat membuka akses terhadap berbagai kesempatan di dunia internasional, baik di bidang akademik, ekonomi, maupun sosial budaya”. Tuturnya

Selain pemaparan materi yang begitu bermanfaat, seminar ini juga menyediakan makan siang dan kesempatan berelasi dengan para peserta lainnya.

Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta yang hadir. Sehingga dapat tercipta Suasana yang begitu hangat dan interaktif. ditandai dengan diskusi dan tanya jawab yang aktif antara pemateri dan peserta.

Tak luput pula mengenai Musabaqah Al-lughowiyyah tahun ini, yang menawarkan berbagai cabang lomba yang menarik dan menantang. Diantaranya puisi bahasa Arab, pidato bahasa Arab, cerdas cermat, Menyanyi bahasa Arab.

Selain itu, panitia juga menyelenggarakan lomba yang tidak menggunakan bahasa arab. Diantaranya, lomba Debat Ilmiah berbahasa Indonesia serta Badminton, diikuti lebih dari 50 peserta yang berasal dari berbagai sekolah/madrasah.

Dengan beragamnya cabang lomba yang dipertandingkan, Musabaqah Al-Lughawiyah tahun ini diharapkan dapat menjadi ajang yang berkesan dan bermanfaat bagi seluruh peserta.

Sehingga kegiatan ini merupakan bukti komitmen IAIN Kendari dalam meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap Bahasa Arab serta perannya dalam memahami budaya dan peradaban Islam.

Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi para peserta untuk terus belajar dan menguasai Bahasa Arab serta dapat berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

Penulis: Aulia Permata Ashar/anggota muda
Editor: Maharani.S

Janji Rektor IAIN Kendari Renovasi RTH Hanya Dimulut

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Setahun telah berlalu sejak Rektor IAIN Kendari, Husain Insawan, berjanji akan merenovasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kampus IAIN Kendari, yang membuat harapan mahasiswa pun sempat melambung tinggi saat janji itu dilontarkan. Namun setelah janji itu terucap, yang tersisa hanyalah kekecewaan mendalam.

Sementara itu, RTH yang membentang dari depan perpustakaan hingga gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) awalnya merupakan salah satu sudut favorit mahasiswa. Yang dimana tempat itu sering digunakan untuk melepas penat, belajar, hingga berdiskusi. Akan tetapi ruang tersebut tampak jauh dari kata nyaman. Minim fasilitas dan perawatan, sehingga RTH tak lagi menjadi pelarian yang diidamkan mahasiswa di tengah kesibukan akademik.

Keluh kekecewaan ini muncul karena sebelumnya pihak kampus pernah menjanjikan untuk merenovasi RTH, Seperti menyediakan gazebo, kursi, meja dan fasilitas lainnya. Tetapi kenyataannya, upaya itu hanya omong kosong belaka. Sebab sampai hari ini janji itu tidak terealisasi.

Seperti yang dikatakan oleh Karsa (nama samaran), salah satu mahasiswa aktif semester lima, Prodi Pendidikan Agama Islam, Pada Selasa pagi (19/11/2024), dia mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kondisi RTH yang memprihatinkan.

Baginya, keberadaan RTH yang nyaman sangat penting bagi mahasiswa, “saya menginginkan penataan ulang diruang terbuka hijau karna manfaatnya, khususnya dilingkungan kampus bisa sebagai objek tempat diskusi dan perkumpulan mahasiswa. kemudian Pak Rektor pernah janjikan atau dia ucapkan, itu sudah suatu kebijakan, saya setuju dengan penataan ulang tersebut,” jelas Karsa.

Karsa juga berpendapat bahwa Janji yang tidak terealisasikan itu akan menjadi pembohongan publik apabila sesuatu yang sudah dijanjikan tetapi tidak dilaksanakan, “jika dalam kepemimpinan Pak Rektor itu tidak dilaksanakan maka itu bisa dikatakan kebohongan dan jika itu dilaksanakan maka itu kebenaran,” terang Karsa tegas.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ari (nama samaran), mahasiswa semester tiga Prodi Hukum Tata Negara. Dia menyoroti alasan dibalik keterlambatan renovasi RTH.

“Apakah karena masalah anggaran, birokrasi yang rumit, atau mungkin prioritas lain yang dianggap lebih mendesak? Atau mungkin pihak kampus memang sengaja lalai terhadap janjinya,” katanya, Rabu (20/11/2024).

“Kalau soal pembohongan publik itu belum terlalu jelas menurut saya, namun jika janji ini diabaikan terus menerus tanpa penjelasan hal itu dapat menurunkan kepercayaan civitas akademika terhadap pimpinan,” lanjutnya.

Sementara pada saat itu, secara jelas dan meyakinkan Rektor IAIN Kendari, Husain Insawan, mengatakan melalui wawancara eksklusifnya, bahwa dia akan melakukan penataan di RTH sebagai bentuk pengembangan kedepannya, “Insya Allah kita upayakan untuk dilakukan penataan di ruang terbuka hijau,” tutur Husain, pada Objektif.id Selasa (3/10/2023) lalu.

Tidak hanya itu lanjut Husain, bahwa pihak kampus akan menjadikan RTH ini sebagai salah satu objek wisata pendidikan bagi para mahasiswa, “di sana kita sediakan fasilitas, seperti gazebo atau fasilitas lain yang bisa menambah kenyamanan mahasiswa saat berada ditempat itu. Tahun 2024 kita upayakan ada penataan disana, sehingga mahasiswa menjadikan ruang terbuka hijau itu sebagai tempat diskusi, mungkin juga tempat untuk nyantai,” pungkas Husain dengan bangga, yang saat itu baru terpilih menjadi Rektor IAIN Kendari.

Tapi setahun telah berlalu namun bukti atas janji itu belum terlihat sama sekali bahkan terkesan hanya sekedar omong kosong belaka. Oleh karena itu para mahasiswa merasa kecewa sebab niat pihak kampus untuk memperbaiki kualitas ruang terbuka hijau yang mereka butuhkan tidak terlaksana.

Sampai hari ini mahasiswa bertanya-tanya, mengapa perenovasian belum terlaksana? Apakah Rektor belum berkoordinasi kepada pihak lainnya, seperti yang membidangi sarana dan prasarana yaitu Warek II IAIN Kendari.

Sungguh sangat disayangkan aspirasi mahasiswa yang pernah didukung akan tetapi hari ini menjadi satu penilaian buruk kepada pimpinan karena tidak adanya realisasi yang jelas.

Bagi mahasiswa, RTH bukan sekadar ruang kosong. Tempat itu adalah bagian penting dari kehidupan kampus, sebagai alternatif ruang belajar, berdiskusi, hingga berkumpul bersama teman. Ketiadaan langkah konkret untuk memperbaiki RTH dinilai mencerminkan kampus hanya sering mengobral janji.

Kekecewaan ini seharusnya menjadi peringatan bagi pimpinan kampus. Transparansi dan komunikasi yang jelas diperlukan untuk menjaga kepercayaan civitas akademika. Harapan mahasiswa sederhana, janji renovasi RTH segera diwujudkan. Sebab, kepercayaan adalah pondasi utama dalam hubungan harmonis antara pimpinan dan mahasiswa.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak rektorat melalui warek II IAIN Kendari yang membidangi sarana prasarana saat dimintai keterangan untuk menyampaikan pendapat tidak terealisasinya janji Rektor IAIN Kendari, dia mengatakan bahwa, “baiknya wawancarai saja Pak Rektor yang tahu ide gagasannya.” Ucapnya, Rabu (13/11/2024).

Sementara Rektor IAIN Kendari, sangat sulit ditemui sejak isu liputan ini dimulai sampai pada penerbitan tulisan, bahkan saat dihubungi oleh pihak Objektif melalui Via WhatsApp untuk melakukan konfirmasi, tidak ada tanggapan sama sekali.

Penulis: Muh. Dimas Dafid F/anggota muda
Editor: Hajar

Enggan Bentuk Satgas, Tanggapan Mahasiswa IAIN Kendari: Kampus Tidak Peduli Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id-Sejumlah mahasiswa IAIN Kendari kini menyuarakan keresahan mereka terhadap kampus yang tidak membentuk satgas kekerasan seksual. Padahal Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terutama di kampus, merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan tegas secara menyeluruh.

Sementara institusi-institusi pendidikan lain mulai merespon dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus, namun IAIN Kendari justru masih mengandalkan Dewan Etik untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual tanpa membentuk mekanisme pencegahan yang lebih konkret.

Dalam kasus kekerasan seksual, mahasiswa beranggapan bahwa respon berupa penindakan setelah kasus terjadi tidaklah cukup. Salah satu kasus pelecehan seksual yang melibatkan dosen pada 16 November 2020 menjadi sorotan, di mana sejumlah mahasiswi melaporkan pelecehan tersebut.

Ironisnya, menurut laporan para mahasiswa, korban tidak menerima pendampingan psikologis yang layak. Meski pelaku sudah ditindak, namun mahasiswa menilai bahwa pasti ada luka psikis para korban yang tetap menganga. tanpa dilakukan upaya pemulihan dari pihak kampus, mahasiswa menganggap bahwa kampus menutup mata dihadapan wajah kekerasan seksual yang marak terjadi dilingkungan pendidikan.

Dengan kegagalan kampus dalam menyediakan dukungan penuh kepada korban melalui satgas, mahasiswa menilai kampus tidak peduli terhadap isu pencegahan kekerasan seksual. Dan kini telah menuai kritik tajam dari sejumlah mahasiswa, diantaranya mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Nurul Azkia, dia berpendapat bahwa kampus perlu memandang masalah ini dari sisi preventif. “Jangan hanya ketika ada kasus baru ada Dewan Etik. Kalau kampus tidak segera membentuk satgas, calon pelaku bisa merasa aman dan bebas melancarkan aksinya,” ungkapnya tegas.

Senada dengan itu, Muhammad Ahsan Tamsri, mahasiswa Fakultas Syariah, dia menganggap bahwa Dewan Etik saja tidak cukup memadai untuk mencegah kejadian serupa, keberadaan Dewan Etik selama ini hanya fokus pada sanksi, bukan pada pencegahan. “Kalau hanya menindak pelaku tanpa melakukan pencegahan dan mengabaikan sebagian hak-hak korban, maka kasus kekerasan seksual tidak akan pernah selesai,” tegasnya. Menurut Ahsan, pembentukan satgas kekerasan seksual akan menunjukkan komitmen kampus dalam memberikan perlindungan dan pengawasan yang ketat.

Mahasiswa lainnya, Muhammad Azhar dari Fakultas Syariah, juga mendukung penuh pembentukan satgas kekerasan seksual di kampus. Menurutnya, tindakan preventif jauh lebih efektif daripada hanya memberikan sanksi. “Lebih baik mencegah daripada mengobati,” kata Azhar yang merasa yakin bahwa regulasi yang ada saat ini belum mampu menangani kekerasan seksual secara efektif sekaligus menunjukkan sikap kampus yang tidak serius melihat isu kekerasan seksual sebagai isu yang sangat krusial.

Sementara itu, menurut Sri Wahyuni, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) menambahkan bahwa lemahnya pendampingan dari Dewan Etik adalah salah satu ketidakpedulian kampus terhadap dampak dari kekerasan seksual. Menurutnya, saat dosen yang terbukti melakukan pelecehan kepada mahasiswa diberhentikan, kampus seharusnya turut menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. “Dalam hal ini Perempuan seharusnya jadi prioritas dalam perlindungan kampus,” kata Sri.

Bahkan menurut Ira, teman seangkatan Nurul di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, kode etik kampus saat ini hanya efektif sebagai sanksi formal, namun belum menyentuh pemulihan psikologis korban. “Kalau kampus terus begini, banyak yang akan merasa tidak aman,” jelas Ira. Ia juga menegaskan bahwa tekanan dari lingkungan sekitar sering kali menambah beban korban, bahkan bisa menyebabkan depresi.

Karena pentingnya pendampingan ini bagi korban, Aulia Rani, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK). Ia berpendapat bahwa kode etik yang ada belum benar-benar berpihak pada korban, karena masih terfokus pada sanksi bagi pelaku tanpa menyediakan dukungan berkelanjutan bagi korban. “Mulai dari kasus mencuat hingga pasca penindakan, korban belum mendapatkan pendampingan seratus persen,” ungkapnya.

Selain itu, Ciang Irawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), mengungkapkan ketidakpedulian kampus terhadap kekerasan seksual mencerminkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai Islam yang seharusnya dijunjung tinggi. “Ketidakpedulian secara serius ini menodai nama kampus Islam,” katanya singkat. Pernyataan ini kemudian diiringi dengan kritik Muhammad Isa Amam, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), yang mempertanyakan apakah kode etik kampus benar-benar dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah mahasiswa atau hanya sekadar formalitas. Isa mengungkapkan, “Kasus kekerasan seksual tahun 2021 antar mahasiswa dianggap selesai setelah pelaku ditindak tegas, tapi apa yang dilakukan kampus terhadap korban setelah itu?” ujarnya.

Mahasiswa-mahasiswa ini berharap pembentukan satgas kekerasan seksual bisa mengatasi kekurangan yang ada pada Dewan Etik. Bukan sekadar sanksi, mereka juga menuntut agar pendampingan psikologis bagi korban menjadi bagian penting dari upaya kampus dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Seiring dengan semakin banyaknya seruan dari para mahasiswa, Mereka menginginkan lingkungan kampus yang aman, di mana pendampingan bagi korban juga menjadi prioritas utama. Akankah kampus menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi mahasiswa dari kekerasan seksual dengan membentuk Satgas, atau tetap mengandalkan mekanisme Dewan Etik yang selama ini dinilai kurang memadai?

Kampus IAIN Kendari sebagai institusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam maka sudah seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua warganya, terutama kepada para mahasiswi, agar mendapatkan perlindungan yang maksimal dari kekerasan seksual. Mahasiswa IAIN Kendari saat ini menuntut agar pihak kampus tidak sekadar mengandalkan peraturan yang ada di atas kertas, tetapi juga menerapkan kebijakan yang efektif dan berpihak secara penuh kepada korban.

Penulis: Hajar & Fahda Masyriqi/anggota muda
Editor: Tim redaksi

Outlet Amanda Brownies ke-136 Resmi Dibuka di Kendari

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Outlet Amanda Brownies yang ke-136 resmi dibuka pada Rabu, 30 Oktober 2024. Peresmian outlet ini dilakukan oleh Asisten II Setda Kota Kendari, Drs. Jahudding, M.Si., yang mewakili Pj Walikota Kendari.

Acara Grand Opening ini disambut antusiasme tinggi oleh warga Kendari, yang terlihat memadati outlet untuk menikmati promo spesial “Buy 3 Get 1 Free.” Promo menarik ini berhasil menarik perhatian banyak pengunjung yang ingin mencoba berbagai varian brownies yang ditawarkan.

Operational & Marketing Manager Amanda Brownies, Endi Yunarso, mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran outlet Amanda Brownies di Kota Kendari akan memperkaya ragam kuliner. Kehadiran outlet baru ini diharapkan dapat memberikan pilihan camilan berkualitas bagi masyarakat Kendari dan sekitarnya, serta menambah variasi kuliner lokal yang semakin beragam.

Endi Yunarso menjelaskan bahwa outlet Amanda Brownies di Kendari mengusung konsep inovatif dengan menyediakan etalase khusus untuk produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Konsep ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pelaku UMKM di Kota Kendari untuk memasarkan produk mereka.

“Jadi kita bekerja sama dengan UMKM lokal yang ada di Kota Kendari, kami sudah menyiapkan tempat khusus untuk UMKM lokal. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Moril kami dalam memajukan UMKM lokal khususnya yang ada di kota kendari”, tuturnya.

Kemudian, Endi Yunarso juga menerangkan bahwa seluruh karyawan di cabang Amanda Brownies Kendari merupakan warga lokal. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Amanda Brownies untuk mendukung pemberdayaan masyarakat setempat.

“Semua karyawan yang ada merupakan warga lokal yang ada di kota Kendari”, jelasnya.

Asisten II Setda Kota Kendari, Drs. Jahudding, M.Si., menyambut baik kehadiran outlet Amanda Brownies di kota ini. Ia berharap outlet baru ini tidak hanya menambah pilihan kuliner bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat.

“Mengingat Kota kendari ini dibangun bersama dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat”, pungkasnya.

Selain menyediakan berbagai varian brownies, outlet Amanda di Kendari juga dilengkapi dengan coffee shop dan pilihan roti Bread A yang proses pembuatannya dapat disaksikan langsung oleh pengunjung.

Outlet Amanda Brownies terletak di lokasi yang strategis, yaitu di Jalan Sao-Sao, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penulis: Royan Jahidul (anggota Muda)
Editor: Andi Tendri

Simposium Demokrasi dan Politik oleh SEMA Syariah IAIN Kendari: Membangun Nalar Kritis Mahasiswa

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Suasana berbeda terasa di Aula Mini Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari pada Senin (28/10/2024). Pagi itu, lebih dari 150 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kendari tampak antusias menghadiri Simposium Hukum, Demokrasi, dan Politik yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Syariah IAIN Kendari.

Para peserta yang hadir berasal dari beberapa kampus di Kendari, seperti Universitas Halu Oleo, Universitas Muhammadiyah, Universitas Sulawesi Tenggara, dan STIE 66.

Bahwa kehadiran mereka tidak hanya untuk mendengarkan, tetapi juga berpartisipasi dalam diskusi yang bertujuan menajamkan nalar kritis sebagai pemilih muda, yang nantinya akan menjadi generasi penting dalam dinamika politik yang terus berkembang.

Pada simposium kali ini Sema Syariah mengangkat tema “Restorasi Demokrasi: Eksistensi Kedaulatan Rakyat dalam Menentukan Arah Sulawesi Tenggara.” Tema ini dianggap sangat relevan dengan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang, yang mana pemilih muda akan memainkan peran penting dalam menentukan pemimpin yang membawa aspirasi masyarakat luas.

Selain antusiasme dari mahasiswa, simposium ini juga dihadiri oleh Prof. Dr. Kamaruddin, Dekan Fakultas Syariah, yang menyampaikan pentingnya kegiatan semacam ini dalam situasi demokrasi yang kian dinamis.

Menurutnya, restorasi demokrasi adalah hal yang perlu untuk dipahami oleh mahasiswa agar mereka tidak hanya cerdas dalam teori tetapi juga bijak dalam praktik politik nyata.

“Mahasiswa diharapkan memahami demokrasi secara komprehensif, terutama dalam menghadapi pemilihan serentak yang akan datang,” tegas Prof. Kamaruddin, yang menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai generasi yang akan menjadi pemimpin masa depan.

Sementara itu, ditempat yang sama Muhammad Ikbal, sebagai Ketua Sema Fakultas Syariah, menjelaskan bahwa acara ini bukan sekadar kegiatan akademik biasa. Baginya, simposium ini adalah wadah untuk mengajak mahasiswa lebih kritis dalam melihat realitas politik, terutama ketika mereka akan menggunakan hak pilihnya.

“Sebagai masyarakat, kita harus bijak dalam memilih pemimpin yang bisa membawa Sultra ke arah yang lebih sejahtera. Menggunakan hak politik secara baik dan benar sangat penting,” kata Ikbal, penuh semangat.

Dalam kegiatan ini para peserta juga merasakan manfaat terutama dalam menambah pemahaman mereka tentang demokrasi menjelang pemilihan serentak pada November mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Fiqih, sebagai mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari, dia mengungkapkan bahwa simposium ini memberikan wawasan baru yang sangat relevan dengan konteks pilkada.

“Ilmu yang kami dapatkan sangat bermanfaat. Materi yang disampaikan membuat kami lebih jeli dalam memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan pada pilkada serentak nanti,” katanya dengan penuh semangat.

Harapannya, mahasiswa tidak hanya mampu menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga agen perubahan dalam kehidupan politik yang lebih sehat dan bertanggung jawab di masa depan.

Dengan adanya simposium ini semoga bukan hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga memantik kesadaran kritis di kalangan mahasiswa Kendari, tapi juga sebagai jembatan bagi mahasiswa untuk belajar memahami demokrasi yang sesungguhnya di tengah hiruk-pikuk politik yang kadang membingungkan.

Penulis: Aril Saputra & Indra Rajid (anggota muda)
Editor: Andi Tendri

Edukasi Pemilih Muda Lewat Layar Lebar: KPU Kendari Gelar Nobar “Tepati Janji” di IAIN Kendari

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Pada Senin sore (28/10/2024), suasana di Aula Lab Multimedia Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari berbeda dari biasanya. Sebab puluhan mahasiswa dari berbagai program studi tampak antusias memadati kegiatan nonton bareng (nobar) yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari.

Selain mahasiswa, kegiatan nobar film yang berjudul “Tepati Janji” ini dihadiri juga oleh tokoh-tokoh penting kampus, seperti Rektor IAIN Kendari, Prof. Dr. Husain Insawan, M.Ag., dan Wakil Rektor III Dr. Sitti Fauziah, M.S.Pd.I., M.Pd.

Film ini dipilih bukan tanpa alasan, Karena menurut Kahar Taba, salah satu anggota KPU Kota Kendari, bahwa film “Tepati Janji” menjadi penting sebagai bahan evaluasi kepemimpinan sebagaimana dengan tema yang diangkat pada film ini, yaitu komitmen seorang pemimpin dalam menunaikan janji kepada masyarakat.

Sehingga film tersebut menjadi sebuah refleksi kesadaran kritis kepada para pemimpin dan masyarakat tentang bagaimana mengawal dan mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan kepada pemimpin agar terlaksana sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama.

“Melalui film ini, kami berharap mahasiswa bisa mengawal kepentingan publik sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama, serta memahami nilai penting dari sebuah kepemimpinan yang berintegritas dan bertanggungjawab,” ujar Kahar.

Baginya, kegiatan nobar ini adalah bagian dari program sosialisasi yang ditujukan untuk memperluas wawasan pemilih muda mengenai esensi demokrasi agar supaya pandai memilah sebelum memilih setiap calon pemimpin yang akan berkontestasi nantinya.

“Tujuan kami, agar mereka bisa memahami apa itu Pilkada dan nilai-nilai demokrasi yang terkandung didalamnya, agar mereka mampu melihat visi serta misi pasangan calon yang akan bertarung nanti,” katanya dengan penuh optimisme.

Harapannya adalah, dengan kehadiran mahasiswa yang ditandai melalui estimasi masa yang tidak sedikit, semoga mereka datang bukan hanya sekadar untuk menonton film, tetapi diluar daripada itu diharapkan mereka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang apa itu demokrasi.

Sementara itu, salah satu peserta nobar, Sherly Afriani, mahasiswa Program Pendidikan Ekonomi Syariah, merasakan manfaat dari kegiatan ini. Ia mengaku banyak belajar tentang cara memilih pemimpin yang tepat dari film tersebut.

“Film tadi sangat menarik, banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama tentang bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar punya komitmen untuk memimpin ke arah yang lebih baik,” ungkapnya sambil tersenyum.

Sherly juga menyampaikan harapannya agar Pilkada mendatang dapat melahirkan sosok pemimpin yang memprioritaskan kepentingan rakyat, khususnya di Sulawesi Tenggara. “Semoga pemimpin yang terpilih nanti bisa bekerja lebih baik lagi dari pemimpin-pemimpin sebelumnya,” tambahnya dengan penuh harapan.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi mahasiswa. Lebih dari itu, nobar film “Tepati Janji” harus menjadi medium efektif untuk merangkul dan mendidik pemilih muda tentang pentingnya kesadaran terhadap partisipasi politik.

Bahwa di tengah perkembangan politik yang semakin dinamis, langkah KPU Kota Kendari dalam memberikan edukasi nilai-nilai demokrasi melalui nobar film “Tepati Janji” semoga dapat menumbuhkan kesadaran politik yang lebih luas dikalangan generasi muda, yang kelak akan menjadi penentu masa depan demokrasi bangsa.

Penulis: Khaerunnisa

Editor: Tim redaksi

IAIN Kendari Dinilai Abaikan Keluarga Wisudawan: Pelayanan Buruk, Kebahagiaan Terenggut?

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif .id – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari kali ini menggelar wisuda di dalam kampus, yang akan terselenggara selama,Rabu – kamis, 16 – 17 Oktober 2024. Namun, pada wisuda kali ini alih-alih menjadi kebanggaan secara kolektif bagi keluarga wisudawan nyatanya justru menimbulkan kekecewaan.

Sebab Wisuda, yang semestinya menjadi momen sukacita bagi seluruh keluarga, malah dinilai buruk karena minimnya fasilitas yang disediakan, dalam hal ini tidak adanya monitor luar gedung pelaksanaan wisuda.

Wisuda ke XIII ini digelar di Gedung Ballroom Multimedia IAIN Kendari, yang kemudian dalam prosesi pelaksanaannya dibayang-bayangi oleh satu masalah krusial: keterbatasan kapasitas ruang yang sempit membuat pihak kampus dengan ringan tangan membatasi jumlah pendamping wisudawan hanya dua orang.

Umumnya, memang hanya orang tua yang diizinkan masuk, sementara sanak saudara lainnya, yang juga ingin berbagi momen penting ini, terpaksa menunggu di luar dengan hati gelisah.

Akan tetapi karena tidak adanya layar monitor yang disediakan diluar, pihak Keluarga merasa kecewa karena mereka yang selama ini mendukung perjuangan akademik para wisudawan kini dipaksa menelan kenyataan pahit: tidak semua bisa menyaksikan langsung puncak perjuangan tersebut.

Seperti yang disampaikan salah satu sanak keluarga wisudawan, Wahyuni, yang dengan antusias ingin menyaksikan langsung wisuda kerabatnya, namun dia kecewa berat. “Wisuda ini momen yang sangat penting, tapi kami tidak diberi kesempatan melihatnya. Kenapa tidak ada layar monitor di luar ruangan? Di kampus lain mereka menyediakan, tapi di sini? Tidak ada!”, ungkapnya dengan nada kecewa, Rabu (16/10/2024).

Padahal wisuda bukan sekadar seremonial akademik; bagi sanak keluarga, ini adalah momen kebahagiaan yang seharusnya bisa dirasakan bersama. Namun, kampus seakan lupa bahwa wisuda adalah lebih dari sekadar pengumuman kelulusan.

Senada dengan itu, Aditya Radika juga merasakan kekecewaan serupa. Dia tidak bisa masuk untuk melihat istrinya diwisuda, ia merasa dipinggirkan di saat yang seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan. “Wisuda adalah momen tak tergantikan, terutama bagi kami yang punya pasangan. Ini sangat mengecewakan, seolah kami tak dianggap,” keluhnya dengan raut wajah yang kehilangan semangat.

Seharusnya, solusi sederhana seperti menempatkan monitor di luar ruangan dapat menjadi jembatan bagi sanak kerabat yang terpaksa menunggu. Tetapi, sayangnya, itu pun luput dari perhatian pihak kampus. Tidak adanya monitor membuat keluarga yang menunggu di luar hanya bisa menebak-nebak apa yang sedang terjadi di dalam, kehilangan momen yang mungkin tak akan terulang seumur hidup.

Dengan keluhan tersebut, semakin memperlihatkan betapa abainya IAIN Kendari dalam memahami esensi dari wisuda sebagai perayaan bersama. Seperti tidak tersedianya monitor sebagaimana yang dikeluhkan oleh sanak keluarga wisudawan.

Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Pascasarjana IAIN Kendari hanya bisa menyatakan bahwa masalah ini sudah “dibahas”. Sebuah jawaban yang dingin dan klise, ketika kebahagiaan keluarga dipertaruhkan, apa cukup sekadar pembahasan tanpa tindakan nyata? Sebab telah dibahas dalam rapat sebelumnya, soal mengenai perlengkapan monitor untuk menayangkan prosesi wisuda.

Akan tetapi pernyataan terkait pembahasan penyediaan monitor itu, justru berbanding terbalik dengan keluhan sanak keluarga serta fakta yang terjadi di lapangan. Bahwa memang tidak ada monitor yang tersedia.

Sementara itu, panitia perlengkapan, yang menolak disebut namanya, dengan gamblang menyatakan bahwa mereka hanya bekerja dengan apa yang disediakan.

Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas pelayanan wisuda yang dinilai gagal oleh keluarga wisudawan? Siapa yang akan memastikan bahwa di masa depan, keluarga para wisudawan sudah bisa menikmati fasilitas yang memadai tanpa ada keluhan lagi?

Meski begitu, panitia mencoba meyakinkan jika pihak kampus menyampaikan bahwa di masa mendatang, fasilitas akan diperbaiki.

“Bukan hanya monitor, Insya Allah ke depannya juga akan disediakan tempat khusus bagi keluarga agar mereka bisa menyaksikan prosesi wisuda secara langsung,” ujar perwakilan panitia dengan kata-kata yang semoga tidak terdengar hanya sebagai penghiburan belaka atau tepatnya sebagai bahasa penenang.

Apakah janji tersebut akan ditepati? Atau ini hanya sekadar janji kosong untuk meredam gelombang kekecewaan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, momen berharga bagi keluarga para wisudawan kali ini tidak mereka rasakan karena tidak menyaksikan prosesinya secara langsung. Tentu ini harus menjadi atensi secara khusus bagi pihak kampus.

Penulis: Hajar86 dan Dimas/Anggota muda
Editor: Andi Tendri

Mandulnya Menajemen Anggaran DEMA IAIN Kendari: Bendahara Umum Hanya Jadi Nama Pajangan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Masalah transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari kembali menjadi sorotan.

Belum usai masalah anggaran Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) yang diduga pungli. Kali ini, beredar informasi bahwa Ketua Dema IAIN Kendari, Ibnu Qoyyim tidak memberikan kuasa kepada Bendahara Umum Irna untuk memegang anggaran.

Isu itu, mencuat dari pernyataan salah seorang pengurus DEMA-I yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa Bendahara Umum, yang seharusnya memegang kendali atas anggaran lembaga, justru tidak pernah diberikan akses untuk mengelola dana.

“Iya betul Presma (Ibnu Qoyyim) sendiri yang sampaikan kepada kami pada saat rapat pengurus pada Minggu (13/10) lalu” ujar salah satu pengurus kepada awak media, Selasa (15/10).

Ketua DEMA-I, Ibnu Qoyyim, mengakui adanya “kecacatan” dalam internal pengurus DEMA. Ia mengonfirmasi bahwa ia memang tidak memberikan wewenang kepada bendahara untuk memegang anggaran.

“Memang betul saya tidak memberikan anggaran kepada bendahara, dan ini memang salah satu kecacatan yang terjadi di internal kami,” kata Ibnu Qoyyim tanpa ragu.

Namun, Ibnu berdalih bahwa setiap proses pengeluaran anggaran selalu dilaporkan kepada bendahara. Ia juga menegaskan bahwa anggaran akan diberikan pada saat kegiatan tertentu saja.

“Setiap kegiatan, saya laporkan pengeluaran dan pemasukan kepada bendahara. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, hal ini sudah biasa terjadi,” tambahnya.

Konyolnya, Ibnu membeberkan terkait anggaran yang tidak di pegang oleh bendahara akan ia berikan ketika akan di laksanakan kegiatan.

“Terkait itu akan kita berikan nanti pada saat kegiatan selanjutnya dan anggaran tersebut tidak akan saya sentuh,” pungkasnya, Minggu (13/10).

Repoter: Anggun (Anggota Muda)

Editor: Redaksi

Drama Sabotase Ala DEMA IAIN Kendari, Konflik atau Miskomunikasi?

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Drama politik kampus kembali mengudara, kali ini lagi-lagi datang dari panggung DEMA IAIN Kendari.

Katanya sang aktor utamanya, Ibnu Qoyyim, Presiden Mahasiswa sekaligus Ketua Partai Integritas Mahasiswa (Pintas), dikabarkan menambah bumbu konflik dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Arya Saputra.

Dengan jurus andalannya, Ibnu diduga “mengambil alih” peran Sekjen tanpa mengikuti prosedur baku. “Ah, ini semua cuma miskomunikasi,” kata Ibnu, seolah konflik besar hanya urusan salah kirim chat.

Yang lebih menarik, Arya Saputra mendapati dirinya terdepak dari grup WhatsApp Pengurus. Tentu saja, ini bukan grup gosip biasa, melainkan ruang diskusi formal.

Tapi Ibnu punya alasan ciamik: “Kantor DEMA disegel tanpa sepengetahuan saya.” Alasan yang mungkin bisa masuk nominasi dalih terbaik tahun ini.

Surat rapat pun katanya tiba-tiba muncul tanpa sekjen tahu-menahu. Ini yang disebut “evaluasi kinerja”, atau lebih tepatnya: evaluasi bagaimana mengelola konflik secara efektif tanpa komunikasi.

Mahasiswa IAIN Kendari kini terbelah antara dua kubu: satu kubu sibuk mencari kebenaran di balik segel misterius, yang lain menikmati drama internal ini sebagai hiburan kampus tanpa tiket masuk.

Di tengah riuh sampah ini, mungkin ada baiknya mengingat bahwa organisasi mahasiswa bukan sekadar panggung drama personal, melainkan wadah aspirasi. Atau setidaknya, begitulah teorinya.

Begitu, kawan-kawan mahasiswa, selamat menyaksikan episode berikutnya. Tetaplah waspada, karena segel kantor bisa datang kapan saja, dan tanpa pemberitahuan lebih dulu.

Penulis: Indra Rajid ( Anggota Muda)

Editor: Tim Redaksi

Potongan Anggaran HMPS IAIN Kendari: Klarifikasi Presma Dibantah Pihak Bank, Pungli Terungkap?

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Ibnu Qoyyim, memberikan klarifikasi terkait tudingan pungutan liar (pungli) terhadap anggaran beberapa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Dalam wawancara eksklusif, Ibnu mengakui adanya pemotongan anggaran, namun ia berdalih bahwa potongan tersebut berasal dari biaya administrasi bank.

“Benar memang ada pemotongan anggaran HMPS. Jadi terkait pemotongan anggaran HMPS itu bukan dari DEMA sendiri tetapi memang betul ada uang admin. Terkait dengan HMPS kenapa dia pemotongan anggarannya agak besar karena kemarin itu bukan satu atau dua HMPS kita tarikan tetapi banyak HMPS dan jumlahnya itu hampir Rp 200 juta,” ujar Ibnu saat ditemui di Kantor DEMA IAIN Kendari pada Minggu (13/10/2024).

Ibnu menjelaskan bahwa jumlah potongan tersebut berbeda-beda, antara SEMA-I dan HMPS, tergantung jumlah anggaran yang dicairkan.

“Jadi anggaran SEMA-I, itu terpotong Rp 80 ribu, dengan jumlah anggaranya itu Rp 50 juta sedangkan HMPS saya tarik hampir Rp 200 juta,” jelas Ibnu.

Lebih lanjut, ia juga membeberkan alasan terkait mengapa ada pemotongan anggaran yang tidak dilakukan dibeberapa HMPS lain, dikarenakan kondisi dirinya yang sedang sakit.

“Pemotongannya itu di teler Bank, jadi kenapa kemudian ada beberapa HMPS yang terpotong karena saat itu saya sedang sakit dan memang posisi oprasi mata dan saat itu didesak oleh ketua-ketua HMPS untuk dicairkan anggarannya, kemudian anggarannya saya cairkan dengan admin masing-masing Rp.183.000. dan dibulatkan menjadi Rp.200.000, atas kesepakatan ketua-ketua HMPS,” ungkapnya Ibnu.

Kendatipun demikian, dari hasil penelusuran objektif.id mengungkap fakta yang berbeda. Saat mendatangi kantor Bank BNI Cabang Lepo-lepo, tempat pencairan anggaran dilakukan, pihak bank justru membantah adanya potongan biaya administrasi seperti yang disebutkan oleh Ibnu.

“Kalau ada penarikan sebesar Rp200 juta, jumlah yang diterima pas Rp200 juta tanpa ada potongan,” jelas teller di Bank BNI, Rezki pada Senin (14/10/2024).

Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan petugas keamanan, Aril, yang menjelaskan prosedur pencairan dana hanya memerlukan formulir kecil dan tanda tangan.

“Prosedur pencairan hanya perlu kwitansi penarikan dan tanda tangan yang cocok. Tidak ada biaya tambahan, apalagi pengecekan mata atau scanning seperti yang diklaim,” tambah Aril.

Tentunya penjelasan dari pihak bank ini memunculkan kontradiksi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu. Jika benar tidak ada potongan biaya administrasi dari pihak bank, maka alasan yang diberikan oleh Ibnu terkait pemotongan anggaran perlu ditinjau kembali. Tuduhan pungli terhadap anggaran mahasiswa kini semakin mengemuka.

Klarifikasi dari presiden mahasiswa yang mengaitkan potongan anggaran dengan kondisi kesehatannya juga menimbulkan tanda tanya, terutama karena pihak bank menegaskan bahwa proses pencairan tidak memerlukan pemeriksaan khusus yang melibatkan kesehatan seperti yang disampaikan Ibnu.

Diberitakan sebelumnya, Minggu (13/10/2024) beberapa HMPS IAIN Kendari salah satunya HMPS Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), HMPS Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), dan HMPS lainnya, mengalami pemotongan anggaran yang diduga dilakukan oleh Presiden Mahasiswa IAIN Kendari, Ibnu Qoyyim.

Pemotongan anggaran tersebut sebesar Rp 200.000 dari total dana Rp 10.000.000 yang seharusnya mereka terima.

Ketua HMPS KPI, Fadli, menyatakan kecewa dengan pemotongan tersebut, yang ia nilai sebagai pungutan liar dengan dalih biaya administrasi.

Fadli menegaskan bahwa dana yang seharusnya diterima sebesar Rp 10.000.000, namun hanya diberikan Rp 9.800.000.

“Pada saat itu Presiden Mahasiswa Ibnu Qoyyim yang dia berikan itu sebanyak Rp. 9.800.000 saat itu saya kaget, dan saya tanya sisanya (Rp. 200.000). itu kemana lalu dia jawab ‘sisanya itu seperti HMPS lainnya uang tersebut masuk sebagai pajak atau biaya admin’,” ujar Fadli, saat dihubungi tim objektif.id, Minggu (13/10/2024).

Senada dengan itu, Ketua HMPS BPI, Mulki Alwali, juga mengkritik pemotongan dana yang ia nilai tidak wajar. Ia menegaskan bahwa pemotongan sebesar Rp 200.000 tanpa alasan yang jelas terindikasi sebagai pungli.

“Untuk alasan dipotongnya anggaran untuk biaya admin dan saya rasa untuk potongan 200.000 terlalu besar jumlahnya,” ujarnya.

Sumber lain dari HMPS PGMI, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengungkapkan hal serupa. Dana yang diterima hanya Rp 9.800.000 dengan alasan pemotongan untuk biaya administrasi, namun tanpa penjelasan rinci.

Penulis: Faiz (Anggota Muda)

Editor: Tim Redaksi

Presiden Mahasiswa Diduga Sabotase Peran Sekjen DEMA IAIN Kendari

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari tengah menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran administrasi dan internal organisasi.

Presiden Mahasiswa (Presma) IAIN Kendari Ibnu Qoyyim, diduga mengambil alih peran dan tugas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEMA tanpa prosedur yang sesuai, sehingga memicu ketegangan dalam tubuh organisasi.

DEMA, yang bertugas sebagai penyalur aspirasi mahasiswa dan koordinator kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), seharusnya dijalankan oleh struktur organisasi yang jelas.

Namun, baru-baru ini, muncul isu bahwa dalam pengelolaan administrasi, Presma sering kali tidak melibatkan Sekjen DEMA, Muhammad Arya Saputra, yang seharusnya memiliki otoritas dalam pengeluaran surat resmi.

Saat dikonfirmasi oleh tim Objektif.id, Arya Saputra membenarkan adanya pelanggaran tersebut. Ia menyatakan bahwa sering kali terjadi pengeluaran surat tanpa sepengetahuannya sebagai Sekjen, sebuah tindakan yang dianggap menyalahi prosedur.

“Tugas dan wewenang saya sebagai Sekjen sering diambil alih oleh Presma tanpa adanya konfirmasi. Seharusnya saya yang bertanggung jawab untuk hal tersebut, namun Presma justru langsung mengambil keputusan sepihak,” ungkap Arya pada Sabtu (12/10/2024).

Selain pelanggaran administratif, Arya juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan Presma yang ia sebut sebagai sabotase terhadap tugas dan fungsinya sebagai Sekjen. Ia merasa perannya dirampas tanpa ada alasan yang jelas, yang berujung pada menurunnya efektivitas kinerja DEMA IAIN Kendari secara keseluruhan.

“Ini bukan hanya tentang saya, tetapi juga tentang etika dan profesionalisme dalam menjalankan organisasi. Seharusnya setiap keputusan diambil secara kolektif, bukan berdasarkan keinginan satu orang saja,” tegas Arya.

Ketegangan semakin memuncak setelah Arya dikeluarkan dari grup komunikasi internal DEMA oleh Presma, tanpa ada penjelasan atau diskusi terlebih dahulu. Arya mengaku telah mencoba menghubungi Presma untuk meminta klarifikasi, namun tidak mendapatkan tanggapan.

“Saya dikeluarkan dari grup DEMA secara sepihak, tanpa konfirmasi. Ketika saya meminta penjelasan, justru saya disuruh menghadap Presma tanpa ada penjelasan aturan apa yang saya langgar,” ungkap Arya dengan nada kecewa.

Menurut Arya, tindakan sepihak ini juga melanggar kesepakatan koalisi yang telah dibuat sebelumnya. Koalisi yang seharusnya mengedepankan komunikasi dan kerja sama justru terabaikan, menciptakan ketidakpercayaan di antara pengurus DEMA.

“Ini jelas melanggar kesepakatan koalisi. Saya dikeluarkan dari grup tanpa alasan yang jelas, dan tindakan ini tidak hanya menyangkut saya pribadi, tetapi juga integritas organisasi,” tutup Arya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim Objektif.id masih berusaha menghubungi Presma IAIN Kendari Ibnu Qoyyim, untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut, namun belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

 

Reporter: Indra Rajid  (Anggota Muda) 

Editor: Redaksi

 

IAIN Kendari Sepakati Normalisasi Kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan dan Persiapan KPUM di Bulan Oktober

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif-id – IAIN Kendari telah menyepakati untuk melakukan normalisasi kepengurusan lembaga kemahasiswaan. Termasuk, persiapan Pemilma untuk memilih ketua dan pengurus lembaga kemahasiswaan tahun 2025 dengan dibentuknya KPUM di bulan Oktober mendatang.

Sebelumnya, Kesepakatan ini tercapai dalam rapat yang dihadiri oleh para ketua partai mahasiswa dan pimpinan kampus. Kemudian, ditetapkan dalam surat keputusan nomor: 024/KPTS/SEMA-I/IAN-KDI/IV/2024 tentang perbaikan periodesasi lembaga kemahasiswaan. Senin, (29/4/2024) lalu.

WAREK III IAIN, Sitti Fauziah mengatakan,normalisasi ini dilakukan untuk mengatasi masalah inefisiensi pada masa kepengurusan sebelumnya.

“Kami bersepakat untuk menormalisasikan kepengurusan ini agar lebih efektif, sesuai dengan tahun fiskal yang berlaku,” kata Fauziah. Kamis, (12/9/2024)

Dia juga menambahkan, bahwa kondisi ini telah lama menjadi tantangan dalam pengelolaan kegiatan mahasiswa. Dengan masa kepengurusan yang dimulai pada bulan Juli, pelaporan anggaran harus selesai pada bulan November, membuat pengurus baru tidak memiliki cukup waktu untuk menjalankan program yang berarti. Oleh karena itu, dengan kesepakatan baru, masa kepengurusan akan disesuaikan dari bulan Januari-Desember agar kegiatan organisasi lebih terstruktur.

Selain itu, Sitti Fauziah menjelaskan, dalam rapat tersebut tersepakatinya pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) pada Oktober.

“KPUM ini akan bekerja mulai dari Oktober hingga Desember, agar pada Januari nanti kita sudah memiliki pengurus baru yang dapat bekerja secara normal,” jelasnya

Lebih lanjut, ia menginstruksikan kepada seluruh pihak mendukung proses Pemilma kali ini secara aktif, dan KPUM terpilih nanti untuk lebih gencar mengedukasi mahasiswa agar partisipasi mereka dapat lebih optimal.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPUM untuk menyelenggarakan pemilihan yang damai dan kondusif,” tambahnya.

Sitti Fauziah berharap evaluasi menyeluruh dapat memperbaiki kekurangan pada Pemilma sebelumnya dan menghasilkan Pemilihan di tahun 2025 yang lebih baik.

“Evaluasi sangat penting, agar apa yang kurang di tahun ini bisa diperbaiki di masa mendatang,” pungkasnya

Disisi lain, Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) periode 2024-2025, Apriansyah menolak untuk memberikan keterangan saat diwawancarai oleh wartawan Objektif.id terkait keputusan tersebut.

 

 

Penulis: Rachma Alya Ramadhan
Editor: Redaksi

Mahasiswa Akhir Harus Tahu, Pengurangan UKT 50% Bagi Semester 13

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Halo sobat mahasiswa! Baru-baru ini, Menteri Agama Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan surat keputusan mengenai pengurangan UKT bagi mahasiswa yang tengah menempuh kuliah pada semester 13.

Hal tersebut tertuang dalam surat  keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, di mana dalam keputusan tersebut mahasiswa semester 13 dapat mengajukan pengurangan UKT.

Penurunan UKT sebesar 50 persen ini merupakan berita gembira bagi mahasiswa semester 13, karena program ini membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi para mahasiswa yang telah menempuh studi dalam waktu yang cukup lama.

Selain itu, potongan UKT ini dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa semester akhir untuk segera menyelesaikan studinya.

Adapun, pengajuan pengurangan UKT dapat dilakukan dengan mendatangi bagian akademik kemahasiswaan di Universitas/Institut masing-masing.

Mahasiswa hanya harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, seperti fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan bukti pengambilan mata kuliah semester 13. So, tunggu apalagi segeralah melakukan pemberkasan kalian….

 

 

Penulis: Kusmawati
Editor: Andi Tendri

Kartika Waode Ramaikan PBAK IAIN Kendari, Ajak Mahasiswa Gen Z Jadi Pribadi yang Berbeda

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif-id – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari datangkan Kartika Waode sebagai pemateri dengan tema “Personal Branding Gen Z” pada PBAK hari ke-2 di Ballroom Multimedia. Senin, (19/8/2024)

Dalam sambutannya, Kartika Waode menyampaikan bahwa di tengah kemudahan akses informasi, Gen Z yang lahir antara tahun 1997-2010 perlu membekali diri dengan personal branding yang kuat untuk menghadapi tantangan era digital.

“Mereka harus kreatif dalam menampilkan diri, mengelola konten dengan baik, dan membangun koneksi yang autentik dengan audiens,” ungkapnya

Selain itu, ia memberikan peringatan kepada Gen Z tentang potensi penyalahgunaan data pribadi di dunia maya.

“Gen Z harus sadar bahwa informasi yang kita bagikan di internet bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, lindungi diri kalian dengan menjaga privasi dan keamanan data,” tuturnya

Selain itu, Kartika juga mengajak generasi Z untuk memanfaatkan peluang yang ada di era digital.

“Manfaatkanlah momentum ini untuk membangun personal branding yang unik dan membedakan dirimu dari yang lain,” pungkasnya

 

 

Penulis: Rachma Alya Ramadhan
Editor: Andi Tendri

Dari Bumi Anoa, IAIN Kendari Sambut HUT RI ke-79 Dengan Semangat Baru

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-79 RI, IAIN Kendari upacara di Pelataran kampus yang diikuti oleh ribuan mahasiswa baru pada, Sabtu (17/8/2024).

Dalam sambutannya, Rektor IAIN Kendari, Prof. Husain Insawan mengatakan, bahwa kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga dan rawat, serta menghormati jasa para pahlawan dan terus membangun bangsa demi kemajuan bersama.

“Sejatinya kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan dirawat demi kemajuan bangsa,” ungkapnya

Selanjutnya, ia mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperkuat integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas serta membangun bangsa.

“Kita harus menjadi teladan dalam menjalankan tugas, memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada nilai-nilai luhur agama dan Pancasila,” tegasnya

Prof, Husain Insawan, juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar semua elemen bangsa.

“Kita akan segera memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, untuk itulah mari kita menyiapkan diri dengan akselerasi kerja yang cepat, transparan dan profesional,” pungkasnya

 

Penulis: Rachma Alya Ramadhan 
Editor: Andi Tendri