Arsip Kategori: Z Headline

Polemik Dualisme HMPS se-Fakultas Syariah: Ketua SEMA I Angkat Bicara

Ditulis pada oleh
Balas

Objektif.id, Kendari –  Adanya polemik kepimpinan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, khususnya ditataran Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Fakultas Syari’ah (Fasya) memicu banyak persepsi dari berbagai pihak.

Ketua Senat Mahasiswa Institut (Sema I), Wahyudin Wahid, mengigatkan kepada mahasiswa IAIN Kendari terkhususnya mahasiswa Fasya untuk lebih jelih menilai mana pemimpin yang terpilih sesuai dengan prosedural dan yang tidak.

“Saya ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa IAIN Kendari pada umumnya dan teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah khususnya, untuk bisa lebih objektif lagi dalam melihat mana kemudian pemimpin yang terpilih secara demokratis dan mana kemudian pemimpin yang terpilih dengan cara penunjukan langsung,” uacapnya.

Dan yang menjadi permasalahan lanjut Wahyu, persoalan penunjukan langsung Pelaksana Tugas (PLT) sudah disalah artikan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari’ah (DEMA F).

Katanya mereka yang dipilih secara langsung itu adalah karateker atau PLT yang kemudian karateker atau PLT itu disalah artikan oleh teman-teman bahwa sebenarnya PLT itu bertugas untuk mengadakan mubes karena telah lewat dari pada waktu yang ditentukan oleh KPUM.

“Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan karena teman-teman di fakultas salah mengartikan apa tugas dan fungsi dari pada karateker itu sendiri. Jadi karena pemahamannya yang kurang baik, saya rasa itu juga yang kemudian mencederai daripada hak-hak demokrasi teman-teman yang ada di Fakultas Syariah” lanjutnya.

Ia juga mengatakan, bahwa penunjukan langsung ketua HMPS di nyatakan tidak sah.

“Landasan mereka untuk menunjuk langsung ketua HMPS itu saya nyatakan tidak sah. karena KBM fakultas itu tidak ada di dalam hirarki perundang-undangan KBM IAIN KENDARI. Ungkapnya

Wahyu menegaskan, KBM Fakultas itu tidak ada dan hanya ada AD/ART Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, serta harus disetujui oleh Senat Mahasiswa

“Jadi, secara tegas saya katakan bahwa KBM Fakultas itu tidak ada, yang ada itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, itupun harus di setujui oleh Senat Mahasiswa sebelum diberlakukan” tegasnya

Reporter : Rekha Fandita
Editor : Al-Izar

 

Dualisme Ketua HMPS di Fakultas Syariah, Citra Buruk Kader Hukum 

Ditulis pada oleh
Balas

 

Objektif.id, Kendari – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) se-Fakultas Syariah (Fasya) kini terbagi menjadi dua.

Diketahui Fakultas Syariah memiliki tiga Program Studi (Prodi) yaitu Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Ekonomi Islam (HES) dan Hukum Keluarga Islam (HKI). Dimana setiap Prodi memiliki Himpunan masing-masing yang disebut HMPS.

Baru-baru ini ribuan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, dihebohkan dengan polemik pemilihan Ketua HMPS se-Fasya, dimana masing-masing Prodi memiliki dua Ketua HMPS.

HMPS Hukum Tata Negara diketuai oleh La Ode Rahmat Fagil dan Rahmadi Nur.

HMPS Hukum Perdata Islam dipimpin oleh Muhammad Rizal Rizki dan Ibnu Qoyyim.

HMPS Hukum Ekonomi Islam di nahkodahi oleh Andi Nuraeni dan Muh. Taufik Hidayat.

Salah satu mahasiswa IAIN Kendari yang enggan disebutkan namanya  mengatakan, polemik yang terjadi di Fakultas syariah khususnya pemilihan Ketua HMPS tersebut merupakan citra buruk buat kader fakultas Hukum.

“Sifat egois memang ada disitu, sifat serakah juga, sehingga dengan kedua sifat itu nekat mi ambil kesimpulan,” uangkapnya, Jumat (1/4/2022).

Semestinya kader-hukum lah yang mampu memberikan contoh yang baik pada fakultas-fakultas lain, tapi ini mereka sendiri yang memberikan contoh yang buruk.

“Seharusnya mereka berikan contoh yang baik buat fakultas yang lain,” tutupnya.

Reporter: Rizal Saputra

Editor: Al-Izar

 

Puluhan Mahasiswa IAIN Kendari Demo Tolak Pelantikan Ketua HMPS se-Fasya

Ditulis pada oleh
Balas

Objektif.id, Kendari- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) kendari
gelar aksi tolak Pelantikan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) se- Fakultas Syariah yang tidak sesuai dengan prosedur. Rabu(30/03/2022).

Aksi demonstrasi yang di mulai dari pukul 08.30 WITA di pelataran dan menuju ke Fakultas Syariah hingga berakhir didepan Rektorat.

Muhammad Masyhur massa selaku koordinator lapangan (korlap) 1 mengatakan, bahwa, mereka menilai pelantikan ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi yang dilakukan langsung oleh Dewan eksekutif mahasiswa fakultas syari’ah itu tidak sesuai dengan prosedural hukum yang ada di IAIN Kendari.

“Kami dari Aliansi Mahasiswa Bersatu menggelar aksi pada kesempatan kali ini terkait pelantikan yang akan di lakukan oleh dewan eksekutif mahasiswa fakultas syariah kepada ketua HMPS yang di pilih langsung oleh dewan Eksekutif Mahasiswa yang kami nilai itu tidak sesuai dengan amanah prodak – prodak Hukum yang ada di institut Agama Islam Negeri Kendari” kata mashyur..

Ia pun menilai bahwa yang dasar mereka untuk tetap melantik ketua HMPS itu sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Padahal persoalan mubes HMPS itu masih kewenangan penuh oleh pengurus HMPS periode 2021 dengan saling berkoordininasi pihak KPUM.

“Yang menjadi dasar mereka itu sudah sesuai dengan AD/ART yang Itu pun tidak jelas sampai hari ini yang mana jadi itu yang kami persoalkan jadi persoalan forum mubes hari ini itu masih wewenang HMPS itu sendiri berkoordinir dengan ketua KPUM dan Pihak KPUM itu sendiri masih sepenuhnya hingga kemudian mereka beranggapan bahwa KPUM ini sudah habis masa Jabatan nya
Namun jika di cek kembali pemilihan Dema ini apakah sudah habis masa jabatan atau belum” Lanjutnya.

Saat mediasi berlangsung di gedung Auditorium yang di hadiri langsung oleh wakil dekan 3 fakultas syari’ah, ketua senat institut, ketua Dema institut dan juga ketua Sema, Dema fakultas syari’ah untuk memenuhi permintaan masa aksi.

Saat hearing tersebut dengan perdebatan yang panjang antara kedua belah pihak dan tidak menemukan titik tengah, Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah, Asrianto Zainal, memberikan saran untuk melakukan mubes yang sesuai dengan prosedur, namun jika kedua belah pihak masih sama-sama tidak ingin menerima maka ia akan membekukan anggaran ketiga HMPS.

“Saran dari saya adalah kita kembalikan saja pada mekanisme yang ada biarkan mubes ini yang kemudian di tunjuk kepanitian secara tersendiri karena kalau kita biarkan masing-masing HMPS buat Kepanitiaan sendiri maka hal ini akan melahirkan dua pendapat yang berbeda maka dari itu saya saran kan Kepanitiaanya satu saja yang kemudian menjalankan tugas memastikan mubes terlaksana dengan Kepanitiaan dari DEMA,” tegas Wadek  III Fakultas Syari’ah, saat hearing.

Reporter : Fitriani
Editor : Al-izar

Gempa Magnitudo 5,2 Bubarkan Mahasiswa IAIN Kendari Saat Gelar Mubes

Ditulis pada oleh
Balas

Reporter: Harpan Pajar
Editor: Rizal Saputra

Objektif.id, Kendari – Malam ini pukul 21.27 Wita, kendari diguncang Gempa berkekuatan Magnitudo 5,2, bubarkan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari saat gelar Musyawara Besar (Mubes) Sabtu malam, (26/3/2022).

Diketahui, mahasiswa IAIN Kendari yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Pers (UKM-Pers) sedang menyelenggarakan Musyawara Besar (Mubes) di Gedung Pusat Kegiatan Mahasawa lantai 2 tiba-tiba dikagetkan dengan adanya getaran dahsyat.

Akibat getaran tersebut puluhan mahasiswa lari pontang-panting meninggalakan forum Mubes demi menyelamatkan diri.

Elsa, salah satu peserta forum Mubes mengatakan dirinya meresa panik, jangan sampai gedung yang ditempati akan roboh.

“Satakut jangan sampai ini gedung dia roboh,” ungkap Elsa dengan raut wajah panik.

Tidak sampai disitu, lanjut Elsa, awalnya ia tidak memgetahui getaran tersebut itu gempa atau bukan, namun saat mendengar rekannya menyampaikan getaran tersebut adalah gempa sontak ia lari meninggalkan ruangan.

“Pas ada kaka yang bilang “Astaga gempa” pikiranku disitu ya Allah dia mau roboh mi ini gedung, jadi saya lari mi keluar,” bebernya.

Ditempat yang sama, lisa salah satu peserta forum, mengaku tidak panik dengan adanya getaran tersebut, namun melihat rekan-rekannya meninggalkan ruangan iapun bergegas mengikuti rekannya.

“Tadikan saya tidak tau kalau ada gempa, tiba-tiba yang lain panik berhamburan meninggalkan ruangan,  jadi saya ikut mi juga lari,” ungkap Lisa.

Konflik di Konkep, Menteri Pergerakan Fakultas IAIN Kendari: Jangan Terlalu Percaya DPRD Sultra

Ditulis pada oleh
Balas

Objektif.id, Kendari – Tragedi konflik yang terjadi di Pulau Wawonii hingga kini masih belum terselesaikan, Pasalnya Konfik bermula sejak awal tahun 2019, dimana hal itu dipicu karena masuknya Perusahaan tambang yang dinilai telah merugikan masyarakat setempat.

Hingga saat ini, masyarakat Wawonii Khususnya Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang notabenenya nelayan dan petani masih melakukan penolakan terhadap aktivitas PT Gema Kreasi Pratama.

Menanggapi Konflik tersebut, Menteri Pergerakan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Harpan Fajar angkat bicara, ia meminta agar masyarakat tidak mudah percaya oleh Dewan perwakilan Dakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Saya menginginkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh  pihak DPRD provinsi Sultra, yang katanya ingin menyelesaikan permasalahan di Konawe Kepulauan (Konkep) yang disebabkan oleh tambang,” ungkapnya melalui keterangan tertulis. Kamis, (10/3/2022).

Jujur saya tidak ingin berburuk sangka atas atensi tuan-tuan kepada masyarakat yang berada di Konkep. Namun melihat berbagai persoalan yang ditangani terkait dengan munculnya konflik horizontal yang ditimbulkan korporasi itu sangat minim diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana harapan dan keinginan titik temu masyarakat terhadap kesejahteraan.

“Belajar dari pengalaman, salah satu contohnya seperti yang dialami masyarakat Kecamatan Angata tentang kerusakan ruas jalan,” ucapnya.

“Waktu itu tanggal 23 Juli 2020 pihak DPRD turun ke lokasi  pemblokiran jalan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Pada pertemuan tersebut lahirlah perjanjian tertulis bersama masyarakat agar jalan yang rusak segera diperbaiki. Namun sampai saat ini kesepakatan tertulis itu tidak kunjung terealisasikan,” tambahnya.

Lanjut, Harpan kata dia, persoalan konflik di Konkep bukan baru-baru ini saja, polemik ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau memang DPRD ingin menjadi peneduh mengapa tidak diselesaikan di tahun-tahun kemarin? Supaya konflik berkepanjangan tidak terjadi seperti sekarang ini. Pada akhirnya berimplikasi terhadap masyarakat yang tidak tahu-menahu, yang hanya sedang memperjuangkan hak-hak mereka.

“Saya khawatir nanti masyarakat konkep akan menjadi korban eksploitasi janji-janji manis lagi oleh DPRD,” tutur Harpan.

Tidak sampai disitu, dirinya berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) khususnya DPRD Sultra agar lebih profesional dalam menjalankan amanah sebagi wakil rakyat.

“Harapan saya kepada DPRD untuk lebih bertanggung jawab dan tahu diri, kisanak sekalian kan digaji dan difasilitasi dengan uang rakyat. Apapun yang menjadi narasi dan gerak-gerak kalian, harus betul-betul berorientasi dan terkontribusi terhadap kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan di luar daripada itu. Kawal dan jalankan perintah amanat konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 3 di bumi anoa ini, jangan nanti ada maunya baru pura-pura bicara atas nama rakyat,” tutupnya.

Reporter: Rizal Saputra/ Editor: AL

Resah Dengan Aktivitas PT. GKP di Konkep, FRSBW Gelar Aksi Demonstrasi Perjuangkan Hak Rakyat

Ditulis pada oleh
Balas

Objektif.id, Kendari– Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) gelar aksi demostrasi tolak aktivitas PT. Gema Kreasi Pratama (GKP) di Polda Sultra, Kamis (10/3/2022).

Diketahui aksi tersebut dipicu karena aktifitas tambang PT. Gema Kreasi Pratama (GKP) yang beroperasi di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra), yang dinial meresahkan warga setempat.

Jendral Lapangan (Jenlap), Jarman mengatakan penyerobotan lahan yang dilakukan PT. GKP sudah terjadi sejak awal tahun 2019 sampai sekarang.

“Sudah Lima penyerobotan lahan terjadi, dan yang terakhir terjadi pada 1- 3 maret 2022,” ungkapnya saat menyampaikan orasi.

Menurutnya, aksi penyerobotan lahan warga yang dilakukan PT. GKP tersebut telah bekerja sama dengap pihak Kepolisian, sebap dengan adanya Kepolisian di Konkep masyarakat merasah sesah.

“Dengan adanya kalian disana seluruh masyarakat di Konawe Kepulauan resah, pihak perusahaan mengandalkan kalian mamakai nama pihak kepolisian untuk menakutnakuti masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Tayci mengatakan kondisi masyarakat yang ada Konkep, khususnya Desa Sukarela Jaya, merasa resah bahkan takut  dengan keberadaan aparat kepolisian disana.

“Warga disana menjerit, warga disana lari karna takut akan ditangkap karena telah menolak mempertahankan lahannya yang akan diserobot pihak perusahaan,” ungkap Tayci juga salahsatu Warga Desa Sukarela Jaya.

Informasi yang diterima objektif.id di lokasi, masa aksi memiliki tiga tuntutan yakni:

1. Mendesak Pemerintah Sulawesi Tenggaga agar mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik PT GKP yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk segera tarik seluruh aparat Kepolisian dari lokasi pertambangan PT GKP yang beropersai di Wawonii Tenggara.

3. Mendesak Kapolda Sultra untuk segera mencopot Kapolres Kendari yang diduga melindungi dan pro terhadap PT GKP.

Dari pantauwan objektif.id dilokasi, masa aksi mulai berdemonstrasi di Perampatan Pasar Baru Wuawua, pertigaan Kampus Universitas Halu Oleo (UHO) Hingga ke Kantor Polda Sultra, aksi demonstrasi diikuti oleh puluhan mahasiswa hingga aksi bakar ban juga  dilakukan.

Reporter: La Omo/Editor: AL

Nyaris DiLindas Alat Berat Hingga Pingsan, HMI Cabang Kendari Sebut itu Pelanggaran HAM

Ditulis pada oleh
Balas

Objektif.id, Kendari – Diduga melakukan penyerobotan lahan, alat berat jenis ekskavator milik PT. Gema Kreasi Pratama (GKP) yang merupakan anak perusahaan PT Harita Group hendak beroperasi nyaris melindas emak-emak dan puluhan masyarakat Konawe Kepulauan (Konkep).

Dalam video yang beredar, puluhan orang terlibat dalam bentrok tersebut. Beberapa orang terlibat aksi saling dorong sementara lainnya berteriak histeris.

Satu unit alat berat jenis ekskavator tampak berada di tengah-tengah warga yang sedang berseteru hingga warga yang mempertahankan lahannya jatuh pingsan.

Diketahui, peristiwa itu terjadi di salah satu lahan milik prtani di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis, (3/3/2022).

Terkait tindakan PT. GKP tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari angkat bicara. melalui Muh Sulhijah, selaku Mide Formature 1, menegasskan tindakan yang penyerobotan lahan secara paksa tersebut yang nyaris melindas emak-emak masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia.

“Itu pelanggaran HAM UUD 1945 pada Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 itu terpampang jelas dan itu sesuai dengan tindakan tersebut,” tegas Muh Sulhijah dalam keterangan tertulisnya kepada objektif.id, Jumat, (5/3/2022).

Muh Sulhijah juga mengatakan, tindakan tersebut berpotensi menghilangkan nyawa seseorang serta merampas hak seseorang dan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

“Ini bukan kali pertama PT. GKP melakukan hal yang demikian tercatat tercatat sudah 5 kali anak perusahaan harita grub ini melakukan tindakan penyerobotan lahan milik masyarakat,” ungkap Muh Sulhijah.

Mantan Ketua Bidang hukum dan HAM, HMI Cabang Kendari ini juga mengecam tindakan yang tidak berprikemanusian tersebut.

“Kami mengecam dan mengutuk tindakan yang tidak berperikemanusiaan tersebut ini mengambarkan bahwa tragedi tersebut merupakan wujud haramnya pemerkosaan sumber daya alam di tanah Konawe Kepulauan” ungkapnya

Lebih jauh, pemuda yang akrab disapa Sulhijah ini juga menjelaskan bahwa kehadiran pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan menambah daftar panjang kasus konflik horizontal yang terjadi.

Dirinya meminta, kepada Gubernur serta Kapolda Sultra harus segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kapolda Sultra harus bersikap jangan diam melihat persoalan ini, ini soal umat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, HMI Cabang Kendari tidak akan diam melihat persoalan ini dan akan turun kejalan menuntut keadilan di pulau kelapa tersebut.

Laporan: RS/Editor: AI

Hilangnya Ketua KPUM IAIN Kendari Usai Pemilma

Ditulis pada oleh
Balas

Reporter: Rizal Saputra

Editor: Riski

Objektif.id, Kendari – Kabar Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Amirulah, telah mengilang heboh di jejaring media sosial, terutama di berbagai grub WhatsApp.

“Dicari Ketua KPUM yang telah mengilang sejak pemilma ditutup……

“Dia kemana kah ini Ketua KPUM bela…?” tulis Nandar digrub WhatsApp yang diterima objektif.id, Kamis (30/12/2021).

Salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya, mengeluhkan hingga saat ini belum ada hasil dari pemilihan kemarin.

“Padahal, itu pemilihan sudah selesaimi tapi belum ada hasilnya,” ucapnya saat diwawancarai.

Untuk diketahui, saat dikonfirmasih terpisah melalui via seluler, Ketua KPUM tidak dapat dihubungi, hingga berita ini diterbitkan.

Diduga Oknum Dosen Ikut Campur Proses Pemilma, Ini Tanggapan Warek III IAIN Kendari

Ditulis pada oleh
Balas

Reporter: Lisa
Editor: Rizal Saputra

Objektif.id, Kendari – Diduga salah satu oknum Dosen terindikasi ikut bermain kotor pada proses Pemilihan Mahasiswa (Pemilma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Kamis (24/12/2021).

Hal itu dikatakan oleh Ketua Sema I, Sarman, pada pemilihan yang baru saja dilaksanakan, banyak masalah-masalah pada saat pemilihan.

“Bagaimana tidak, pada saat akses sia mahasiswa baru. Sementer Satu khusus satu tidak bisa masuk dan memilih,” ucap sarman.

Anehnya, sehari sebelum dilaksanakannya pemilihan, untuk mahasiwa baru angkatan 2021, tidak bisa login di akun sia mereka.

Menurutnya, hal tersebut adalah ulah salah oknum dosen yang sedang mencoba memenangkan salah satu Parpolma.

“Kenapa timbul kecurigaan dan indikasi ada yang bermain karena posisinya hanya semester satu dan satu hari sebelum pemilihan sia semester satu tidak bisa di akses nanti tadi sekitar jam 8 baru bisa,” tuturnya.

Hal itu menuai tanggapan dari Wakil Rektor III, Herman, iya mengatakan, hal tersebut belum tentu betul benar adanya.

“Itukan sebenarnya tidak faktual, itu hanya opini apa bukti apabila ada dosen yang terlibat seperti itu, itu hanya dugaan-dugaan,” ungkapnya.

Pemilma IAIN Kendari Diundur, Ini Alasannya

Ditulis pada oleh
Balas

Reporter : Dila Lestari
Editor : Elfirawati

Objektif.id Kendari – Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Institut Agama Islam Negeri Kendari mengundur  Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilma) Institut

Sejak pagi mahasiswa IAIN Kendari sudah memenuhi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah disiapkan oleh KPUM di beberapa tempat yang tersebar di seluruh fakultas serta auditorium.

Namun, saat berlangsungnya Pemilma mahasiswa (i) angkatan tahun 2021 tidak bisa mengakses dan memilih di laman SIA IAIN Kendari. Hal tersebut memicu reaksi dari mahasiswa untuk melakukan aksi demo di depan Gedung Rektorat IAIN Kendari.

Aksi yang sempat diwarnai  kericuhan tersebut akhirnya berhasil mereda setelah pihak birokrasi turun dan mengadakan mediasi dengan mahasiswa.

Pihak Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD), Wahyu menjelaskan, bahwa kendala yang dialami saat pemilma  dikarenakan kurangnya sosialisasi saat proses simulasi.

“Sosialisasi saat simulasi masih kurang, tidak sampai sepuluh orang yang uji coba sistemnya,” kata Wahyu saat mediasi. Kamis, (23/12/2021).

Ia juga menambahkan, bahwa feedback dari pengguna dalam hal ini mahasiswa sangat perlu dilakukan agar bisa menguji sistem yang nantinya akan digunakan.

“Dalam mengembangkan sistemnya, kita perlu feedback dari pengguna dan saat digunakan secara riil baru ketahuan ada kendala,” tambahnya.

Akibat adanya  kendala tersebut pihak birokrasi serta KPUM  berdiskusi bersama mahasiswa memutuskan dan menyepakati untuk menunda pemilma dan memperbaiki sistem yang akan digunakan.

Wakil Rektor III, Dr.H. Herman, M.Pd.I mengatakan, bahwa Pemilma akan ditunda.

“Pemilma kami tunda hingga minggu depan, tapi itu belum pasti karna KPUM dan semua ketua partai akan melakukan rapat dahulu,” kata Herman.

Hal tersebut selaras dengan Ketua KPUM, Amirullah, ia mengatakan bahwa pihaknya bersama ketua-ketua partai akan menyelenggarakan rapat untuk penetapan hari Pemilma nanti.

“Untuk penetapan hari pemilihan nanti, pihak KPUM akan menyelenggarakan rapat bersama ketua-ketua partai terlebih dahulu. Nanti kita buat rapat tersendiri antara KPUM dan Parpolma,” tuturnya.

Pemilihan SEMA Bakal Resmi Digelar Esok Hari

Ditulis pada oleh
Balas

Reporter : Fitriani
Editor : Elfirawati

Objectif.id, Kendari – Pemilihan Umun Mahasiswa (Pemilma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari bakal resmi digelar esok hari.

Pemilihan tahun ini berbeda dengan pelaksanaan Pemilma di tahun sebelumnya, di mana menggunakan metode daring, kali ini pelaksanaan Pemilma menggunakan metode offline.

Amirullah, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) mengatakan, bahwa Pemilma bakal resmi digelar pada tanggal 23 Desember 2021.

“Pemilihan mahasiswa akan kami laksanakan pada tanggal 23 Desember 2021 untuk Pemilihan Senat Mahasiswa Institut dan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA I dan SEMA F),” kata Amirullah. Selasa, (21/12/2021)

Amir juga mengatakan, bahwa penyelenggaraan Pemilma telah disediakan sepuluh Tempat Pemungutan Suara (TPS)

“Diselenggarakannya ada sepuluh TPS yang kami sediakan di gedung terpadu IAIN Kendari yaitu, terdiri dari empat TPS di Tarbiyah, dua TPS di Febi, dua TPS di Syariah dan dua TPS di Fuad,” jelasnya.

Lanjutnya, ia membeberkan langkah-langkah metode offline menggunakan Evort Electronic Voting.

“Kalau metode pemilihannya diselenggarakan secara Ofline dengan menggunakan Evort Electronic Voting dengan cara yang pertama, teman-teman pemilih datang ke TPS kedua, menunjukkan identitas kepada PPS untuk kemudian di verifikasi oleh tim PPS dan teman-teman pemilih bisa langsung login di menu SIA masuk ke menu Pemilma. Setelah login, teman-teman pemilih akan diberikan token dari PPS untuk mengakses menu pemilma. Setelah itu, teman- teman bisa memilih dan setelah memilih teman-teman bisa log out dan bisa langsung meninggalkan tempat pemilihan,” beber Amir.

Sementara itu, untuk persiapan Pemilma telah disiapkan oleh tim Panitia Pemungutan Suara (PPS) Amir mengatakan, bahwa segala persiapan Pemilma telah dirampungkan oleh tim PPS.

“Terkait persiapan ruangan sudah kami siapkan, pengamanan kemudian TPS juga ada sepuluh TPS yang kami siapkan dengan Websitenya dan tempat perhitungan nya itu sudah siap juga,” ungkapnya.

Harapan besar juga tak luput ia berikan kepada para peserta pemilih dalam hal ini mahasiswa(i) agar bisa berkontribusi menyalurkan suaranya kepada calon kandidat SEMA yang dianggap bisa memimpin.

“Saya berharap kepada mahasiswa agar bisa berkontribusi menyalurkan suaranya kepada orang-orang yang mereka anggap mampu bisa memimpin IAIN Kendari, karena pimpinan-pimpinan lembaga kemahasiswaan ini seluruhnya adalah hasil dari suara teman-teman mahasiswa dan mahasiswa jangan golput,” tutur Amir.

Kedatangan Kapolri di Sulawesi Tenggara Menuai Kritik Oleh Mahasiswa IAIN Kendari

Ditulis pada oleh
Balas

Reporter : Al-Izar
Editor : Rizal Saputra

Objektif.id, Kendari – Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si, dalam memantau vaksinasi masal yang digelar di Lapangan Sepak bola Sorumba, Kecamatan Ranomeeto, Sulawesi Tenggara (Sultra), menuai kritik oleh mahasiswa, Rabu 15 Desember 2021.

Hal itu disampaikan oleh, Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Kendari, Sarman Al Ausy mengatakan, seharusnya kedatangan Listyo Sigit Prabowo di Bumi Anoa ini untuk meneyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, hingga Pertambangan Ilegal yang belum ada kejelasan sampai saat ini.

“Sangat banyak permasalahan yang harus dituntaskan apalagi persoalan HAM yang di Sulawesi Tenggara masih juga belum bisa teratasi,” kata Sarman dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tim Objektif.id.

Dirinya meminta, agar kasus-kasus yang sampai hari ini belum mendapat kejelasan agar secepatnya diselesaikan.

“Kapolri harus menyelesaikan semua problematika yang terjadi di Sulawesi Tenggara,” lanjut Sarman.

Tidak hanya itu, dia menyebutkan beberapa masalah yang saat ini masih juga belum terselesaikan yang ada di Sultra.

“Mahasiswa ditembak sampai tewas, wartawan ditangkap dan diintimidasi, pertambangan masih banyak yang ilegal,” ucap Sarman.

Senada juga disampaikan oleh, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Kendari, Hendra mengatakan, banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dari pihak kepolisian.

“Mulai dari pelanggaran HAM hingga kasus penyelesaian pertambangan ilegal bahkan penangkapan seorang wartawan dengan tuduhan yang tak berlandas kan kebenaran, dan itu dugaan kami sudah by design oleh salah satu oknum Kasat Intel Konawe,” kata Hendra Setiawan.

Hendra menantang Kapolri agar segera menyelesaikan Kasus yang ada di Sultra yang sampai hari ini belum mendapatkan titik terang.

“Saya mewakili mahasiswa menantang Kapolri untuk menuntaskan semua kasus yang berada di Sultra dengan baik dan benar.” tutup Hendra Setiawan.

Kasus Percobaan Pemerkosaan, Mahasiswa IAIN Kendari Minta Segera Diselesaikan

Ditulis pada oleh
Balas

Reporter : Slamet Fadilah
Editor : Rizal Saputra

Objektif.id, Kendari – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi, Manajemen Pendidikan Islam (HMPS-MPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari menggelar aksi demonstrasi menuntut kasus percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa terhadap mahasiswi MPI segera ditindak lanjuti, Kamis, (25/11/2021).

Koodinator Lapangan (Korlap) La Ode Marjono, mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh salah satu oknum mahasiswa tersebut tidak boleh dibiarkan, apalagi kampus kita berlatar belakang Islam.

“kita sebagai kampus yang berlatar belakang Islam tidak seharusnya membiarkan hal seperti itu” kata Marjono Kamis (25/11/2021).

Lanjut Marjono, dia meminta pihak Birokrasi untuk segera mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Tuntutan kami yang pertama yaitu menuntut kepada pihak rektorat dan juga dekan fakultas tarbiyah untuk menindaklanjuti dan tidak diam terkait kasus percobaan pemerkosaan yang di lakukan oleh salah satu oknum mahasiswa terhadap salah satu mahasiswi MPI,” tegasnya.

Senada dengan Itu, Ketua Prodi MPI, Badarwan mengatakan, persoalan seperti ini harus di selesaikan dengan cepat karena menyangkut persoalan moralitas.

“Menurut saya respon itu harus cepat, tidak perlu kita harus menunggu bagaimana keputusan pihak kepolisian. Karena background nya kita ini adalah Lembaga pendidikan Islam, persoalan-persoalan sosial apalagi persoalan moral yang berhubungan dengan mahasiswa itu harus di respon dengan cepat dan tidak perlu menunggu keputusan secara hukum karena itu akan lama dan bisa dilakukan beriringan” uangkapnya saat melakukan hearing bersama masa aksi.

Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (Fatik), Masdin mengatakan bahwa pihak fakultas akan menindaklanjuti kasus ini dan akan mempersiapkan sanksi akademik kepada pelaku sesuai dengan kode etik yang ada.

“Kami sudah Menindaklanjuti kasus ini walaupun ini merupakan tindakan kriminal murni, tapi kami dari pihak fakultas sudah melibatkan diri untuk menyelesaikan kasus ini. Selanjutnya akan kami tindaklanjuti pada tingkat fakultas untuk melakukan persiapan untuk memberikan sangsi akademik sesuai dengan kode etik yang ada, dan yang terakhir saya mohon semoga kasus ini tidak menimbulkan sekat-sekat antar prodi karena ini merupakan kasus personal” kata Masdin.

Tidak Pro Mahasiswa, Ketua Sema IAIN Kendari Minta Copot Kasubbag TU

Ditulis pada oleh
Balas

Objektif.id, KENDARI – Dinilai tidak pernah mendukung lembaga kemahasiswaan, Ketua Senat Mahasiswa (Sema) Institut IAIN Kendari, Sarman Al-Usy angkat bicara soal lembaga kemahasiswaan yang selalu dipersulit dalam proses peminjaman.

“Lembaga kemahasiswaan selalu dipersulit diputar kiri kanan pada saat proses pengurusan peminjaman dan lain sebagainya, sementara kita ketahui kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan juga merupakan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi positif khususnya akreditasi kampus,” ungkap Sarman, Minggu, 21 November 2021.

Lanjut, dirinya meminta Rektor IAIN Kendari untuk bertindak, dimana, kampus IAIN Kendari yang tidak lama lagi bertransofmasi menjadi UIN, justru menyayangkan sikap Kasubbag TU Humas dan Rumah Tangga IAIN Kendari yang membidangi proses peminjaman fasilitas yang sudah tidak profesional dalam melayani mahasiswa.

Menurutnya, lembaga kemahasiswaan IAIN Kendari merupakan bagian dari wadah pengembangan mahasiswa dalam mendukung peningkatan akreditasi kampus. Namun, pihak birokrasi hampir tidak pernah mendukung lembaga kemahasiswaan, buktinya selalu dipersulitnya segala bentuk peminjaman.

“Mewakili seluruh lembaga kemahasiswaan baik ekstra intra khusunya lembaga yang kemudian itu punya hak untuk menuntut, meminta kepada Rektor IAIN Kendari untuk copot Kasubbag TU Humas dan Rumah tangga IAIN Kendari,” tegasnya.

Dimana selama ini, bahwa orang yang diberikan tugas dalam mengurusi peminjam fasilitas, selalunya tidak profesional. Sarman menambahkan bahawa Birokrasi IAIN Kendari lebih mementingkan kepentingan segelintir oknum dari pada kepentingan lembaga kemahasiswaan.

“Kasubbag TU Humas dan Rumah tangga IAIN Kendari yang membidangi dalam proses peminjaman fasilitas tidak profesional dalam melayani mahasiswa. Mahasiswa hari ini yang selalu dipersulit meminjam untuk digunakan kegiatan-kegiatan, ketika lembaga kemahasiswaan meminjam fasilitas harus ada jaminan KTP, tidak lama lagi mahasiswa disuruh sewa gedung dan kursi,” tambahnya.

Laporan : Al-izar
Editor : Rizal Saputra

Unik! Gedung Auditorium IAIN Kendari Disulap Jadi Tempat Resepsi Pernikahan

Ditulis pada oleh
Balas

Reporter : Rizal Saputra

Editor : Al-Izar

Objektif.id, KENDARI – Pemandangan berbeda tampak di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Kampus yang bakal bertransformasi menjadi UIN, disulap menjadi tempat resepsi pernikahan untuk anak dosen.

Dari pantauan Objektif.id, di lokasi gedung Auditorium IAIN Kendari nampak persiapan dekorasi, kursi pelaminan dan bingkai hiasan bunga menyambut pelaksanaan resepsi pernikahan sudah siap.

Hal itu dibenarkan oleh salah satu sekuriti kampus yang engan disebutkan namanya, bahwa Minggu, 21 November 2021, Pukul 09.00 Wita akan berlangsung resepsi pernikahan.

“Besok itu pernikahan,” singkatnya saat ditanyai.

Sementara, Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Kendari, Sarman mengatakan birokrasi kampus sudah salah dalam mengambil keputusan.

“Kebijakan kampus yang hari ini yang saya anggap konyol, ngaur, bahkan gila, saya anggap kampus sudah tidak tertib administrasi,” ungkap Sarman, Sabtu (20/11/2021).

Menurutnya, fasilitas Negara diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan lembaga yang ada lingkup IAIN Kendari, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Dimana kita ketahui bahwasanya yang namanya fasilitas negara itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Hari ini kita melihat ada kegiatan yang diselenggarakan dalam hal ini pernikahan di Auditorium. Sementara kita ketahui bahwa auditorium adalah fasilitas kampus dan fasilitas kampus adalah milik Negara,” tuturnya.

Dia menilai bahwa, birokrasi kampus hari ini, lebih mementingkan kepentingan segelintir oknum dari pada kepentingan lembaga kemahasiswaan yang ada dilingkupi IAIN Kendari itu sendiri.

“Jika hari ini fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi kasihan kita mahasiswa yang selalu dipersulit untuk meminjam untuk digunakan kegiatan-kegiatan kelembagaan,” jelasnya.

Sarman menambahkan, melihat kebijakan kampus dalam hal ini mengizinkan pelaksanaan resepsi pernikahan diselenggarakan di Auditorium itu sudah tidak masuk akal.

“Namun nyatanya hari ini kita melihat kebijakan yang dikeluarkan pimpinan melalui kabak atau pun orang-orang yang memberikan izin menggunakan auditorium untuk kepentingan pribadi dalam hal ini pernikahan saya rasa itu konyol.” tandasnya.

Untuk diketahui, saat dikonfirmasi terpisah melalui via seluler, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswan tidak merespon. Hingga berita ini terbit pihak kampus tidak memberikan tanggapan.