Intrik Politik Etis di Indonesia

Melihat situasi dan kondisi perpolitikan di Indonesia hari ini kian memanas, menuju puncak tahun politik yaitu pada tahun 2024. Mulai dari calon-calon presiden yang akan maju, dapat dipastikan pesta demokrasi Indonesia akan sangat seru, dibanding tahun-tahun politik sebelumnya.

Tidak hanya itu berbagai macam ideologis juga akan bertarung pada pesta politik 2024, dilihat dari latar belakang semua calon, berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari TNI hingga masyarakat sipil akan turut meramaikan pesta demokrasi di tahun tersebut.

Demikian, apakah pembaca sekalian pernah mendengar tentang politik etis? Politik etis atau yang disebut juga dengan politik balas budi, sudah mulai masuk di Indonesia pada masa Hindia Belanda tepatnya sejak 17 September 1907 kemudian di senandungkan oleh salah satu tokoh nasionalis yaitu Amin Rais.

Baca Juga:

Outlet Amanda Brownies ke-136 Resmi Dibuka di Kendari

Beliau adalah salah seorang yang sering menggaungkan politik etis di setiap pidato politiknya. Politik etislah mengawali sejarah dimulainya era pergolakan pergerakan nasional yang bermula dari kebijakan tanam paksa.

Tujuan dan Tokoh Politik Etis

Munculnya kritikan dan kecaman atas tanam paksa pada masa Hindia-Belanda, baik dari pribumi maupun dari kalangan orang Belanda sendiri. Dikutip dari artikel bertajuk “Politik Etis sebagai awal lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional” (Baca: kemendikbud), sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada 1863. Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia.

Van Deventer pertama kali mengungkapkan perihal politik etis melalui majalah De Gids pada tahun 1899, desakan terkait ini diterima oleh pemerintah colonial Hindia-Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis pun resmi diberlakukan, beberapa tujuan politik etis ini disanggupkan oleh Van Deventer untuk mengecam Tindakan Belanda pada saat itu dimana Tanam Paksa sudah melanggar Hak Asasi Manusia.

Politik etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat beberapa program utama yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi.

1. Irigasi

Dalam program ini, pemerintaha Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana guna menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani dan lainnya.

2. Edukasi
Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah kerakyatan. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945, hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam Pendidikan colonial itu, sedangkan perempuan belajar dirumah. (2001:7).

3. Emigrasi

Program Emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di HIndia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni pleh 14 Juta jiwa.

Intrik Politik Etis di Indonesia

Awalnya, kebijakan Politik Etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan Politik Balas Budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Meskipun terjadi banyak penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif, Politik Etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

Diterapkannya Politik Etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat kedaerahan maupun dalam skala luas nasional. Diantaranya adalah Boedi Oetama, Sarekat Islam, Indische Partij, dll.

Program edukasi yang diberikan dalam politik etis melajirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergolakan pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui ideologi pemikiran hingga politik. Hingga pada akhirnya berbagai organisasi ini berganti wujud menjadi partai politik yang turut memperjuangkan dan merintis kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun pada akhirnya di tahun 1942 pola politik etis berakhir di Nusantara akibat kekalahan Belanda oleh jepang dalam perang Asia Timur Raya atau yang di kenal dengan Perang Dunia Ketiga. Tahun 1945, giliran Jepang yang kalah didalam perang Dunia Kedua yang kemudian membuka ruang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

Hingga kini politik etis di Indonesia masih kerap menjadi senjata ideologi yang masih di konsumsi oleh beberapa pemikir ataupun organisasi yang dimana ini sangat berbeda dengan politik praktis yang dalam kandungan katanya bisa dinilai bahwa politik praktis dapat menghalalkan segala cara untuk menuju tujuan politiknya.

Meski demikian pada dasarnya politik kerap kali seperti itu, akan tetapi esensial dan kandungan politik etis ataupun politik balas budi menjunjung tinggi etika kemanusiaan dengan menjadikan kesejahteraan masyarakat umum sebagai pertimbangan awal sebelum mencapai tujuan politik itu sendiri. Dengan demikian selfcontrol politic dapat menjamin kesejahteraan dan mengurangi kemudorotan di pemerintahan juga masyarakat luas. Meski demikian politik balas budi kini banyak disalah artikan oleh para penganut politik etis itu sendiri.

Hegemoni Politik etis perlu untuk disuarakan agar memberikan pemahaman lebih terhadap masyarakat supaya masyarakat melek politik dan memahami cara untuk menanggapi pola perpolitikan, lebih lagi pesta demokrasi 2024 akan segera diselenggarakan apabila konsepsi politik etis ini dapat dipahami dengan baik hal ini akan cenderung mengurangi kecurangan politik kedepannya, karena dalam sejarahnya politik etis atau politik balas budi ini cukup memberikan dampak positif dan juga intrik politik yang baik di Indonesia.

Penulis : Rahmat Risaldi Basir salah satu Mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia.