Kendari, Objektif.id – Presiden Mahasiswa (Presma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Ibnu Qoyyim, diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) dengan memotong anggaran lembaga kemahasiswaan yang dialokasikan untuk Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Dugaan pungli ini memicu protes dari sejumlah pengurus HMPS yang merasa hak-hak mereka sebagai lembaga kemahasiswaan dirampas secara sepihak.

Informasi yang dihimpun tim objektif.id menyebutkan bahwa beberapa HMPS, termasuk HMPS Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), HMPS Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), dan HMPS lainnya, mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 200.000 dari total dana Rp 10.000.000 yang seharusnya mereka terima.

Ketua HMPS KPI, Fadli, menyatakan kecewa dengan pemotongan tersebut, yang ia nilai sebagai pungutan liar dengan dalih biaya administrasi.

Fadli menegaskan bahwa dana yang seharusnya diterima sebesar Rp 10.000.000, namun hanya diberikan Rp 9.800.000.

“Pada saat itu Presiden Mahasiswa Ibnu Qoyyim yang dia berikan itu sebanyak Rp. 9.800.000 saat itu saya kaget, dan saya tanya sisanya (Rp. 200.000). itu kemana lalu dia jawab ‘sisanya itu seperti HMPS lainnya uang tersebut masuk sebagai pajak atau biaya admin’,” ujar Fadli, saat dihubungi tim objektif.id, Minggu (13/10/2024).

Senada dengan itu, Ketua HMPS BPI, Mulki Alwali, juga mengkritik pemotongan dana yang ia nilai tidak wajar. Ia menegaskan bahwa pemotongan sebesar Rp 200.000 tanpa alasan yang jelas terindikasi sebagai pungli.

“Untuk alasan dipotongnya anggaran untuk biaya admin dan saya rasa untuk potongan 200.000 terlalu besar jumlahnya,” ujarnya.

Sumber lain dari HMPS PGMI, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengungkapkan hal serupa. Dana yang diterima hanya Rp 9.800.000 dengan alasan pemotongan untuk biaya administrasi, namun tanpa penjelasan rinci.

Ironisnya, Wakil Presiden Mahasiswa IAIN Kendari, Jihad Alriyadi mengaku tidak mengetahui adanya pungli ini.

Jihad mengungkapkan dirinya pernah mengkonfirmasi isu tersebut dan mempertanyakan kebenarannya tetapi Ibnu Qoyyim menolak mengakui adanya pemotongan anggaran.

“Kemarin saya sudah telfon Presma dia tidak mengaku juga saya tanya siapa yang lakukan pemotongan anggaran HMPS, DEMA, SEMA dia tidak mengaku tapi malah dia suruh saya untuk cari juga siapa pelakunya,” ungkapnya.

Upaya tim Objektif.id untuk mengonfirmasi langsung kepada Presma Ibnu Qoyyim belum membuahkan hasil, karena tidak ada respons melalui telepon, WhatsApp, maupun kunjungan langsung ke kantor DEMA-I.

Dugaan pungli dalam pengelolaan dana kemahasiswaan ini menambah catatan buruk terkait transparansi dan akuntabilitas DEMA IAIN Kendari.

Aksi pungli semacam ini tidak hanya merugikan HMPS, tetapi juga mengikis kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga tertinggi kampus yang seharusnya membela hak-hak mahasiswa.

Reporter : Faiz (anggota muda)

Editor : Redaksi