Modal Liburan, HMPS Tadris IPA UIN Kendari Diduga Pungli Maba

Kendari, Objektif.id – Dugaan praktik pungutan liar (Pungli) berkedok uang kas mingguan dilakukan Ande, Ketua umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Tadris IPA Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari.

Hal ini terungkap berdasarkan keterangan Incu (nama disamarkan) kepada Objektif. Ia mengatakan Ande menginstruksikan setiap mahasiswa baru untuk membayar uang kas kelas sebesar Rp5.000 per minggu yang kabarnya akan digunakan dikegiatan bina akrab. Sementara penarikan dana ini diketahui telah berjalan selama satu bulan, sehingga akumulasi biaya yang harus disetorkan mencapai Rp20.000 yang dibebankan pada setiap mahasiswa baru.

“Iya, disuruh bayar kas per minggu 5k, jadi sekarang kan sudah ada mungkin 1 bulan ya, jadi 4 minggu. Nah, 4 minggu itu kita membayar berarti 20k per orang.” ujarnya melalui WhatsApp, Kamis, 15 September 2026.

Baca Juga:

Mencari Keadilan di Tengah Ingatan yang Tak Padam

Sementara itu, Ande membantah bahwa informasi tersebut tidak benar dan menganggap hal tersebut keliru, iuran yang diinstruksikan, justru diinisiasi untuk keperluan pembuatan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan bukan bertujuan ke tempat liburan.

“Iuran tersebut saya menyuruh mereka mengumpulkan untuk persiapan pembuatan baju PDH mereka,” katanya

Meski demikian penjelasan Ketua HMPS Tadris IPA, Incu tetap meragukan jawaban itu dan tetap mempertanyakan tujuan dana yang dinilai tidak transparansi. Yang dimana arahan Ande mulanya adalah untuk mengumpulakan uang tanpa menjelaskan bahwa dana tersebut akan dipakai membeli PDH.

Berdasarkan hal tersebut, Incu kemudian menjelaskan alasan penarikan dana diketahui bukan untuk baju PDH, melainkan menambah anggaran pelaksana kegiatan yang menyebutkan akan ke destinasi wisata Pantai Taipa.

“Dia bilangnya buat tambah dana kita, katanya kalau cukup uangnya kita ke Taipa,” bantahnya.

Menurut Incu, setiap agenda resmi kemahasiswaan seharusnya sudah difasilitasi oleh anggaran definitif dari penyelenggara kegiatan, bukan dengan membebani mahasiswa baru secara personal tanpa rincian kebutuhan atau peruntukan yang tidak dijelaskan secara terbuka.

“Tapi menurutku bukan kurang sih ini, tapi kelebihan dana. Kan pasti anggarannya sudah disiapkan masing-masing dari kampusnya,” katanya.