Kepmen Kominfo 522 Beri Ruang Pembungkaman Terhadap Kebebasan Berekspresi

Ditulis pada 30 Juni 2025 oleh Harpan Pajar

Balas

Jakarta, Objektif.Id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar diskusi publik secara hybrid pada Senin, 30 Juni 2025, untuk membahas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024, yang mengatur kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), khususnya yang termasuk dalam kategori Private User Generated Content (UGC), untuk melakukan moderasi konten. Aturan ini mewajibkan platform digital untuk menghapus atau memutus akses (takedown) terhadap konten yang dianggap melanggar hukum.

Pamflet diskusi AJI Indonesia

Regulasi ini disebut-sebut sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola moderasi konten digital dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara platform. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan jurnalis, pegiat kebebasan berekspresi, dan masyarakat sipil. Dalam lanskap media digital yang terus berkembang, media massa kini tidak hanya bergantung pada saluran tradisional seperti televisi, radio, atau surat kabar. Mereka juga aktif memanfaatkan platform digital seperti YouTube, Instagram, Facebook, X (sebelumnya Twitter), hingga TikTok untuk menerbitkan, mendistribusikan, dan mempromosikan karya jurnalistik.

Media menggunakan kanal digital ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas, memperkuat interaksi langsung dengan publik, serta memperluas ruang demokrasi dan partisipasi warga. Namun, keberadaan regulasi seperti kepmen Kominfo No. 522/2024 dinilai dapat menjadi ancaman terhadap ruang-ruang ekspresi tersebut, terutama jika penerapan moderasi konten dilakukan tanpa mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Salah satu sorotan utama adalah bagaimana regulasi ini bisa memengaruhi kerja-kerja jurnalistik, terutama media yang mengandalkan platform digital untuk menerbitkan konten-konten investigatif atau opini kritis. Kekhawatiran muncul terkait kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan atau interpretasi subjektif terhadap apa yang dianggap sebagai konten “melanggar hukum”, yang berisiko membungkam kritik publik.

Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mediodecci Lustarini sebagai Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, menyatakan bahwa kepmen 522 bertujuan menciptakan ruang digital yang aman dan bersih dari aktivitas ilegal. Aturan ini juga merespons kebutuhan akan kepastian hukum, terutama dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran konten digital, “moderasi konten harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan bersih dari aktivitas ilegal,” ujarnya.

Menurutnya kepmen 522 tidak menyasar individu atau konten pers. Konten jurnalistik yang diadukan akan diverifikasi terlebih dahulu dan bila berasal dari perusahaan pers, akan diteruskan ke Dewan Pers, “Konten yang diproduksi oleh pers kami teruskan ke Dewan Pers untuk ditangani sesuai Undang-Undang Pers. Ini menegaskan bahwa kepmen 522 tidak menyasar individu ataupun pers,” ucapnya.

Mediodecci juga menjelaskan bahwa sistem moderasi yang digunakan, yakni sistem Saman, bersifat transparan, berbasis bukti, dan memungkinkan tanggapan dari PSE. Bahkan proses takedown dimulai dari aduan resmi, verifikasi, komunikasi dengan PSE, hingga klarifikasi, “kami mewajibkan PSE menunjuk narahubung sebagai jalur komunikasi. Proses klarifikasi bisa memakan waktu 12 hingga 24 jam tergantung urgensinya,” katanya.

Sementara, Founder Perupadata Imam Safingi memaparkan jika pihaknya mendapat notifikasi dari platform media sosial X terkait dugaan pelanggaran hukum dalam unggahannya. Namun, secara tugas ia menyatakan bahwa konten yang dimaksud tidak mengandung unsur ilegal, “konten kami disebut melanggar hukum, tapi setelah kami cek ke internal termasuk tim legal, tidak ditemukan pelanggaran,” ujar Imam merespons penjelasan dari Mediodecci Lustarini.

Konten yang diunggah tersebut menyoroti kasus pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998. Ia menyebutkan bahwa angka yang dipakai dalam narasi sudah melalui proses verifikasi dari sumber primer, “angkanya memang sempat dibantah, tapi kami tidak serta-merta percaya. Kami telusuri sampai ke dokumennya, dan datanya cocok. Itu sebabnya kami putuskan untuk tayangkan karena bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Surat peringatan melalui X datang beberapa hari setelah unggahan tersebut menjadi viral. Namun, menurutnya, tidak ada unsur yang termasuk dalam kategori pelanggaran yang ditetapkan dalam kepmen Kominfo 522, seperti pornografi, terorisme, judi, promosi makanan atau obat ilegal, dan aktivitas keuangan ilegal, “ada opini, ada data, dan ada fakta. Tapi tidak ada terorisme, tidak ada judi, tidak ada yang ilegal,” tuturnya.

Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden S. Arum, turut menyoroti frasa-frasa multitafsir dalam aturan tersebut yang dianggap dapat mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital, “kami melihat dan menganalisis keputusan Menteri 172 dan 522 karena itu berasal dari 172, di atasnya ada Permen Kominfo 5/2020 dan tentu saja Undang-Undang ITE. Nah, di pasal-pasal itu banyak frasa yang karet dan ambigu, seperti ‘konten meresahkan masyarakat’ atau ‘konten negatif’ yang tidak dijelaskan secara objektif,” ujarnya.

Ia mencontohkan bagaimana sejumlah konten, termasuk milik perupadata dan yang lainnya mendapat notifikasi dari platform X atas permintaan pemerintah untuk dilakukan takedown, “sayangnya, frasa-frasa karet itu bisa menimbulkan penyalahgunaan, seperti yang sudah sering terjadi pada pasal pencemaran nama baik atau ujaran kebencian di Undang-Undang ITE,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan transparansi antar-platform, “X masih mengirim notifikasi kalau ada permintaan pemerintah, tapi Meta, Google, atau TikTok tidak. Konten langsung hilang tanpa pemberitahuan. Ini jadi problem karena pengguna tidak diberi kesempatan untuk membela kontennya,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa banyak pengguna, khususnya individu yang tidak memiliki tim legal, akhirnya memilih melakukan self-censorship karena takut terkena sanksi. Surat cinta dari Twitter itu membuat orang langsung takut sehingga langsung menurunkan konten, walau sebenarnya X sendiri bilang kalau tidak melanggar tidak akan ditindak. Tapi ketakutan itu nyata.

Jantan di Mulut Rapuh di Sikap: Kritik untuk Maskulinitas Toksik

Ditulis pada 29 Juni 2025 oleh Harpan Pajar

Balas

Oleh: Nur Saputri Ayu Tia Ningsih

Objektif. Id-Dalam hiruk pikuk pergaulan sosial dan digital, tak jarang kita mendengar sosok laki-laki yang berbicara lantang soal kelaki-lakian yang seolah kejantanan bisa dibuktikan lewat dominasi, suara keras, dan candaan bernada seksis. Namun, di balik keberanian di mulut itu, tersembunyi rapuhnya sikap, rentannya ego, dan dangkalnya kesadaran akan nilai kesetaraan. Inilah wajah maskulinitas tipis berisik dalam stereotip, tetapi kosong dalam tanggung jawab moral.

Perilaku meremehkan perempuan bukan sekadar masalah etika. Ia adalah produk dari konstruksi sosial usang yang terus direproduksi baik lewat media, pendidikan, maupun pergaulan sehari-hari. Ketika laki-laki merasa keberadaan perempuan yang cerdas dan vokal adalah ancaman, itu bukan tanda kekuatan, tapi cerminan ketakutan. Ketakutan bahwa dominasi tak lagi relevan, bahwa kejantanan palsu akhirnya terbongkar sebagai tameng dari ketidakdewasaan emosional.

Laki-laki yang kerap “melecehkan” perempuan dengan dalih “cuma bercanda” sesungguhnya sedang memamerkan ketidakmampuannya untuk berempati. Mereka yang gemar memotong pendapat perempuan dalam diskusi hanyalah menunjukkan bahwa daya pikirnya tak cukup kuat untuk menghadapi argumen logis. Dan mereka yang merasa terhina ketika perempuan setara dalam prestasi, justru sedang berteriak bahwa harga diri mereka dibangun di atas puing dominasi semu.

Sudah saatnya kita berhenti memelihara narasi basi bahwa laki-laki harus selalu lebih. Dunia tak butuh jantan yang rapuh, tetapi manusia yang matang. Laki-laki tak kehilangan kehormatannya dengan menghormati perempuan, ia justru meraih kemuliaan. Karena keberanian sejati bukan terletak pada nada tinggi saat bicara, tapi pada kerendahan hati untuk mendengar dan belajar.

Masyarakat sering memaafkan atau bahkan membenarkan perilaku maskulin yang toksik sebagai bagian dari “sifat laki-laki”. Ungkapan seperti “namanya juga cowok” atau “wajar dong, dia kan laki-laki” menjadi tameng yang menormalisasi ketidaksetaraan. Padahal, yang kita butuhkan bukan pembenaran, tetapi pembelajaran. Laki-laki tidak dilahirkan dengan hak istimewa untuk merendahkan. Hak itu jika pernah dianggap adaseharusnya sudah lama kedaluwarsa.

Maskulinitas yang sehat tidak takut disandingkan dengan kelembutan. Ia tidak merasa ancaman ketika perempuan bersuara. Ia tumbuh dari kedewasaan, dari kesediaan untuk merasa tidak tahu, lalu belajar. Laki-laki yang kuat bukan yang tak bisa dikalahkan, tapi yang tahu kapan harus berhenti mendominasi dan mulai mendengarkan. Dan mendengarkan perempuan bukan berarti memberi ruang sejenak.

Bukan sekadar menjadi sekutu dalam narasi media sosial, lalu abai di kehidupan nyata. Itu berarti hadir penuh mengoreksi sikap diri, membongkar asumsi lama, dan berani menantang teman sendiri saat mereka melecehkan perempuan, walau hanya dalam bentuk candaan. Karena ketidakadilan jarang hadir dalam teriakan ia lebih sering tumbuh dalam tawa yang tak kita pertanyakan.

Kita tidak sedang mencari laki-laki sempurna. Tapi kita butuh laki-laki yang mau belajar, yang berani melihat dirinya bukan sebagai pusat semesta, dan yang tahu bahwa menghormati perempuan bukan pencitraan, tapi pondasi dari masyarakat yang adil. Dunia bergerak maju, dan maskulinitas toksik tak punya tempat di dalamnya karena kejantanan yang tak disertai tanggung jawab hanyalah gema dari masa lalu yang gagal.

Pemkot Kendari dan Pemprov Sultra Beri Bantuan Korban Banjir Kali Wanggu

Ditulis pada 29 Juni 2025 oleh Harpan Pajar

Balas

Kendari, Objektif.Id-Pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Wilayah Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, “nantinya masyarakat mulai malam ini kita sudah menyediakan makanan siap saji,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, Cornelius Padang kepada Objektif, Minggu, 29 Juni 2025.

Selain dari Pemkot Kendari, bantuan diberikan juga oleh Dinas sosial (Dinsos) Provinsi berupa pendirian posko, pendirian tenda memasak, dan bantuan tempat tidur untuk warga terdampak, “terkait bantuan dari Dinsos Provinsi sendiri, kami ada mendirikan tenda, kemudian ada menyiapkan dapur umum, kemudian ada bantuan kasur lipat, dan Family kit,” ucap Pelaksana tugas Dinsos Sultra, Wawan Ariyanto.

Berdasarkan laporan di lapangan, banjir Kali Wanggu merendam rumah warga pada beberapa RT, di RT 3, 4, 10, 12, 13, dan 14, dengan korban jiwa sekitar 165 Kartu Keluarga (kk).

Selain itu, Dinas Kesehatan telah dihubungi dan dalam waktu dekat akan mendirikan tenda khusus bagi warga terdampak. Hal ini disusul setelah ditemukan satu orang warga lanjut usia (lansia) dalam kondisi demam, ““Untuk saat ini, kami sudah tangani satu warga lansia yang mengalami demam. Sudah dibawa ke rumah sakit,” ujar Kepala Dinas Sosial Kendari, Sudirham.

Untuk situasi saat ini sebagian warga terdampak mengungsi di masjid, dan yang warga lainnya tetap bertahan menginap di rumah sendiri dan rumah warga sekitar. Meski dua tenda pengungsian telah didirikan, satu di lokasi utama dan satu lagi di seberang jalan untuk menampung warga terdampak.

Mengenai kebutuhan logistik, pemerintah tengah melakukan pendataan dan pengecekan untuk mendistribusikan bantuan secara merata, “logistik akan dicek kembali karena lokasi ini masih padat penduduk. ujar Sudirham.

Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, dalam kunjungannya ke kawasan terdampak banjir hari ini, ia membenarkan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, banjir tersebut disebabkan oleh meluapnya Kali Wanggu di sekitar pemukiman warga.

Menanggapi kondisi tersebut, ia menilai penting untuk segera membangun tanggul penahan air di sekitar aliran kalki guna mencegah banjir serupa di masa depan. Menurutnya, pembangunan tanggul menjadi solusi yang lebih tepat dibanding relokasi, apalagi warga sebelumnya telah menolak program relokasi dari pemerintah.

“Kalau kita lihat langsung di lapangan, cukup membangun dan meninggikan tanggul di sekitar aliran sungai. Itu sudah bisa mengurangi risiko banjir,” katanya.

Banjir ini terjadi sejak Kamis sore, 26 Juni 2025, dengan ketinggian air sekitar 80 sentimeter sampai 1 meter lebih. Bencana ini telah berlangsung selama tiga hari terakhir.

Hingga hari ini, banjir masih menggenangi pemukiman warga. aktivitas sehari-hari warga juga terganggu karena harus menerjang banjir yang ukuran volume airnya masih terus bertambah seiring curah hujan yang masif mengguyur Kali Wanggu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kendari juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terkait potensi banjir susulan karena fenomena curah hujan akan berlangsung selama lima hari kedepan berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kendari.

Drama di Balik Jemput Laundry: Antara Hujan, Kost Putri, dan Nomor WA Misterius

Ditulis pada 29 Juni 2025 oleh admin

Balas

Objektif.Id-Pagi itu langit tampak murung. Hujan turun seakan ingin mengguyur semua niat baik manusia, termasuk niat mulia seorang kurir laundry kami. Jam menunjukkan pukul 10.00 WITA, waktu yang biasanya cocok untuk rebahan sambil ngopi, tapi tidak bagi tim Sahabat Laundry. Kami sedang sibuk membalas pesan masuk dari nomor WhatsApp baru. Seperti biasa, pelanggan datang dengan segudang pertanyaan khas netizen +62: “Berapa harganya, Kak?” “Bisa jemput sekarang?” “Gratis antar, kan?”

Tentu saja kami jawab dengan sepenuh hati. Meski hujan deras dan langit mendung seperti masa depan cinta yang tidak direstui, semangat kami tetap cerah. Pada akhirnya, si pengirim pesan ingin melaundry pakaian dan minta dijemput. Kami balas, “Boleh, kirim lokasinya ya, Kak.”

Lokasi dikirim. Kurir kami langsung bersiap, lengkap dengan jas hujan dan semangat pelayanan 5 bintang. Motor dinyalakan, dan meluncurlah dia menerobos badai demi cucian pelanggan tercinta.

Namun siapa sangka, medan tempurnya kali ini tidak biasa: kost putri. Yup, lokasi penjemputan ternyata sebuah asrama khusus perempuan.

Kurir kami—yang jelas-jelas laki-laki dan bukan karakter sinetron dengan seribu nyawa—melangkah dengan hati-hati. Ia tidak sedang menyamar jadi ojek cinta, melainkan murni ingin menjemput baju kotor.

Belum sempat sampai ke pintu depan, muncul sesosok ibu-ibu dengan aura ketegasan setara Kepala Dinas Ketertiban. Seperti ninja, ibu itu tiba-tiba muncul dari balik jemuran, lengkap dengan tatapan curiga dan nada suara yang bisa mengguncang iman.

“Mau ngapain di sini?” tanyanya sambil pasang posisi bertahan.

Kurir kami—yang jelas bukan pelanggar protokol asrama—menjawab polos, “Saya mau jemput laundry, Bu.”

“Oh ya? Buktinya mana?”

Dengan gemetar ringan karena hujan (dan mungkin karena tatapan ibu kos), kurir kami memperlihatkan isi chat pelanggan. Semua terlihat normal… sampai nomor pelanggan yang sebelumnya aktif, mendadak tidak bisa dihubungi. Offline. Hilang. Seperti mantan yang ngilang setelah bilang, “Aku serius kok sama kamu.”

Ibu kos makin curiga. Kurir makin bingung. Situasi semakin dramatis. Akhirnya, kurir kami mengambil keputusan bijak: cabut dari TKP. Biarlah cucian itu tetap tinggal di sana, mungkin belum jodoh dengan mesin Sahabat Londry hari ini.

Dan begitulah, teman-teman. Di balik layanan laundry antar-jemput, ada kisah haru, lucu, dan sedikit mistis. Hujan bisa kami hadapi, banjir kami terjang, tapi masuk kost putri tanpa restu? Wah, itu levelnya beda.

Semoga pelanggan misterius itu baik-baik saja. Dan nomor WhatsApp-nya semoga kembali aktif, agar kami bisa menjemput cucian yang katanya “butuh segera”.

Kami Sahabat Londry, bukan agen rahasia. Tapi demi kebersihan pakaian Anda, kami siap menerobos hujan… Asal bukan larangan dari ibu kos.

Cerita Aan Kurniawan Koordinator Kurir Sahabat Londry

Kejahatan Negara Dibalik Kebijakan Transisi Energi

Ditulis pada 28 Juni 2025 oleh Harpan Pajar

Balas

Kendari, Objtektif.Id – Kehadiran tambang nikel di Sulawesi Tenggara telah menjadi momok menakutkan bagi rakyat. Bagaimana tidak, aktivitas eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan kian memprihatinkan—melahirkan banyak derita berkepanjangan yang berorientasi pada kerusakan lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan perampasan hak masyarakat lokal untuk hidup layak.

Seolah-olah keselamatan rakyat dianggap tidak kalah penting daripada ambisi besar negara dibalik narasi kepentingan nasional melalui kebijakan yang sedang dipamerkan pada dunia bahwa Indonesia adalah pemain kunci dalam rantai pasok energi bersih terhadap pembangunan kendaraan listrik global.

Padahal di negara demokrasi keselamatan rakyat diletakan pada posisi tertinggi dalam sebuah kebijakan (Salus populi suprema lex esto)—prinsip yang menekankan bahwa kesejahteraan dan keamanan rakyat harus menjadi prioritas utama saat pengambilan keputusan, terutama dalam konteks pemerintahan dan perundang-undangan. Namun faktanya, dibalik narasi transisi energi dan hilirisasi, wilayah-wilayah penghasil nikel justru disarangi petaka krisis sosial-ekologis yang semakin akut.

Secara umum, aktivitas pertambangan memberikan dampak terhadap lingkungan berupa menurunnya tingkat kesuburan lahan, meningkatnya kepadatan tanah, terjadinya erosi serta proses sedimentasi, munculnya gerakan tanah atau longsor, terganggunya ekosistem flora dan fauna, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, serta berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Menurut hasil riset Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, yang dipaparkan pada Sabtu, 28 Juni 2025, melalui seminar diseminasi bertajuk “Menata Ulang Tata Kelola Industri Nikel: Jalan Pemulihan Krisis Sosial-Ekologis di Sulawesi,” dilaporkan jika selama dua dekade terakhir, Sultra telah menjadi pusat ledakan industri nikel nasional yang mengubah daratan dan pesisir sulawesi menjadi tak layak huni.

Narasumber peluncuran hasil riset Walhi Sultra di Aula Unusra

Walhi Sultra menganggap keberadaan smelter dan tambang skala besar yang diberi label oleh negara sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN), seringkali proses perizinan dilakukan secara terburu-buru dengan minim partisipasi publik, bahkan cenderung mengabaikan daya dukung lingkungan serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat.

Sehingga tidak berlebihan jika Walhi Sultra menyebut bahwa aktivitas pertambangan yang meninggalkan kedurjanaan terhadap masyarakat merupakan cerminan nyata dari tata kelola industri yang ugal-ugalan. Perusahaan tambang ini menjadi simbol dari pembangunan yang mengabaikan prinsip keadilan sosial dan ekologis demi kepentingan investasi semata.

Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive berbahan bakar batu bara yang digunakan untuk menyuplai energi ke smelter telah berkontribusi besar terhadap peningkatan polusi udara dan lonjakan emisi karbon. Hal ini tentu menjadi ironi di tengah komitmen nasional dan global untuk menekan laju perubahan iklim.

Selain itu keberadaan industri ini memicu ekspansi pertambangan yang semakin masif di wilayah sekitar—memperluas jejak kerusakan ekologis terhadap kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), sungai-sungai terancam tercemar, dan sistem penghidupan masyarakat lokal baik petani maupun nelayan, kian terdesak oleh kepungan dampak buruk atas aktivitas industri yang tak terkendali.

“Industri nikel menjadi primadona Indonesia sebagai salah satu komoditas yang diburu negara-negara lain,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman dalam peluncuran hasil riset Walhi di Aula Universitas Nahdatul Ulama Sultra (Unusra).

Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman.

Ia menyatakan bila merujuk pada data Walhi Nasional, Sultra menjadi Provinsi yang menyimpan kandungan nikel tertinggi di Indonesia. Namun, menurutnya hasil sumber daya alam yang melimpah berbanding terbalik dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, “jadi ternyata pasca kami diskusi dengan masyarakat terkait kesejahteraan, bagi masyarakat itu menjadi terbalik, justru krisis ekonomi, lingkungan, dan kesehatan menjadi masalah di Wilayah-wilayah pertambagan, ujar Andi.

Andi juga menjelaskan dampak lingkungan dan kesehatan dari aktivitas industri atau tambang nikel dirasakan langsung oleh masyarakat Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, sekitar lima ribu masyarakat telah didiagnosa mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang berasal dari debu batu bara PLTU captive milik dua perusahaan raksasa, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS), anak perusahaan dari grup Tsingshan asal Tiongkok.

Tak hanya itu, mayoritas masyarakat Morosi yang bermata pencaharian sebagai petani tambak turut mengalami kerugian ekonomi akibat beroperasinya PLTU captive tersebut. Terjadi pencemaran pada tambak ikan dan udang warga sekitar akibat polusi udara dan limbah industri yang terus bertambah setiap tahun sejak 2018 lalu.

Selain Morosi, aktivitas buruk tambang nikel juga terjadi di Konawe Utara Blok Mandiodo. Staf Walhi Sultra Bidang Advokasi Hutan dan Kebun, Gian Purnamasari, memaparkan situasi lokasi pertambangan yang telah menghilangkan hutan dan berpotensi mengirim bencana kapada masyarakat, “jika kita melihat aktivitas pertambangan di Blok Mandiodo, batas antara bekas pertambangan dan hutan kepada masyrakat itu sudah sangat tipis sehingga ketika hujan bisa saja terjadi longsor yang merembes ke tempat masyarakat pesisir,” ujar Gian.

Staf Walhi Sultra Bidang Advokasi Hutan dan Kebun, Gian Purnamasari.

Gian melihat kehadiran tambang nikel ini merenggut semua ruang penghidupan masyarakat, mulai dari tanah untuk berkebun atau bertani, rusaknya sumber air bersih, serta hak untuk menghirup udara yang sehat, dan itu semua menurutnya tidak hanya dirasakan oleh masyrakat Morosi maupun Blok Mandiodo saja.

Salah satunya dirasakan juga oleh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di Desa Torobulu yang turut terdampak dari keaktifan tambang nikel. Gian mengungkapkan, operasi tambang di Torobulu sangat agresif—merubah dua kolam sumber mata air tawar yang bersih menjadi tidak sehat, sebab penambangan PT Wijaya Intan Nusantara (WIN) tepat berada di sebelah bak penampungan.

Bahkan menurut Gian, sebelum tambang datang, Torobulu dijuluki sebagai “Desa Dolar” karena menjadi Desa pengahasil ikan untuk banyak daerah disekitarnya, “Torobulu dulunya adalah penghasil Dolar melalui hasil pertanian dan perikanan. Namun, sekarang menjadi ladang tambang nikel yang membuat dampak pencemaran pada laut memerah akibat lumpur tambang.”

Sayangnya, mudarat yang disebabkan tambang nikel tidak berhenti disitu. Hal serupa seperti yang terjadi di Blok Mandiodo, Morosi, dan Torobulu, harus dirasakan juga masyarakat Pulau Kabaena. Gian mengatakan dampak aktivitas pertambangan nikel di Pulau Kabaena, tak hanya menyisakan kerusakan lingkungan, tapi mengancam kesehatan masyarakat secara nyata.

“Kabaena juga menjadi tempat yang paling parah akibat tambang. Dengan berbagai dampak ekologis yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat yang dimana terdapat kandungan nikel di dalam urin masyarakat yang ditenggarai bersumber dari konsumsi kerang-kerangan laut,” ujar Gian.

Sama seperti tiga tempat sebelumnya, Pulau Wawonii terdapat tambang nikel yang dioperasikan oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP), bagian dari Harita Group. Wawonii telah mengalami deforestasi hutan—krisis ekologis serta pembabatan lahan-lahan perkebunan milik warga yang telah ditanami oleh tanaman andalan lokal yang kemudian menurut Gian hal ini telah merusak perekonomian masyarakat setempat.

“Rakyat kehilangan kebun yang mengandalkan komoditas seperti, kelapa, jambu, dan cengkeh. Justru kehadiran tambang malah merenggut pendapatan masyarakat setelah itu meninggalkan kerusakan lingkungan yang juga menciptakan kemiskinan dan pengangguran,” katanya.

Diketahui aktivitas tambang di kedua pulau itu, Kabaena dan Wawonii, seharusnya dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil yang tidak mengamini kegiatan pertambangan di pulau kecil. Regulasi ini juga turut dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-XXI/2023.

Sementara Akademisi lingkungan, Agusrinal, menyatakan keprihatinan yang mendalam akibat krisis pencemaran lingkungan aktivitas pertambangan, khususnya hilirisasi nikel, serta berbagai temuan dampak negatif dari kegiatan tambang yang menurutnya telah menyimpang jauh dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Kita sebagai bagian dari komunitas ilmiah harus melihat bahwa praktik pertambangan saat ini, terutama di sektor hilirisasi nikel, sudah tidak sejalan lagi dengan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan. Saya prihatin atas berbagai temuan dampak lingkungan yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Agusrinal juga menyoroti kondisi masyarakat di daerah terdampak, yang kini mendesak agar kegiatan pertambangan di wilayah mereka segera dihentikan, “masyarakat di sana merasakan langsung dampak buruk dari tambang dan mereka berharap aktivitas ini ditutup,” tuturnya.

Sementara itu, Wahyu Prianto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Ulama Sultra (Unusra), menegaskan pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam menentukan arah kebijakan. Ia menilai, penghormatan terhadap hasil riset merupakan cerminan kemajuan suatu masyarakat, “masyarakat yang maju bisa dilihat dari bagaimana mereka menghargai ilmu pengetahuan. Apa yang ditemukan melalui riset Walhi adalah langkah penting yang harus dijadikan acuan ke depan,” katanya.

Wahyu juga mengkritik tajam kebijakan yang menurutnya merusak lingkungan dan bertentangan dengan hasil kajian ilmiah. “Kebijakan yang merusak, termasuk pernyataan pejabat yang menyamakan pohon dengan sawit, adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan, Walhi Sultra melalui risetnya mendorong negara untuk mengambil langkah-langkah tegas dan strategis demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ada enam agenda utama yang direkomendasikan untuk segera diwujudkan.

Pertama, menghentikan operasional PLTU captive yang menjadi sumber utama emisi dan kerusakan lingkungan. Kedua, melakukan penertiban dan moratorium terhadap izin-izin industri yang selama ini lepas dari kontrol. Ketiga, memastikan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat serta kawasan lindung yang rentan terancam oleh ekspansi industri ekstraktif.

Kemudian yang keempat, mereformasi sistem penegakan hukum agar lebih adil dan berpihak pada kepentingan ekologis. Kelima, mendorong demokratisasi dalam tata kelola pertambangan agar masyarakat memiliki ruang kontrol yang lebih luas. Terakhir, negara juga dituntut untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi menyeluruh terhadap wilayah-wilayah yang telah terdampak aktivitas industri.

Pengaruh Perang Timur Tengah Terhadap Pasokan Minyak Indonesia

Ditulis pada 28 Juni 2025 oleh Faiz Al Habsyi

Balas

Objektif.id – Warga Indonesia diminta untuk lebih hemat dalam menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) menyusul situasi geopolitik yang semakin memanas di Timur Tengah. Perang yang terus menggila di kawasan tersebut telah menyebabkan ketidakpastian pasokan minyak dunia, yang berdampak langsung pada ketersediaan dan harga BBM di dalam negeri.

Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengingatkan masyarakat agar bijak dalam konsumsi BBM demi menjaga stok yang ada tetap aman dan mencukupi kebutuhan nasional. Per 16 Juni 2025, stok Pertalite tercatat cukup untuk 21 hari, Pertamax untuk 29 hari, dan Solar untuk 19 hari, angka yang masih tergolong aman namun mengindikasikan perlunya penghematan.

Kondisi ini menjadi peringatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangi penggunaan BBM secara tidak perlu. Analis dari Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menegaskan bahwa potensi gangguan pasokan minyak akibat konflik di Selat Hormuz dapat memicu kenaikan harga BBM dan LPG di Indonesia. Oleh karena itu, langkah penghematan menjadi sangat krusial agar beban subsidi pemerintah tidak semakin membengkak dan berdampak negatif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menekankan pentingnya percepatan program elektrifikasi kendaraan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor minyak dan gas bumi (Migas) sebesar US$ 36,27 miliar pada 2024, naik dari US$ 35,83 miliar pada 2023. Kenaikan impor ini menambah tekanan pada APBN, terutama dalam hal subsidi BBM dan LPG yang terus membengkak.

Analis Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Putra Adhiguna, memperingatkan risiko pembengkakan subsidi yang dapat membebani keuangan negara dan masyarakat. “Resiko peningkatan subsidi semakin membengkak dan lagi-lagi mengingatkan pentingnya Indonesia bergeser menuju kendaraan listrik. Biaya yang membengkak tersebut akan membebani kantong masyarakat ataupun APBN,” ujarnya.

Pemerintah sendiri tengah melakukan reformasi subsidi BBM yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi dan memperbaiki distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran. Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 menyebutkan bahwa pengendalian kategori konsumen BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dapat mengurangi konsumsi hingga 17,8 juta kiloliter per tahun.

Kebijakan ini diharapkan mampu menghemat anggaran subsidi hingga Rp67,1 triliun per tahun, sekaligus mengurangi beban APBN yang selama ini harus menanggung kompensasi besar akibat harga jual BBM yang masih di bawah harga keekonomian.

Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di sektor energi juga mencatat kenaikan penjualan BBM sebesar 5,6% pada tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan kebutuhan energi masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam penghematan BBM dengan cara-cara sederhana namun efektif, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, memanfaatkan transportasi umum, dan melakukan perawatan kendaraan secara rutin agar lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar.

Selain itu, penggunaan teknologi kendaraan listrik yang semakin berkembang juga menjadi alternatif yang menjanjikan untuk masa depan. Kesadaran kolektif ini sangat penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidak pastian global.

Putra Adhiguna menambahkan bahwa pentingnya peran pemerintah untuk segera mencari jalan keluar terhadap potensi kenaikan harga BBM dan LPG melalui program elektrifikasi yang dinilai bisa meringankan beban APBN., “Hal seperti ini terus berulang dan memerlukan cara pandang yang lebih jauh dan terus berusaha mengganti peran BBM dan LPG dengan elektrifikasi kendaraan dan dapur serta membuat cadangan BBM yang lebih kuat”, katanya.

Di tengah tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat, penghematan BBM menjadi langkah strategis yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara. Langkah ini bukan hanya demi kepentingan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan global yang tidak mudah diprediksi. Penghematan BBM adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan dengan kesadaran tinggi demi masa depan bangsa yang lebih baik.

KBM UHO Dukung Armid Sebagai Rektor Terpilih

Ditulis pada 24 Juni 2025 oleh Harpan Pajar

Balas

Kendari, Objektif.id – Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Halu Oleo (UHO) menyatakan dukungan penuh atas hasil Pemilihan Rektor (Pilrek) UHO, khususnya atas terpilihnya Armid, sebagai Rektor UHO periode 2025–2029.

Sebagai bentuk komitmen, KBM UHO menggelar deklarasi langsung di pelataran Gedung Rektorat UHO sebagai simbol dukungan terhadap kemenangan Prof. Armid.

“Kami, mewakili seluruh elemen mahasiswa, menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Pilrek UHO. Kami berharap Prof. Armid mampu membawa UHO mewujudkan visi dan misinya, yakni UHO Go Internasional,” ujar Nabil Al Mahmud, Presiden Mahasiswa UHO, Selasa, 24 Junui 2025.

KBM UHO juga menyampaikan harapan agar kepemimpinan Prof. Armid ke depan mampu meningkatkan kualitas fasilitas akademik dan organisasi mahasiswa di seluruh fakultas. “Kami berharap pemerataan fasilitas akademik dan kemahasiswaan di 14 fakultas UHO dapat benar-benar diwujudkan.”

Ia menegaskan kembali bahwa seluruh elemen KBM UHO solid menyatakan sikap mendukung hasil Pilrek dan berharap tidak ada polemik yang berkembang, terutama dari pihak eksternal.

“Kami harap semua pihak dapat menerima hasil ini dengan lapang dada, tanpa ada kegaduhan, khususnya dari luar kampus,” katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UHO, Alvin Rezky Saputra, menyampaikan apresiasi terhadap jalannya proses pemilihan rektor yang berlangsung tertib dan damai serta mendapatkan pengakuan dari Kementerian.

“Kami menyampaikan dukungan penuh terhadap hasil Pilrek UHO 2025–2029. Menanggapi isu-isu liar dari luar kampus, kami mengimbau seluruh sivitas akademika agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya,” ungkap Alvin.

KBM UHO berharap seluruh pihak dapat menerima hasil Pilrek ini dengan baik dan mendorong terwujudnya visi-misi rektor terpilih dalam masa kepemimpinan empat tahun ke depan.

Mudarat Tambang Nikel Milik Purnawirawan Jenderal Polisi dan Pejabat di Kabaena

Ditulis pada 23 Juni 2025 oleh Harpan Pajar

Balas

Kendari, Objektif.Id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara dan Satya Bumi merilis riset kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena yang melibatkan perusahaan tambang nikel aparat hingga pejabat, pada Senin, 23 Juni 2025. Laporan Walhi dan Satya Bumi berhasil menjumpai jejaring relasi antara pemilik usaha, aparat non aktif, dan pejabat dalam tambang nikel di pulau itu. Hal ini kemudian dianggap bagian dari pelanggengan impunitas terhadap pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga disponsori secara gamblang oleh pemerintah.

Dalam laporan riset yang bertajuk “Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Person,” Walhi dan Satya Bumi mengungkap keikutsertaan elit purnawirawan kepolisian sampai istri Gubernur Sultra dalam tambang nikel di Kabaena, “di Sulawesi Tenggara sendiri kami duga ada keterlibatan salah satu istri politikus dan mantan Pangdam juga di Sulawesi Tenggara dan sekarang sudah menjadi Gubernur, terlibat dengan urusan perusahaan yang ada di Kabaena,” ujar Andi Rahman, sebagai Direktur Eksekutif Walhi Sultra.

Terbukti dari tiga perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabaena, terutama di sisi administratif Kabupaten Buton Tengah, dua di antaranya, yakni PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (Amindo), berada di bawah kepemimpinan Achmad Fachruz Zaman, mantan Direktur Direktorat Samapta Kepolisian Republik Indonesia.

Selain keterkaitan dengan purnawirawan jenderal polisi, aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT AMI dan PT Amindo berkelindan dengan PT Rowan Sukses Investama, perusahaan milik Arif Kurniawan. Arif Kurniawan diketahui memiliki kedekatan dengan Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. Hubungan kedekatan ini tampak dari posisi Arif sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri, sementara Arinta menjadi salah satu pemegang saham perusahaan tersebut.

Tak berhenti disitu, Arif juga tercatat sebagai pemilik manfaat PT Dua Delapan Resources, perusahaan yang terhubung dengan pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) milik Gubernur Sultra Andi Sumangerukka—ia mengakui kepemilikan tambang ini saat debat kandidat Calon Gubernur Sultra 2024 lalu. TMS juga menjadi salah satu tambang nikel yang bertanggung jawab atas dugaan deforestasi kawasan hutan lindung di Kabaena.

Dengan demikian, keterlibatan lingkaran kekuasaan dan mantan aparat keamanan dalam ekspansi tambang di Pulau Kabaena menimbulkan kekhawatiran publik atas potensi konflik kepentingan, terutama dalam proses perizinan, pengawasan, hingga penindakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan serta hak masyarakat yang terampas. Keadaan itu secara nyata dirasakan masyarakat lokal yang terdampak krisis lingkungan sampai absennya penegakan supremasi hukum di Pulau Kabaena. Situasi semacam ini seperti yang dimaksud pepatah, “sudah jatuh, tertimpa tangga pula.”

Bagaimana tidak, hasil penelitian Walhi dan Satya Bumi menjelaskan bahwa aktivitas eksplorasi pertambangan di empat desa utama yang menjadi fokus kajian penelitian mereka, yaitu Desa Liwu Lompona, Desa Talaga Besar, Desa Kokoe, dan Desa Wulu, telah terjadi pencemaran air laut yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang telah lama menggantungkan hidup pada sumber daya alam pesisir.

Selain efek lingkungan dan ekonomi yang menjadi sasaran empuk atas kegiatan pertambangan yang sementara berlangsung, hasil riset juga menemukan terjadi pelemahan hukum yang tidak melindungi masyarakat, termasuk Pulau Kabaena itu sendiri. Luas Pulau ini hanya 891 km², kemudian disarangi oleh 15 perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total konsesi mencapai 37.894,05 ha, dan ketiga perusahaan di antaranya; PT AHB, PT AMI, PT Amindo, ditemukan memiliki konsesi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, termasuk konsesi di hutan lindung seluas 19,59 milik PT AHB.

Pulau Kabaena juga mengalami peningkatan deforestasi yang cukup signifikan. Data Hansen menunjukkan adanya kehilangan tutupan hutan di area konsesi tambang PT Arga Morini Indah (AMI) seluas 506,55 hektare sejak 2001 hingga 2024. Sementara itu, PT Arga Morini Indotama (Amindo) juga tercatat melakukan pembukaan lahan hutan seluas 194,51 hektare sejak 2002 hingga 2024.

Oleh sebab itu, Walhi dan Satya Bumi menganggap tambang nikel yang melibatkan purnawirawan aparat dan pejabat di Kabaena merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Seharusnya, IUP tidak berfungsi di pulau ini, lantaran Kabaena terbilang sebagai pulau kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil yang tidak mengamini kegiatan pertambangan di pulau kecil. Regulasi ini juga turut dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-XXI/2023.

Menurut Gian Purnamasari, selaku staf di Walhi Sultra Bidang Advokasi Hutan dan Kebun, menjelaskan, akibat krisis pencemaran lingkungan yang disebabkan pertambangan telah berkontribusi besar terhadap menurunnya pendapatan masyarakat secara signifikan.

“Kondisi Sultra berkaitan pertambangan, Sultra ini merupakan Provinsi yang terbesar menyimpan cadangan nikel. Bukan hanya nasional tapi juga skala internasional. Tapi kalau kita lihat peningkatan pendapatan bukan berada disektor pertambangan. Sementara ketika kita melihat, sektor perikanan dan pertanian adalah penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi untuk Sultra. Tapi bagaimana masyarakat ingin bertani atau melaut jika airnya sudah tercemar dan pulaunya dikepung oleh IUP perusahaan” ujarnya.

Gian turut menyuarakan kekhawatirannya terhadap revisi peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Tenggara yang dinilai berpotensi melegalkan industri tambang di pulau-pulau kecil seperti Wawonii dan Kabaena. Menurutnya, hal itu tampak jelas dalam peta revisi RTRW terbaru. Ia menilai revisi tersebut sebagai bentuk legalisasi kerusakan lingkungan demi kepentingan pemilik modal.

Tak hanya itu, Gian menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dampak aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem di Kabaena, “tuntutan masyarakat ditutup atau dicabut IUP-nya. Karena kalaupun dilakukan reboisasi tapi hal dasarnya tidak berubah maka itu percuma. Karena dasarnya adalah pencemaran yang disebabkan adanya IUP,” ucap Gian.

Juru kampanye Satya Bumi, Salma Inaz Firdaus, mengatakan dampak aktivitas pertambangan nikel di Pulau Kabaena, tak hanya menyisakan kerusakan lingkungan, tapi juga mulai mengancam kesehatan masyarakat secara nyata, “berdasarkan hasil uji laboratorium, terdapat kandungan nikel dalam urin penduduk Kabaena yang berkisar antara 4,77 hingga 36,07 µg/L, dengan rata-rata 16,65 µg/L. Artinya konsentrasi nikel dalam urin masyarakat Kabaena tercatat 5 hingga 30 kali lebih tinggi dibanding populasi umum,” ujar Inaz.

Sebagai perbandingan, data dari NHANES 2017–2018 di Amerika Serikat menunjukkan rata-rata kadar nikel dalam urin masyarakat umum hanya 1,11 µg/L. Bahkan di kota-kota besar dengan tingkat polusi tinggi seperti Beijing dan Shanghai, nilai median kadar nikel berada di 3,63 µg/L, dan di komunitas dekat fasilitas smelter nikel di Norwegia, tercatat hanya 3,4 µg/L.

Namun, paparan nikel di Kabaena justru mencapai tingkat 1,5 hingga 10 kali lebih tinggi dibanding masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan industri nikel aktif. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa operasi tambang nikel yang melibatkan aparat dan pejabat di Kabaena, tidak hanya berisiko secara ekologis, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat.

Bahaya paparan nikel dalam tubuh dapat memicu stres oksidatif dengan meningkatkan radikal bebas yang merusak sel dan DNA. Nikel juga menstimulasi pelepasan sitokin atau zat pemicu peradangan yang menyebabkan inflamasi sistemik berkepanjangan dan mengganggu fungsi sel β pankreas yang memproduksi insulin. Kombinasi ketiga proses ini—stres oksidatif, inflamasi, dan disfungsi sel β—mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2 serta berbagai jenis kanker.

Merespon riset Walhi dan Satya Bumi terkait proses reboisasi yang tidak dilakukan perusahaan tambang sejak eksplorasi sampai pada produksi, Kepala Bidang Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Muhammad Hisbullah Idris, mengaku bahwa Dinas ESDM provinsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, “sekarang kalau ada laporan terkait dengan itu tidak melalui Dinas lagi, langsung di Jakarta,” katanya.

Sementara, Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra, Ibnu Hendro Prasetianto, menjelaskan terkait peran pusat di Kabaena sudah ada dengan memberikan sanksi administrasi, “rekomendasinya memang sebelumnyakan pengawasan itu pusat dengan pemerintah kabupaten. Terkait temuan dari pusat itu sudah ditindaklanjuti oleh kabupaten dan sudah diberikan sanksi,” ucapnya. Adapun perusahaan apa saja yang mendapatkan sanksi, ia tidak merincikan lebih jelas.

Meski telah ada sanksi administrasi dari pemerintah pusat, Walhi dan Satya Bumi menganggap itu tidak menyentuh akar persoalan sehingga penting dilakukan evaluasi menyeluruh atas tata kelola tambang nikel di pulau-pulau kecil, terutama di Pulau Kabaena yang rentan secara ekologis dan sosial. Untuk itu, ada beberapa rekomendasi untuk pemerintah, sebagai berikut:

Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Kabaena, termasuk yang tumpang tindih dengan hutan lindung;
Mencabut izin usaha pertambangan milik tiga perusahaan di Kabaena, yaitu PT AMI, PT AMINDO, dan PT AHB, serta seluruh izin pertambangan lainnya yang beroperasi di Pulau Kabaena;
Meninjau kembali Pasal 162 Undang-Undang Minerba Tahun 2020 yang memungkinkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sebagaimana dijamin oleh Resolusi PBB A/RES/76/300;
Membuka secara terbuka pembahasan revisi RTRW Provinsi Sultra kepada publik sebagai bentuk prinsip transparansi dari pemerintah dalam menjalankan asas pemerintahan yang baik (good governances).

Seminar Perludem Upaya Memperkuat Demokrasi yang Inklusif di Indonesia

Ditulis pada 22 Juni 2025 oleh Faiz Al Habsyi

Balas

Depok, Objektif.id – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyelenggarakan seminar bertajuk “Menjamin Hak Politik Kelompok Minoritas: Kelompok Pemuda, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Buruh Migran,” pada Jumat, 13 Juni 2025, di ruang Boedi Harsono Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seminar ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang inklusif di Indonesia dengan fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak politik bagi kelompok minoritas yang selama ini menghadapi berbagai hambatan dalam partisipasi politik.

Direktur Eksekutif Perludem Khorunnisa N Agustyati, membuka acara dengan memaparkan bahwa demokrasi yang sejati harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kelompok pemuda, perempuan, masyarakat adat, dan buruh migran merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak politik yang sama namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, seminar ini bertujuan membuka ruang dialog dan mencari solusi konkret agar hak politik kelompok-kelompok ini dapat dijamin dan diperkuat secara berkelanjutan.

“Kelompok pemuda, perempuan, masyarakat adat, dan buruh migran merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak politik yang sama namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan politik yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok pemuda, perempuan, masyarakat adat, dan buruh migran dapat membantu mereka lebih percaya diri dan aktif dalam proses demokrasi,” ujarnya.

Dalam seminar ini diisi juga oleh perwakilan dari komunitas masyarakat adat yang berbagi pengalaman nyata terkait hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses hak politik. Narasumber dari kalangan aktivis perempuan dan pemuda turut menyampaikan tantangan yang sering mereka alami, seperti diskriminasi dan stereotip yang membatasi peran mereka dalam dunia politik. Sementara itu, perwakilan buruh migran menyoroti perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat agar mereka dapat berpartisipasi secara politik baik di negara asal maupun di negara tujuan.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah hambatan struktural yang menghalangi kelompok minoritas dalam mengakses hak politiknya. Kelompok pemuda sering dianggap belum cukup matang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan perempuan masih menghadapi diskriminasi yang membatasi peran mereka. Sementara asyarakat adat mengalami kesulitan mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya yang berimbas pada keterbatasan akses politik. Buruh migran pun kerap tidak memiliki perlindungan hukum memadai untuk berpartisipasi dalam politik.

Salah satu narasumber yang hadir Titi Anggraini, pakar demokrasi dan hak politik, membahas pentingnya inklusivitas dalam demokrasi dan bagaimana kelompok minoritas dapat terakomodasi secara efektif dalam proses politik. “Hak politik kelompok minoritas bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga kebutuhan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Ketika semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara setara, proses pengambilan keputusan politik akan lebih representatif dan mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi fondasi penting untuk demokrasi yang inklusif dan berkeadilan”, ujarnya.

Harapannya ada pada peran kebijakan publik dan regulasi yang harus diperkuat agar menjamin hak politik kelompok minoritas. Regulasi inklusif dan pelaksanaan yang konsisten menjadi kunci agar tidak ada diskriminasi dalam proses pemilu maupun kehidupan politik sehari-hari. Perludem menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar efektif mengatasi hambatan yang dialami kelompok minoritas.

Narasumber perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Iffa Rosita, menjelaskan komitmen KPU dalam menjaga inklusivitas kelompok rentan, termasuk kelompok minoritas, dalam pelaksanaan pemilu. ia mengatakan telah ada regulasi yang mengatur tentang hak politik setiap masyarakat seperti yang tetuang dalam dasar hukum PKPU nomor 9 tahun 2022 yang mengcover bagaimana KPU sangat inklusif terhadap masyarakat dari berbagai basis di pemilihan, baik pemilu maupun pilkada. Ada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dimana disebutkan hak masyarakat dari penyelenggaraan pemilu adalah menerima informasi pemilu atau pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“jadi, ada beberapa hak dari pemilih kita untuk meminta mendapat informasi konfirmasi atau klarifikasi atas informasi pemilu dan dalam hal ini KPU harus sangat inklusif memberikan penjelasan agar masyarakat kita tidak menerima secara anomali jadi mereka menerima secara utuh dan valid karena itu kewajiban KPU dan karena kita harus mampu meningkatkan literasi pemilih melalui peraturan KPU yang kami terbitkan dan peraturan KPU juga merupakan turunan dari undang-undang pemerintah”, katanya.

Selain itu, seminar menyoroti pemanfaatan teknologi dan media sebagai sarana meningkatkan partisipasi politik kelompok minoritas. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan akses informasi politik yang lebih mudah dan cepat, sehingga kelompok minoritas dapat lebih aktif mengikuti perkembangan politik dan menyuarakan aspirasi mereka. Namun, literasi digital yang memadai juga diperlukan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan kesenjangan baru.

Sementara, politisi partai Demokrat sekaligus anggota DPRD Dapil 1 Jakarta, Desie Cheristie, membagikan pengalaman legislatif sebagai politisi perempuan dan cara mengadvokasi kelompok minioritas. “Pengalaman saya sendiri dari tahun 2008 hingga 2024 dan pengalaman saya yang paling berkesan itu di tahun 2024. Masalah minioritas pemuda dan masalah minioritas perempuan kebetulan ketum saya Srikandi, telah datang ke HAM untuk komnas HAM perempuan minggu lalu untuk sepakat mengawali rancangan undang-undang masyarakat adat. Jadi, Bu Kirli, pastinya mendukung undang-undang RUU kelompok masyarakat.”

Seminar dihadiri oleh berbagai perwakilan komunitas minoritas yang berbagi pengalaman dan tantangan dalam berpolitik. Kesaksian mereka memberikan gambaran nyata bahwa hak politik kelompok minoritas masih sering diabaikan atau tidak dipenuhi secara optimal. Hal ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa upaya menjamin hak politik kelompok minoritas harus terus diperkuat dan didukung oleh semua pihak.

Sesi tanya jawab yang interaktif memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan langsung kepada para narasumber. Interaksi ini memperdalam pemahaman dan memperkuat komitmen bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi kelompok minoritas dalam konteks politik. Diskusi yang berlangsung dinamis ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan hak politik yang inklusif.

Perludem berkomitmen melakukan pemantauan, advokasi, dan edukasi agar hak politik kelompok minoritas benar-benar terwujud dalam praktik demokrasi di Indonesia. Kerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas minoritas menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Meski begitu, menurut politisi Partai Amanat Nasional, Farah Valensiyah Inggrid, mengatakan dari data yang dia peroleh sebanyak 30% para pemilih muda merasa suaranya kurang berpengaruh sehingga mereka tidak tertarik pada politik itu sendiri, “akhirnya mereka enggak suka ataupun menghindari politik itu sendiri, padahal kebijakan-kebijakan pemerintah itu asalnya bermuara dari pemerintah. hambatannya adalah, yang pertama kurangnya pengalaman dan pemahaman politik di kalangan anak muda dan yang kedua adalah persaingan dengan kandidat mapan ketika seorang pemuda mau menjadi calek kriterianya apa yang dipikirkan stereotyping”, katanya.

Pada penghujung acara terbentuk kesepakatan perihal demokrasi inklusif dan berkeadilan hanya dapat terwujud jika hak politik kelompok minoritas dihormati dan dijamin. Semua pihak diajak mengawal proses demokrasi agar lebih terbuka dan ramah terhadap keberagaman. Seminar ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan bahwa demokrasi harus menjadi milik semua, tanpa terkecuali.

Dengan terselenggaranya seminar ini, diharapkan kesadaran dan komitmen untuk menjamin hak politik kelompok minoritas semakin meningkat, sehingga Indonesia dapat mewujudkan semangat demokrasi. Perludem akan terus menjadi salah elemen penting digarda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak politik kelompok minoritas demi masa depan demokrasi yang lebih baik di tanah air.

HMPS IAT IAIN Kendari Motivasi Mahasiswa Lanjutkan Jenjang Pendidikan Melalui Seminar Beasiswa LPDP

Ditulis pada 22 Juni 2025 oleh Aulia permata ashar

Balas

Kendari, Objektif.id— Suasana Seminar di Aula Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah(FUAD) tampak ramai didatangi oleh Mahasiswa yang antusias mengikuti kegiatan seminar yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Pada sabtu siang, 21 Juni 2025, yang mengusung tema: “Menjemput Mimpi, Membangun Negeri: Strategi Sukses Meraih Beasiswa LPDP.” Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya membekali mahasiswa dengan wawasan serta strategi konkret untuk mendapatkan beasiswa prestisius dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Seminar ini menghadirkan Safril, sebagai narasumber yang telah berpengalaman dan sukses mendapatkan beasiswa LPDP, yang akan membagikan langsung kisah, kiat, serta tantangan dalam proses seleksi hingga menjalani studi lanjutan melalui skema beasiswa tersebut.

Acara ini dipandu oleh Riyan Ade Nugraha sebagai moderator, dan Nadya Mutmainna Thamrin sebagai MC, yang keduanya merupakan mahasiswa aktif dari program studi yang sama.

Dengan semangat membangun negeri melalui pendidikan, seminar ini diharapkan dapat menjadi ruang motivasi sekaligus bimbingan praktis bagi para peserta. HMPS IAT menegaskan bahwa seminar ini merupakan bagian dari komitmen mereka dalam menciptakan atmosfer akademik yang progresif dan produktif dalam mendukung mahasiswa menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pelajar Indonesia yang bercita-cita melanjutkan studi S2 atau S3, baik di dalam negeri maupun luar negeri, maka kamu wajib mengenal beasiswa LPDP program unggulan dari Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu beasiswa paling banyak diminati, LPDP memberikan dukungan penuh bagi pendidikan pascasarjana. Mulai dari biaya kuliah hingga tunjangan hidup bulanan, termasuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, transportasi, asuransi, dan lain sebagainya, semuanya ditanggung.

Beasiswa LPDP merupakan inisiatif dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyediakan pembiayaan penuh untuk jenjang pascasarjana, baik di dalam maupun luar negeri. Program ini menjadi dambaan banyak pelajar karena cakupannya yang komprehensif.

Safril menjelaskan bahwa LPDP tidak memprioritaskan kampus tertentu dalam proses seleksi penerima beasiswa. “Selama kampus tujuan memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan oleh LPDP, baik di dalam maupun luar negeri, maka setiap pelamar memiliki peluang yang sama besar,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa yang menjadi fokus utama adalah kesiapan individu baik dari segi akademik, komitmen pengabdian, hingga kelayakan rencana studi.

Tujuan utama LPDP adalah mencetak pemimpin profesional masa depan yang berdaya saing tinggi serta berkomitmen kuat pada kemajuan bangsa. LPDP tak hanya mendukung pendidikan, tapi juga mendorong lahirnya inovator, pemimpin, dan agen perubahan yang mampu membawa dampak nyata bagi Indonesia.

Beasiswa LPDP kerap menjadi pintu emas yang dinanti generasi muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri. Program yang dikelola oleh Kementerian Keuangan ini tak hanya menawarkan pendanaan penuh, tetapi juga simbol meritokrasi bahwa siapa pun yang memiliki kompetensi, visi, dan integritas, berhak mendapat dukungan negara untuk menuntut ilmu di kampus-kampus terbaik dunia.

Namun, semangat itu baru-baru ini mendapat sorotan tajam dari publik. Kabar mengenai diterimanya Mutiara Annisa Baswedan, putri dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagai penerima beasiswa LPDP untuk program magister di Harvard University, memicu perdebatan luas di ruang publik. Warganet mempertanyakan objektivitas proses seleksi LPDP, memunculkan dugaan adanya keistimewaan sosial-politik yang menyusup dalam sistem seleksi yang seharusnya transparan dan berbasis prestasi.

Meski begitu, pihak LPDP menyampaikan semua proses telah sesuai prosedur, dan Mutiara dinilai layak dari sisi akademik maupun personal statement. Namun di sisi lain, banyak yang menilai bahwa kasus ini mencerminkan persoalan lebih besar yaitu bagaimana persepsi publik terhadap keadilan dalam distribusi sumber daya negara, terutama dalam konteks beasiswa bergengsi yang dananya bersumber dari APBN.

Menanggapi polemik yang berkembang, Dede Shalihin Rabil, atau biasa disapa Abil, selaku ketua HMPS IAT menjelaskan, beasiswa yang diterima Mutiara Baswedan adalah sesuatu yang patut dihargai, bukan dicurigai. “Ini adalah sesuatu yang memang harus kita terima sebagai bagian dari prinsip meritokrasi. LPDP menilai berdasarkan kapasitas, bukan latar belakang keluarga atau status sosial. Selama proses seleksi berjalan objektif dan transparan, maka siapa pun berhak mendapatkan kesempatan yang sama,” ujarnya.

Melalui seminar ini, HMPS IAT IAIN Kendari berharap dapat menumbuhkan semangat juang dan kesiapan intelektual mahasiswa dalam meraih peluang beasiswa, khususnya LPDP. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi teknis, tetapi juga menggugah kesadaran bahwa pendidikan tinggi bukan semata tentang prestise, melainkan tentang kontribusi nyata bagi bangsa. Dengan akses dan bimbingan yang tepat, mahasiswa dari berbagai penjuru daerah memiliki peluang yang sama untuk melangkah lebih jauh dan membawa perubahan positif bagi Indonesia.

Konflik Iran Israel Berpotensi Sebabkan Turbulensi Ekonomi Global

Ditulis pada 20 Juni 2025 oleh Aulia permata ashar

Balas

Objektif.id — Serangan militer Israel terhadap Iran kembali memicu ketegangan global. Pemerintah Israel menyebut serangan tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Tel Aviv mengklaim bahwa Iran telah melanggar komitmen dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) sehingga Israel menganggap situasi ini sebagai kondisi darurat.

Namun, klaim tersebut tidak mendapat dukungan dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Lembaga itu menyatakan tidak menemukan bukti pelanggaran terkait program senjata nuklir oleh Iran, sehingga menimbulkan keraguan terhadap alasan Israel dalam melancarkan serangan tersebut.

Konflik ini menimbulkan korban jiwa dikedua belah pihak dan memicu kekhawatiran internasional akan eskalasi lebih lanjut. Situasi ini menandai salah satu titik paling genting dalam hubungan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu ekonomi global juga akan terguncang akibat pecahnya perang kedua negara.

Ketegangan terus memburuk sejak serangan awal Israel pada Jumat, 13 Juni 2025, yang merusak Ibu Kota Iran, Teheran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal dan drone yang menghantam beberapa wilayah Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Pemerintah Iran menegaskan tidak akan membuka ruang negosiasi gencatan senjata selama agresi militer terhadap negaranya masih berlangsung. Sikap tersebut disampaikan melalui mediator regional seperti Qatar dan Oman.

Dari sisi geopolitik, sejumlah negara mulai bersuara. Korea Utara menjadi salah satu pihak yang paling vokal. Dalam pernyataan resminya, Korea Utara mengecam keras serangan Israel dan menyebutnya sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat dimaafkan.” Korea Utara juga menuding Israel sebagai entitas destruktif yang membahayakan perdamaian kawasan, apalagi didukung penuh oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat.

Tim otoritas pajak Zionis Israel telah menangani 14.583 kasus kerusakan langsung yang diakibatkan oleh serangan Iran baru-baru ini. Melalui Jerusalem Post, Menteri Keuangan sayap kanan Zionis Israel Bezalel Smotrich mengatakan sebanyak 2.775 warga dievakuasi dari rumah mereka karena kerusakan yang parah hingga Senin, 16 Juni malam. Ia juga mengonfirmasi bahwa sekitar 24 bangunan telah ditetapkan untuk pembongkaran sebagai akibat dari kerusakan yang disebabkan oleh serangan Iran.

Dampak dari eskalasi ini juga terasa di pasar global. Harga minyak melonjak tajam, sementara pasar saham mengalami tekanan signifikan. Ketidakpastian di Timur Tengah mendorong AS untuk menarik sebagian personelnya dari wilayah tersebut setelah Iran mengancam jika pangkalan Militer AS menjadi sasaran serangan berikutnya.

Sementara, dampak untuk Indonesia sendiri adalah lonjakan harga minyak. Meski disatu sisi emiten energi seperti PT Surya Esa Perkasa (ESSA), Medco (MEDC), dan Elnusa (ELSA) berpotensi mencetak keuntungan, Namun di sisi lain pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk subsidi BBM yang nantinya akan membebani fiskal negara.

Perang Iran-Israel bukan sekadar konflik regional, melainkan isu global yang memengaruhi banyak aspek ekonomi dunia. Mulai dari energi, perdagangan, penerbangan, hingga stabilitas pasar modal.

Negara-negara perlu bersiap menghadapi ketidakpastian jangka pendek yang bisa berpengaruh pada sektor riil. Dunia sudah menanggung beban perang dagang dengan penurunan pertumbuhan global 0,5%. Kini, gejolak di Timur Tengah menambah ketidakpastian yang buruk bagi bisnis,” ujar Georgieva kepada Africanews, Kamis, 19 Juni 2025.

Krisis ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas tindakan militernya di Gaza. Banyak negara mulai membuka jalur menuju pengakuan terhadap negara Palestina, sementara Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Jerusalem Post mencatat bahwa sebagian besar penduduk yang dievakuasi dari daerah yang terkena dampak telah ditampung di hotel-hotel oleh pemerintah daerah masing-masing sebagai bagian dari tanggapan darurat terhadap situasi yang sedang berlangsung. Salah satu rudal balistik milik Iran yang disorot setelah menghantam gedung Kementerian Pertahanan Israel adalah Fattah 2, rudal balistik jarak menengah dengan hipersonik manuverable glide vehicle (HGV).

Rudal yang memiliki kecepatan 13-14 Mach ( 13-14 kali lipat kecepatan suara) dan daya jangkau antara 1.400-2.000 km ini membuat sistem pertahanan udara Israel tak berkutik. Sebelumnya, Iran telah memiliki rudal Fattah 1 pada pertengahan 2023. Sementara Fattah 2 diperkenalkan kepada pemimpin Iran pada 19 November di tahun yang sama. Rudal buatan dalam negeri Iran ini mampu menargetkan sistem pertahanan musuh dan dilengkapi dengan nosel sekunder yang dapat digerakkan dan propelan padat untuk meningkatkan kemampuan manuver di dalam dan luar atmosfer menuju target.

Di tengah memanasnya situasi, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui kesepakatan nuklir antara Washington dan Teheran. Meski begitu, ia mengaku tidak terlalu berminat untuk memulai negosiasi baru dan bahkan mengisyaratkan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dapat menjadi target militer. “Khamenei adalah target yang mudah,” tulis Trump di platform Truth Social.

Putusan MK atas UU ITE Belum Seutuhnya Menjamin Kebebasan Pers

Ditulis pada 19 Juni 2025 oleh Harpan Pajar

Balas

Jakarta, Objektif.Id. — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar diskusi publik secara hybrid yang dipandu oleh Abdus Somad selaku moderator, pada Kamis, 19 Juni 2025. Diskusi ini bertujuan untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merubah pasal bermasalah dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang terbit pada 29 April 2025 itu dinilai membawa angin segar bagi kebebasan pers dan berekspresi, namun para narasumber berpendapat masih banyak persoalan yang menghambat implementasi perlindungan terhadap jurnalis dan masyarakat sipil

Flayer diskusi AJI Indonesia.

Para narasumber yang turut menyumbangkan pemikirannya adalah, Sadli Saleh (jurnalis korban kriminalisasi UU ITE), Muhammad Isnur (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI), Asfinawati (Wakil Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera), dan Damian Agata Yuvens (kuasa hukum Daniel Frits Maurits Tangkilisan).

Dalam paparannya, Muhammad Isnur menyoroti fakta bahwa UU ITE kerap digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan warga negara yang menyuarakan pendapatnya secara kritis. Instrumen hukum yang seharusnya melindungi publik justru kerap dimanfaatkan oleh pemodal, pemilik usaha, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk membungkam kritik. “UU ITE telah menjadi alat efektif untuk mengkriminalisasi berbagai ekspresi kebebasan. Dalam banyak kasus, pasal-pasal ini digabungkan dengan pasal lain seperti UU No. 1 Tahun 1946 atau KUHP Pasal 310,” ujarnya.

Kasus-kasus seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjadi contoh konkret bagaimana riset dan ekspresi yang terpublikasi di media sosial bisa berujung jeratan hukum. Ia menyatakan, proses hukum tersebut mencerminkan praktik yang berujung pada miscarriage of justice atau ketidakadilan hukum.

Persoalan utama bukan hanya terletak pada norma hukum dalam UU ITE itu sendiri, melainkan pada praktik penegakan hukum yang sarat dengan niat buruk. Ia menyebut aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki itikad baik dan justru menggunakan hukum sebagai alat untuk mengkriminalisasi dan membungkam kritik, “Masalahnya bukan cuma norma. Norma bisa kita uji ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang lebih berbahaya adalah malicious investigation, penyelidikan yang dilakukan dengan niat jahat,” Katanya.

Isnur berpendapat, judicial review atau uji materi hanyalah salah satu bentuk perlawanan. Untuk benar-benar menjaga ruang demokrasi. Maka perubahan juga harus didorong dari institusi penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Menurutnya, reformasi dalam tubuh penyidik menjadi kunci agar penyidikan tidak lagi menjadi alat untuk menekan kelompok masyarakat sipil. Dia juga mengangkat kasus-kasus yang menurutnya menunjukkan pola kriminalisasi yang dipaksakan. Salah satunya adalah kasus Sawin dan Sukma di Indramayu, yang diproses hukum karena dianggap mengibarkan bendera dengan posisi terbalik saat perayaan Hari Kemerdekaan. Mereka kemudian dikenakan Undang-Undang tentang Lambang Negara.

Selain Isnur, tanggapan atas putusan MK ini datang juga dari Sadli Saleh, yang pernah menjadi korban dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pasal-pasal kontroversial dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 27 dan 28. Ia menyebutkan bahwa pasal-pasal tersebut masih menjadi “alat paling ampuh” untuk membungkam kebebasan berekspresi, “pasal 27 dan 28 UU ITE ini memang jadi jalan paling efektif yang dipakai pemerintah, institusi swasta, maupun korporasi untuk membungkam jurnalis atau aktivis,” tuturnya.

Sadli menjelaskan bahwa para jurnalis sebenarnya tidak gentar melakukan peliputan, termasuk liputan investigatif yang berisiko tinggi. Namun, ketakutan muncul justru pada tahap publikasi. “Kami tidak takut saat meliput. Tapi ketika hendak mempublikasikan, ancaman datang. Meskipun tidak langsung dijerat pasal, ancamannya berupa teror. Teror verbal, kekerasan non-fisik. Ini lebih parah,” ucapnya.

Dampak psikologis dari ancaman-ancaman tersebut disebutnya sangat memengaruhi kehidupan jurnalis. Banyak dari mereka yang akhirnya takut beraktivitas, enggan keluar rumah, bahkan kehilangan semangat untuk bekerja. “Setelah bebas dari jeratan hukum, justru tekanan lebih besar datang. Banyak jurnalis jadi takut keluar rumah, enggan bekerja, takut melangkah,” katanya.

Sementara Agata, mengungkapkan alasan di balik keterlibatannya dalam pengujian undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi adalah bertujuan untuk pencegahan dan perbaikan terhadap UU ITE. “Judicial review ini didesain untuk mencegah munculnya Daniel-Daniel lain dan Sadli-Sadli yang lain, dan dari sisi perbaikan, untuk memperjelas rumusan pasal-pasal yang kabur agar tidak mudah disalahgunakan,” ujarnya.

Undang-undang ITE, khususnya Pasal 27 dan 28, telah menjadi sorotan karena sering digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik, termasuk terhadap jurnalis dan aktivis. Meski sudah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi sebelumnya, hasilnya selalu sama, MK menyatakan Indonesia masih membutuhkan ketentuan pidana tersebut.

Namun, menurut Agata, pendekatan mereka dalam pengujian kali ini berbeda. Jika dekriminalisasi total dianggap tidak memungkinkan saat ini, maka langkah alternatif yang diambil adalah memperjelas dan mempersempit ruang penerapannya. Salah satu tuntutan utama mereka adalah pembatasan siapa yang bisa menjadi korban pencemaran nama baik., “Kami mengusulkan bahwa lembaga pemerintah, korporasi, pejabat publik, dan bahkan figur publik tidak seharusnya bisa menjadi korban dalam perkara pencemaran nama baik. Karena figur publik adalah orang yang secara sadar menempatkan dirinya dalam sorotan, maka batas toleransinya terhadap kritik seharusnya lebih tinggi,” katanya.

Sayangnya, permohonan untuk memasukkan figur publik sebagai entitas yang dikecualikan dari korban pencemaran tidak dikabulkan MK. Kendati demikian, Agata menilai putusan MK tetap merupakan langkah progresif. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengakomodasi dua hal penting. Pertama, pengecualian pihak-pihak yang bisa dianggap korban dalam perkara pencemaran nama baik yaitu, lembaga pemerintah, kelompok masyarakat dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, dan jabatan. Yang Kedua, MK memperjelas definisi pencemaran nama baik itu sendiri, serta merekonstruksi elemen-elemen dalam perkara hasutan kebencian.

Meski begitu, Agata masih menyimpan kekhawatiran bahwa putusan ini belum tentu berdampak jangka panjang. UU ITE 2024 dianggapnya sebagai undang-undang jembatan, yang hanya berlaku sementara hingga diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 pada awal Januari 2026.

“Maka pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertimbangan dalam putusan ini, terkait pencemaran nama baik dan hasutan kebencian—juga akan berlaku untuk ketentuan serupa dalam KUHP 2023? Karena kalau tidak, maka putusan ini hanya akan berlaku beberapa bulan, dan itu sangat disayangkan,” katanya.

Senada dengan Agata, Asfinawati mengatakan bahwa keputusan MK mencerminkan adanya kemajuan dalam pemahaman hukum terkait kehormatan manusia dan demokrasi. Namun, dia tidak menihilkan jika keputusan tersebut masih belum sepenuhnya tuntas menyelesaikan persoalan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia. Bahwa kebebasan merupakan hak yang melekat pada martabat manusia bukan sekadar sesuatu yang diberikan oleh undang-undang. “Martabat itu hanya dimiliki oleh manusia, bukan lembaga. Jika lembaga bicara soal martabat, itu bisa jadi bentuk kesombongan institusional.”

Menurutnya martabat manusia merupakan unsur fundamental dalam sistem demokrasi, bahkan dianggap sebagai landasan dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, kebebasan individu dan kebebasan pers dalam konteks ini merujuk pada jurnalis sebagai individu, bukan lembaga media yang menjadi bentuk aktualisasi dari hak-hak demokratis.

Asfinawati turut mengkritisi anggapan bahwa keberadaan hukum semata cukup untuk menjamin demokrasi. Sebab hukum juga bisa menjadi instrumen penindasan, seperti yang terjadi dalam penerapan UU ITE dan sejumlah regulasi lainnya di Indonesia. “Ukuran demokrasi bukan hanya ada atau tidaknya hukum, tetapi apakah hukum itu mengakui kebebasan individu. Dalam hal ini, putusan MK merupakan langkah maju karena menegaskan bahwa lembaga negara tidak bisa serta-merta merasa dirugikan oleh kritik publik,” ujarnya.

Namun demikian, Asfinawati menjelaskan bahwa makna hukum tidak hanya datang dari teks undang-undang, melainkan juga dari interpretasi masyarakat. Hukum bukan hanya norma, tetapi juga makna. Dan makna itu tidak dimonopoli oleh DPR atau lembaga hukum, tetapi juga bisa dibentuk oleh masyarakat, akademisi, dan terutama jurnalis melalui kritik dan tulisan mereka.

Gugatan undang-undang melalui MK merupakan mekanisme masyarakat untuk mengoreksi hukum dalam mengawal kepentingan publik, “judicial review di MK adalah bentuk masyarakat memberi makna pada hukum. Tapi yang lebih penting dari keputusan MK adalah bagaimana keputusan itu dimaknai oleh masyarakat dan aparat hukum,” ucap Asfinawati.

Pasca Tragedi Jembatan Teluk Kendari saatnya Saling Peduli dan Menguatkan

Ditulis pada 13 Juni 2025 oleh Aulia permata ashar

Balas

Kendari, Objektif.id — Dari lengkung Jembatan Teluk Kendari, senja kerap menyapa dengan panorama yang menenangkan. Setiap langkah yang melintasinya menyimpan kisah mulai dari pertemuan yang penuh harap hingga perpisahan yang tak terucap. Lebih dari sekadar infrastruktur, Jembatan Teluk Kendari telah menjadi ruang perlintasan yang menyatukan kehidupan, cerita, dan perubahan Kota.

namun, beberapa peristiwa duka sering kali terjadi disitu. Berangkat dari kondisi gejolak batin yang kehilangan rasa aman dalam diri sendiri. Saat pikiran terasa buntu, hidup seolah tak lagi memberi ruang, sebagian orang merasa jembatan jadi jalan keluar untuk mengakhiri hidup. Padahal, keamanan sejati bukan soal tempat fisik, tapi bagaimana kita menjaga kestabilan mental kita. Menenangkan diri, berbagi cerita, dan mencari bantuan adalah cara sederhana namun penting untuk menjaga nyawa karena kamu tetap berharga, bahkan di tengah kegelapan.

Jembatan Teluk Kendari adalah sebuah jembatan kabel pancang di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang melintasi Teluk Kendari dan menghubungkan Kecamatan Kendari dengan Kecamatan Abeli di sisi Selatan Teluk. Jembatan ini dibangun oleh PP Construction & Investment dan Nindya Karya, yang kemudian diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Jembatan ini diklaim dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari kawasan Kota Tua Kendari di sisi Utara ke Wilayah Selatan Kendari seperti Pelabuhan Bungkutoko dan Kecamatan Poasia dari sekitar 25-30 menit menjadi 3-5 menit.

Sejak diresmikan, Jembatan Teluk Kendari telah menjadi ikon baru Kota Kendari. Akan tetapi dibalik keberadaannya itu, tercatat lima kejadian darurat yang ditangani oleh tim Search And Rescue (SAR). “Lima yang ditangani oleh tim SAR, sementara yang selamat tanpa operasi SAR saat kejadian langsung diselamatkan masyarakat, sementara operasi kasus basarnas turun itu ada lima, perempuan dua dan laki-laki tiga,” ucap Wahyudi, Humas Basarnas Kendari, saat ditemui di Kantor Basarnas Kendari, Kamis, 12 Juni 2025.

Data ini menjadi pengingat bahwa di balik kemegahan, selalu ada sisi kemanusiaan yang tak boleh luput dari perhatian.

Jembatan Teluk Kendari tak hanya menyambungkan dua daratan, tapi juga menyentuh sisi emosional banyak orang. Di beberapa kejadian, tak sedikit yang datang ke jembatan ini dalam kondisi batin yang tak stabil. Menanggapi hal itu, Kapolsek Kendari menekankan pentingnya perhatian dari lingkungan sekitar terlebih peran keluarga.

“Peran lingkungan sangat penting dalam menjaga kondisi psikologis seseorang, terutama dukungan keluarga,” ucap Kepala Kepolisian Kota Kendari, Andriyas Sayor, saat ditemui di Kantor Polsek Kendari, Kamis, 12 Juni 2025

Pernyataan ini memperkuat pesan bahwa mencegah jauh lebih penting daripada menangani, dan bahwa kepedulian sosial bisa menjadi jembatan penyelamat bagi banyak jiwa.

Sebagai upaya meningkatkan keamanan di Jembatan Teluk Kendari, pemerintah tengah merancang penambahan fisik berupa pagar penghalang di sisi jalan. Struktur tambahan ini direncanakan untuk meminimalisir potensi risiko, khususnya di titik-titik rawan yang selama ini kerap dijadikan tempat singgah atau duduk oleh warga.

Sambil menunggu proses pembangunan pagar rampung, pemerintah telah mendirikan posko pengamanan sementara di sekitar area jembatan. Petugas ditempatkan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas di tepi pagar, demi menjaga keselamatan bersama.

Langkah ini diambil sebagai respons atas sejumlah kejadian yang tercatat sebelumnya, sekaligus bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang publik yang aman, tertib, dan tetap nyaman untuk dinikmati.

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kesehatan jiwa sering kali terlupakan padahal di sanalah letak keseimbangan diri yang paling hakiki. Luka batin tak selalu tampak di wajah, tapi bisa membebani langkah dan melemahkan harapan. Merawat jiwa bukan hanya tugas pribadi, tapi tanggung jawab bersama: dengan saling mendengar, memahami, dan hadir bagi satu sama lain, sekalipun hanya lewat hal kecil yang tampak sepele.

Keamanan bukan sekadar soal penjagaan fisik atau aturan yang tertulis di papan larangan. Ia adalah rasa tentang betapa setiap orang bisa melangkah tanpa was-was, beristirahat tanpa curiga, dan menjalani hidup tanpa rasa takut. Dalam kehidupan bermasyarakat, keamanan adalah fondasi utama yang menopang keharmonisan. Tanpa rasa aman, kebersamaan bisa rapuh, dan kepercayaan mudah runtuh.

Ketika masyarakat saling menjaga, bukan hanya dari tindak bahaya, tapi juga dari beban batin dan tekanan sosial, di sanalah rasa aman tumbuh. Peran aparat, pemangku kebijakan, hingga warga biasa semuanya penting. Karena menjaga keamanan bukan hanya tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama. Bahwa setiap langkah kecil, dari mengingatkan hingga melindungi, memberi kontribusi besar bagi ketertiban.

Lingkungan yang sehat secara emosional lahir dari sikap peduli dan kepekaan terhadap sesama. Ketika satu orang mulai memperhatikan, yang lain akan merasa dihargai. Dan ketika perhatian menjadi kebiasaan, maka kota ini tak hanya ramai oleh suara, tapi juga hangat oleh rasa aman dan saling percaya. Ketentraman bukan soal sepi, tapi soal hati yang merasa tidak sendirian.

Maka mari bersama menjaga ruang ini rumah yang kita sebut kota agar tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga lembut dalam jiwa. Bukan sekadar membangun pagar dan pos penjagaan, tapi juga membangun empati dan ikatan sosial yang erat. Sebab damai bukan hanya mimpi, ia bisa nyata jika kita semua berjalan dalam langkah yang peduli dan sadar bahwa jiwa yang tenang adalah pondasi bagi hidup yang utuh.

Belajar dari Ambang Kehancuran: Menakar Posisi Indonesia Melalui Lensa Collapse Karya Jared Diamond

Ditulis pada 12 Juni 2025 oleh Harpan Pajar

Balas

Penulis: Rizal Saputra H. Sembaga (Mahasiswa Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo)

Dalam karyanya yang monumental Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, Jared Diamond, menggugah kesadaran kita bahwa keruntuhan suatu peradaban tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi keputusan sosial, kebijakan politik, dan respons terhadap tekanan lingkungan. Lewat pendekatan multidisipliner, Diamond membedah penyebab runtuhnya berbagai masyarakat — dari Pulau Paskah hingga Kekaisaran Khmer — dengan membandingkannya pada masyarakat modern yang menghadapi krisis yang sama. Dua studi kasus penting, yakni perbandingan Republik Dominika vs Haiti, serta Montana di Amerika Serikat, menjadi cermin reflektif yang sangat relevan bagi Indonesia saat ini.

Republik Dominika vs Haiti: Satu Pulau, Dua Takdir

Pulau Hispaniola di Karibia menjadi laboratorium sosial yang unik. Ia dihuni oleh dua negara: Haiti dan Republik Dominika. Meskipun berbagi ekosistem yang sama, kedua negara memiliki nasib yang sangat berbeda.

Haiti: Gambaran Keruntuhan Ekologis Haiti adalah contoh nyata dari masyarakat yang runtuh karena eksploitasi alam yang tak terkendali. Sekitar 98% hutan di Haiti telah hilang akibat penebangan untuk kayu bakar dan perluasan lahan pertanian. Negara ini juga menghadapi kemiskinan ekstrem, pemerintahan yang korup, dan lemahnya penegakan hukum. Tanpa sumber daya alam yang cukup, Haiti terperosok dalam siklus bencana ekologis dan kemanusiaan yang tiada akhir.
Republik Dominika: Jalan Menuju Pemulihan Sebaliknya, Republik Dominika, di bawah kepemimpinan Presiden Joaquín Balaguer pada 1960–1990, berhasil menghindari keruntuhan. Ia menerapkan kebijakan konservasi hutan yang agresif, melarang penebangan liar, dan memperkuat lembaga perlindungan lingkungan. Meski rezimnya otoriter, hasilnya nyata: tutupan hutan tetap terjaga, banjir dapat dikendalikan, dan ketahanan ekologis masyarakat meningkat.

Montana: Potret Dilema dalam Negara Maju

Montana, negara bagian di Amerika Serikat yang kaya akan sumber daya alam dan dikenal akan keindahan alamnya, justru menghadapi degradasi ekologis yang serius. Penebangan liar, tambang logam berat yang mencemari tanah dan air, serta peternakan yang merusak padang rumput telah memperlihatkan paradoks negara maju: modernitas dan teknologi tak menjamin keberlanjutan jika tidak ada kesadaran dan regulasi yang tepat. Ironisnya, banyak penduduk Montana menolak campur tangan pemerintah dalam masalah lingkungan, meskipun mereka sangat bergantung pada subsidi federal untuk bertahan. Ini menunjukkan bahwa ideologi politik bisa menjadi penghalang dalam upaya penyelamatan lingkungan.

Kontekstualisasi terhadap Indonesia: Menelusuri Benang Merahnya

Ketika kita mencermati tiga kasus di atas, kita menemukan bahwa Indonesia memiliki sumbu keterkaitan yang kuat dengan semua elemen permasalahan yang dibedah Diamond. Berikut ini telaahnya:

Kerusakan Lingkungan yang Kian Sistemik

Seperti Haiti, Indonesia menghadapi deforestasi dalam skala besar. Data KLHK menunjukkan bahwa sejak 2000, jutaan hektar hutan Indonesia hilang karena pembalakan liar, ekspansi sawit, dan tambang. Contoh paling nyata adalah degradasi hutan di Kalimantan dan Papua, serta ancaman terhadap Raja Ampat akibat rencana pertambangan nikel. Ini sangat mirip dengan Haiti: eksploitasi alam menjadi jalan keluar jangka pendek dari masalah ekonomi, namun menjadi bumerang dalam jangka panjang.

Ketimpangan Sosial dan Ketergantungan Ekonomi

Seperti masyarakat Haiti dan petani Montana, banyak kelompok masyarakat di Indonesia masih bergantung pada sumber daya alam dalam kondisi ketidakpastian ekonomi. Kemiskinan struktural dan ketimpangan distribusi kekayaan mendorong masyarakat untuk menebang hutan, membakar lahan, dan menambang secara ilegal. Hal ini diperparah oleh lemahnya alternatif ekonomi berkelanjutan yang ditawarkan pemerintah.

Kepemimpinan dan Visi Politik yang Lemah dalam Perlindungan Lingkungan

Jika Republik Dominika bisa selamat karena visi ekologis seorang pemimpin, maka Indonesia hari ini menghadapi tantangan besar dari lemahnya kehendak politik untuk menjaga lingkungan. Pembangunan yang berorientasi infrastruktur dan investasi asing seringkali dilakukan dengan mengorbankan kawasan ekosistem esensial. Kasus alih fungsi hutan di Kalimantan untuk IKN atau pembiaran terhadap tambang di wilayah adat menunjukkan bahwa keberpihakan negara masih condong ke ekonomi ekstraktif.

Penegakan Hukum dan Tata Kelola yang Rapuh

Sama seperti Haiti yang gagal menegakkan aturan konservasi, Indonesia juga menghadapi persoalan serius dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak perusahaan yang melakukan perusakan hutan tetap lolos dari jerat hukum. Sementara itu, masyarakat adat dan aktivis lingkungan yang mempertahankan tanahnya justru dikriminalisasi. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola yang berpihak pada keberlanjutan.

Potensi dan Harapan: Belajar dari Republik Dominika dan Kesadaran Rakyat Montana

Namun Indonesia belum terlambat. Seperti Dominika, Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya manusia dan biodiversitas. Di banyak daerah, masyarakat adat masih menjaga hutan dengan kearifan lokal mereka. Gerakan masyarakat sipil dan kesadaran publik terhadap isu iklim juga meningkat. Indonesia bisa mengambil jalur pemulihan seperti Dominika-jika didukung oleh kebijakan politik yang berani, investasi dalam energi hijau, dan pendidikan lingkungan yang masif.

Kesimpulan: Jalan Menuju Kelestarian atau Kehancuran

Jared Diamond menunjukkan bahwa peradaban runtuh bukan karena takdir, tetapi karena pilihan. Republik Dominika memilih untuk bertahan. Haiti memilih untuk membiarkan dirinya runtuh. Montana berada di tengah dilema ideologi dan pragmatisme. Indonesia kini berada di titik kritis: apakah akan menjadi Haiti berikutnya-negara yang tersandera eksploitasi alam dan ketimpangan sosial-atau memilih menjadi seperti Republik Dominika-negara yang menyelamatkan masa depannya dengan menyelamatkan lingkungan hari ini? Pilihan itu ada di tangan kita. Dalam kebijakan. Dalam kesadaran kolektif. Dan dalam tindakan nyata.

Penutup : Catatan Pribadi dan Seruan Moral

Sebagai warga negara yang tumbuh ditanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam, saya tudak bisa diam dan berpangku tangan melihat arah pembangunan yang kerap kali mengabaikan keberlanjutan. Kasus Haiti bukan hanya kisah negeri yang jauh di karibia tapi ini menjadi cerminan untuk indonesia sebagai refleksi atas pengambilan kebijakan dalam menangani permasalahan lingkungan. Itu adalah cermin yang bisa memantulkan bayangan masa depan Indonesia jika kita terus membiarkan tambang menggantikan hutan, sawit menggantikan rawa gambut, dan beton menggantikan sungai.

Kita tidak kekurangan data, tidak kekurangan hukum, tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang pada kita adalah kemauan politik dan kesadaran moral kolektif. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berpikir tentang lima tahun ke depan, tetapi tentang keberlangsungan hidup anak cucu kita. Kita juga membutuhkan rakyat yang berani bersuara ketika hutan ditebang, ketika air tercemar, ketika tanah leluhur dijual atas nama “pembangunan”. Belajar dari kisah Republik Dominika, kita tahu bahwa perubahan itu mungkin. Ia tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi diperjuangkan—oleh pemimpin yang berani, oleh masyarakat yang sadar, oleh hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu. Maka, ketika kita ditanya: “Apakah Indonesia akan selamat?”, jawabannya tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Diam adalah pilihan. Melawan perusakan juga pilihan. Dan masa depan adalah akibat dari pilihan-pilihan itu.

Lebaran di Tanah Rantau

Ditulis pada 6 Juni 2025 oleh Maharani

Balas

Hari yang dinanti dengan penuh harap,
dibalut persiapan yang tak kenal lelah.
Hari yang bermekaran dengan sukacita,
di tengah hangatnya kebersamaan sanak saudara.

Namun, kini aku hanya terdiam sepi,
di ruangan kosong bersama bayangan itu,
menatap langit malam,
sembari sesekali berharap dia datang memelukku.

Rasanya asing,
ruangan yang biasanya penuh suara
kini hanya menciptakan kesunyian.

Barang-barang tak lagi di tempatnya,
perintah yang biasanya tak ada habisnya
menghilang tanpa jejak.

Kini, wangi buras buatan ibu tak lagi memenuhi ruangan.
Senyum hangat ayah hanya hidup dalam layar yang membatasi jarak.
Begitu pula tawa para penghuni rumah,
tak lagi menggema,
menyisakan bunyi layar yang setia menemani.

Di tanah orang, Lebaran telah tiba,
meninggalkan bayang-bayang rindu yang menggema.
Jauh dari ibu, ayah, dan saudara tercinta,
melangkah di jalan kedewasaan yang penuh ujian.

Kerinduan ini tak tertahankan,
memenuhi relung hati tanpa jeda.
Ingin rasanya pulang, mengikis jarak yang membentang,
menatap wajah-wajah penuh cinta, merengkuh senyumnya,
tenggelam dalam dekatnya yang menenangkan.

Namun lagi-lagi, ini hanyalah angan,
mengambang di ujung harap,
meninggalkan jejak pilu yang menyiksa.

Objektif.id

Mencerdaskan & Mencerahkan

Arsip Bulanan: Juni 2025

Kepmen Kominfo 522 Beri Ruang Pembungkaman Terhadap Kebebasan Berekspresi

Jantan di Mulut Rapuh di Sikap: Kritik untuk Maskulinitas Toksik

Pemkot Kendari dan Pemprov Sultra Beri Bantuan Korban Banjir Kali Wanggu

Drama di Balik Jemput Laundry: Antara Hujan, Kost Putri, dan Nomor WA Misterius

Kejahatan Negara Dibalik Kebijakan Transisi Energi

Pengaruh Perang Timur Tengah Terhadap Pasokan Minyak Indonesia

KBM UHO Dukung Armid Sebagai Rektor Terpilih

Mudarat Tambang Nikel Milik Purnawirawan Jenderal Polisi dan Pejabat di Kabaena

Seminar Perludem Upaya Memperkuat Demokrasi yang Inklusif di Indonesia

HMPS IAT IAIN Kendari Motivasi Mahasiswa Lanjutkan Jenjang Pendidikan Melalui Seminar Beasiswa LPDP

Konflik Iran Israel Berpotensi Sebabkan Turbulensi Ekonomi Global

Putusan MK atas UU ITE Belum Seutuhnya Menjamin Kebebasan Pers

Pasca Tragedi Jembatan Teluk Kendari saatnya Saling Peduli dan Menguatkan

Belajar dari Ambang Kehancuran: Menakar Posisi Indonesia Melalui Lensa Collapse Karya Jared Diamond

Lebaran di Tanah Rantau

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini: