Di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan serba cepat, berpetualang sering dipandang sebagai kegiatan untuk mencari hiburan. Mendaki gunung, menyusuri sungai, menjelajah hutan, atau menyeberangi pulau dianggap sebagai cara untuk melepaskan diri dari rutinitas. Foto dengan latar belakang puncak gunung kemudian diunggah ke media sosial sebagai tanda bahwa seseorang telah sampai di suatu tempat.
Namun, bagi seorang pencinta alam, petualangan seharusnya tidak berhenti pada persoalan mencapai puncak atau mengumpulkan dokumentasi perjalanan. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: setelah kita sampai di sana, apa yang kita bawa pulang selain foto?
Pertanyaan tersebut penting karena alam bukan sekadar latar belakang untuk mengabadikan perjalanan. Di balik gunung yang kita daki, terdapat masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam. Di balik hutan yang kita lewati, terdapat ekosistem yang menopang kehidupan. Di balik sungai yang kita susuri, ada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Dengan demikian, berpetualang seharusnya menjadi cara untuk memahami kehidupan, bukan sekadar cara untuk melarikan diri dari kehidupan.
Salah satu nilai penting dalam kegiatan pencinta alam adalah kepekaan sosial. Sayangnya, semangat petualangan terkadang terlalu berpusat pada pencapaian pribadi: siapa yang paling tinggi mendaki, siapa yang paling jauh menjelajah, atau siapa yang memiliki dokumentasi paling menarik. Padahal, semakin jauh kita berjalan, semakin banyak persoalan yang seharusnya kita lihat.
Ketika memasuki daerah terpencil, kita mungkin menemukan masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, transportasi, maupun fasilitas dasar lainnya. Kita juga dapat melihat bagaimana masyarakat mempertahankan kehidupannya dengan mengandalkan alam di sekitarnya. Di sinilah seorang pencinta alam seharusnya berhenti menjadi sekadar penonton.
Petualangan seharusnya membuka mata kita terhadap realitas sosial. Jangan sampai kita rela mengeluarkan banyak biaya dan tenaga untuk mencapai sebuah destinasi, tetapi tidak pernah peduli dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Bagi saya, seorang petualang bukan hanya orang yang mampu menaklukkan medan sulit. Petualang adalah mereka yang mampu melihat persoalan, merasakan keresahan masyarakat, dan kemudian bertanya: apa yang bisa saya lakukan?
Berpetualang juga merupakan cara sederhana untuk mengenal Indonesia. Negeri ini bukan hanya tentang kota-kota besar. Indonesia adalah gunung, hutan, laut, pulau-pulau kecil, desa-desa, kebudayaan, serta masyarakat dengan berbagai latar belakang. Sayangnya, tidak sedikit generasi muda yang lebih mengenal destinasi wisata luar negeri dibandingkan kekayaan alam di daerahnya sendiri.
Padahal, nasionalisme tidak cukup hanya diucapkan. Nasionalisme harus dialami. Ketika kita berjalan di pelosok negeri, berinteraksi dengan masyarakat lokal, melihat keindahan alam, dan memahami perjuangan mereka mempertahankan ruang hidupnya, rasa memiliki terhadap Indonesia akan tumbuh secara alami.
Kita akan memahami bahwa Indonesia bukan sekadar nama dalam peta. Indonesia adalah kehidupan yang nyata dan beragam. Karena itu, mencintai Indonesia juga berarti menjaga gunungnya, merawat hutannya, melindungi lautnya, menghormati masyarakat adat dan lokal, serta tidak membiarkan kekayaan alam dieksploitasi tanpa memikirkan generasi berikutnya.
Petualangan juga mengajarkan sesuatu yang semakin mahal dalam kehidupan modern: solidaritas. Di alam, ego pribadi sering kali harus ditinggalkan. Ketika seorang teman kelelahan, kita harus berhenti. Ketika ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan, kita harus membantu. Ketika persediaan terbatas, kita belajar berbagi. Di medan perjalanan, kita memahami bahwa keselamatan seseorang sering kali bergantung pada orang lain. Hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi kehidupan sosial kita. Solidaritas tidak cukup dibicarakan dalam forum atau dituliskan dalam slogan. Solidaritas harus dipraktikkan.
Seorang pencinta alam seharusnya memahami bahwa perjalanan bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi bagaimana semua orang dapat sampai dengan selamat. Prinsip itu semestinya tidak berhenti ketika kita meninggalkan gunung. Solidaritas yang tumbuh di perjalanan harus dibawa kembali ke masyarakat.
Ada satu ironi yang sulit diabaikan dalam perkembangan kegiatan pendakian dan wisata alam. Semakin banyak orang mengaku mencintai alam, tetapi pada saat yang sama semakin banyak pula sampah yang ditemukan di kawasan wisata dan jalur pendakian.
Botol plastik, bungkus makanan, tisu, puntung rokok, hingga berbagai jenis sampah lainnya menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap alam terkadang hanya berhenti pada ucapan. Pertanyaannya sederhana: benarkah kita mencintai alam jika setelah menikmati keindahannya kita meninggalkan sampah?
Menjadi pencinta alam bukan berarti sekadar memiliki perlengkapan outdoor, mengenakan pakaian lapangan, atau mengunggah foto di puncak gunung. Identitas tersebut harus dibuktikan melalui perilaku. Jika kita membawa sesuatu ke alam, kita harus bertanggung jawab untuk membawanya kembali. Jika kita menemukan sampah yang bukan milik kita dan mampu membawanya, mengapa harus dibiarkan?
Prinsip “jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak” seharusnya bukan sekadar teori. Ia harus menjadi kebiasaan.
Lebih jauh lagi, kita harus berani mengkritik aktivitas yang merusak lingkungan. Pencinta alam tidak seharusnya hanya menjadi penikmat keindahan, tetapi juga menjadi kelompok yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.
Ada anggapan bahwa berpetualang berarti meninggalkan kehidupan untuk sementara. Saya justru melihatnya sebaliknya. Berpetualang bukan untuk melarikan diri dari kehidupan, melainkan untuk kembali memahami kehidupan. Ketika berada di alam, kita belajar bahwa manusia bukan pusat dari segala sesuatu. Kita hanya bagian kecil dari sebuah ekosistem yang jauh lebih besar.
Kita membutuhkan hutan, tetapi hutan tidak membutuhkan manusia untuk tetap menjadi hutan. Kita membutuhkan sungai, laut, dan tanah untuk bertahan hidup. Karena itu, manusia seharusnya tidak bersikap seolah-olah alam hanya tersedia untuk dieksploitasi.
Petualangan memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan langsung ketergantungan tersebut.
Ketika sumber air sulit ditemukan, kita memahami betapa berharganya air. Ketika berjalan di bawah terik matahari tanpa naungan, kita memahami pentingnya pohon. Ketika melihat hutan yang rusak, kita memahami bahwa kehilangan alam bukan sekadar kehilangan pemandangan, tetapi juga kehilangan ruang hidup.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah petualangan tidak seharusnya hanya ditentukan oleh berhasil atau tidaknya seseorang mencapai puncak. Puncak hanyalah tujuan perjalanan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi selama perjalanan dan apa yang kita lakukan setelah kembali.
Jika setelah mendaki kita menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, lebih menghargai masyarakat, lebih memahami keberagaman Indonesia, dan lebih mampu bekerja sama dengan orang lain, maka petualangan tersebut telah memberikan makna. Sebaliknya, jika kita hanya pulang membawa foto, sampah, dan kebanggaan pribadi, mungkin kita memang telah mencapai puncak, tetapi belum tentu memahami arti sebuah perjalanan.
Karena itu, saya percaya bahwa petualangan bukan tentang menaklukkan alam. Alam bukan sesuatu yang harus ditaklukkan. Alam adalah ruang kehidupan yang harus kita hormati dan jaga. Menjadi pencinta alam berarti bersedia berjalan lebih jauh untuk melihat lebih banyak persoalan, mendengar lebih banyak suara, dan memahami lebih banyak kehidupan.
Sebab, seorang petualang sejati tidak hanya bertanya, “Seberapa jauh saya bisa berjalan?” Tapi ia juga bertanya, “apa yang bisa saya lakukan agar tempat yang saya datangi tetap hidup setelah saya pergi?” Itulah barangkali makna terdalam dari sebuah petualangan: kita pergi untuk melihat dunia, tetapi kita pulang dengan tanggung jawab untuk menjaganya.
Tentu saja kesenian belum sampai pada titik nadirnya. Barangkali kita saja yang sudah terlalu lama menanti kematiannya. Ada perbedaan antara keduanya, meskipun tipis. Yang pertama adalah tragedi yang menimpa gerak kesenian kita, yang kedua adalah kebiasaan kita dalam berkesenian.
Kita masih melihat panggung berdiri, pameran dibuka, sajak dibacakan, musik dimainkan, tubuh-tubuh bergerak dalam pertunjukan. Poster-poster masih memenuhi dinding dan layar ponsel kita. Undangan masih beredar. Orang masih berfoto di depan karya. Tetapi entah mengapa, di tengah keramaian itu terasa seperti ada sesuatu yang telah meninggalkan kita. Mungkin bukan seni. Mungkin alasan mengapa kita dulu membutuhkannya.
Dulu, kesenian mempunyai musuh yang lebih mudah dikenali. Kekuasaan, kolonialisme, kemiskinan, sensor, ketidakadilan, bahkan bahasa lama yang dianggap telah terlalu tua untuk menampung manusia baru. Chairil Anwar datang dengan kata-kata yang seperti ingin memecahkan kaca sebuah kamar yang pengap. Gelanggang kesenian menyatakan keinginan menjadi ahli waris kebudayaan dunia, bukan sekadar penjaga museum masa silam. Kemudian, pada tahun-tahun yang lebih gaduh, Lekra dan Manifes Kebudayaan bertengkar bukan tentang soal kecil: mereka memperebutkan pengertian tentang manusia, kebudayaan, politik, dan tempat seni dalam masyarakat.
Menurut HB Jassin, dengan kalimat yang mirip proklamasi bersama, “Landasan kami adalah perikemanusiaan, kemudi kami akal budi.” Begitu ucapnya dalam majalah sastra No 1, di tahun 1962 yang menguatkan nilai kesenian yang dibawa oleh kelompok pencetus Manifes Kebudayaan. Kita mungkin tidak perlu mengulang dinamika dan alotnya perdebatan gagasannya. Sejarah sudah cukup berkesan untuk memulai dialektika yang baru. Tetapi dari sana kita mengetahui sesuatu yang kini terasa semakin langka, seniman dahulu percaya bahwa kesenian mempunyai ruh dan asas.
Ruh dan asas. Kata itu sekarang terdengar agak tua. Seni hari ini lebih sering ditanya tentang dampak, jangkauan, engagement, jumlah penonton, jumlah pengikut, dan kemungkinan kerja sama. Semuanya masuk akal dalam bahasa manajemen. Bahkan seniman juga perlu makan, membayar listrik, menyewa ruang, membeli kanvas, merawat alat musik, dan sesekali memikirkan masa depan.
Tetapi ada sesuatu yang lucu dalam keadaan ini: kita hidup dalam zaman ketika seni semakin pandai mengukur dirinya sendiri, justru pada saat ia semakin sulit mengukur apa yang terjadi di dalam diri manusia setelah sebuah karya selesai. Berapa orang datang, kita tahu. Berapa orang menyukai, kita tahu. Berapa kali dibagikan, kita tahu. Tetapi apakah seseorang pulang dengan sebuah pertanyaan yang tidak bisa ia tidurkan malam itu, kita hampir tidak pernah punya standar untuk mengukurnya.
Mungkin karena kita telah memasuki zaman di mana segala sesuatu harus tampak sebelum dianggap ada. Karya seni pun demikian. Ia harus segera terlihat, segera dibicarakan, segera difoto, segera diunggah, segera diberi caption paling puitik. Bahkan kesunyian pun kini membutuhkan poster. Sebuah puisi belum selesai dibaca kalau belum menjadi kutipan. Sebuah pertunjukan belum dianggap berhasil kalau tidak menghasilkan dokumentasi. Seniman perlahan-lahan diminta menjadi humas bagi kegelisahannya sendiri. Ia mencipta sekaligus menjual, merenung sekaligus memasarkan, mempertanyakan dunia sekaligus memastikan algoritma menyukainya. Barangkali tidak ada yang salah dengan itu. Yang mengkhawatirkan adalah ketika algoritma mulai lebih dahulu masuk ke kepala daripada gagasan.
Di sinilah saya teringat kepada ruang-ruang kesenian yang pernah dibangun dengan keyakinan bahwa masyarakat membutuhkan tempat untuk berjumpa dengan imajinasi. Taman Ismail Marzuki, misalnya, bukan hanya sebuah bangunan yang menampung pertunjukan. Ia pernah menjadi bagian dari gagasan tentang Jakarta sebagai kota kebudayaan, tempat teater, musik, tari, sastra, film dan seni rupa dapat saling menyela. Tetapi setiap ruang pada akhirnya mempunyai nasibnya sendiri. Negara dapat mendukung seni, tetapi juga dapat mengaturnya. Pasar dapat membiayai seni, tetapi juga dapat menjinakkannya. Birokrasi dapat menyediakan panggung, tetapi sekaligus dapat membuat panggung itu terlalu rapi untuk sebuah kegelisahan. Sebab kesenian, seperti manusia, tidak selalu tumbuh baik di tempat yang terlalu bersih.
Kita barangkali terlalu sering membayangkan kebudayaan sebagai sesuatu yang harus ditata, padahal kebudayaan pada mulanya justru tumbuh dari kekacauan. Bahasa yang baru biasanya lahir karena bahasa lama tidak lagi cukup. Bentuk baru muncul karena bentuk lama mulai terasa sesak. Dan seniman yang sungguh-sungguh bekerja hampir selalu membawa sedikit ketidakpatuhan ke dalam pekerjaannya. Ia menggeser kursi yang selama ini dianggap sudah tepat di tempatnya. Ia membuka pintu yang oleh banyak orang dianggap sebaiknya tetap tertutup. Kadang ia bahkan tidak tahu ke mana pintu itu mengarah. Tetapi bukankah sejarah kesenian hampir selalu ditulis oleh mereka yang berani masuk ke ruangan yang belum mempunyai nama?
Karena itu saya agak curiga ketika mendengar bahwa kesenian harus selalu “relevan”. Kata itu terdengar baik, bahkan mulia. Tetapi sesuatu yang terlalu ingin relevan sering kali justru cepat menjadi usang. Sebab relevansi mengikuti zaman, sementara seni yang baik kadang justru berjalan sedikit lebih lambat atau sedikit lebih cepat daripada zamannya.
Franz Kafka tentu tidak menulis untuk dikutip dalam postingan TikTok. Rendra tidak mendirikan panggung agar algoritma bekerja. Wiji Thukul tidak menulis untuk mendapatkan engagement. Mereka hidup dalam hubungan yang lebih keras dengan kenyataan. Mereka menulis karena ada sesuatu yang tidak dapat mereka biarkan tetap tanpa nama. Di situlah seni memperoleh bahayanya.
Wiji Thukul penting bukan karena puisinya paling rumit, melainkan karena ia tahu bahwa bahasa yang sederhana dapat menjadi tempat persembunyian sebuah keberanian. Ia datang dari lingkungan yang tidak mewah, dari kehidupan yang dekat dengan kelas buruh dan ketidakadilan, lalu membawa puisi ke jalan, panggung kecil, kampung, dan ruang-ruang tempat orang biasa berkumpul.
Di sana sastra tidak menjadi benda yang harus dijauhkan dari kehidupan agar dianggap bermutu. Ia justru menjadi bagian dari kehidupan. Kita mungkin berbeda dalam bentuk dan zaman, tetapi pertanyaan yang ditinggalkannya masih mengusik: apa yang bisa dilakukan sebuah kata ketika kenyataan terlalu keras untuk didiamkan?
Hari ini pertanyaan itu menjadi semakin penting justru karena kita memiliki terlalu banyak kata. Kita berbicara setiap hari, menulis setiap hari, berkomentar setiap hari, mengunggah setiap hari, tetapi belum tentu mengatakan sesuatu.
Kebisingan bukan lawan dari kesunyian; kadang ia adalah bentuk lain dari kesunyian. Di tengah jutaan suara, seseorang dapat kehilangan suaranya sendiri. Begitu pula kesenian. Ia dapat diproduksi tanpa henti dan tetap mengalami kekosongan. Kita dapat mempunyai festival seni setiap bulan, diskusi setiap minggu, pameran rupa setiap musim, tetapi masih tidak memiliki satu karya yang membuat kita berhenti dan bertanya: mengapa hidup kita menjadi seperti ini? Mungkin karena kita semakin takut kepada kegagalan.
Kita ingin karya yang selesai, tetapi lupa bahwa kesenian sering kali tumbuh dari ketidaksempurnaan. Kita ingin penonton banyak, tetapi lupa bahwa sejarah tidak selalu bekerja melalui kerumunan. Kita ingin karya diterima, tetapi lupa bahwa penerimaan kadang justru tanda bahwa karya itu tidak lagi mengganggu siapa-siapa.
Seni yang terlalu cepat disukai barangkali perlu dicurigai, sebagaimana seni yang terlalu cepat dibenci juga perlu dicurigai. Yang lebih penting adalah apakah setelah perjumpaan dengannya kita masih dapat kembali menjadi orang yang sama.
Pertanyaan semacam itu membawa kita kembali kepada sastra. Sebab sastra, dalam pengertian yang paling sederhana, adalah cara sebuah masyarakat menyimpan apa yang tidak sanggup disimpan oleh arsip resmi. Negara mencatat tanggal, angka, keputusan, dan nama-nama pejabat; sastra menyimpan ketakutan seorang manusia, kesepian seorang ibu, kemarahan seorang buruh, kegembiraan seorang anak, atau suara sebuah kampung yang perlahan digusur oleh waktu. Karena itu, ketika sastra melemah, yang hilang bukan hanya buku. Yang hilang adalah sebagian kemampuan kita untuk mengingat manusia sebagai manusia.
Dan mungkin kita memang sedang kehilangan ingatan. Kita terlalu cepat berpindah dari satu peristiwa ke peristiwa lain sehingga tidak sempat mengalami keduanya. Hari ini sebuah tragedi memenuhi layar, besok ia digantikan oleh hiburan, lusa oleh skandal, kemudian oleh sesuatu yang sama sekali lain. Ingatan menjadi pendek karena perhatian dipaksa berlari.
Dalam keadaan seperti itu, kesenian sebenarnya dapat menjadi perlambatan. Ia meminta kita tinggal sedikit lebih lama pada sesuatu. Membaca sebuah puisi sampai selesai. Mendengarkan sebuah lagu tanpa membuka aplikasi lain. Berdiri di depan sebuah lukisan dan membiarkan waktu kehilangan kecepatannya. Mungkin itulah salah satu bentuk perlawanan yang paling sederhana hari ini: tidak tergesa-gesa.
Sebab manusia yang terus tergesa-gesa mudah dijadikan pasar. Ia membeli sebelum berpikir, menyukai sebelum membaca, membenci sebelum memahami. Dan kesenian yang seharusnya menjadi gangguan terhadap kebiasaan itu kadang malah ikut mempercepatnya. Kita membuat seni yang cepat dikonsumsi dalam dunia yang sudah terlalu banyak mengonsumsi. Kita menciptakan sesuatu yang seharusnya membuka ruang perenungan, tetapi menyajikannya dengan logika yang sama seperti iklan: lihat, sukai, bagikan, selesai. Setelah itu kita bertanya mengapa masyarakat tidak lagi mempunyai perhatian yang panjang. Barangkali bukan masyarakat yang berubah sepenuhnya. Barangkali kita yang terlalu mudah menyerah kepada perubahan itu.
Maka saya tidak yakin bahwa yang diperlukan kesenian kita sekarang adalah lebih banyak panggung. Kita membutuhkan lebih banyak keberanian. Lebih banyak ruang untuk gagal. Lebih banyak perdebatan yang tidak buru-buru mencari pemenang. Lebih banyak seniman yang bersedia bekerja dalam kesunyian, tanpa segera bertanya apakah pekerjaannya akan dikenal. Lebih banyak pembaca yang bersedia membuka buku yang tidak sedang ramai. Lebih banyak mahasiswa yang berani menghabiskan waktu di sanggar/sekretariat seni ketika teman-temannya sedang mengejar sesuatu yang dianggap lebih menjanjikan.
Kebudayaan tidak dibangun oleh mereka yang selalu tahu ke mana harus pergi. Kadang ia dibangun oleh orang-orang yang tersesat cukup lama hingga menemukan jalan yang sebelumnya tidak ada.
Saya tidak ingin mengatakan bahwa kesenian kita telah mati. Kematian adalah perkara yang terlalu pasti, sedangkan kesenian selalu menyisakan kemungkinan. Yang lebih patut kita cemaskan adalah jika kita masih membuat karya tetapi tidak lagi mempunyai kegelisahan. Masih mengadakan pertunjukan tetapi tidak lagi mempunyai pertanyaan. Masih membaca puisi tetapi tidak lagi merasa bahasa dapat mengubah cara kita memandang dunia. Pada saat itulah senjakala menjadi nyata, bukan karena panggung kosong, melainkan karena manusia di atas panggung dan manusia di hadapannya sama-sama sudah tidak tahu mengapa mereka berada di sana.
Namun selama masih ada penyair yang menulis sajaknya karena ia tidak sanggup menerima keadaan sebagaimana adanya, selama masih ada tangan yang menggambar sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain, selama masih ada tubuh yang berani naik ke panggung meski tahu penontonnya mungkin hanya beberapa orang, selama masih ada anak muda yang memilih berkesenian meskipun zaman berkali-kali mengatakan bahwa itu tidak penting, maka kita belum sampai pada akhir malam.
Mungkin hanya senja. Dan senja, seperti kita tahu, bukan sekadar akhir dari siang. Ia adalah waktu ketika kita akhirnya dapat melihat bahwa cahaya pun mempunyai bayangan. Barangkali tugas kesenian kita hari ini bukan menyalakan matahari baru, melainkan menjaga agar api kecil yang tersisa tidak kita biarkan padam.
Tiga hari lagi Kamis Oktober tiba, meninggalkan September Hitam yang kelam bersimbah darah. Menyisakan mereka yang beratap payung serba hitam kembali berjejer di tepi jalan seberang Istana Presiden dengan maksud menagih janji keadilan pelanggaran HAM yang setelah sekian tahun masih tersendat kepastian. Ironi pemandangan yang sudah berlaku begitu lama sangat memungkinkan bagi separuh publik merasa bahwa kedatangan orang-orang di situ merupakan tindakan sia-sia. Dan itu tidak bisa ditampik, adakalanya perjuangan yang belum membuahkan hasil konkret acap dipandang sebagai gerakan tak mustajab.
Sementara upaya itu adalah selayaknya merawat akal sehat yang konstan ditunggangi oleh sekelompok sipil demi menjaga ingatan perlawanan kolektif bangsa ini. Tatkala masyarakat arus bawah lainnya mustahil menyeringkan diri berpumpun disitu lantaran lembur bertahan hidup di zaman yang serba menjepit, misalnya, seorang bapak ojol paruh baya yang sejak pagi buta mengais upah biar dapur bisa ngebul, begitu pun dengan ibu-ibu desil 1 hingga 4 perlu memeras tenaga mencari seporsi uang jajan demi anaknya supaya terhindar dari godaan embege beracun yang menghanyutkan, lantas pekerja kantoran yang surut bebas dari makian pimpinan kemudian berpasrah diri menjawab siap bos-siap ndan, termasuk para pemuda desa dan kota yang tertumbuk akal tentang 19 juta lapangan pekerjaan yang hanya bertengger dibibir (lebih karut dari kisah laki-laki bernafsu kuda yang ditinggal pasangan saat sedang sange-sangenya).
Ditengah kesaksian bisu kendaraan yang melintas, Sumarsih, aktivis pejuang kemanusiaan-keadilan kawakan yang usianya terpaut jauh dari kata muda atau mengkal, ia masih rajin ke aksi Kamisan yang sudah berlangsung selama 19 tahun sejak pertama kali digelar pada 18 Januari 2007. Kedatangannya bersama masyarakat sipil di depan barisan pagar angkuh Istana Negara bukan bertujuan menggulingkan rezim.
Mereka hanya menuntut pertanggungjawaban moral pemerintah untuk menuntaskan rentetan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang disebut-sebut melibatkan aktor dari penyelenggara negara. Teranyar, empat anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI menyusun skema pembunuhan berencana dengan cara menyiram air keras ke tubuh Andrie Yunus, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau biasa disebut Kontras. Sialnya, dari keempat prajurit itu tak ada satu pun yang dipecat setelah disidang melalui peradilan militer. Menunjukkan betapa kuatnya impunitas bertahta. Ibarat tahi sembelit yang hampir merobek selaput pantat tapi tak kunjung mendarat ke liang kloset.
Kehadiran Sumarsih di situ bukanlah sekadar tempo belaka, ia datang dengan kesadaran perlawanan yang tumbuh secara organik semenjak anak laki-lakinya, Wawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya Jakarta, berkalang tanah akibat Tragedi penembakan Semanggi 1, 13 November 1998. Catatan Komnas HAM menyebut putranya sebagai salah satu dari 17 korban beringasnya lubang pelontar senapan aparat orde baru (orba), yang pemecahan kasusnya belum beranjak memasuki bab penutup. Membusuk dalam lembar pendahuluan kampanye politik menjelang pemilu.
Per hari ini, 24 september 2026 kemarin, Kamisan telah dilakoni sebanyak 926 kali. Aksi yang muskil dipahami rezim sebagai jalan alternatif menggemakan keadilan lantaran terjalnya penegakan supremasi hukum. Sementara Komnas HAM secara dermawan sudah lama mewariskan salah satu hasil investigasi kasus pelanggaran HAM kepada Kejaksaan Agung pada September 2006. Meski laporan penyelidikan itu kedaluwarsa ditangan pemerintah, namun publik tidak menutup mata terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa benar terjadi pelanggaran HAM berat yang berkaitan dengan penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi di masa pergolakan politik menuju reformasi 1998.
Anda mungkin bertanya-bertanya, mengapa akar kemarahan Kamisan dan Sumarsih belum menghasilkan perlawanan melalui jalur kekerasan dengan menodongkan moncong senjata kepada negara. Karena mereka masih cukup keras hati memilih bertumbuh dari ruang-ruang solidaritas, menyerap keresahan yang sama (sampai batas waktu yang tidak ditentukan), kemudian mengkristal menjadi energi baru dari bundel kekuatan yang tercecer selama ini.
Bukan berarti perlawanan tanpa senjata adalah lemah. Justru, gerakan civil society yang cermat dan bernapas panjang bisa menjadi pintu masuk revolusi ketika kejengkelan terhadap pemerintah telah mencapai klimaksnya.
Kenyataannya, Kamisan dan Sumarsih merupakan dua maujud yang saling berkelindan dalam menjaga bara perlawanan kolektif di negeri ini agar tetap menyala. Mungkin mereka patut diberi “penghargaan”, tapi apalah arti yang resmi dan mapan bagi mereka ketika kekerasan lagi merajalela dan keadilan belum menemukan titik temunya.
Meneladani Kamisan dan Sumarsih adalah keniscayaan. Gerakan kemanusiaan yang dibangun sungguh-sungguh dimaknai sebagai kompas moral perjuangan keadilan. Bukan sekadar perlawanan seremonial seperti kolosal dijumpai dalam selebaran aksi yang sering dijadikan layaknya komoditas pencitraan untuk mendongkrak eksistensi seseorang ataupun kelompok. Pada konotasi ini bukan untuk mengkerdilkan gerakan komunitas manapun, tapi sejatinya fenomena yang terjadi hari ini adalah demikian. Orang berkumpul bukan karena murni panggilan nurani. Tampaknya amat tepat apabila disebut gerombolan aktivis musiman.
Selain itu, Kamisan dan Sumarsih merupakan orisinalitas penting sebagai pejuang kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan yang ulung, yang telah berhasil melipat batas-batas geografis. Bisa dilihat bagaimana aksi Kamisan mengudara kesuluruh jazirah negeri. Begitu pula dengan orang-orang yang terhasut kegigihan perlawanan Sumarsih yang telah berdiri selama 19 tahun di depan Istana Presiden. Keberadaannya di situ bukan untuk menunggu Wawan datang menyapanya, melainkan menjemput kesiapan negara agar berterus terang mengaku salah.
Bagi Kamisan juga Sumarsih, penindasan dan ketidakadilan harus tetap dilawan dimanapun tempatnya. Sepanjang masih ada sistem yang membelenggu nilai-nilai kemanusiaan selama itu pula manusia mengandung kesadaran untuk melawannya. Tindak balas Sumarsih bukan hanya tentang anaknya semata, tapi secara ajeg buat semua korban kekerasan negara. Ia bukanlah tipologi pejuang biasa yang bercorak ego personal.
Sikapnya sungguh jelas tegak berdiri dalam barisan semua kelompok marginal. Tak pelak, pada waktu mendapat permintaan berdialog tatap muka bersama Menteri HAM, Natalius Pigai, dirinya tegas menanggalkan ajakan digedung berpendingin itu dan tetap tawakal berjihad diaksi jalanan Kamisan.
Meski dirinya seorang lansia, namun semangatnya langkat bergelora mengiblatkan angkatan baru berikutnya digaris perbantahan kesenjangan.
Ketika Anda memicingkan mata pada gambar siluet wajah Sumarsih barengan dengan rupa-rupa penderita kekerasan negara, yang lumrah ditemukan dikaos Kamisan lalu dibuntuti frasa sarkas “menolak lupa” dan “akan terus ada dan berlipat ganda,” itu bukan asal-asalan ditempel apalagi dimaksudkan untuk gagah-gagahan. Sama sekali tidak. Itu adalah tanda kutukan bagi penguasa jahanam.
Karena itu juga orang-orang yang terus-menerus gandrung tentang keadilan akan blak-blakan menghakimi tabiat kekuasaan yang durjana. Sebuah simbol yang kelak tunak dipakai lintas gerakan pro demokrasi. Bukti permanen bahwa suatu ketimpangan keadilan yang curam bisa menggerakan pembangkangan masal publik dengan masif.
Pergulatan meruntuhkan banalitas penguasa memang tak cakap berlaku mulus. Namun perjuangan itu ibarat korosi yang merambati permukaan logam, tinggal momentum saja sampai logam itu hancur berkeping-berkeping. Sejarah selalu menyediakan bahan bakar kemurkaan. Kemudian dari sanalah gerakan masyarakat sipil meretas jalan menuju pemberontakan yang tekun. Dan inilah yang kini dikerjakan Kamisan dan Sumarsih sepanjang puluhan tahun, yang begitu rongak dari gerakan aktivisme kelompok-kelompok taktis yang kaku dan berumur pendek. Sependek usia kisah asmara teman saya yang jelek, miskin, tapi masih kuat hidup. Bagaimana tidak, Dia mau menjerat cewek cuma bermodal cokelat, itupun ngutang. Eh dua minggu selanjutnya si perempuan malah diikat dengan seperangkat alat shalat dibayar lunas. Apa nda modar itu.
Andai kata dipandang perlu dan layak, mungkin tidak berlebihan apabila Kamisan dan Sumarsih didapuk dalam nominasi yang terbilang berjasa mengambil peran mengisi ruang perlawanan atas ketidakadilan. Tapi apalah daya ketika ide patriotisme telah dimapankan oleh paradigma militeristik sejak orde baru hingga hari ini, mustahil mereka menjadi “pahlawan” negara. Kerja-kerja pengabdian dalam urusan kemanusiaan justru menempatkan mereka berhadapan dengan sinisme penguasa.
Patut diakui tanpa angkatan perang dan perjuangan bersenjata, nusantara kala itu akan lebih mudah dilantakkan oleh penjajah. Namun harus diingat, republik ini bisa nihil keberadaannya jika sipil tak ikut dalam pengejawantahan kemerdekaan. Sejarah mencatat, bahwa akhir abad-19 sampai dikumandangkannya proklamasi, embrio gagasan tentang Indonesia awalnya secara penuh dipikirkan dan dirumuskan oleh para pemimpin sipil.
Itulah mengapa Kamisan dan Sumarsih bisa diteladani sebagai salah satu gerakan masyarakat sipil paling luhur dari banyaknya simpul-simpul pergerakan yang tidak kukuh. Walaupun mereka bukanlah national hero dari kacamata patriotisme militeristik, tapi dari aksi yang mereka bangun, publik kian garang dengan memuliakan korban penculikan dan penghilangan paksa bukan lagi sebatas tokoh pejuang demokrasi-kemanusiaan saja, karena Marsinah, Wawan, Udin, Widji Tukul, Munir, Randi, Yusuf, dan korban-korban lain sudah menjadi pokok-pokok perkara tersohor tentang kekerasan negara terhadap warga, tentang nirpidana yang masih terus berulang.
Dari Kamisan dan Sumarsih kita belajar bahwa gerakan akar rumput akan berumur panjang ketika keberanian itu sekaligus menjelma menjadi perlawanan yang tidak bersifat sementara terhadap keadilan yang belum tercapai dalam bentuk yang seutuhnya. Dan seperti pernah diucapkan seseorang yang menulis pesan tentang gerakan taktis, temporer, dan karenanya insidental, itu cuma bisa melahirkan anak banci.
Segala usaha-usaha yang tidak datang dari kesadaran melainkan secara paksa atau melulu ingin menunjukan eksistensi perseorangan maupun kelompok itu hanya akan terasa sesat dan merusak pergerakan.
Olehnya itu, teruntuk aktivis musiman, geser tubuhmu perlahan dari kelakuanmu yang bersifat congkak. Begurulah lebih giat meski masih singkat belum lagi padat, dari gerakan perlawanan Kamisan dan sumarsih-pejuang keadilan-kemanusiaan berida yang setia.
Disclaimer: Tulisan ini enggan ditujukan secara membabibuta untuk menggeneralisasi kepada pengurus sekalian. Hanya bagi mereka yang terlibat dalam giat-giat banalitas merusak jantung himpunan.
“Ternyata diskusi himpunan di cabang ini tak beranjak jauh. Tema-tema kebebasan, perlawanan, kebenaran, serta segala ragam tetebengek pembicaraan mengenai “kesucian” hanya sekadar seremonial belaka. Faktanya, cabang acap sibuk memukul ke tapak ketimbang ke atas. Rezim yang dzolim luput disorot serius. Malah Komisariat ingin dirusak sebab tendensi politis semata,” kata salah seorang kader yang menolak disebut namanya, karena masih merasa diri sungguh kecil. Tidak sebanding dengan pengurus cabang yang menurutnya amat sering merasa buas, gagah, dan bermoral. Meski rupanya mereka senantiasa gagap untuk mengaku salah, selalu berupaya benar padahal culas, kemudian gagal ketika berbicara muruah.
Pagi itu matahari menyala terang menuju siang yang terik, cahayanya menembus jaring-jaring jendela yang penuh debu-debu halus, tampak hinggap tersebar luas dipermukaan kaca setelah tertiup deras oleh deru kipas butut yang menggantung di langit-langit salah satu kedai kopi di pinggiran kota bumi Mekongga. Waktu menunjukkan pukul 11.25 saat serentetan percakapan masuk menyambar kencang telpon pintar yang sementara terkapar di meja bar. Karena dalam keadaan bersiap-siap untuk santap siang, jari-jemari belum cukup bernafsu untuk membuka pesan. Nanti selepas semua makanan dilumat habis baru giliran pesan-pesan itu yang dilahap tuntas.
Kabar yang sudah sejak pagi buta itu berisik berupa informasi tentang Rapat Anggota Komisariat (RAK) yang tidak lagi akan digelar oleh anggota komisariat setempat, melainkan lewat kerja-kerja tangan bulus utusan cabang. Lazim dikenal dengan sebutan tim caretaker, yang terdiri dari tiga orang.
“Dan diantara ketiganya bisa jadi dua akan masuk Neraka,” seloroh salah satu Ketua Komisariat UIN Kendari. “Orang yang pertama, ia sadar minim kapasitas tapi tetap bertahan untuk menangani perkara. Yang kedua mungkin dirinya memiliki kapasitas memutus perkara namun secara sengaja bersikukuh menyalahkan kebenaran membenarkan kesalahan.” Barangkali ini adalah suatu gambaran imajinasi tentang harapan penghukuman paling mutlak selepas kehidupan di dunia kelak.
Saya hanya menggelengkan kepala ketika menelisik mendalam cikal bakal pembentukan tim caretaker yang terkesan politis, seakan hendak mengamankan lebih awal basis suara dikonferensi cabang (konfercab) selanjutnya. Langkah ini Bukan sungguh-sungguh sebagai upaya preventif untuk menyelamatkan komisariat. Pun narasi “penyelamatan” yang dimaksud cabang begitu terang seperti ingin menghapus segala daya upaya kader akar rumput yang menghidupi komisariat setelah kian lamanya.
Agaknya tidak ada cara yang lebih getir dari kader yang gigih merawat komisariat dengan berbagai macam kompleksitas dinamika yang menghantui. Bahkan sekadar ingin mempertahankan nyalanya himpunan ditingkat bawah para kader seolah harus senantiasa bersiap menghadapi kehilangan. Memang adakalanya bencana kerap lahir bukan hanya dari kuasa alam semata, melainkan pula dari tangan-tangan yang menyulapnya lebih dulu menjadi petaka.
“Keharusan apa yang memungkinkan komisariat ingin diselamatkan oleh cabang? Ini komisariat aktif. Kita salah satu komisariat penuh yang berbagi mandat suara kepada Ketua Umum terpilih hari ini, Yusril, meski dibelakang ada komitmen yang tidak ditunaikan. Tapi apakah kita ribut? Merusak citra Ketua Umum beserta pengurusnya?” Bunyi salah satu pesan dalam grup WhatsApp komisariat dengan nada semangat yang menyala-nyala bak api di padang ilalang.
Harus diakui jika keberadaan tim caretaker tidak seutuhnya salah apabila dilandasi atas dasar penegakan aturan main organisasi yang sungguh-sungguh. Tapi dalam konteks Komisariat Al Ghazali di UIN Kendari adalah sepenuhnya keliru. Sebab, saban hari pengurus komisariat telah melakukan rapat anggota mengenai persiapan pembentukan panitia RAK. Pembahasan itu telah jauh diagendakan sebelum seruan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO), Rabil, menyebar kepada komisariat secabang Kendari agar melaksanakan RAK.
Sialnya, ketika imbauan Kabid PAO turun, posisi komisariat belum siap menuju RAK. Namun, hal ini bukan tanpa sebab, mengingat situasi pada saat itu kampus sedang libur semester sehingga tidak dimungkinkan tercapainya agenda yang dimaksud. Olehnya itu, menjadi wajar jika ada keterlambatan RAK di Komisariat Al Ghazali dikarenakan sebagian banyak anggota komisariat tengah berada di kampung halaman masing-masing. Apakah iya RAK harus dipaksakan kala mayoritas pengurus dan anggotanya tak berada ditempat? Tidakkah itu juga bagian dari pelanggaran konstitusi organisasi?
Kemudian ada yang bias ketika cabang amat lantang berbicara mengenai aturan main organisasi. Kabid PAO sendiri, misalnya, juga adalah salah satu orang yang secara terang dan jelas sebagai pelaku pelanggar konstitusi HMI. Bagaimana tidak, mulanya ia di dapuk menjadi pengurus cabang dalam keadaan yang tidak sah dan mapan secara jenjang perkaderan. Cukup mirip dengan polemik Teddy Indra Wijaya yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Menjabat kian dulu urusan syarat dipenuhi belakangan. Ibarat beli baju lebih awal baru ukur badan kemudian.
Demikianlah istilah yang jamak disebut sebagai legal acrobatics atau akrobat hukum, situasi dimana aturan dipecundangi demi melegitimasi posisi seseorang yang awalnya tidak memenuhi syarat. Dalam kasuistik ini, saya cukup sedikit sepakat jika Gibran tidak lebih haram meski juga lahir dari rahim konstitusi prematur. Paling tidak aturan batas usia Wapres diubah sebelum dirinya resmi menjadi ban serep, bukan berarti saya mendukung atau membenarkan sesuatu yang bersifat banal. Tapi pada soal ini, status nahi mungkarnya Kabid PAO berada satu tingkat di atas putra sulung Jokowi itu. Lalu dimana muruah HMI Cabang Kendari?
Namun di balik sorotan tajam akibat kekacauan yang disebabkan Kabid PAO, celah untuk memperbaiki keadaan sebenarnya sempat terbuka. Semesta masih memberi suatu masa yang baik, ketika koordinator caretaker membuka ruang dialog yang meneduhkan seusai segala jalur komunikasi ditempuh oleh anggota komisariat dengan penuh kesantunan. Tak ada permintaan berat dari anggota komisariat selain melaksanakan RAK yang independen sebagaimana dimaksud ialah menggunakan panitia bentukan komisariat sehingga agenda tersebut dapat terlaksana secara terbuka dan terkoordinasi kepada tim caretaker. Tapi celakanya upaya kolektif yang disusun oleh koordinator caretaker bersama anggota komisariat kabarnya ditolak mentah-mentah oleh Kabid PAO tanpa ada landasan penjelasan konstitusional.
Bagi saya, kewibawaan yang dikehendaki Kabid PAO adalah keliru yang disengaja. Lalu selanjutnya tersendat dalam dua persoalan. Yang pertama, ia berbicara imaji tentang menjalankan konstitusi. Sedangkan pada hal yang kedua ia mengulas mengenai “penyelamatan” komisariat yang dipakai sebagai alasan untuk mewujudkan apa yang dibayangkannya pada soal yang pertama. Maka nyatalah keduanya itu sebagai sebuah paradoks. Bagaimana mungkin orang yang ingin menegakkan konstitusi sementara dirinya jugalah pelanggar konstitusi.
Ihwal kewibawaan rapuh yang sedang diperlihatkan Kabid PAO, saya malah teringat dengan nasihat Soeharto yang waktu itu berpangkat Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Diponegoro (1958) dalam buku Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto karya O.G. Roeder (1976), di muka prajuritnya, ia tak malu-malu memberikan ceramah. “Seorang pemimpin atau perwira harus senantiasa sadar tentang apa yang dilakukannya. Ia pula harus bersikap jujur dan tidak licik.” Alhasil ibarat jauh panggang dari api. Nasihat itu hanya omon-omon. Pribadi yang dikenal “kalem” sebelum naik tahta pada 1967 itu tak mampu melakoninya sungguh-sungguh. Belum genap setahun dia bilang, “harus bersikap jujur dan tidak licik,” malah nyetak brace kasus penyelundupan gula dan kapuk secara ilegal bersama Bob Hasan dan Tom Sie Liong pada 17 Oktober 1959 yang termuat dalam Asian Godfathers: Menguak Tabir Perselingkuhan Penguasa dan Pengusaha (2009). Nasihat Seoharto itu tidak ada bedanya dengan narasi penyelamatan komisariat yang dimaksud Kabid PAO. Sama-sama omong kosong belaka.
Buktinya tampak jelas saat rapat harian pengurus HMI Cabang Kendari 11 September 2026. Disitu sikap Kabid PAO kelewat terang ingin menyesatkan argumen rasional yang disampaikan anggota komisariat. Dengan gaya duduk bersila diapit presidium pengurus cabang, Kabid PAO bertutur bahwa pembahasan RAK Komisariat Al Ghazali telah selesai dibahas dalam rapat bidang. Seolah-olah ingin menegaskan jika teman-teman komisariat tidak lagi memiliki hak untuk mendiskusikan RAK. Padahal dalam aturan main organisasi, jika saya tidak keliru, bahwa segala bentuk keputusan pada akhirnya bermuara ditetapkan dalam rapat harian secara kolektif. Itu masih satu soal, belum lagi hal lainnya. Misalnya, ide tentang menerima lebih dari satu draf hasil RAK, yang bisa berakibat menyisakan perpecahan yang menukik tajam ke komisariat.
Dalam grup WhatssApp percakapan komisariat, turut menyeruak perdebatan mengenai pernyataan Kabid PAO yang salah kaprah. Namun, saya memilih untuk tidak berlarut membahas ucapan yang nirguna itu. Saya justru teringat oleh karya satra lama Ahmad Tohari berjudul Kubah (1980). Pada karya itu, saya melihat ada kesaksian ironi yang sama tentang menguatnya nafsu politik semata dan sikap egois ketika mencermati gelagat Kabid PAO serta para pemimpin yang bersifat otoriter dalam kisah novel itu. Melalui jalinan kisah yang berlatar peristiwa kelam 1965, Tohari secara tajam memotret bagaimana ambisi buta para elite kekuasaan kerap mengorbankan jiwa-jiwa tak berdosa di tingkat akar rumput.
Tatkala Kabid PAO berkhotbah, ia membenamkan diri pada kebenaran semu yang ingin dicapai. Kata-kata yang terucap seketika berubah menjadi kuasa dan otoritas semena-mena. Lantas melantik diri seakan-akan memperoleh posisi moral. Pemahaman inilah yang secara fundamental patut kita kupas habis-habisan. Dibagian ini pula saya melihat ada pergeseran makna “menyelamatkan” komisariat. Jika kita simak narasi penyelamatan itu dengan utuh, kentara betul cara pandang Kabid PAO terhadap komisariat sangat politis dan pragmatis. Kemudian dengan bangga memamerkan penyanderaan tim caretaker, sekaligus mencegat agar RAK tidak dikerjakan oleh komisariat. Padahal gerakan yang dibuat itu adalah cara tak berbobot. Jauh dari diskursus pertengkaran yang sehat. Tak lupa, saya juga ingin bertanya, apa ukuran penyelamatan yang diklaim Kabid PAO? Siapa yang merasakan dampak dari tindakan yang ia perbuat? Apakah benar semua perbuatannya itu berhulu dan bermuara kepada komisariat? Ketika tiga manusia di tim caretaker tak seorangpun datang dari Komisariat Al Ghazali, sementara dalam struktural cabang terdapat beberapa Kabid yang menjabat berasal dari utusan resmi komisariat.
Karena itu, saya ingin kembali mereflekskan diri ke novel Kubah karya Ahmad Tohari. Ketika sifat durjana bekerja di bawah kendali para pemimpin yang haus kekuasaan, maka tokoh utama dalam novel itu, Karman yang merupakan representasi rakyat arus bawah yang miskin, lugu, namun memiliki kecerdasan potensial tak jarang dipatahkan apabila menolak kehendak yang berkuasa. Begitu pula yang menimpa komisariat, ia dipandang bukan hanya sekadar ruang kaderisasi semata. Ketika menolak patuh pada perintah yang serakah maka bukan hal yang baru apabila komisariat turut menjadi korban dari pola kepentingan elektoral cabang kedepan.
Adalah naif apabila Kabid PAO memaksakan pergerakannya sebagai sebuah keyakinan mutlak tanpa proses kesadaran yang luhur. Dampak dari sikap politiknya bisa berujung pada tragedi yang memilu-malukan bagi dirinya. Belum lagi saat konfrontasi meletus, acap kali mereka yang mengobarkan api konflik kabur mengamankan diri. Sementara kader di akar rumput yang menanggung langsung dan panjang nestapa itu.
Yogyakarta, Objektif.id-Enam jurnalis mahasiswa menjadi korban kekerasan saat meliput aksi damai di Perempatan Gramedia Sudirman, Yogyakarta, pada Selasa malam 1 September 2026. Keenam jurnalis tersebut berasal dari tiga lembaga pers mahasiswa, yakni dua awak BPMF Pijar, satu awak LPPM Sintesa, dan tiga awak LPM Philosofis. Kekerasan yang mereka alami berupa intimidasi, kekerasan fisik, hingga perampasan alat kerja jurnalistik yang diduga dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) dan ormas saat kericuhan terjadi.
Aksi damai Cik Di Tiro diawali dengan massa yang berkumpul di Wisma Kagama sekitar pukul 15.30 WIB. Massa kemudian melakukan long march atau aksi berjalan kaki bersama-sama melalui Jalan Cik Di Tiro menuju Perempatan Gramedia Sudirman. Awalnya, pada pukul 16.20, aksi berjalan tertib dan kondusif. Beragam kegiatan turut mewarnai aksi damai tersebut, mulai dari orasi, bernyanyi, bermain bola, hingga membaca buku di lapak baca. Namun sekitar pukul 19:05 situasi mulai memanas akibat gesekan provokasi dan tindakan kekerasan terhadap sejumlah peserta aksi oleh orang tak dikenal. Sekitar pukul 19.30, massa kembali ke titik awal setelah sebelumnya sempat dipukul mundur oleh ormas.
Ketegangan kembali terjadi menjelang pukul 21.50. Massa aksi dan perwakilan ormas sempat menyepakati bahwa massa aksi akan mundur jika kelompok OTK dan ormas yang menghadang juga ikut membubarkan diri. Puncaknya terjadi sekitar pukul 22 : 00 ketika sebuah ambulans melintas sehingga memecah barisan massa. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok OTK untuk mengejar dan melakukan kekerasan terhadap sejumlah peserta aksi, termasuk jurnalis mahasiswa yang berada di lokasi untuk meliput.
Berdasarkan keterangan korban, awak LPPM Sintesa mengalami intimidasi dan dituduh sebagai provokator. Alat jurnalistik miliknya juga dirampas oleh OTK.
Sementara itu, dua awak BPMF Pijar mengalami kekerasan fisik. Salah satunya harus dibawa ke rumah sakit setelah mengalami luka bocor kepala akibat dipukul menggunakan botol kaca. Tiga awak LPM Philosofis juga menjadi korban pelemparan batu dan pemukulan saat sedang melarikan diri dari kejaran OTK atau ormas preman.
Dalam siaran pers yang diterbitkan Rabu 3 September 2026 Forum Persma se-DIY dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebut bahwa berdasarkan Perjanjian kerjasama antara Dewan Pers dan Kemnristek/Dikti pada 18 Maret 2024, aktivitas jurnalistik pers mahasiswa memiliki landasan hukum mengenai penguatan dan perlindungan bagi pers mahasiswa yang sama dengan penanganan pada pers umum. Oleh karena itu, aktivitas pers mahasiswa dilindungi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No.40 tahun 1999 tentang Pers bahwa, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum.
Mereka juga menyatakan sebagai bentuk menjamin kemerdekaan pers, jurnalis memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Sebagai tindak lanjut, AJI Yogyakarta dan Forum Persma DIY berencana mendorong pelaporan kasus tersebut kepada Dewan Pers, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Hal ini dilakukan untuk mendesak pelaku pelanggaran HAM serta mendorong penegakan perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan pers di Yogyakarta.
Dalam pernyataannya, AJI Yogyakarta dan Forum Persma DIY menyatakan sikap dan menuntut beberapa permasalahan berikut:
1. Mengutuk keras tindakan main hakim sendiri oleh orang tak dikenal dan ormas preman,
2. Meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menginvestigasi kekerasan yang terjadi di aksi 1 September 2026, sebagai bentuk komitmen dari nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia tahun 2022 dan pernyataan polda DIY pada 3 Mei 2026 untuk melindungi pers di DIY. Penyelesaian kasus kekerasan ini akan menjadi bentuk pertaruhan komitmen Polda DIY dalam menjamin perlindungan terhadap jurnalis.
3. Menuntut pemenuhan hak dan ganti rugi, baik dalam bentuk materiil maupun psikologis korban,
4. Mengingatkan kembali kepada publik fungsi pers dan menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers tahun 1999.
Kendari, Objektif.id—Di banyak ruang kuliah hari ini, presentasi masih berlangsung seperti biasa. Kelompok pemateri bergantian menjelaskan materi, peserta mengajukan pertanyaan, lalu diskusi ditutup dengan kesimpulan. Sekilas tidak ada yang berubah. Namun, jika dicermati lebih dalam, ada satu pergeseran yang perlahan mengubah wajah diskusi akademik: argumentasi mahasiswa mulai digantikan oleh jawaban instan dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Fenomena ini bukan semata-mata persoalan perkembangan teknologi. Yang menjadi perhatian adalah berubahnya cara mahasiswa membangun pengetahuan. Presentasi yang dahulu menjadi ruang menguji nalar, mempertahankan pendapat, dan mengembangkan cara berpikir kritis kini berisiko berubah menjadi ajang saling membacakan hasil olahan AI. Pertanyaan lahir dari AI, jawaban pun kembali berasal dari AI. Diskusi tetap berlangsung, tetapi proses berpikir semakin berkurang.
Pada hakikatnya, presentasi bukan sekadar kewajiban akademik untuk memperoleh nilai. Presentasi merupakan proses pembelajaran yang menuntut mahasiswa memahami materi secara utuh, menyusun argumentasi berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu menjelaskan kembali gagasannya kepada orang lain. Dalam proses itu, mahasiswa belajar menerima kritik, memperbaiki kesalahan, sekaligus melatih keberanian berbicara di depan publik.
Ruang kelas sejatinya adalah laboratorium intelektual. Di sanalah gagasan diuji, diperdebatkan, dan diperkaya melalui sudut pandang yang berbeda. Perbedaan pendapat bukan ancaman, melainkan bagian penting dari tradisi akademik. Sebab, kualitas perguruan tinggi tidak hanya diukur dari banyaknya penelitian yang dihasilkan, tetapi juga dari hidup atau matinya budaya berdiskusi di ruang kelas.
Kemajuan teknologi, terutama AI generatif, tentu tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Kehadiran teknologi ini menghadirkan berbagai kemudahan, mulai dari mencari referensi, menerjemahkan jurnal, merangkum bacaan, hingga membantu menyusun kerangka presentasi. Dalam konteks tersebut, AI merupakan inovasi yang patut diapresiasi karena mampu meningkatkan efisiensi proses belajar.
Konsep AI sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada 1955. Sejak saat itu, perkembangannya berlangsung sangat pesat hingga melahirkan berbagai aplikasi yang kini dapat diakses siapa saja. Kemampuan AI menghasilkan teks, gambar, bahkan analisis dalam hitungan detik menjadikannya salah satu teknologi paling berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir.
Persoalan muncul ketika AI tidak lagi diposisikan sebagai alat bantu, melainkan sebagai pengganti proses berpikir. Tidak sedikit mahasiswa yang menyusun materi presentasi hampir sepenuhnya menggunakan AI. Bahkan, saat sesi tanya jawab berlangsung, jawaban yang disampaikan sering kali diperoleh secara langsung dari aplikasi AI tanpa melalui proses analisis maupun refleksi pribadi.
Akibatnya, substansi diskusi perlahan mengalami pergeseran. Presentasi tidak lagi menjadi ruang bertukar gagasan, melainkan sekadar pertukaran informasi yang dihasilkan mesin. Mahasiswa mampu menjawab pertanyaan, tetapi belum tentu memahami jawaban yang disampaikan. Mereka mampu menyusun kalimat yang terdengar akademis, tetapi belum tentu menguasai konsep yang sedang dibahas.
Ironisnya, tidak sedikit mahasiswa yang kehilangan kepercayaan diri ketika harus menjelaskan materi tanpa bantuan AI atau akses internet. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian proses belajar mulai bergeser dari memahami menjadi bergantung. Padahal, teknologi hanya mampu menyediakan informasi. Kemampuan memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan tetap merupakan tanggung jawab manusia.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa menjelaskan kembali materi merupakan salah satu cara paling efektif untuk memperkuat pemahaman. Richard Mayer, melalui kajiannya tentang pembelajaran multimedia, menjelaskan bahwa proses menyampaikan kembali materi membantu memperkuat memori sekaligus memperdalam pemahaman konseptual. Dengan kata lain, manfaat presentasi bukan hanya terletak pada hasil akhirnya, melainkan pada proses berpikir yang terjadi selama mahasiswa mempersiapkan dan mempertanggungjawabkan materi tersebut.
Ketergantungan terhadap AI juga berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis. Ketika jawaban tersedia secara instan, dorongan untuk membaca referensi, membandingkan berbagai sudut pandang, serta menyusun argumentasi secara mandiri menjadi semakin berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kemampuan analisis yang justru menjadi kompetensi utama lulusan perguruan tinggi.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah risiko kesalahan informasi. AI generatif bekerja berdasarkan pola data, bukan berdasarkan kebenaran mutlak. Karena itu, teknologi ini dapat menghasilkan informasi yang keliru atau dikenal dengan istilah AIhallucination. Tanpa proses verifikasi terhadap sumber ilmiah yang kredibel, informasi tersebut berpotensi disampaikan kembali dalam presentasi dan dipercaya sebagai fakta.
Di sisi lain, penggunaan AI secara penuh juga menimbulkan persoalan integritas akademik. Ketika isi presentasi, argumentasi, hingga kesimpulan sepenuhnya disusun oleh AI, mahasiswa memang berhasil menyelesaikan tugas. Namun, proses belajar yang seharusnya membentuk kemampuan berpikir justru tidak terjadi. Yang tersisa hanyalah hasil, sementara prosesnya perlahan menghilang.
Fenomena ini mulai terlihat di berbagai perguruan tinggi, termasuk di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Dalam sejumlah forum presentasi, pertanyaan maupun jawaban sering kali langsung bersumber dari aplikasi AI. Kondisi tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai bentuk adaptasi terhadap teknologi, tetapi juga menjadi sinyal bahwa literasi digital dan etika akademik perlu diperkuat agar AI tetap berada pada fungsi yang semestinya.
Menyikapi kondisi tersebut, solusi yang dibutuhkan bukanlah melarang penggunaan AI. Larangan hanya akan membuat mahasiswa mencari cara lain untuk mengakses teknologi. Yang lebih penting adalah membangun budaya akademik yang mendorong mahasiswa menggunakan AI secara bertanggung jawab. AI seharusnya menjadi alat untuk memperluas wawasan, bukan menggantikan proses berpikir.
Dosen juga memiliki peran strategis dalam merancang model pembelajaran yang lebih menekankan analisis, argumentasi, dan refleksi. Bentuk evaluasi tidak lagi cukup mengukur kemampuan mahasiswa menyampaikan informasi, tetapi juga sejauh mana mereka mampu mempertahankan pendapat berdasarkan hasil kajian yang dilakukan sendiri.
Pada akhirnya, tantangan pendidikan tinggi bukanlah menghadapi AI, melainkan menjaga agar kemampuan berpikir manusia tidak terkikis oleh kemudahan teknologi. Sebab, perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan yang mahir menggunakan kecerdasan buatan, tetapi juga melahirkan manusia yang mampu berpikir kritis, mengambil keputusan secara bijak, dan bertanggung jawab atas setiap gagasan yang disampaikannya.
Jika ruang-ruang diskusi di kampus hanya dipenuhi jawaban instan dari AI, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas presentasi mahasiswa. Yang dipertaruhkan adalah masa depan tradisi intelektual itu sendiri. Sebab, secanggih apa pun teknologi berkembang, perguruan tinggi tetap membutuhkan manusia yang berpikir, bukan sekadar pengguna teknologi yang kehilangan daya nalarnya.
Kendari, Objektif.id—Walhi Sulawesi Tenggara bersama 33 orang petani Desa Rakawuta, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, secara resmi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Andoolo terhadap PT Merbau Jaya Indah Raya, Bupati Konawe Selatan, serta pihak-pihak lain yang diduga bertanggung jawab atas penguasaan dan pengambilalihan lahan pertanian masyarakat secara sepihak, Selasa, 30 Juni 2026.
Gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor Perkara: 36/Pdt.G/2026/PN Adl.
Langkah hukum ini ditempuh sebagai bentuk perjuangan masyarakat untuk memperoleh keadilan atas dugaan pelanggaran hak-hak petani yang selama bertahun-tahun kehilangan akses terhadap tanah pertanian yang menjadi sumber penghidupan mereka. Para penggugat menilai tindakan para tergugat telah mengakibatkan penggusuran, penguasaan lahan, serta hilangnya hak masyarakat untuk mengelola tanah yang telah mereka garap selama bertahun-tahun.
Dalam gugatan tersebut, para penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum para tergugat untuk memulihkan hak-hak masyarakat, mengembalikan penguasaan atas lahan milik maupun lahan garapan para petani, serta membayar ganti kerugian atas kerugian materiil yang telah dialami masyarakat.
Berdasarkan dalil gugatan, tindakan para tergugat yang secara sepihak menguasai dan/atau mengambil alih lahan milik maupun lahan garapan para penggugat beserta anggota kelompok tani seluas sekitar 46,88 hektare telah menyebabkan kerugian yang nyata, aktual, dan terus berlangsung. Kerugian tersebut meliputi hilangnya penguasaan atas lahan, hilangnya hasil perkebunan dan pertanian, serta terganggunya sumber penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertanian.
Total kerugian materiil yang dialami masyarakat sebagaimana dihitung dalam gugatan mencapai Rp7.629.032.500 (tujuh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tenggara, Andi Rahman sekaligus kuasa hukum para penggugat menegaskan bahwa gugatan ini merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan agraria dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dan lingkungan hidup.
“Gugatan ini bukan sekadar menuntut ganti kerugian, tetapi merupakan perjuangan untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang selama bertahun-tahun kehilangan tanah sebagai sumber kehidupan mereka. Tanah bukan hanya aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Kami berharap Pengadilan Negeri Andoolo memeriksa perkara ini secara independen, objektif, dan memberikan putusan yang berpihak pada keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat Desa Rakawuta.”
Walhi Sulawesi Tenggara menilai bahwa setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam wajib menghormati hak-hak masyarakat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara, termasuk pemerintah daerah, juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencegah terjadinya perampasan ruang hidup masyarakat.
Melalui gugatan ini, Walhi Sulawesi Tenggara bersama 33 petani Desa Rakawuta berharap proses peradilan dapat menjadi sarana untuk memulihkan hak-hak masyarakat atas tanah, memberikan kepastian hukum, serta menjadi preseden penting dalam penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan di Sulawesi Tenggara.
Pendidikan tinggi seharusnya berdiri di atas tata tertib, kesepakatan, dan rasa tanggung jawab. Kampus bukan hanya tempat mentransfer ilmu, tetapi juga ruang untuk menanamkan nilai disiplin, etika, dan penghormatan terhadap aturan bersama. Dalam posisi itu, dosen memegang peran penting sebagai pengajar sekaligus teladan. Cara seorang dosen bersikap di ruang kelas sering kali menjadi contoh diam-diam bagi mahasiswa tentang bagaimana kekuasaan dijalankan.
Sayangnya, tidak semua memahami jabatan akademik sebagai amanah. Di beberapa ruang kelas, jabatan justru perlahan berubah menjadi alat untuk memenuhi ego pribadi. Gelar akademik dipakai layaknya tameng yang membuat seseorang merasa selalu benar dan tidak boleh dibantah. Kritik dianggap ancaman, sementara keberatan mahasiswa diperlakukan seperti bentuk pembangkangan.
Salah satu bentuk yang paling sering dirasakan mahasiswa adalah kebiasaan memindahkan jadwal kuliah secara semena-mena. Hal yang tampak sederhana ini sebenarnya menyimpan persoalan yang jauh lebih besar: penyalahgunaan otoritas dalam ruang akademik. Perubahan jadwal bukan lagi soal teknis, melainkan cermin bagaimana sebagian pengajar memandang mahasiswa hanya sebagai pihak yang wajib selalu menyesuaikan diri. Seolah kehidupan mahasiswa berhenti di luar kelas dan tidak memiliki kepentingan lain selain menunggu keputusan dosen.
Awal semester, jadwal perkuliahan biasanya telah disusun rapi dan disepakati bersama. Bagi mahasiswa, jadwal itu bukan sekadar daftar mata kuliah, melainkan pegangan untuk mengatur hidup sehari-hari. Ada yang membaginya dengan jadwal organisasi, pekerjaan sambilan, perjalanan dari rumah ke kampus, hingga waktu membantu keluarga. Tidak sedikit mahasiswa yang harus bekerja setelah kuliah demi membayar kos, membeli buku, atau sekadar bertahan hidup di tengah biaya pendidikan yang semakin mahal. Semua diatur sedemikian rupa agar kewajiban akademik tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan hidup lainnya.
Namun semuanya bisa berubah hanya karena satu pesan singkat di grup kelas. “Perkuliahan dipindahkan malam ini.” Atau “besok kuliah diganti hari libur.” Bahkan tiba-tiba “jam pagi dipindahkan ke sore.”
Pesan singkat itu mungkin terlihat biasa bagi sebagian dosen, tetapi bagi mahasiswa, itu bisa berarti hilangnya waktu kerja, batalnya agenda penting, bahkan bentroknya jadwal dengan mata kuliah lain. Ironisnya, perubahan itu sering datang mendadak, seolah mahasiswa tidak punya hak untuk mempersiapkan diri. Tidak ada diskusi. Tidak ada pertimbangan. Yang ada hanya keputusan sepihak yang harus diterima begitu saja.
Yang lebih mengecewakan, alasan perubahan itu terkadang terdengar sangat pribadi: ada acara yang ingin dihadiri, ada urusan di luar kampus, atau sekadar ingin menyesuaikan waktu luang. Hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi justru dibebankan kepada mahasiswa. Ruang kuliah akhirnya terasa seperti mengikuti suasana hati pengajar, bukan mengikuti sistem akademik yang profesional. Mahasiswa dipaksa mengorbankan agenda mereka demi menyesuaikan kehendak satu pihak. Dan lebih buruk lagi, semua itu dianggap sesuatu yang normal.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar dari sekadar perubahan jadwal. Ada relasi kuasa yang berjalan timpang. Sebagian dosen merasa keputusan mereka harus diterima tanpa pertanyaan. Jabatan akademik dijadikan alat legitimasi untuk bertindak sesuka hati. Ketika mahasiswa mencoba menyampaikan keberatan karena bentrok dengan mata kuliah lain, pekerjaan, atau tanggung jawab lain, respons yang muncul justru bernada ancaman.
“Kalau tidak ikut berarti tidak menghargai dosen.”
Kalimat seperti itu memperlihatkan bagaimana jabatan dipakai untuk menekan, bukan membimbing. Seolah-olah posisi akademik memberi hak mutlak untuk menentukan segalanya tanpa perlu mempertimbangkan kondisi mahasiswa. Padahal penghormatan tidak pernah lahir dari rasa takut. Penghormatan tumbuh dari sikap adil, konsisten, dan kemampuan menghargai orang lain. Ketika mahasiswa dipaksa tunduk hanya karena relasi kuasa, maka yang sedang dipelihara bukan budaya akademik, melainkan budaya feodal di dalam kampus.
Padahal, ruang kuliah seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati. Perkuliahan adalah kesepakatan bersama, bukan perintah sepihak. Dosen memang memiliki otoritas akademik, tetapi otoritas itu seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan sikap semena-mena. Seorang pendidik seharusnya memahami bahwa mahasiswa juga manusia yang memiliki keterbatasan, tanggung jawab, dan kehidupan di luar kampus. Bukan robot yang bisa dipanggil kapan saja sesuai keinginan.
Ironisnya, mahasiswa setiap hari dituntut disiplin. Terlambat beberapa menit dianggap melanggar aturan. Tugas yang melewati deadline langsung dipotong nilai. Ketidakhadiran diberi sanksi. Mahasiswa terus diajarkan tentang pentingnya komitmen dan menghargai waktu. Namun pada saat yang sama, sebagian pengajar justru bebas melanggar kesepakatan jadwal tanpa merasa bersalah. Tidak ada evaluasi. Tidak ada teguran. Seolah jabatan akademik membuat seseorang kebal terhadap aturan yang justru mereka ajarkan sendiri.
Dari situ mahasiswa diam-diam belajar satu hal yang keliru: bahwa aturan hanya berlaku bagi yang tidak memiliki kuasa. Bahwa posisi lebih tinggi bisa menjadi alasan untuk bertindak seenaknya. Kampus yang seharusnya menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis justru tanpa sadar sedang melestarikan budaya senioritas dan kesewenang-wenangan.
Jika terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya mengganggu proses belajar mengajar. Lebih dari itu, hal semacam ini merusak wibawa profesi dosen sendiri. Sebab kehormatan seorang pendidik tidak lahir dari gelar panjang di belakang nama, melainkan dari sikap dan keteladanan. Mahasiswa mungkin bisa dipaksa diam di ruang kelas, tetapi rasa hormat tidak pernah bisa dipaksa tumbuh melalui intimidasi.
Jabatan akademik bukan simbol kekuasaan untuk bertindak sesuka hati. Ia adalah amanah untuk mendidik manusia dengan adil dan bertanggung jawab. Kampus tidak boleh membiarkan ruang pendidikan berubah menjadi tempat mempertontonkan ego pribadi. Sebab ketika kekuasaan kecil di ruang kelas mulai dinormalisasi untuk menekan yang lebih lemah, pendidikan kehilangan makna paling dasarnya: memanusiakan manusia.
Karena itu, kampus perlu lebih tegas dalam mengatur perubahan jadwal perkuliahan. Harus ada aturan yang jelas, mekanisme komunikasi yang sehat, dan evaluasi terhadap dosen yang berulang kali bertindak semena-mena. Mahasiswa juga harus diberi ruang aman untuk menyampaikan keberatan tanpa takut diintimidasi atau dicap tidak sopan.
Sebab itu pendidikan tinggi seharusnya menjadi tempat membangun karakter dan budaya akademik yang sehat, bukan tempat mempertontonkan ego atas nama jabatan.
Kendari, Objektif.id-Mahasiswa mempertanyakan mengenai keaktifan Senat Mahasiwa (Sema) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) yang cenderung pasif di lingkungan ke sekretariatan. Bahkan mahasiswa menilai tak mengetahui terkait fungsi dan tugas lembaga kemahasiswaan tingkat Institu itu. Padahal sebagai organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat institut, Sema Dema memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pihak kampus. Selain itu, kedua lembaga ini juga diharapkan mampu merespons isu-isu dan advokasi yang berkembang dalam internal lingkungan kampus.
Salah satu kritik yang muncul berkaitan dengan keaktifan pengurus di sekretariat organisasi. Sejumlah anggota Unit Kegiatan Khusus (UKK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) menilai bahwa kantor Sema Dema sering kali terlihat sepi. Salah satunya Lola, (nama samaran) seorang mahasiswa semester empat yang aktif di UKK, mengaku jarang melihat aktivitas pengurus Dema di kantor. “Jarang sekali ada, kemarin ada hanya buat video saja, setelah itu tidak ada lagi,” ujarnya melalui aplikasi pesan pada Minggu, 7 Juni 2026.
Tidak hanya Dema yang mendapat sorotan terkait keaktifan berkantor, Sema juga menghadapi kritik serupa. Berdasarkan kesaksian dua mahasiswa semester empat yang aktif di lingkungan UKM, keberadaan pengurus Sema dinilai masih jarang terlihat di sekretariat. Kondisi ini semakin memperkuat persepsi mahasiswa bahwa aktivitas kedua lembaga kemahasiswaan tingkat institut tersebut belum berjalan secara optimal.
Yuli (bukan nama sebenarnya), salah satu kader UKM sekaligus tercatat sebagai anggota Dema, mengaku kurang mengetahui siapa Ketua Sema yang saat ini menjabat. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, ia menjawab, “kurang tahu siapa, soalnya saya sebetulnya anggota Dema, cuma memang jarang ada ajakan kumpul. Sekalinya ada ajakan kumpul, saya yang tidak ikut karena baru-baru masuk juga.” Menurut Yuli, selama dirinya aktif berada di lingkungan sekretariat kemahasiswaan, ia juga jarang melihat aktivitas pengurus Sema di kantor. “Kalaupun semisal pernah, mungkin pas kita tidak datang ke sekret,” katanya.
Kesaksian serupa disampaikan oleh Irma, sebut saja begitu, ia mengaku hanya pernah melihat aktivitas pengurus Sema berkantor sebanyak satu kali sejak dirinya aktif di lingkungan sekretariat yang lokasinya tidak jauh dari kantor Sema. “Pernah ada kayak rapat begitu, tapi baru satu kali saya lihat. Selama ini kalau saya ingat-ingat, satu kali saja,” tuturnya. Meskipun tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator penilaian, kesaksian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas Sema belum sepenuhnya terlihat oleh mahasiswa yang beraktivitas di sekitar sekretariat.
Namun pernyataan itu dibantah oleh Ketua Dema Institut, Risdawati, ia menegaskan bahwa kantor tetap difungsikan untuk berbagai kegiatan organisasi, terutama rapat koordinasi dan persiapan program kerja. Menurutnya, aktivitas pengurus memang tidak berlangsung selama 24 jam penuh, tetapi kantor tetap digunakan sesuai kebutuhan organisasi. Ia juga menyampaikan bahwa pengurus Dema telah beberapa kali membantu mahasiswa yang mengalami kendala pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui koordinasi dengan pihak fakultas dan pimpinan kampus.
Meski demikian, Ketua Dema tidak banyak memberi jawaban mengenai kinerja dema sehingga memilih mengakhiri wawancara dengan kalimat yang singkat, “sudah nahdek, sekian saja,” katanya, Selasa, 9 Juni 2026, tanpa memberi tahu alasan yang jelas mengapa dia memilih tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Objektif berikan.
Selain persoalan keaktifan organisasi, rendahnya tingkat pengenalan mahasiswa terhadap Sema Dema juga menjadi sorotan. Tidak hanya mahasiswa baru, sejumlah mahasiswa semester menengah bahkan mengaku belum mengetahui siapa pengurus inti maupun fungsi dari kedua lembaga tersebut.
Menanggapi kritik terkait pasifnya organisasi, Sekretaris Jenderal Dema Institut, Argani Saputra, menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala. Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah banyaknya anggota yang hanya tercatat sebagai pengurus tanpa menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan yang membuat sejumlah program belum dapat dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan evaluasi internal berupa perombakan dan pergantian sejumlah pengurus yang dinilai kurang aktif.
“Terkait kinerja internal kami, alhamdulliah kemarinkan kami sudah adakan ini rapat reshuffle dan pemberhentian pengururs Dema, kita juga merasa apa gunanya masuk ke dalam sebuah struktur organisasi dalam sebuah kelembagaan kalau dirinya kita sendiri saja kita tidak bisa bawa, hanya masuk tempel nama sudah itu terima PDH (baju) lalu selesai. Nanti kalau ada apa-apa silakan mengeluh sama kementrian antar lembaga, ko mau mengeluh sama saya, administrasi ji saya ini kasihan, yang lebih jelas itu di kementrian antar lembaga itu dia” ujarnya mengeluh, Selasa, 9 Juni 2026.
Cerita dimulai di atas kapal, ketika ombak bergoyang pelan dan angin laut berhembus membawa aroma asin yang khas. Di sanalah saya pertama kali bertemu dengan salah satu senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bang Hendrik. Beliau menyapa dengan ramah, senyumnya hangat, dan tutur katanya membuat kami merasa tenang. Pertemuan di kapal itu seolah menjadi pembuka yang indah sebelum memasuki rangkaian kegiatan panjang di Wakatobi. Dari awal, Bang Hendrik sudah menunjukkan sikap seorang kakak yang siap membimbing adik-adiknya, memberi rasa aman dan semangat bahwa perjalanan ini akan penuh makna.
Tak hanya Bang Hendrik, saya juga berkesempatan bertemu dengan istrinya. Beliau memiliki pribadi yang sangat ramah, dengan nada bicara yang lembut dan penuh kehangatan. Cara beliau menyapa membuat suasana di kapal semakin nyaman, seolah-olah kami bukan sekadar orang baru, melainkan bagian dari keluarga besar yang sedang berlayar bersama menuju tujuan yang sama. Kehadiran pasangan ini menjadi simbol keseimbangan: Bang Hendrik dengan wibawa dan ketegasannya, sementara sang istri dengan kelembutan dan ketenangan yang menyejukkan hati.
Pertemuan di kapal itu bukan hanya sekadar pertemuan biasa, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh cerita. Ombak, angin, senyum hangat Bang Hendrik, dan suara lembut istrinya menjadi latar yang tak akan pernah saya lupakan. Semua itu seperti prolog indah sebelum memasuki babak besar Latiham Kader (LK) dua HMI atau Intermediate Trainning cabang (P) Wakatobi. Bersama Awal dan Yoken, perjalanan terasa lebih ringan karena penuh canda dan cerita.
Sesampainya di Wakatobi, kami langsung menuju lokasi screening dan disambut hangat oleh Sakel, Apri, dan teman-teman lain. Screening berjalan beberapa hari, penuh tes dan ujian mental, namun juga penuh tawa. Salah satu momen paling lucu terjadi saat tes BTQ, ketika Sakel dengan penuh percaya diri mengartikan syahadat dengan kalimat, “Saya bersaksi bahwa malaikat adalah utusan Allah.” Seketika kami semua tertawa terbahak-bahak, lalu segera membantu memperbaiki arti yang benar. Saat tes konstitusi, ketegangan sempat menyelimuti karena saya lupa muqaddimah dan anggaran dasar. Namun, gaya khas Bang Wi dengan ucapannya “Bae Bae Dan” membuat suasana cair. Bahkan, wajah saya sempat dicoret oleh Putra atas arahan Bang Wi, dan giliran teman lain salah, saya pun ikut mencoret wajah mereka. Coretan itu menjadi simbol kebersamaan sekaligus “hukuman manis” yang membuat kami semakin akrab.
Tidak hanya itu, tes keilmuan bersama Bang Arta juga menjadi cerita tersendiri. Saya dan Afsal diminta menjelaskan ilmu pengetahuan dalam perspektif Barat dan Timur, lengkap dengan contoh. Satu jam lebih kami berusaha membuat contoh, namun tetap salah. Padahal jawabannya ternyata sederhana. Kami pun tertawa terbahak-bahak, terutama karena pikiran Afsal yang melayang terlalu jauh seperti filsuf besar. Dari situ kami belajar bahwa kadang jawaban paling benar justru yang paling sederhana.
Setelah screening selesai, pada hari Senin kami pindah ke penginapan. Sepanjang jalan, suasana penuh tawa karena ulah Sakel yang hobi menyapa orang asing seolah kenalan lama. Sesampainya di penginapan, ternyata teman laki-laki sudah mengambil kamar besar, sementara kami hanya mendapat kamar kecil nomor 3. Dari sinilah drama dimulai. Ego laki-laki membuat Yunda Tina sempat adu mulut dengan mereka. Pertengkaran kecil itu sempat bikin panas suasana, tapi justru menjadi awal solidaritas kami. Dari kamar kecil itulah lahir kekompakan besar yang bertahan sampai sekarang.
Acara pembukaan LK 2 berlangsung khidmat. Kegiatan ini dihadiri anggota KAHMI, anggota DPRD, panitia, dan MOT. Acara dibuka langsung oleh Bupati Wakatobi, sebuah kehormatan besar bagi kami. Momen paling menyentuh adalah orasi yunda Tina. Kata-katanya begitu tajam, penuh semangat, sampai membuat kami hampir menangis. Rasanya seperti ditampar dengan motivasi yang membangkitkan jiwa perjuangan. Setelah itu, kami disuguhi nasi padang. Saya selalu makan bersama Kiki, Apri, Rusmin, Apsal, Alex, Azuli, dan tentu saja Sakel. Ada kebiasaan unik: setiap kali makanan saya tidak habis, Sakel dengan senang hati jadi “pahlawan penghabisan”. Solidaritas perut pun lahir dari nasi padang.
Hari-hari forum juga penuh cerita. Hari pertama pulang dari forum, kami selalu berjalan kaki. Walaupun capek dan saya sering mengeluh, ada sisi baiknya: kebersamaan tumbuh dari langkah-langkah kecil itu. Jalan kaki membuat kami lebih dekat, lebih banyak bercanda, dan lebih banyak cerita. Capek jadi tidak terasa karena ada tawa yang menemani.
Hari terakhir penutupan adalah momen penuh ketegangan. Saat penyebutan nama lulus, ada hal lucu: MOT tidak tahu kalau ada nama Rusmin dari Buton Tengah. Ia mengira Rusmin itu laki-laki, padahal perempuan. Semua pun tertawa. Setelah penutupan, kami berfoto bersama, berjabat tangan, dan aura kesedihan mulai terasa. Saya masih bisa menahan diri, tapi Rusmin dan Kiki tidak. Air mata mereka jatuh, pecah bersama rasa haru. Kami pun sontak memeluk mereka, saling menguatkan, seolah berkata: “Kebersamaan ini tidak akan pernah hilang, meski jarak memisahkan.”
LK 2 Wakatobi adalah perjalanan yang mengajarkan bahwa tawa bisa lahir dari kesalahan kecil, solidaritas bisa tumbuh dari kamar sempit, kebersamaan bisa ditempa dari langkah kaki yang lelah, dan air mata bisa menjadi tanda betapa berharganya sebuah pertemuan. Pada akhirnya, LK 2 bukan sekadar forum. Ia adalah cerita tentang persaudaraan, tentang tawa yang tak pernah padam, tentang coretan wajah yang jadi kenangan, dan tentang air mata yang jatuh sebagai bukti cinta dalam kebersamaan. LK 2 Wakatobi adalah kisah yang akan terus hidup, bahkan ketika waktu sudah lama berlalu sebuah dialektika ilmiah yang menjelma menjadi persaudaraan abadi.
Survei online tentang kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa (Pemilma) ini disusun sebagai upaya untuk memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan mahasiswa dari empat fakultas terhadap proses demokrasi mahasiswa yang telah berlangsung. Survei ini menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana Pemilma mampu berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi, keadilan, serta akuntabilitas yang diharapkan oleh civitas akademika.
Melalui pengumpulan data dari mahasiswa di empat fakultas, survei ini merekam persepsi, pengalaman, dan penilaian mahasiswa terhadap berbagai aspek Pemilma, mulai dari partai politik mahasiswa yang menjadi pilihan dan bukan pilihan, hingga kredibilitas penyelenggara dan hasil pemilihan. Selain itu, kepuasan terhadap lembaga kemahasiswaan. Keberagaman latar belakang responden diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang komprehensif dan representatif terhadap kualitas pelaksanaan Pemilma di lingkungan universitas.
Hasil survei kepuasan ini tidak hanya berfungsi sebagai cerminan kondisi aktual demokrasi mahasiswa, tetapi juga sebagai bahan evaluasi konstruktif bagi peserta dan penyelenggara Pemilma serta lembaga kemahasiswaan. Dengan demikian, temuan survei ini diharapkan mampu menjadi dasar perbaikan dan penguatan sistem Pemilma ke depan agar lebih responsif terhadap aspirasi mahasiswa serta semakin menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi kampus.
Adapun hasil survei yang berhasil dihimpun dari responden sebagai berikut:
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA (KPUM & PANWAS)
TINGKAT KEPUASAN TERHADAP KINERJA SEMA/DEMA INSTITUT DAN FAKULTAS PERIODE 2025
Kendari, Objektif.id-Satu tahun kepengurusan, Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) tak melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Sementara, diketahui bahwa anggaran lembaga kemahasiswaan telah cair tanpa ada pemberitahuan kepada pengurus. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Agustiana Amanda Putri yang menjabat sebagai Sekretaris.
“Iya, kan menurutku, maksudnya toh setidaknya tohpasnya mau pencairan dana, setidaknya kasih tau kita,” katanya. “Kalau misalnya pun tidak melibatkan saya, setidaknya adalah yang tau yang presidium Semanya, entah Wakil, Bendahara atau yang lainnya toh, tapi ini sama skali nda ada, dia sendiriji itu.”
Lebih lanjut, Agustiana justru mengetahui pencairan anggaran melalui rekan-rekan sejawatnya yang sementara menjadi pengurus Sema di Fakultas Syariah, “kan teman-temanku yang anak Sema dari Fakultas syariah, nantipi mereka yang kasih tau bilang Ana cairmi dana, apa ko kegiatanmu,” ujar Agustiana, Kamis, 27 November 2025.
Mengetahui kabar pencairan dana itu, Agustiana kemudian cepat-cepat mengonfirmasi kepada Ketua Sema FUAD Nur Asnilan, melalui grup WhatsApp pengurus.
“Nah, nantipi mereka yang bilang ke saya, baru sa tanyakan di grup, kak ini sudah cairmika dana, langsung sa bertanya seperti itu,” ucapnya. “Terus dia jawabmi, iya sudah cairmi kita mau rapat ini, katanya dia bilang begitu.”
Namun, menurut Agustiana, ajakan rapat hanya sebatas pemberitahuan semata tanpa ada tindak lanjut lebih jauh. Pasalnya, Ketua Sema, sampai hari ini tak ada kejelasan terkait pertemuan dengan pengurus untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, “alasannya selalu berganti, mulai dari skripsi, persiapan wisuda, hingga setelah wisuda pun tidak ada pergerakan.”
Akibat Nur Asnilan telah selesai wisuda, kini Sema FUAD kehilangan kompas arah kelembagaan sehingga membuat pengurus kesulitan untuk bertemu dengannya. Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua 1, Syawal Adrafi, “Iyye kami sedang berusaha hubungi ketua sema Fuad,” tulis isi pesan online Syawal saat dikonfirmasi Objektif.
Terkait kendala yang menimpa Ketua Sema, hingga saat ini belum ada kabar maupun penjelasan resmi yang disampaikan kepada pengurus. Bahkan Syawal selaku presidium juga tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam koordinasi organisasi
“Itu kami yg kurang tau krn tdk ada konfirmasi nya,” ketik Syawal melanjutkan pesannya.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengurus dan mahasiswa mengenai profesionalitas dan efektivitas manajemen internal Sema FUAD. Lembaga yang seharusnya menjadi pusat pengembangan kreativitas mahasiswa justru terlihat tidak menunjukkan gerak organisasi yang ideal.
Bahkan berdasarkan keterangan Agustiana, salah seorang mahasiswa menghubungi dirinya untuk menanyakan mengapa Sema FUAD tidak membuat satu kegiatan sekalipun. Sebuah pertanyaan yang tentunya tidak bisa lagi dijawab dengan kata-kata belaka, melainkan tindakan nyata melalui penyelenggaraan kegiatan.
“Jadi di situmi, pasnyada chat saya begitu. Sa kembalimi lagi chat di grup, bilang, ini kita maumi didemo. Kita sudah akhir bangetmi jabatan. Sudah persiapanmi orang untuk pemilihan lagi berikutnya, kita belum ada,” ujarnya.
Selain itu, Agustiana melontarkan saran kepada Ketua Sema agar sekiranya dapat menjadi solusi demi terselenggaranya kegiatan Kemahasiswaan.
“Dia ini sudah semester anumi toh, sudah lulusmi. Seharusnya kan nda bisami menjabat. Seharusnya ya, dia itu, pertama itu, dia buatkanlah kita rapat biar kita tidak saling menyalahkan,” katanya. “Setelah itu ya, dananya kasihkan ke kita-kita, entah Sekretaris, Bendahara, Wakil, yang penting bisa kita alokasikan dengan baik, atau daripada dia pegang begitu nda ada apa-apa.”
Sementara itu, Objektif telah menghubungi Nur Asnilan untuk memberikan keterangan tentang Sema FUAD yang belum melaksanakan kegiatan, “maaf terkait itu saya akan melakukan pengurusan pengembalian dana, karna tidak bisa melakukan kegiatan disebabkan hal pribadi saya,” tulis pesan singkatnya. “Jadi tolong tidak usah dipertanyakan lagi krna saya akan mengurus langsung pada pihak kampus.”
Sebuah Avanza hitam bergerak pelan menerobos padatnya keramaian lalu lintas di kawasan Lepo-lepo, Kendari, Kamis pagi, 16 Oktober 2025. Di balik kaca mobil yang mulai buram oleh debu, enam orang penumpang menyiapkan diri untuk perjalanan panjang ke selatan Sulawesi Tenggara (Sultra)—Pulau Kabaena, wilayah kecil yang dihuni oleh suku Bajau, dan kini dikepung aktivitas tambang nikel.
Enam orang itu; Isna, Elo, Man, Fit, Adi, dan saya sendiri. Kami dijemput dari Perumahan BTN Kehutanan—tak jauh dari bundaran pesawat Lepo-lepo. Belum lama mobil meninggalkan kota, Fit sempat meminta obat anti mabuk di warung terdekat. Wajar saja dia memesan itu, sebab perjalanan kami akan menghabiskan waktu kurang lebih selama tiga jam sampai di Pelabuhan Kasipute, Bombana. Selama satu jam pertama perjalanan, Isna dan Elo membahas kondisi lokasi tambang nikel di Kabaena.
Pulau Kabaena sendiri telah menjadi tempat tinggal salah satu suku, yakni suku Bajau atau suku Laut yang dikenal sebagai pengembara terakhir di dunia. Selama berabad-abad, mereka hidup berdampingan dengan laut dan menjadikannya bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Hingga kini, suku Bajau masih mempertahankan tradisi dan cara hidup leluhur mereka yang memenuhi tujuh kriteria masyarakat adat menurut Forum Permanen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Mereka mencari ikan dengan cara menyelam bebas hingga kedalaman sekitar 30 meter tanpa alat bantu pernapasan, hanya mengandalkan kekuatan tubuh dan tombak tradisional.
Bahkan film Avatar 2: The Way of Water yang disutradarai James Cameron banyak terinspirasi dari kehidupan suku Bajau, Cameron tertarik pada cara hidup masyarakat Bajau yang menjadikan laut bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga ruang spiritual yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari.
Dalam filmnya, hal ini tergambar melalui suku Metkayina, yang hidup di atas air dengan rumah panggung dan memanfaatkan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar, seperti halnya masyarakat Bajau yang membangun rumah dari kayu dan vegetasi lokal.
Kemampuan luar biasa suku Bajau dalam menyelam tanpa alat bantu hingga kedalaman puluhan meter juga menjadi inspirasi penting bagi adegan-adegan penyelaman dalam film. Mereka dikenal mampu menahan napas dalam waktu lama saat mencari ikan atau hasil laut lainnya, kemampuan yang kemudian diterjemahkan Cameron ke dalam tokoh-tokoh penghuni laut di Avatar 2 yang tampak menyatu dengan air dan mampu beradaptasi secara biologis.
Filosofi hidup suku Bajau yang menekankan keseimbangan antara manusia, laut, dan alam menjadi latar spiritual yang kuat dalam cerita film tersebut. Keyakinan mereka terhadap roh-roh laut dan pohon sakral mencerminkan pandangan hidup yang penuh penghormatan pada alam—sebuah nilai yang juga ingin disampaikan Cameron lewat kisah tentang hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan di dunia Pandora.
Namun, kehidupan suku Bajau sekarang terancam oleh ekspansi besar-besaran tambang nikel, yang didorong oleh meningkatnya permintaan dunia terhadap nikel sebagai bahan utama baterai kendaraan listrik.
Berdasarkan laporan Satya Bumi, Indonesia sendiri memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mencapai lebih dari 55 juta metrik ton, termasuk yang terdapat di Pulau Kabaena.
Selain membahas situasi warga dan Pulau Kabaena, Elo dan Isna juga menyinggung banyaknya tenaga kerja asing di pertambangan Sulawesi Tenggara, “kemarin waktu naik pesawat, kursi di depan saya penuh orang mata sipit,” Kata Isna. “Pekerja Cina di sini mencapai seribuan orang. Informasi ini dari orang perusahaan langsung.”
“Kalau pekerja lokal, hujan istirahat, panas melambat. Tapi kalau Cina, hujan panas tetap kerja, itulah mengapa mereka lebih banyak,” tambahnya.
Menurut Isna, jika dilihat dari sisi ketenagakerjaan dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), kondisi tersebut jelas bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Sebab, perusahaan tidak mempertimbangkan aspek keberpihakan perekrutan dan keselamatan tenaga kerja.
Sementara sudah semestinya perusahaan memperhatikan aspek prioritas pekerja agar didominasi oleh warga lokal. Kemudian yang berikutnya adalah keselamatan kerja. “Bukan perkara siapa ahli atau siapa banyak istrahat”, kata Isna. “Tapi praktik kerja yang bersifat pemaksaan itu justru merupakan bentuk perbudakan yang paling nyata kepada manusia.”—baca sejarah kolonialisme dalam mempekerjakan pribumi.
Sekian lama diskusi, suara-suara perlahan mereda. Satu per satu mata mulai terpejam. Mobil terus menembus jalan yang berkelok panjang, hingga akhirnya kami tiba di Pelabuhan Kasipute Bombana pukul 13.51. Sebelum masuk pelabuhan, Isna dan Elo menyempatkan mampir ke Alfamidi untuk membeli bekal di kapal nanti. Namun, sesampainya kami di pelabuhan, musibah kecil menimpa—kapal cepat yang akan menjadi tumpangan sudah berangkat. Tersisa buntut kapal yang melesat melekang ombak dari kejauhan.
“Bu, bisa ditelpon kapalnya supaya kembali?” Tanya Elo setengah berharap.
“Tidak bisa. Kalau kapal sudah jalan, tidak pernah kembali lagi,” jawab seorang ibu sebagai penjual tiket kapal.
Sehabis mengobrol panjang, diraihnya ponsel dari saku celana, lalu ia tempelkan ke telinga—segera menghubungi kapal lain yang akan bersandar di Desa Pising.
“Halo, bisa disewa kapalnya? Tanya ibu kepada pemilik kapal. “Ada enam orang yang mau berangkat.”
Tak lama sebelum ponsel dimatikan, terdengar suara dari seberang telepon, “dua setengah,” jawabnya—maksudnya Rp 2. Juta 500 ribu.
Mendengar itu Elo menawar, “dua juta Bu kalau bisa.”
Ibu itu mengangguk pelan, lalu kembali menelepon.
“Halo, dua saja bisanya,” katanya, berusaha menekan harga.
Beberapa menit kemudian, ia menutup telepon dan berkata kepada kami, “Katanya bisa, tapi tambah sedikit, dua tiga.”
Setelah tawar-menawar yang cukup panjang, kami akhirnya berhasil menyewa kapal kecil seharga Rp 2 juta 300 ribu, dan tepat pukul 16.00 sebuah perahu berwarna kuning putih dengan dua mesin tempel di belakang bodinya, tiba untuk mengangkut kami menuju Kabaena.
Selesai menata barang, deru mesin perahu motor melaju membelah ombak, melewati beberapa deretan pemukiman rumah panggung di sepanjang pesisir. Karena ukurannya yang kecil, jarak antara ombak dan dinding perahu hanya sekitar satu meter. Sesekali tumpangan kami ini bergoyang keras ke kiri dan kanan—ngeri-ngeri sedap.
Angin laut menampar wajah, saat Adi dan Elo sedang mengamati dari kejauhan kapal tongkang yang melintas memuat tanah merah. Hingga selang beberapa waktu, langit biru berubah kehitaman—hujan deras turun, menembus celah perahu. Barang bawaan; kamera, laptop, dan peralatan lainnya, terpaksa ditutupi seadanya memakai terpal bekas berwarna jingga.
Lima belas menit setelah hujan reda, masalah baru datang—ombak tiba-tiba mengamuk, menghantam dari berbagai arah. Ombaknya semakin tinggi. Beberapa kali perahu terangkat menjulang ke atas, lalu terjatuh keras di permukaan laut, sampai-sampai cipratan ombaknya merembes ke dalam hingga kami semua basah kuyup.
Setelah dua jam meliuk-liuk bersama ombak, pukul 18.07 kami bersandar di Pelabuhan Desa Pising. Di seberang pelabuhan sebuah mobil xenia sudah terparkir lama menunggu kami. Selepas mengganti pakaian yang basah, kami segera melanjutkan perjalanan menuju Kelurahan Teomokole, tempat kami akan bermalam.
Kurang lebih tiga jam di atas jalan pengerasan, kami sampai di tempat penginapan. Sebuah rumah panggung sederhana yang bertumpu pada tiang-tiang kayu—nantinya akan menjadi tumpangan kami selama empat hari. Begitu menapaki kaki di pelantar tangga rumah, kami disambut oleh seorang perempuan berusia sekitar 50-an tahun. Usai dipersilahkan mandi dan makan malam, kami berjalan menuju ke warung kopi (warkop) yang tak jauh dari jalan Hauling PT Trias.
Di sana kami bertemu dengan pemilik warkop—sekaligus pemilik kapal yang rencananya akan kami sewa untuk menelusuri lokasi Jetty PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS). Sambil menikmati kopi hitam robusta, saya beralih pada pembicaraan antara Isna dan pemilik warkop perihal nasib pekerja lokal di perusahaan tambang yang ada di Pulau Kabaena.
“Pekerja lokal di sini jarang bertahan selama dua tahun,” kata pemilik warkop.
“Begitulah cara perusahaan,” timpal Isna. “Kalau dikeluarkan, alasannya karena tidak ahli. Kalau ada yang ribut-ribut, mereka akan dituduh macam-macam karena sudah tidak kerja di perusahaan.”
Dari percakapan yang getir itu, saya semakin merasa, betapa jahatnya perusahaan tambang kepada masyarakat. Bagaimana tidak, setelah mereka merusak lingkungan, ternyata pemenuhan terhadap hak kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat lingkar tambang juga tak didapatkan.
Lingkungan Rusak, Empat Anak Kehilangan Nyawa
Esoknya, Jumat, 17 Oktober 2025, di Kelurahan Teomokole, pagi kami diawali dengan setermos teh dan sepiring pisang goreng. Dari teras penginapan, terlihat di kejauhan punggung bukit yang masih hijau. Sementara pada bukit lainnya telah penuh lubang galian alat berat perusahaan tambang.
Selesai sarapan, perjalanan dilanjutkan ke Desa Langkema, untuk memantau Jetty PT Almhariq, Trias dan Margo. Saat menerbangkan drone di punggung bukit perkebunan Jambu Mete milik warga, tampak dari atas sebuah kawasan hutan lindung di sepanjang pesisir pantai masuk dalam konsesi pertambangan milik Trias dan Almhariq.
Tampak atas pelabuhan kapal tongkang pemuat ore nikel, dekat pemukiman warga Desa Langkema, Jumat,17 Oktober 2025. Berdasarkan pemantauan Walhi Sultra, posisi pelabuhan ini memasuki kawasan hutan lindung. (Foto Walhi Sultra)
Padahal, dampak konsesi tambang di kawasan lindung dan dekat dengan pemukiman warga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan kejahatan kemanusiaan yang berkepanjangan. Misalnya, limbah tambang seperti Air Asam Tambang (AAT) dan merkuri dapat mencemari sumber air permukaan dan air tanah, yang membahayakan ekosistem air dan ketersediaan air bersih.
Hal ini terbukti dengan hasil penelitian Satya Bumi, Salma Inaz Firdaus, mengatakan dampak aktivitas pertambangan nikel di Pulau Kabaena, tak hanya menyisakan kerusakan lingkungan, tapi juga mulai mengancam kesehatan masyarakat secara nyata.
“Berdasarkan hasil uji laboratorium, terdapat kandungan nikel dalam urin penduduk Kabaena yang berkisar antara 4,77 hingga 36,07 µg/L, dengan rata-rata 16,65 µg/L,” katanya. “Artinya konsentrasi nikel dalam urin masyarakat Kabaena tercatat 5 hingga 30 kali lebih tinggi dibanding populasi umum.”
Sebagai perbandingan, data dari NHANES 2017–2018 di Amerika Serikat menunjukkan rata-rata kadar nikel dalam urin masyarakat umum hanya 1,11 µg/L. Bahkan di kota-kota besar dengan tingkat polusi tinggi seperti Beijing dan Shanghai, nilai median kadar nikel berada di 3,63 µg/L, dan di komunitas dekat fasilitas smelter nikel di Norwegia, tercatat hanya 3,4 µg/L.
Namun, paparan nikel di Kabaena justru mencapai tingkat 1,5 hingga 10 kali lebih tinggi dibanding masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan industri nikel aktif. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa operasi tambang nikel yang melibatkan mantan aparat dan pejabat di Kabaena, tidak hanya berisiko secara ekologis, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat.
Bahaya paparan nikel dalam tubuh dapat memicu stres oksidatif dengan meningkatkan radikal bebas yang merusak sel dan DNA. Nikel juga menstimulasi pelepasan sitokin atau zat pemicu peradangan yang menyebabkan inflamasi sistemik berkepanjangan dan mengganggu fungsi sel β pankreas yang memproduksi insulin. Kombinasi ketiga proses ini—stres oksidatif, inflamasi, dan disfungsi sel β—mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2 serta berbagai jenis kanker.
Selain itu, polusi udara dari aktivitas pertambangan bisa menghasilkan debu dan emisi yang menurunkan kualitas udara yang sehat bagi warga sekitar lokasi. Bahkan penggalian dan deforestasi tambang dapat menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi hutan. Terutama dengan pola terbuka, sehingga menganggu dan menghancurkan habitat flora dan fauna.
Pasca mengambil gambar menggunakan drone, berjarak sekitar lima kilometer dari Langkema, kami bergeser menuju Desa Baliara—salah satu perkampungan suku Bajau yang terdampak lumpur dari aktivitas pertambangan nikel PT Timah Investasi Mineral.
Jalan beralas papan selebar sekitar dua meter memandu langkah kami menyusuri kampung. Tampak barisan rumah panggung berjejer dengan perahu yang tertambat di bawahnya. Aroma asin laut berwarna merah kecoklatan bercampur bau kayu basah menyusup di sela tiang-tiang rumah. Hingga langkah kami terhenti di sebuah Sekolah Dasar (SD) berdinding triplek, bercat merah bagian atas dan sebagian bawahnya berwarna putih memudar.
Satu-satunya sekolah tingkat dasar yang berada di perkampungan suku Bajau di Desa Baliara, Jumat, 17 Oktober 2025. (Foto Objektif/Harpan Pajar).
Salah Seorang guru bernama Aca, sebut saja begitu, menyambut kami dengan ramah. Dia berasal dari Kasipute, dan kini sementara menempuh kuliah non reguler, semester tiga di salah satu kampus di Sulawesi Tenggara. Di sekolah ini, Aca baru beberapa waktu menjadi guru honorer. Dari tugasnya itu, dia hanya menerima upah Rp300 ribu setiap satu bulan.
Air laut sedang surut, waktu menunjukkan 11.07, saat kami tiba. Beberapa siswa menyapa kami saat mendekat ke ruangan kelas. Sekolah yang berdiri di atas laut ini tidak memiliki halaman—hanya hamparan air pasang surut berwarna merah kecokelatan dihadapan mata. Fasilitasnya jauh dari kata lengkap. Cuma ada tiga ruang kecil berisi beberapa bangku kayu dan sebuah papan tulis yang menempel di dinding.
Aca bercerita bahwa air laut yang dulunya biru kini berubah menjadi cokelat, diakibatkan oleh tambang, “air ini karena tambang,” katanya pelan. Dia menambahkan, sudah ada beberapa anak yang meninggal akibat kondisi air itu. Membuat anak-anak tak lagi bebas bermain di laut seperti dulu.
Tak jauh dari sekolah, kami juga bertamu ke rumah Ina (bukan nama sebenarnya). Dengan suara lirih, dia membenarkan cerita Aca. Pun mengakui, kewajiban perusahaan tambang membayar uang debu yang dituntut warga telah lama tak ditunaikan.
Sementara uang debu bukan sekadar nominal. Itu simbol pengakuan perusahaan yang sadar akan dampak yang ditimbulkannya. Bahwa ada tanggung jawab moral yang tak bisa dihapus dengan laporan keuangan atau angka produksi. Sebab setiap butir debu yang beterbangan adalah bagian dari hidup manusia yang sedang mereka ganggu.
“kami pergi minta uang debu, tidak pernah juga di kasih. Keras sekali juga itu perusahaan,” katanya dengan nada kesal.
Ina mengaku jika laut bukan hanya hamparan air asin yang luas, melainkan identitas yang membentuk peradaban suku Bajau secara harmonis dengan alam. Bahkan untuk berobat pun, mereka lebih bertumpu pada laut.
“Dulu air laut itu obat, kalau sakit tinggal lompat,” kata Ina yang tak kuasa menyembunyikan raut wajahnya yang gundah.
Bagi Ina laut tak lagi akrab bagi suku Bajau—sekadar untuk menyelam pun mereka justru menemui kematian, “Kalau sekarang lompat jadi penyakit. Anak-anak juga sudah berapa yang meninggal. Nanti diliat muncul ujung kakinya baru di tahu sudah meninggal.”
Berdasarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra, air laut yang berwarna cokelat itu telah menelan setidaknya empat korban jiwa anak-anak dibawah usia balita. Keruhnya air membuat warga kesulitan untuk melihat yang terjatuh ke laut, sehingga upaya penyelamatan sering kali terlambat—korban ditemukan sudah dalam keadaan mengambang tak bernyawa.
Membunuh Identitas dan Pendapatan Suku Bajau
Akibat limbah perusahaan tambang dibuang ke perairan Baliara, air yang semula biru kehijauan menjadi coklat kemerahan, dan orang tua tidak lagi mengajarkan anak mereka menyelam. Sebab kulit anak-anak akan gatal dan bernanah jika berkontak dengan air laut. Sejak saat itu anak-anak Bajau di Baliara telah kehilangan identitas kesukuan mereka, dan tidak melanjutkan ajaran nenek moyangnya.
Sesudah dari rumah Ina, kami menuju rumah di pertengahan kampung milik Aga (nama disamarkan), pria berusia 52 tahun yang menjadi salah satu nelayan penolak tambang. Aga tampak bertubuh kekar tidak terlalu tinggi dengan warna kulit sawo matang. Sejak masa muda hingga diusianya sekarang, ia telah menyibukkan diri beraktivitas di laut untuk mencari ikan, kepiting, ubur-ubur, dan apa saja hasil laut yang bisa ditukarkan dengan uang.
Air laut berwarna merah kecoklatan yang merendam seluruhnya kampung suku Bajau Desa Baliara, Jumat, 17 Oktober 2025. Dari arah timur, seorang anak memacu motor perahunya menuju lokasi pencarian ikan yang amat jauh dari perkampungan. (Foto Objektif/Harpan Pajar).
Sebelum tambang datang, lokasi pencariannya amat dekat dari pemukiman, Namun, setelah tambang masuk beroperasi, mata pencahariannya kini harus berpindah ke tempat yang sangat jauh, “Dulu dekat-dekat, kadang kita hanya mendayung saja,” Kata Aga yang mengeluhkan jarak tangkapnya. “semakin jauh, 30 sampai 40 mil dari pencaharian sekarang.”
Menurut Aga, kehadiran tambang sama sekali tidak membawa dampak ekonomi bagi nelayan. Yang terjadi malah merusak pendapatan mereka. Tak ada kesejahteraan, “Ai nda ada. Bulshit. Tidak ada semua itu. Kosong semua. Menyengsarakan semua itu.”
Penerimaan Aga dari melaut pun anjlok. Dahulu, tangkapan pencahariannya bisa menghasilkan Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu dalam satu hari melaut. Kini, sehari penuh di laut hasilnya melesat turun dibawah Rp 200 ribu. “Sangat menurung drastis sekali. Biasa (dulu) rata-rata dua ratusan lah.”
Padahal, dulu para pejabat menawarkan lapangan kerja, tentang pembangunan, tentang kesejahteraan, yang akan menetes sampai ke dapur. Tapi bertahun-tahun berlalu, yang mengalir ke rumah-rumah mereka bukan uang atau kesejahteraan—melainkan lumpur, air keruh—merusak tempat tinggal dan sumber penghidupan warga.
Serupa yang dirasakan Aga, kami bertemu Aram (nama samaran), berusia 54 Tahun. Usianya sudah tua, tapi semangatnya masih muda. Aram mengeluh saat menceritakan kepada kami tentang perubahan kondisi laut di bibir pantai tempat tinggal mereka sudah tak lagi aman. Laut yang dahulu jernih sekarang kian keruh, apalagi saat hujan turun.
Laut di sekitar kampung mereka mulai memerah karena sedimentasi pertambangan. “Bawa sini manya Kama (bukan nama sebenarnya) dapat sotong disini. Sambil nyuap mie, dapat lagi,” katanya. ” Sekarang Nda bisa karena ini,” seraya jarinya munjuk lumpur di bawah rumahnya. Bahkan menurut Aram, pendapatan melautnya turun dikisaran 70 persen. Persis seperti yang diungkapkan juga oleh Aga.
Betapa menyedihkan nasib mereka sebagai masyarakat kecil yang hanya ingin hidup bebas berdampingan dengan alam dan menjaga tradisi leluhurnya. Tanah yang mereka jaga turun-temurun kini dianggap tak berarti dibanding izin “merusak” yang menguasai ruang kehidupan warga. Aram tak kuasa menyembunyikan ekspresi wajahnya yang lemah saat bercerita tentang perlakuan diskriminasi pemerintah kepada mereka dalam memanfaatkan hutan.
“Kalau warga yang tebang satu dua pohon saja langsung dituduh merusak hutan lindung. Tapi perusahaan yang bertahun-tahun membabat kawasan hutan, seperti dibiarkan saja,” ungkapnya lirih.
“Dulu saya kerja ikut senso,” ujarnya, mengingat masa itu.
“Kami tebang pohon cuma untuk makan. Orang dinas lingkungan langsung larang katanya dilindungi. Tapi itu tambang banyak merusak hutan, orang dinas saya tanya mereka cuma diam,” lanjut Aram menghela napas, atas ketidakadilan yang dirasakan selama bertahun-tahun.
Omon-omon Perlindungan Pulau Kecil
Dalam laporan terbaru berjudul “Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dan Jejaring Politically Exposed Person,” yang dipublikasikan pada Senin, 23 Januari 2025, Walhi Sultra bersama Satya Bumi, membuka tabir panjang penguasaan tambang nikel di Pulau Kabaena. Laporan itu membuka jendela gelap tentang bagaimana tambang nikel di Kabaena bukan sekadar urusan tanah dan batu, melainkan tentang kuasa, uang, dan nama-nama besar yang berkelindan di baliknya—jejak keterlibatan aktor-aktor elit, baik dari lingkar kekuasaan nasional maupun daerah.
Nama-nama besar mencuat dari dokumen itu—mulai dari purnawirawan jenderal polisi, istri gubernur Sulawesi Tenggara, hingga pengusaha ternama seperti Haji Isam dan Wilmar Group. Mereka disebut sebagai bagian dari jejaring yang menguasai izin tambang di pulau kecil tersebut.
Temuan Walhi dan Satya Bumi menunjukkan dua perusahaan raksasa, PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMINDO), misalnya, diketahui dipimpin oleh mantan Direktur Samapta Polri dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga kepala daerah. Di sisi lain, PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) terhubung dengan elit partai politik serta konglomerat tambang yang memiliki pengaruh besar di tingkat nasional.
“Pola penguasaan sumber daya di Kabaena sangat mencerminkan praktik kolonialisme gaya baru. Modal besar dan aktor kekuasaan menyatu untuk menghisap habis ruang hidup masyarakat pulau kecil yang semestinya dilindungi,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman.
Catatan Satya Bumi menegaskan sedikitnya 16 Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah mencaplok total 37.894 hektare wilayah daratan Kabaena. Sekitar 80 persen dari 100 persen luas wilayah Kabaena, itu dikuasai lahan konsesi tambang. Artinya hanya tersisa 20 persen ruang kehidupan bagi warga.
Lebih memilukan lagi, sepuluh di antara izin itu tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, memperkuat dugaan pelanggaran sistematis terhadap tata kelola lingkungan hidup.
Padahal, Pulau Kabaena merupakan pulau kecil yang secara hukum dilindungi dari kegiatan ekstraktif berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XXI/2023.
“Tambang di Kabaena tidak hanya ilegal secara hukum, tetapi mengorbankan ruang hidup masyarakat lokal, merusak ekosistem dan biodivisitas, dan menghancurkan masa depan Pulau Kabaena,” kata Andi.
Pemerintah harus memahami jika Pulau Kabaena sejatinya bukan hanya sepetak daratan di tengah laut, melainkan sebuah ekosistem kehidupan yang menyimpan budaya, dan sejarah panjang manusia yang bersahabat dengan laut sebelum konsesi tambang datang.
Karena posisinya sebagai pulau kecil, semestinya Kabaena menjadi perhatian serius pemerintah. Undang-undang sudah menegaskan hal itu—melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pengelolaan bisa berarti perlindungan dan pelestarian, atau pemanfaatan untuk pembangunan. Namun, pemanfaatan itu hanya boleh dilakukan jika tetap menjaga keberlanjutan ekosistem dan melihat status wilayah sebuah . Mengingat di Kabaena di huni oleh suku Bajau yang telah hidup berdampingan dengan laut. Sayangnya, prinsip keberlanjutan acap kali bertolak belakang dengan praktik di lapangan.
Bukan hanya dampak ekonomi dan lingkungan, ekspansi tambang juga mengancam budaya suku Bajau. Selain semakin sedikit hasil laut yang dapat ditangkap, semakin jarang generasi muda Bajau diajarkan keterampilan menyelam yang merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka.
Seorang anak sedang menatap air laut yang tak bisa lagi ia selami sebagai bagian melanjutkan tradisi leluhurnya, Jumat, 17 Oktober 2025. Untuk sekadar bermainpun, air laut sudah tak lagi ramah bagi anak-anak suku Bajau. (Foto Objektif/Harpan Pajar).
Anak-anak Bajau kini jarang diajarkan menyelam seperti ayah dan kakek mereka. Keterampilan yang dulu menjadi kebanggaan dan identitas—menyelam hingga puluhan meter tanpa alat bantu, berburu ikan dengan tombak sederhana—kini cara hidup tradisional yang telah berlangsung selama berabad-abad itu mulai dilupakan.
Merespon kondisi Kabaena dan masyarakat suku Bajau, Walhi Sultra dan Satya Bumi meminta agar pemerintah pusat dan daerah, mencabut seluruh IUP dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berada di wilayah Pulau Kabaena, khususnya yang berada di kawasan hutan lindung dan pulau kecil.
Selain itu, mereka meminta negara untuk mengusut tuntas keterlibatan aparat, pejabat publik, dan korporasi dalam skema perizinan dan operasional tambang ilegal. Kemudian melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh di wilayah terdampak dan menjamin perlindungan hak masyarakat lokal atas tanah dan lingkungan hidup. Serta menghentikan praktik eksploitasi sumber daya di pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis.
Bagi suku Bajau, laut bukan sekadar tempat tinggal dan mencari makan. Jauh daripada itu, Laut adalah ruang hidup yang membentuk identitas mereka. Sehingga perlindungan yang lemah, sama halnya membunuh mereka secara sengaja dari hak untuk mendapatkan hidup yang layak.
Kendari, objektif.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir lumpur yang kembali melanda Desa Oko-oko dan Lamedai, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, pada Senin, 10 November 2025. Peristiwa ini diduga menimbulkan kerusakan pada permukiman dan lahan pertanian warga.
Menurut pemantauan Walhi Sultra, banjir lumpur tersebut terjadi akibat aktivitas pembukaan lahan berskala besar untuk proyek kawasan industri PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) dan PT Vale Indonesia Tbk. Kegiatan tersebut dinilai dilakukan tanpa pengendalian lingkungan yang memadai, sehingga menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan meningkatnya sedimentasi di daerah aliran sungai (DAS). Kondisi itu membuat air sungai meluap dan membawa lumpur ke permukiman warga.
Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman, menilai kedua perusahaan tersebut tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam izin lingkungan yang dimiliki. Ia menyebut banyak ketentuan dalam izin tersebut yang tidak dilaksanakan, sehingga berdampak pada rusaknya lingkungan dan terganggunya kehidupan masyarakat.
“Setiap kali hujan turun, warga Pomalaa harus bersiap menghadapi banjir lumpur. Ini menunjukkan bahwa aktivitas industri nikel di kawasan tersebut telah menimbulkan krisis ekologis yang serius,” kataya. “Kami sudah berkali-kali mengingatkan bahwa wilayah Pomalaa sedang berada di ambang krisis ekologis. Setiap kali hujan datang, masyarakat harus bersiap menghadapi banjir lumpur akibat kelalaian perusahaan. PT IPIP dan PT Vale Indonesia tidak menghormati izin lingkungannya dan telah mengabaikan keselamatan rakyat.”
Walhi menegaskan bahwa kondisi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Air sungai yang berubah menjadi lumpur merah serta rusaknya lahan pertanian dan sumber air bersih menjadi bukti nyata dari dampak tersebut.
Melalui pernyataannya, Walhi Sultra mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah tegas dengan menghentikan seluruh kegiatan pembangunan industri PT IPIP dan PT Vale di Pomalaa. “Pemerintah tidak boleh membiarkan warga terus menderita akibat aktivitas perusahaan yang abai terhadap lingkungan,” tegas Andi.
Peristiwa ini menambah catatan panjang masalah lingkungan di kawasan tambang nikel Pomalaa, yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan signifikan.
Kendari, objektif.id – Upaya memperkuat perlindungan dan keselamatan kerja jurnalis di daerah terus dilakukan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nasional dan Yayasan Tifa melalui program Jurnalisme Aman menyelenggarakan pelatihan keamanan jurnalis di Hotel Plaza Inn Kendari, Sulawesi Tenggara, yang berlangsung selama dua hari, 24–25 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan sesi pelatihan teknis, tetapi juga rangkaian Focus Group Discussion(FGD) untuk memetakan potensi ancaman terhadap jurnalis di wilayah Sultra, serta diakhiri dengan peluncuran resmi Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara. Inisiatif ini menjadi bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat perlindungan jurnalis dari berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi.
Koordinator Advokasi AJI Indonesia sekaligus perwakilan KKJ Nasional, Erick Tanjung, dalam sambutannya menyoroti peningkatan tajam kasus kekerasan terhadap jurnalis secara nasional. Ia mengungkapkan, sejak Januari hingga Oktober 2025, sebanyak 70 kasus kekerasan terhadap jurnalis telah tercatat oleh AJI Indonesia.
“Saat ini sejak Januari hingga Oktober 2025 terdapat 70 kasus adalah angka yang signifikan dalam Januari–Oktober dalam tiga tahun terakhir, untuk serangannya sangat beragam mulai ancaman teror, penganiayaan, digital bahkan sudah sampai 20 kasus selama 10 bulan terakhir dan itu angka yang paling tinggi dalam 5 tahun terakhir, kita perlu menyikapi ini bersama, untuk memitigasi ini apa yang perlu kita lakukan,” tutur Erick yang menjadi salah satu trainer pelatihan.
Erick menambahkan bahwa situasi tersebut menuntut semua pihak, baik organisasi media, lembaga hukum, maupun masyarakat sipil, untuk bekerja bersama membangun sistem perlindungan yang efektif. “Kita perlu menyikapi kondisi ini secara kolektif. Tantangan keselamatan jurnalis tidak bisa dihadapi sendirian,” ujarnya.
Senada dengan itu, Arie Mega, Project Officer Program Jurnalisme Aman, menyampaikan pentingnya membangun solidaritas antarsesama jurnalis di tengah situasi yang semakin kompleks. Ia menilai bahwa masih banyak kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis yang tidak mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
“Setahun ini sudah ada 70 kasus kekerasan, dan ini kita sadari, kekerasan, kriminalisasi masih sering terjadi. Namun, di tengah itu semua saya optimis masih ada semangat solidaritas dan keberanian jurnalis yang sejauh ini masih belum padam,” ujar Arie.
Dari hasil riset dan pemantauan Jurnalisme Aman di berbagai daerah, Sulawesi Tenggara tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap jurnalis tertinggi di kawasan Sulawesi selama tiga tahun terakhir. Fakta ini menunjukkan bahwa ekosistem kerja jurnalis di daerah tersebut masih menghadapi ancaman serius. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Lapasere, yang juga merupakan trainer dari AJI Palu.
“Kalau KKJ yang diiniasi oleh Jurnalisme Aman di Aceh dan Sulawesi Tengah, berbasis riset JA. Tapi, di Sultra ini sudah kami data dan verifikasi kalau kekerasan terhadap wartawan tinggi. Di Sultra, pelaku kekerasan terhadap jurnalis, berbeda dengan kawasan yang lain yang biasanya dilakukan oleh aparat, di Sultra pelakunya orang tidak dikenal,” kata Ridwan.
Salah satu peserta pelatihan sekaligus yang hadir dalam peluncuran KKJ Sultra, Fadly Aksar dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra, menilai bahwa persoalan kekerasan terhadap jurnalis di Sultra tidak bisa dilihat secara sederhana. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pekerja media di daerah ini cukup kompleks, mulai dari rendahnya pemahaman sebagian wartawan terhadap kode etik jurnalistik, hingga bisnis media yang belum sepenuhnya berjalan sesuai regulasi Dewan Pers. Ia juga menyoroti lemahnya dukungan hukum bagi jurnalis ketika menghadapi tindak kekerasan.
“Di Sultra ini, belum pernah ada kasus media yang sampai ke pengadilan, karena masih di penyidik. Apalagi kurang advokat dan tidak ada pendampingan pengacara,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Jusman, perwakilan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sultra, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam memperkuat sistem advokasi bagi jurnalis. Ia menilai, peran advokat sangat penting untuk memastikan setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis dapat diproses secara hukum dan tidak berhenti di tingkat penyidikan saja. ”Kami siap bersinergi dan saya pribadi setuju dan harus adanya KKJ ini, karena jurnalis rentan akan kekerasan.” tuturnya.
Lebih jauh, Arie menambahkan bahwa KKJ Sultra akan menjadi wadah lintas sektor, bukan hanya forum jurnalis semata, tetapi juga ruang kolaborasi antara media, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Ia menilai, keberadaan KKJ di daerah penting untuk memastikan jurnalis mendapat perlindungan ketika menghadapi ancaman. “Bukan sekadar forum tapi wadah untuk saling menguatkan dan memastikan tidak ada jurnalis yang berjalan sendirian ketika mengalami kekerasan,” ucapnya.
Kegiatan pembentukan KKJ Sultra turut dihadiri oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, yang selama empat tahun terakhir mendukung Program Jurnalisme Aman. Sinta Suryani, Senior Policy Officer Kedutaan Besar Belanda, menyampaikan apresiasinya atas keberlanjutan program ini.
“Kami mengapresiasi program Jurnalis Aman yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun, pelatihan keselamatan jurnalis di berbagai kota, kebebasan pers merupakan salah satu fokus dan kami sangat mendukung program ini,” kata Sinta Suryani.
Pelatihan dan peluncuran KKJ Sulawesi Tenggara diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai organisasi dan perwakilan, antara lain AJI Kendari, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sultra, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Pusat Pendidikan dan Pemahaman Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sultra, perwakilan pengacara, dan perwakilan pers mahasiswa Objektif IAIN Kendari.
Dalam struktur yang disepakati, Fadly Aksar dari IJTI ditunjuk sebagai Koordinator KKJ Sultra, yang didampingi M. Sadli Saleh dari AJI Kendari sebagai Sekretaris, dan Yuni Kasir dari Puspaham sebagai Bendahara. Dalam kepengurusan ini diharapkan menjadi motor utama dalam membangun sistem perlindungan jurnalis di tingkat provinsi.
Melalui pembentukan KKJ Sultra, diharapkan ekosistem jurnalisme di daerah dapat berkembang lebih sehat dan aman. Sebagaimana disampaikan oleh para peserta, keberadaan KKJ bukan hanya simbol solidaritas, tetapi juga langkah nyata menuju masa depan pers yang bebas, profesional, dan terlindungi.
