Yusril Ketum HMI Cabang Kendari Diterka Sebagai Pelaku Utama Perusak Komisariat

Kendari, Objektif.id-Ketua Umum (Ketum) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, Yusril, dianggap mengangkangi konstitusi HMI karena diduga sebagai dalang utama yang mengamini rusaknya komisariat. Bagaimana tidak, kemarin sore, Sabtu, 14 November 2026, tiba-tiba akan digelar pelantikan pengurus HMI Komisariat Al Ghazali UIN Kendari di aula Wisma Lafran Pane yang bertempat di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga.

Beredarnya surat undangan pelantikan yang dilekatkan tanda tangan Yusril, membuat banyak kader Al Ghazali terkejut. Selain undangan pelantikan disebar secara sembunyi-sembunyi, agenda pelantikan tersebut rupanya tak pernah masuk dalam pembahasan rapat harian terakhir HMI Cabang Kendari yang terlaksana pada tanggal 9 Oktober 2026 lalu.

Lebih celakanya, surat itu tidak dibagikan terbuka kepada seluruh anggota Komisariat Al Ghazali, bahkan dalam grup pengurus cabang surat itu tidak disebar. Saking takutnya aib kebusukan pelantikan itu terungkap. Selain itu, Alam Jaya yang diperkirakan sebagai mentor yang menenteng-nenteng dan mengendalikan Mika yang akan dilantik sebagai Ketua Komisariat, mendadak meninggalkan area pelantikan bersama orang-orang yang akan dilantik, termasuk Rojab (adik kandung Rabil) yang sepertinya ikut serta menggeser dirinya dalam membersamai mereka. Sikap itu mereka lakukan sesaat ketika mayoritas anggota komisariat yang menggugat tiba sebelum pelantikan itu terlaksana. Dan benar saja, pelantikan tetap dipaksakan selesai hari itu juga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan sesenyap-senyapnya.

Menurut Al Izhar, Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) yang turut hadir dalam rapat harian itu, ia menjelaskan tidak ada pembicaraan mengenai pelantikan pengurus HMI Komisariat Al Ghazali UIN Kendari.

“Waktu rapat harian tidak ada pembicaraan tentang pelantikan Al Ghazali karena masih dalam posisi konflik internal,” begitu katanya. “Pengurus cabang tidak bisa memaksa untuk meloloskan hasil Rapat Anggota Komisariat (RAK) fiktif yang disodorkan Alam Jaya, karena dalam pelaksanaannya sangat kacau, amburadul, dan tidak melibatkan partisipasi bermakna anggota komisariat secara menyeluruh.”

Sejurus dengan Al Izhar, Rian Karim sebagai Koordinator Caretaker Komisariat Al Ghazali yang juga terlibat dalam rapat harian tersebut, menuturkan memang benar dalam pembicaraan itu tidak ada penetapan pengurus komisariat yang akan dilantik.

“RAK yang dipelopori Alam Jaya itu jelas ilegal. Fakta lapangan menunjukkan, dalam RAK itu yang hadir justru bukan anggota komisariat Al Ghazali dan ketua yang ingin dilantik tidak pernah menjadi pengurus komisariat, misalnya, pimpinan sidangnya berasal dari komisariat lain yaitu Muh. Reyhan Resi Fahrullah dari komisariat Abu Ubaid, sedangkan atas nama Mika, itu tidak pernah masuk pengurus komisariat, sedangkan konstitusi HMI jelas menyebut salah satu syarat menjadi Ketua Komisariat yaitu pernah jadi pengurus komisariat. Kemudian forum RAK dan pelantikan mereka tidak diberitahukan secara terbuka kepada anggota, lantas dimana kedaulatan anggota komisariat?” Kata Rian Karim.

Rian Karim juga menyampaikan, saat ini gugatan mayoritas anggota komisariat Al Ghazali UIN Kendari masih berlangsung. Suatu hal yang cukup menjelaskan bahwa pengurus cabang secara normatif tidak bisa memaksakan kehendak untuk melantik pengurus komisariat ketika polemik internal masih bergulir.

Sementara itu, Yusril, saat dikonfirmasi mengenai agenda pelantikan komisariat yang cacat secara konstitusional, ia hanya menjawab, “sy lagi demam tulng dek,” kilahnya lewat aplikasi pesan online kepada salah satu pengurus cabang, Sabtu, 14 November 2026. Sebuah jawaban klise yang dianggap Izhar untuk mengaburkan maksud dan tujuan dari substansi pertanyaan yang sesungguhnya. Pernyataan yang terbilang tepat bila dilekatkan pada pepatah; lain yang gatal lain yang digaruk.

Terang saja, bagi Harpan Pajar, salah seorang anggota HMI Cabang Kendari, menuturkan apologi itu terlampau amat menipu. Jauh dari sosok intelektual muslim yang memilih berkiprah sebagai sosok sentral dalam garis kepemimpinan HMI. Paling tidak ditingkat cabang. Ia merasa tak ada yang patut dirayakan dari tabiat seorang pemimpin yang begitu gamblang menampakkan keculasan diri.

”Sosok yang pandai bertopeng moralitas ketika berkhutbah di mimbar-mimbar himpunan seperti layaknya para pemuka agama, tapi pada tindak lakunya terbilang sangat berjarak dari hal-hal yang bersifat masyhur dan berumur panjang. Baik sejak dari dalam pikiran hingga perbuatan,” begitu jawabannya waktu membalas pesan WhatsApp Objektif. ”Dan karena itu (mungkin) Ketum HMI Cabang Kendari masih berada pada fase kebuntuan berpikirnya, sebelum menuju posisi ruang kritisnya, dan belum sampai pada masa magisnya (spritual).”

”Saya kasian ini lagi demam, mana urusan kongres Romli Apa semua. Coba-cobami bangun komunikasi ke PAO dulu Ketua,” balas Yusril sekali lagi setelah menerima pesan dari Izhar yang sempat bertanya, ”Tum, izin saya mau konfirmasi sebenarnya, kami belum terkonfirmasi dengan Rabil (Kabid PAO). Sebelumnya saya pernah hubungi tidak tersambung.”

Merespon jawaban retoris belaka Yusril, Harpan menilai tabiat Yusril masih setebal semula. “Dia masih culas dan pura-pura tidak tahu. Bisa jadi dengan itu pula, Plato serius mencirikan dua hal serupa itu sebagai tanda bagi kerendahan seseorang. Sepertinya benar adanya sebuah ungkapan yang terang berlaku mujur, semakin jelas bila segala konflik memang anak dari pengetahuan dan ketidaktahuan. Pengetahuan untuk membodohi dan ketidaktahuan untuk dibodohi. Yusril seolah ingin membodohi anak komisariat yang menggugat dan Yusril juga yang mungkin pasrah dibodohi oleh muslihat Rabil yang diprediksi berambisi maju kandidat ketum cabang nantinya.”

Menuju Pemilma 2026, SEMA UIN Kendari Tetapkan Ketua KPUM dan BAWASLUM

Kendari, Objektif.id – Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari resmi menetapkan Muh. Arfan Sangga sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dan Muhammad Afdal sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa (BAWASLUM) untuk menyukseskan Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilma) 2026.

Penetapan kedua pimpinan lembaga tersebut berlangsung pada waktu yang berbeda. Muh. Arfan Sangga ditetapkan sebagai Ketua KPUM pada 31 Oktober 2026, sedangkan Muhammad Afdal ditetapkan sebagai Ketua BAWASLUM pada 3 November 2026. Kedua penetapan tersebut berlangsung di Kantor SEMA UIN Kendari.

Penetapan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam menyambut pesta demokrasi mahasiswa. Kedua lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses Pemilma berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPUM mempunyai tugas untuk menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilma, mulai dari administrasi, pendaftaran bakal calon, penetapan peserta, pelaksanaan kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu, BAWASLUM bertanggung jawab melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat, mengonfirmasi hasil keputusan pleno terkait penetapan pimpinan kedua lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilma tersebut.

“Sudah ditetapkan, dalam pleno tersebut forum menyepakati penetapan Muh. Arfan Sangga yang dipercayakan nahkodai KPUM dan Muhammad Afdal sebagai Bawaslum Mahasiswa. keduanya dipilih setelah melalui rangkaian uji kelayakan, verifikasi berkas administrasi, serta pemaparan visi misi independensi penyelengara pemilu dihadapan perwakilan lembaga legislatif mahasiswa ” ujar Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat.

Awal berharap, kedua pimpinan lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam setiap tahapan Pemilma.

“Saya berharap proses demokrasi mahasiswa dapat berjalan secara transparan, jujur, adil, dan demokratis,” harapnya.

Sementara itu, Ketua KPUM terpilih, Muh. Arfan Sangga, mengungkapkan bahwa langkah awal yang akan dilakukannya adalah mengurus penerbitan surat keputusan (SK) serta mempersiapkan berbagai kebutuhan kelembagaan sebelum memulai tahapan Pemilma.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan Pemilma secara transparan dan akuntabel.

“Langkah berikutnya saya yaitu pengajuan SK dulu oleh pimpinan setelah itu persiapkan diri sebagai ketua terpilih karena ini merupakan beban berat juga menurut saya, walaupun hanya kurang lebih 3 bulan masa jabatan tapi ini sesuatu yang menguras energi juga, tapi saya akan usahakan yang terbaik untuk PEMILMA tahun ini,” ungkapnya.

Selain mempersiapkan administrasi dan legalitas kelembagaan, Arfan juga mulai merancang sejumlah agenda strategis untuk memastikan seluruh tahapan Pemilma 2026 dapat berjalan secara terstruktur dan efektif.

Menurutnya, Pemilma tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan organisasi mahasiswa, tetapi juga harus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan menunjukkan kualitas intelektual dalam berdemokrasi.

“Persiapan saya menjelang pemilma ini tentunya mulai dari tahapan-tahapan untuk proses pesta demokrasi tahun ini agar berjalan secara terstruktur dan efektif, kemudian juga pemilma tahun ini bisa menciptakan atau menjadi wadah adu gagasan secara intelektual dan tentunya bisa menjadi contoh untuk seluruh masyarakat kampus kita bagaimana sistem demokrasi yang baik, untuk itu saya mengajak seluruh mahasiswa UIN Kendari untuk sama-sama kita mengawal pesta demokrasi tahun ini agar berjalan sesuai harapan besar kita,” tuturnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Ketua BAWASLUM terpilih, Muhammad Afdal, telah dilakukan untuk memperoleh keterangan terkait persiapan dan komitmennya dalam mengawal jalannya Pemilma 2026. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Dengan ditetapkannya Ketua KPUM dan BAWASLUM, persiapan menuju Pemilma UIN Kendari 2026 kini mulai memasuki tahapan selanjutnya. Seluruh mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pesta demokrasi kampus tersebut agar berlangsung secara transparan, jujur, adil, serta mampu melahirkan pemimpin mahasiswa yang berkualitas dan berintegritas.

 

PENULIS : Muh. Rasya

SEMA FATIK UIN Kendari Gelar Seminar Kebangsaan, Dorong Mahasiswa Jadi Pemimpin Visioner

Kendari, Objektif.id – Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menggelar seminar kebangsaan bertema “Menyalakan Nalar Kebangsaan: Membangun Kepemimpinan Visioner untuk Masa Depan Indonesia” di ruang Amphiteater UIN Kendari, Selasa 3 November 2026.

Seminar ini menyoroti tentang pentingnya peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya mahasiswa itu tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, tetapi juga harus berintegritas serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan berbangsa.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Zulham Damu, S.H., selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, dan Dr. Muhammad Endang, S.A., S.Sos., S.H., selaku akademisi. Diskusi ini dipandu oleh Hikmah Fahira sebagai moderator. Namun, Zulham Damu tidak sempat hadir pada kegiatan seminar tersebut, sehingga penyampaian materi dalam seminar tersebut hanya dilakukan oleh Dr. Muhammad Endang.

Ketua Panitia, Afdal, mengatakan bahwa seminar ini diangkat karena melihat cara berpikir mahasiswa saat ini yang dinilai semakin tumpul. Menurutnya, kondisi tersebut membuat mahasiswa cenderung menerima kebijakan pemerintah maupun kampus begitu saja. Ia juga berharap mahasiswa dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan mampu menjadi teladan bagi anggotanya.

“Kami mengangkat seminar kebangsaan ini karena yang kita lihat tumpulnya cara berpikir mahasiswa sekarang sehingga itu membuat mahasiswa itu menerima langsung kebijakan-kebijakan pemerintah, seminar ini salah satu kegiatan yang kami rancang sebenarnya tujuannya untuk bagaimana mahasiswa dapat memimpin, menjadi pemimpin yang berintegritas dapat menjadi pemimpin yang dapat dicontoh bukan hanya sekedar menyuruh sekedar menyuruh-menyuruh anggotanya, seperti itu,” ungkap Afdal.

Menanggapi persoalan tersebut, Muhammad Endang dalam pemaparan materinya menyoroti pentingnya menghidupkan kembali nalar dan akal sehat sebagai dasar bagi mahasiswa dalam memahami serta menyikapi berbagai persoalan kebangsaan.

Ia menjelaskan bahwa nalar merupakan kemampuan akal budi untuk berpikir secara logis, rasional, dan sistematis dalam memahami suatu fenomena. Dengan menggunakan nalar, seseorang tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun kebijakan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kebenarannya.

“Mengapa perlu menyalakan nalar? Nalar itu yaa seperti tidur, nalar itu beda dengan logika, nalar itu adalah kemampuan akal budi untuk berpikir secara logis, rasional, dan sistematis dalam memahami sebuah fenomena. Sehingga insyaallah, kalau kita pakai nalar, kita pakai akal, kita tidak akan mudah tertipu, jadi karena nalar itu bisa mengubah kita kepada kebenaran. Apa perlunya kita nyalakan kembali akal sehat kita? Karena memang banyak fenomena di bangsa ini yang jujur saja meruntuhkan akal sehat kita, yang sayangnya suara-suara akal sehat itu tidak muncul, bahkan dari kampus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muhammad Endang menjelaskan mengenai mahasiswa dan masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian kritik, protes, maupun tekanan terhadap pemerintah apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak adil.

“Mahasiswa dan masyarakat sipil dapat memberikan kritik, protes, serta tekanan kepada pemerintah untuk mengubah kebijakan yang tidak adil. Mahasiswa juga memiliki peran penting sebagai pengontrol kebijakan pemerintah melalui aksi dan kritik,” katanya.

Melalui seminar ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan kepemimpinan secara teori saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas organisasi dan lingkungan masyarakat.

 

Penulis : Mutiara Ramadani dan Nurul Hikmah / Anggota Magang

UIN Kendari Wisudakan 942 Lulusan Sarjana dan Pascasarjana, Rektor Dorong Alumni Amalkan Ilmu di Masyarakat

Kendari, Objektif.id – Sebanyak 942 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari resmi dikukuhkan sebagai lulusan dalam Wisuda ke-XV Program Sarjana dan Pascasarjana. Prosesi tersebut berlangsung di Ballroom Laboratorium Multimedia UIN Kendari, Sabtu 31 Oktober 2026, dan dijadwalkan berlanjut hingga Minggu 1 November 2026.

Pelaksanaan wisuda yang berlangsung selama dua hari ini menjadi penanda berakhirnya masa studi ratusan mahasiswa sekaligus awal bagi mereka untuk memasuki kehidupan di luar lingkungan akademik. Sebanyak 942 lulusan tersebut terdiri atas 827 lulusan program sarjana dan 115 lulusan program pascasarjana.

Dalam sambutannya, Rektor UIN Kendari, Husain Insawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan menyelesaikan pendidikan tinggi bukanlah akhir dari perjalanan akademik maupun kehidupan seseorang. Sebaliknya, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi harus dapat diterapkan serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menempuh dan menyelesaikan pendidikannya pada program sarjana dan magister di IAIN Kendari. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama ini dapat dipresentasikan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi modal awal dalam menggeluti dunia kerja,” ungkapnya pada saat memberikan sambutan, Sabtu 31 September 3026.

Berdasarkan data kelulusan yang disampaikan dalam prosesi wisuda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) menjadi penyumbang lulusan terbanyak dengan 492 orang. Disusul Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sebanyak 153 orang, Fakultas Syariah (FASYA) sebanyak 95 orang, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) sebanyak 87 orang, serta Program Pascasarjana sebanyak 115 orang.

Ia juga menuturkan dengan bertambahnya 942 lulusan tersebut, jumlah keseluruhan alumni UIN Kendari tercatat mencapai 25.075 orang. Angka tersebut merupakan akumulasi lulusan sejak institusi tersebut masih berstatus Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin, STAIN Kendari, hingga menjadi UIN Kendari.

“Dengan bertambahnya 942 lulusan baru ini, total alumni IAIN Kendari ditambah dengan lulusan ketika masih berstatus sebagai Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Kendari dan STAIN Kendari sebanyak 25.075 orang,” ujarnya.

Di antara ratusan lulusan yang dikukuhkan, sejumlah mahasiswa berhasil mencatatkan prestasi akademik dengan memperoleh predikat lulusan terbaik pada tingkat universitas maupun fakultas.

Ayu Tri Wahyuni, mahasiswa FATIK Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dinobatkan sebagai wisudawan terbaik tingkat universitas untuk program sarjan. Ia berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 3 Tahun 10 Bulan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,97.

Sementara itu, predikat wisudawan terbaik tingkat universitas untuk program pascasarjana diraih Hasdi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Ia menyelesaikan pendidikan dalam waktu 1 tahun 5 bulan dengan IPK sempurna 4,00 dan predikat cumlaude.

Adapun lulusan terbaik pada tingkat fakultas masing-masing diraih oleh Baeti Nurhasana dari FATIK Program Studi PBA dengan IPK 3,96 dan masa studi 3 tahun 10 bulan. Achmad Nurdaim dari FASYA Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) memperoleh IPK 3,97 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan.

Selanjutnya, Muhammad Alfaroq dari FUAD Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) meraih IPK 3,96 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan. Sementara,  Arji Junar dari FEBI Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) memperoleh IPK 3,93 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan.

Pengukuhan 942 lulusan tersebut tidak hanya menjadi capaian institusional bagi UIN Kendari, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab baru bagi para alumni. Gelar akademik yang diperoleh diharapkan tidak berhenti sebagai pengakuan atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan, melainkan menjadi bekal untuk menjawab persoalan sosial, berkontribusi bagi masyarakat, serta mengimplementasikan  pengetahuan sesuai bidang keilmuan masing-masing.

Penulis: Voro, Kinu, dan Gobe / Anggota Magang

Sinergi Lintas Generasi, IKA UIN Kendari Siap Sokong Kemajuan Almamater

Kendari,Objektif.id – Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni STAIN/IAIN/UIN Kendari. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 29 Oktober 2026 pada pukul 08.00 Wita- selesai, yang bertempat  di Ballroom UIN Kendari.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kembali hubungan antar alumni, membangun sinergi antara alumni dan lembaga, serta mempersiapkan regenerasi kepengurusan Ikatan Alumni (IKA) STAIN/IAIN/UIN Kendari. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan gagasan dan program yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan kampus.

Plt Ketua Umum IKA Prof. Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M.A.  mengatakan bahwa kegiatan ini tidak boleh berhenti pada agenda seremonial semata, tetapi harus menjadi langkah awal untuk memperkuat kembali peran alumni melalui musyawarah.

“Kegiatan ini kita lebih arahkan bukan hanya sekedar seremonial formal saja, tetapi lebih pada upaya untuk semakin mendekatkan kembali para alumni melalui musyawarah untuk menentukan arah dari ikatan alumni yang pasti berdampak pada kelembagaan,” ucapnya, Kamis 29 Oktober 2026

Menurutnya, rangkaian kegiatan yang diawali dengan acara seremonial tersebut akan dilanjutkan dengan aksi nyata melalui Musyawarah Besar yang melibatkan para alumni. Forum ini menjadi ruang untuk membahas arah organisasi, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah strategis yang dapat menghubungkan alumni dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Melalui Musyawarah Besar ini, seluruh alumni diharapkan dapat menjalin komunikasi dan kolaborasi lintas generasi, serta saling mendukung dalam pengembangan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kontribusi terhadap masyarakat dan almamater.

Dr. H. Samsuri, M. Pd selaku ketua panitia ia mengatakan bahwa keberadaan alumni yang aktif dan berkontribusi merupakan salah satu indikator penting. “Kampus yang maju itu salah satu indikatornya adalah aktifnya alumni yang memberi kontribusi terhadap kemajuan kampus, baik itu dari segi pelaksanaan pendidikan dan pengajarannya,” ungkapnya.

Adanya ikatan alumni diharapkan dapat menjadi wadah yang mendorong terwujudnya kolaborasi berkelanjutan antara alumni dan pihak kampus.Adapun Terkait agenda selanjutnya, ia menyampaikan bahwa setelah terbentuknya kepengurusan baru, akan dilaksanakan musyawarah kerja atau rapat kerja pengurus untuk menyusun program-program yang akan dijalankan ke depan. Agenda tersebut direncanakan berlangsung pada April 2027, bertepatan dengan peringatan Dies Natalis UIN Kendari.

“Kemudian, rencana agenda ke depan setelah terbentuk pengurus ini, tentu akan diadakan musyawarah kerja atau rapat kerja pengurus yang direncanakan nanti pada bulan April 2027, berkenaan dengan Dies Natalis UIN Kendari. Akan dikukuhkan pengurus baru ini sekaligus untuk musyawarah penyusunan program kerja,” jelasnya.

Dengan demikian, Musyawarah Besar IKA STAIN/IAIN/UIN Kendari diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial formal, melainkan menjadi titik awal untuk memperkuat silaturahmi, membangun sinergi lintas generasi, serta mengoptimalkan peran alumni dalam mendukung kemajuan UIN Kendari. Melalui kepengurusan dan program kerja yang terencana, ikatan alumni diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi pengembangan institusi dan masyarakat luas.

Penulis: Anggota Magang

Menjelang Bulan November, KPUM UIN Kendari Belum Terbentuk

Kendari, Objektif.id – Menjelang November 2026, pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari belum terealisasi. Padahal, ketentuan mengenai periodisasi lembaga kemahasiswaan mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILMA) setiap bulan Oktober.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Kendari dalam mempersiapkan tahapan pemilihan mahasiswa. Terlebih lagi, waktu pembentukan KPUM semakin terbatas, sementara proses tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PEMILMA.

Di dalam Surat Keputusan Nomor 24/KPTS/SEMA-I/IAIN-KDI/IV/2024 tentang Perbaikan Periodesasi Lembaga Kemahasiswaan yang ditetapkan pada 29 April 2024, ketentuan keempat menyebutkan bahwa mulai 2025, PEMILMA dilaksanakan setiap Oktober.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk mempertanyakan kesiapan SEMA dalam menjalankan tahapan pemilihan mahasiswa tahun 2026. Namun, hingga menjelang akhir Oktober, KPUM belum terbentuk.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat menyatakan bahwa pembentukan KPUM masih memiliki waktu untuk direalisasikan karena Oktober belum berakhir. Ia juga menyebut adanya sejumlah kegiatan internal yang turut menjadi bagian dari kondisi yang dihadapi pengurus.

“Sebenarnya eee tidak jadi masalah, karenakan ini masih bulan sepuluh, jadi masih ada waktu, dan saya kira tidak ada kendala, mungkin karena ada beberapa kegiatan-kegiatan di internal SEMA dan kemudian juga di pengurus. Tapi poinnya akan terbentuk ji dan terlaksana ini pemilma,” jelasnya saat di wawancara tim objektif pada tanggal 29 Oktober 2026.

Ketua SEMA juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang menyebabkan pembentukan KPUM belum terlaksana adalah adanya sejumlah Unit kegiatan Khusus (UKK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang masih disibukkan dengan kegiatannya masing-masing.

“Kendalanya, teman teman masih sementara berkegiatan ada beberapa UKK UKM masih berkegiatan,” katanya.

Meski demikian, Ketua SEMA memastikan pembentukan KPUM ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia menyebutkan tanggal 31 Oktober sebagai batas waktu yang ditargetkan untuk merealisasikan pembentukan KPUM tersebut.

“Iya bulan ini, bulan sepuluh. Jadi tanggal 31, Karena kan bulan itu terakhir tanggal 31,” ujarnya.

Meski Ketua SEMA menargetkan pembentukan KPUM pada tanggal 31 Oktober 2026, waktu yang tersisa hanya dua hari menjelang batas akhir bulan tersebut. Kondisi ini menyisakan pertanyaan mengenai kesiapan SEMA dalam mempersiapkan tahapan PEMILMA, mengingat pembentukan KPUM merupakan bagian awal dari rangkaian pemilihan yang masih harus dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

Sebelumnya juga, Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan UIN Kendari, Sitti Fauziah menyampaikan bahwa arahan untuk membentuk KPUM telah diberikan kepada Ketua SEMA sejak awal Oktober.

“Sy sdh mengarahkan sejak awal Oktober, tinggal ditanyakan progresnya,” tulisnya dalam pesan singkat via WhatsApp.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arahan pembentukan KPUM telah disampaikan sejak awal bulan. Meski demikian, hingga menjelang akhir Oktober, pembentukan KPUM belum juga terealisasi, padahal waktu yang tersisa hanya dua hari sebelum memasuki November.

Dengan waktu yang tersisa hanya dua hari menjelang 31 Oktober, SEMA dihadapkan pada tenggat waktu yang semakin sempit untuk mempersiapkan pembentukan KPUM. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pelaksanaan tahapan PEMILMA selanjutnya, mengingat seluruh proses harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Hingga berita ini disusun, KPUM UIN Kendari belum terbentuk. Realisasi target yang disampaikan Ketua SEMA pada 31 Oktober akan menjadi penentu perkembangan selanjutnya dalam persiapan PEMILMA UIN Kendari 2026.

 

PENULIS: Soge, Ramu dan Rige / Anggota Magang

Eks Dekan FEBI UIN Kendari Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Masih Mengajar, Kejelasan Sanksi Dipertanyakan

Kendari, Objektif.Id – Penanganan dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari kembali menjadi sorotan. Pasalnya, dosen yang diduga terlibat dalam kasus tersebut masih aktif dalam proses mengajar di lingkungan kampus. Sementara itu, kejelasan mengenai sanksi terhadap yang bersangkutan hingga kini masih menjadi pertanyaan di kalangan mahasiswa.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi sejumlah mahasiswa dalam menjalani aktivitas akademik. Keberadaan dosen yang bersangkutan di lingkungan kampus, di tengah ketidakjelasan informasi mengenai tindak lanjut penanganan kasus, menimbulkan pertanyaan mengenai perkembangan proses pemeriksaan serta bentuk sanksi yang akan diberikan.

Wakil Rektor I UIN Kendari, Jumarddin La Fua, menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut berada dalam kewenangan Inspektorat Jenderal (Irjen). Menurutnya, pihak Universitas masih menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan dari lembaga tersebut, termasuk terkait penetapan sanksi terhadap dosen yang bersangkutan.

“Jadi untuk informasinya ini, kemarin ditangani sama Irjen. Kita masih menunggu info dari pihak Irjen. Sanksinya belum turun dari sana, karena sanksi itu dari pihak Irjen yang memutuskan,” ujar Jumarddin La Fua saat ditemui tim objektif di ruang Wakil Rektor I pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penentuan sanksi masih menunggu keputusan dari pihak yang berwenang. Meski demikian, belum adanya keputusan yang disampaikan kepada publik membuat perkembangan penanganan kasus tersebut masih menjadi perhatian, terutama bagi mahasiswa yang menginginkan kejelasan atas proses yang sedang berlangsung.

Senada dengan hal itu, Wakil Dekan I FEBI UIN Kendari, Abdul Wahid Mongkito, membenarkan bahwa dosen yang bersangkutan masih menjalankan aktivitas mengajar di fakultas. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pihak fakultas belum menerima keputusan sanksi definitif dari pusat yang berwenang.

Menurutnya, pihak fakultas sendiri telah menyampaikan laporan dan temuan terkait kasus tersebut kepada pihak universitas untuk diteruskan kepada lembaga yang berwenang. Ia juga menyebut bahwa pemeriksaan telah dilakukan oleh pihak Inspektorat Jenderal di lingkungan kampus.

“Saat ini masih beraktivitas karena belum ada sanksi tetap dari pihak Irjen. Kita ini kan ASN, kami sudah memberitahukan ke Irjen. Irjen sudah datang di kampus sini untuk memeriksa kasus itu. ASN kan ini punya kode etik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun saya dari fakultas yang langsung ke pusat, semua temuan sudah kita serahkan ke rektor. Rektor bersama dengan saya ke Jakarta, di pusat Irjen, untuk menyerahkan pernyataan tersebut,” ungkap Abdul Wahid Mongkito.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa proses penanganan kasus telah melibatkan pihak fakultas, direktorat, dan Inspektorat Jenderal. Namun, belum adanya informasi terbuka mengenai hasil pemeriksaan maupun keputusan sanksi membuat perkembangan kasus tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh mahasiswa.

Di tengah ketidakjelasan tersebut, Zara (Nama disamarkan) seorang mahasiswi FEBI UIN Kendari mengungkapkan bahwa dirinya masih mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus tersebut. Ia mengaku masih melihat dosen yang bersangkutan beraktivitas di sekitar kampus, sementara informasi mengenai sanksi yang diberikan belum diketahui oleh dirinya maupun sejumlah teman kuliahnya.

“Saya masih heran karena saya masih melihat di sekitaran kampus. Saya pribadi pun dan teman tidak tahu sanksi apa yang diberikan. Tidak ada kejelasan dari berita maupun teman sekelas. Tidak tahu sanksi apa yang diberikan, karena kami masih melihat dia masih berkeliaran di sekitaran kampus. Apakah jabatannya yang diturunkan atau bagaimana,” tutur Zara.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya kebutuhan mahasiswa terhadap informasi yang transparan mengenai perkembangan penanganan kasus, termasuk status pemeriksaan dan keputusan administratif yang telah atau akan ditetapkan. Bagi mahasiswa, kejelasan informasi menjadi penting agar tidak muncul ketidakpastian yang berkepanjangan dalam lingkungan akademik.

Penanganan dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap pihak yang terdampak serta terjaganya rasa aman di lingkungan kampus. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai tahapan penanganan perkara, sepanjang tidak melanggar privasi dan kerahasiaan pihak terkait, menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan sivitas akademika terhadap institusi.

Hingga berita ini disusun, berdasarkan keterangan Wakil Rektor I dan Wakil Dekan I FEBI UIN Kendari, serta mahasiswa lain masih menunggu keputusan dari Inspektorat Jenderal terkait sanksi terhadap dosen yang bersangkutan. Kejelasan mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut kasus tersebut masih dinantikan, khususnya oleh mahasiswa yang mengharapkan adanya kepastian penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis: Pecil, Uka, Fude/Anggota Magang

Akibat Forum TWKM 35 Berujung Ricuh, Mapala Se-Indonesia Mengutuk Mahacala UHO Sebagai Penyelenggara Kegiatan

Kendari, Objektif.id – Pelaksanaan perhelatan nasional Temu Wicara dan Kenal Medan (TWKM) Ke – 35 Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) se-Indonesia di Kota Kendari diwarnai sejumlah persoalan yang berujung kekacauan.

Forum tertinggi yang dimandatkan Mahacala Halu Oleo (UHO) sebagai tuan rumah yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi mahasiswa Mapala justru menuai kritik dari peserta yang datang dari berbagai daerah. Protes yang dilayangkan berupa keterlibatan perusahaan industri pertambangan PT. Vale dalam kegiatan TWKM.

Ketegangan yang demikian juga mengakibatkan terjadinya silang pendapat antar sesama peserta TWKM terkait tema yang diusung oleh Mahacala UHO, yakni “Hilirisasi Hijau: Peran Pemuda dan Industri Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Untuk tema kelihatannya itu Hilirisasi Hijau Peran Pemuda dan Industri Menuju Indonesia Emas 2045. Di dalamnya dihadirkan narasumber dari PT Vale yang bertolak belakang dengan mahasiswa pecinta alam. Teman-teman Mapala se-Indonesia menolak keras adanya narasumber dari PT Vale yang memiliki kepentingan,” ujar Koordinator Pusat Koordinasi Nasional (PKN) Mapala Tingkat Perguruan Tinggi Se-Indonesia, Muh. Yusril Sudarmin, 27 Oktober 2026.

Tidak hanya itu, selain penolakan korporasi tambang, para peserta juga mengeluhkan pembatasan ruang sidang oleh pelaksana kegiatan. Persidangan temu wicara (TW) diduga dipaksa selesai dalam satu hari demi mengejar agenda pemilihan tuan rumah berikutnya.

“Kita baru di tahap Pembahasan tata laksana sebelum kita membahas tentang isu lingkungan. Jadi kita belum selesai membahas tentang tata laksana setelah itu kita belum menyentuh pembahasan isu lingkungan yang akan kita bahas dan sepakati,” ujar salah satu tim delegasi, Akbar Anugerah dari Mapala UIM Makassar. “Akan tetapi tuan rumah ini menuntut untuk diselesaikan dalam satu hari.”

Keadaan selanjutnya diperparah dengan dugaan manipulasi draft sidang yang diubah secara sepihak oleh pelaksana kegiatan, penempatan bendera organisasi daerah yang tidak layak, hingga belum dikembalikannya uang registrasi daring para peserta.

“Jadi sudah ada draft hasil sidang yang seharusnya kita bawa di dalam forum TWKM Ke-35 ini untuk dibahas kembali. Tetapi faktanya Itu ternyata sudah ada draft yang diberikan kepada tuan rumah untuk disebar dan itu berbeda dari draft sebelumnya, dan juga banyak keresahan teman-teman mapala terkait bendera yang dimana bendera kami itu tidak sesuai dengan apa yang keinginan teman-teman. Sudah menjelang tiga hari ini Keresahannya kita belum diindahkan, dan juga  perangkat sidang termasuk uang registrasi yang belum dikembalikan oleh mereka,” ucap Salah Satu Peserta.

Konflik kemudian memuncak saat perwakilan Pusat Koordinasi Nasional (PKN) Mapala se-Indonesia mendatangi Sekretariat Mahacala UHO untuk mengambil berkas administrasi dan meminta pertanggungjawaban terkait pelaksanaan kegiatan yang buruk. Alih-alih mendapat jawaban presisi, para delegasi nasional justru menerima intimidasi dan serangan fisik dari oknum senior Mahacala UHO hingga memicu bentrokan.

“Kami membawa perwakilan Mapala se-Indonesia ke Sekretariat Mahacala UHO untuk membawa tuntutan tertulis. Sampai di sana kita duduk bersama, tetapi mereka langsung arogan dan mendorong. Teman-teman di bagian kiri langsung dipukul, dari situ langsung chaos. Yang memukul dari senior Mahacala UHO,” kata salah satu perwakilan yang turut berada di lokasi kejadian.

Atas insiden pemukulan dan arogansi tersebut, PKN Mapala se-Indonesia secara resmi menyatakan menarik diri dari penyelenggaraan.

“Dalam TWKM tahun ini kami menyepakati bahwasannya teman-teman Indonesia menarik diri dari penyelenggaraan bukan menarik diri dari TWKM tapi menarik diri dari penyelenggaraan. Jadi teman-teman Mapala se Indonesia ini mempunyai hak untuk Mengakuisisi Forum TWKM.” Jelasnya Rinal

Kendati demikian, persidangan tertinggi tetap akan dilanjutkan secara mandiri oleh ratusan delegasi dengan memindahkan lokasi sidang secara swadaya ke Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari demi merumuskan deklarasi “Indonesia Darurat Bencana”.

“Posisi teman-teman sudah menarik diri dari penyelenggaraan kegiatan. Walaupun terlepas dari sana, tidak ada biaya, kami berinisiatif untuk kumpul-kumpul patungan agar konsumsi aman selama di Kendari. Forum temu wicara ini tetap kami selesaikan. Pelaksana sidang TWKM ini sekarang dipegang langsung oleh Mapala se-Indonesia. Kami mengutuk Mahacala UHO yang melaksanakan kegiatan ini berujung ricuh,” tegas Rinal.

Hingga berita ini diterbitkan, Objektif telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Mahacala UHO. Namun usaha tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Mahacal UHO.

SEMA UIN Kendari Gelar Sekolah Legislatif, Perkuat Kapasitas Mahasiswa dalam Penyusunan Kebijakan

Kendari, Objektif.id – Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menggelar Sekolah Legislatif bertema “Dari Aspirasi Menuju Kebijakan: Peran KBM dan Legislatif Mahasiswa sebagai Pilar Partisipasi Publik” di Amphitheater Lab Multimedia UIN Kendari, Senin, 26 Oktober 2026, untuk memperkuat kapasitas mahasiswa dalam advokasi, penyusunan kebijakan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa di Sulawesi Tenggara, khususnya Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Kendari, mengenai mekanisme pengadvokasian serta penyusunan kebijakan.

“Kami ingin membekali mahasiswa dengan pengetahuan, bagaimana menyampaikan aspirasi, mengubah gagasan menjadi masukan kebijakan yang nyata, sekaligus menjalankan fungsi sebagai pengawas yang kritis dan konstruktif. Mahasiswa bukan hanya penikmat kebijakan, tetapi harus turut berperan dalam proses pembentukannya,” ungkap Awal.

Menurut Awal, kegiatan Sekolah Legislatif juga berkaitan dengan peralihan status kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi UIN. Perubahan tersebut mendorong perlunya penyesuaian regulasi kemahasiswaan agar sesuai dengan perkembangan kelembagaan.

Saat ini, SEMA UIN Kendari tengah menggodok penyempurnaan regulasi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) yang baru. Penyempurnaan tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola organisasi kemahasiswaan, mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Awal menjelaskan, penyesuaian regulasi diperlukan agar organisasi kemahasiswaan memiliki landasan yang kuat, selaras dengan identitas kelembagaan yang baru, serta mampu menjawab tantangan yang lebih luas.

“Perubahan dari IAIN menjadi UIN bukan sekadar pergantian nama, melainkan peningkatan tanggung jawab. Regulasi KBM yang sedang kami susun adalah fondasi agar lembaga kemahasiswaan kita lebih terstruktur, mandiri, dan kredibel dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa serta masyarakat,” tambah Awal.

Dalam kegiatan tersebut, SEMA UIN Kendari menghadirkan dua narasumber, yakni Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, M.Ling., yang membahas kepemimpinan berintegritas, serta Andri Dermawan, S.H., M.H., yang mengupas penanganan isu hak asasi manusia (HAM) dan jalur advokasi yang benar.

Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kepemimpinan, penyampaian aspirasi, serta langkah-langkah advokasi dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Melalui Sekolah Legislatif, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menyampaikan kritik secara bertanggung jawab dan menyusun usulan kebijakan secara sistematis.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi KBM UIN Kendari sebagai mitra strategis dalam pembangunan di Sulawesi Tenggara, sekaligus mendorong partisipasi mahasiswa dalam proses pembentukan kebijakan.

Bendum HMPS MBS UIN Kendari Mengaku Tak Pegang Anggaran, Ketua Sebut Dana Turun Saat Kegiatan

Kendari, Objektif.id – Pengelolaan keuangan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Bisnis Syari’ah (MBS) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menjadi sorotan setelah bendahara umum (Bendum), Mutia, mengaku tidak mengetahui jumlah anggaran organisasi maupun pihak yang menyimpan dana tersebut selama dirinya menjabat.

Mutia yang memiliki tugas dalam pengelolaan administrasi keuangan organisasi mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang tersedia. Ia juga menyebut jabatan bendahara umum yang diembannya hanya sebatas nama dalam struktur kepengurusan.

“Sa nda tau soal anggaran, da bilang ji ada bilang sudah cair, hanya nda tau berapa cairnya. Tidak tau, sebatas nama di pamflet ji,” ucapnya.

Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan di internal HMPS MBS. Sebab, bendahara umum memiliki fungsi administratif dalam pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan organisasi.

Mutia mengaku selama menjabat tidak pernah memperoleh informasi secara langsung mengenai jumlah anggaran, pihak yang menyimpan dana, maupun waktu pencairannya. Menurutnya, informasi tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepadanya sehingga ia mempertanyakan fungsi bendahara umum dalam organisasi.

Ia juga menjelaskan bahwa dirinya pernah menerima uang sebesar Rp200.000 untuk membeli hadiah dalam salah satu kegiatan. Namun, uang tersebut bukan merupakan keseluruhan anggaran organisasi.

“Sudah ji sudah di pake to sa habis di kasi Rp200.000 untuk beli hadiah tapi kalo anggaran keseluruhannya tidak pernah pegang,” katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Madan selaku Ketua HMPS MBS memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana organisasi. Ia mengatakan, uang kegiatan akan diserahkan kepada bendahara sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Owww Iyye jadi saya coba luruskan yaa kak jadi setiap mau ada kegiatan uang ke bendahara sesuai dengan RAB dan kebutuhan dan sesuai dengan torku kegiatanku tertera 10 juta dan sampai sekarang blm saya bikin kegiatan jadinya nanti ketika saya adakan kegiatan inti ku uang turun ke bendahara sesuai dengan RAB dan kebutuhan,” jelasnya saat diwawancarai melalui via WhatsApp pada Jum’at, 23 Oktober 2026.

Madan menjelaskan, anggaran sebesar Rp10 juta yang disebutkannya berkaitan dengan rencana kegiatan yang hingga saat ini belum dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa penyaluran dana kepada bendahara dilakukan ketika kegiatan akan digelar, dengan menyesuaikan RAB dan kebutuhan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Madan menyampaikan alasan dana organisasi tidak disimpan seluruhnya oleh bendahara. Menurutnya, ketua tetap menjadi pihak yang dicari apabila terdapat persoalan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Alasan knp uang tdk di simpan semua di bendahara karna LPJ bukan bendahara yang kerja kalau kedepannya ada apa apanya LPJ pasti tetap ketua yang di cari jadi sistemnya ada kegiatan baru uang turun ke bendahara,” ungkapnya.

Perbedaan keterangan tersebut menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme pengelolaan keuangan, termasuk penyampaian informasi anggaran kepada bendahara dan pembagian tanggung jawab di antara pengurus. Transparansi diperlukan agar setiap pengurus mengetahui tugas dan kewenangannya dalam mengelola dana organisasi.

Dana kelembagaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa juga perlu dikelola berdasarkan perencanaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan organisasi.

Persoalan ini menjadi catatan bagi HMPS MBS mengenai pentingnya keterbukaan informasi, koordinasi antarpengurus, serta kejelasan kewenangan dalam pengelolaan keuangan demi menjaga kepercayaan anggota organisasi.

 

PENULIS : Zura

Tanam Cemara di Tanjung Lalimbue, Diklatsar UKM Pers UIN Kendari Hadirkan Aksi Nyata Pelestarian Lingkungan

 

Oleh: Muh. Ikwal

Konawe, Objektif.id – Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) ke-26 UKM Pers Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari tidak hanya menjadi ruang pembelajaran jurnalistik dan organisasi, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata pelestarian lingkungan. Bersama Camat Kapoiala, Kabupaten Konawe, para peserta menanam pohon cemara di kawasan Pantai Tanjung Lalimbue, Minggu, 18 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Diklatsar UKM Pers UIN Kendari yang mengusung tema “Corong Perlawanan Publik”. Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya memperindah kawasan pantai yang masih membutuhkan penghijauan.

Dengan penuh semangat, para peserta bergotong royong menggali tanah, menanam bibit cemara, hingga memadatkan tanah di sekitar batang pohon. Aksi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pengkaderan mahasiswa tidak hanya berorientasi pada penguatan kapasitas organisasi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi langsung bagi lingkungan sekitar.

Salah satu panitia penggerak kegiatan, Dais, menjelaskan bahwa pemilihan pohon cemara didasarkan pada manfaatnya bagi lingkungan. Ia berharap bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

“Pemilihan pohon cemara bukan tanpa alasan. Pohon cemara dikenal memiliki daya tahan yang kuat, berfungsi mencegah erosi tanah, serta memberikan keindahan dan kesejukan bagi lingkungan sekitar. Harapannya, bibit yang ditanam hari ini dapat tumbuh tegap dan berkembang dengan baik, menjadi peneduh dan pelindung alam bagi masyarakat Tanjung Lalimbue di masa mendatang,” tutur Dais, salah satu panitia penggerak kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah setempat. Camat Kapoiala menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa UIN Kendari yang memilih wilayahnya sebagai lokasi pelaksanaan Diklatsar sekaligus melakukan kegiatan penghijauan.

“Pertama, selaku pemerintah wilayah Kecamatan Kapoiala, saya sangat mengapresiasi kehadiran adik-adik dari UIN yang melaksanakan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) ke-26 UKM Pers UIN Kendari dengan tema Corong Perlawanan Publik. Saya juga sangat berterima kasih karena kalian memilih Pantai Tanjung Lalimbue sebagai lokasi kegiatan,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan penanaman pohon cemara yang dinilai dapat membantu memperindah kawasan pantai yang masih membutuhkan lebih banyak pepohonan.

“Terkait pelaksanaan penanaman pohon ini, saya juga sangat bersyukur karena, seperti yang kalian lihat, pantai ini masih cukup gersang dan masih kekurangan pohon. Dengan menanam pohon, artinya kalian datang ke sini tidak hanya untuk mengikuti latihan dasar, tetapi juga turut memperindah kawasan Pantai Tanjung Lalimbue. Jadi, sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada kalian,” lanjutnya.

Kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah setempat tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dapat dimulai melalui langkah sederhana yang dilakukan secara bersama-sama. Penanaman pohon cemara juga menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap alam perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan.

Di sisi lain, kegiatan ini memperluas makna Diklatsar sebagai proses pembentukan kader UKM Pers UIN Kendari. Selain membekali peserta dengan kemampuan jurnalistik dan organisasi, pengaderan tersebut juga menjadi ruang untuk menumbuhkan kepekaan sosial serta tanggung jawab terhadap persoalan di lingkungan sekitar.

Melalui penanaman bibit cemara, para peserta diharapkan dapat membawa nilai kepedulian lingkungan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bibit yang ditanam hari ini diharapkan tumbuh dan berkembang, memberikan keteduhan serta memperindah kawasan Pantai Tanjung Lalimbue pada masa mendatang.

Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa yang dapat dirasakan di luar lingkungan kampus. Semangat “Corong Perlawanan Publik” tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas jurnalistik, tetapi juga melalui kepedulian terhadap persoalan sosial dan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama.

Penanaman pohon cemara di Pantai Tanjung Lalimbue pun menjadi bagian dari upaya menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi mahasiswa dan pemerintah setempat, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pihak untuk mengambil bagian dalam pelestarian alam.

Modal Liburan, HMPS Tadris IPA UIN Kendari Diduga Pungli Maba

Kendari, Objektif.id – Dugaan praktik pungutan liar (Pungli) berkedok uang kas mingguan dilakukan Ande, Ketua umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Tadris IPA Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari.

Hal ini terungkap berdasarkan keterangan Incu (nama disamarkan) kepada Objektif. Ia mengatakan Ande menginstruksikan setiap mahasiswa baru untuk membayar uang kas kelas sebesar Rp5.000 per minggu yang kabarnya akan digunakan dikegiatan bina akrab. Sementara penarikan dana ini diketahui telah berjalan selama satu bulan, sehingga akumulasi biaya yang harus disetorkan mencapai Rp20.000 yang dibebankan pada setiap mahasiswa baru.

“Iya, disuruh bayar kas per minggu 5k, jadi sekarang kan sudah ada mungkin 1 bulan ya, jadi 4 minggu. Nah, 4 minggu itu kita membayar berarti 20k per orang.” ujarnya melalui WhatsApp, Kamis, 15 September 2026.

Sementara itu, Ande membantah bahwa informasi tersebut tidak benar dan menganggap hal tersebut keliru, iuran yang diinstruksikan, justru diinisiasi untuk keperluan pembuatan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan bukan bertujuan ke tempat liburan.

“Iuran tersebut saya menyuruh mereka mengumpulkan untuk persiapan pembuatan baju PDH mereka,” katanya

Meski demikian penjelasan Ketua HMPS Tadris IPA, Incu tetap meragukan jawaban itu dan tetap mempertanyakan tujuan dana yang dinilai tidak transparansi. Yang dimana arahan Ande mulanya adalah untuk mengumpulakan uang tanpa menjelaskan bahwa dana tersebut akan dipakai membeli PDH.

Berdasarkan hal tersebut, Incu kemudian menjelaskan alasan penarikan dana diketahui bukan untuk baju PDH, melainkan menambah anggaran pelaksana kegiatan yang menyebutkan akan ke destinasi wisata Pantai Taipa.

“Dia bilangnya buat tambah dana kita, katanya kalau cukup uangnya kita ke Taipa,” bantahnya.

Menurut Incu, setiap agenda resmi kemahasiswaan seharusnya sudah difasilitasi oleh anggaran definitif dari penyelenggara kegiatan, bukan dengan membebani mahasiswa baru secara personal tanpa rincian kebutuhan atau peruntukan yang tidak dijelaskan secara terbuka.

“Tapi menurutku bukan kurang sih ini, tapi kelebihan dana. Kan pasti anggarannya sudah disiapkan masing-masing dari kampusnya,” katanya.

AJI Kendari Kecam Intimidasi, Kekerasan dan Penghalangan Kerja Jurnalistik Terhadap Kontributor TVOne di Baubau

Kendari, Objektif.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari mengecam keras intimidasi, kekerasan fisik, pengambilan paksa alat kerja, dan penghalangan kerja jurnalistik yang dialami Jamil, Kontributor tvOne, saat menjalankan tugas jurnalistik di Kantor Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Baubau, Rabu malam, 7 Oktober 2026.

Berdasarkan keterangan awal yang diterima AJI Kota Kendari, Jamil mengalami kekerasan setelah melakukan dokumentasi menggunakan telepon selulernya ketika menjalankan tugas jurnalistik. Telepon seluler Jamil juga diambil secara paksa dan rekaman yang dibuatnya diminta untuk dihapus.

AJI Kota Kendari memandang tindakan tersebut sebagai persoalan serius. Menghentikan, menghambat, atau menghalangi Jamil dalam menjalankan tugas jurnalistik merupakan bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers.

Telepon seluler merupakan salah satu alat kerja jurnalis. Memaksa jurnalis menghapus hasil dokumentasi, mengambil alat kerjanya secara paksa, terlebih disertai kekerasan fisik, tidak dapat dibenarkan sebagai cara menyelesaikan keberatan terhadap aktivitas jurnalistik.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

AJI Kota Kendari mendesak pengambilan alat kerja, pemaksaan penghapusan rekaman, dan kekerasan terhadap Jamil tidak berhenti sebagai persoalan internal kepolisian, tetapi diperiksa secara menyeluruh dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

Atas kejadian ini, AJI Kota Kendari menyatakan;

1. Mengecam Keras Intimidasi dan Kekerasan Terhadap Jamil Kontributor TVOne

AJI Kota Kendari menegaskan bahwa kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

2. Mendesak Kapolres Baubau Mengusut Tuntas Kekerasan

Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang berada di lokasi kejadian, termasuk anggota yang disebut dalam laporan awal Jamil.

Jika ditemukan unsur pidana, AJI Kota Kendari mendesak proses hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak berhenti pada pemeriksaan internal.

3. Mendesak Penghalangan Kerja Jurnalistik Diproses Berdasarkan UU PERS

AJI Kota Kendari meminta aparat penegak hukum memeriksa pemaksaan penghapusan rekaman dan pengambilan alat kerja Jamil berdasarkan Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

AJI Kota Kendari menegaskan, UU Pers tidak boleh hanya menjadi aturan yang dikutip ketika membicarakan kemerdekaan pers. Ketika terdapat tindakan yang menghambat kerja jurnalistik, ketentuan tersebut harus ditegakkan.

4. Mendesak Seluruh Bukti Diamankan

AJI Kota Kendari meminta rekaman CCTV, telepon seluler dan jejak digital yang berkaitan dengan kejadian, rekaman yang dibuat Jamil, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan medis dan visum diamankan dan diperiksa secara profesional.

Tidak boleh ada upaya menghilangkan, mengubah, merusak, atau menghapus bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

5. Mendesak Polres Baubau Menjamin Keselamatan Jamil

AJI Kota Kendari meminta kepolisian menjamin Jamil terbebas dari intimidasi, ancaman, maupun tekanan selama proses pemeriksaan berlangsung.

KEMERDEKAAN PERS BUKAN HAK ISTIMEWA

AJI Kota Kendari mengingatkan bahwa jurnalis menjalankan fungsi penting dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi.

Keberatan terhadap kerja jurnalistik dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia. Bukan dengan merampas alat kerja, memaksa menghapus rekaman, mengintimidasi, apalagi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum seharusnya menjadi pihak yang memastikan jurnalis dapat bekerja secara aman dan bebas dari kekerasan.

AJI Kota Kendari tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memahami bahwa laporan mengenai kejadian ini masih memerlukan verifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, asas praduga tak bersalah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik.

AJI Kota Kendari akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan AJI Indonesia serta pihak terkait untuk memastikan kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik terhadap Jamil diproses secara serius, transparan, dan sesuai hukum.

Mencari Keadilan di Tengah Ingatan yang Tak Padam

Kendari, Objektif.id – Suasana hening menyelimuti Pelataran Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, Senin malam 28 September 2026. Sejumlah orang duduk mengelilingi lilin yang disusun membentuk lingkaran sebelum mengikuti diskusi bertema “September Hitam: Ketika Negara Gagal Mengadili, Ingatan Menjadi Perlawanan” yang diinisiasi oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Kendari. Sebelum diskusi yang membahas hukum dan hak asasi manusia itu dimulai, hadirin terlebih dahulu melakukan pembacaan surat Yasin untuk mengenang Randi dan Yusuf, dua saudara yang pernah menjadi korban penembakan dalam aksi demonstrasi di Kendari beberapa tahun silam. Lilin yang dinyalakan dan disusun melingkar menjadi bagian dari suasana refleksi dalam kegiatan tersebut. Setelah pembacaan surat Yasin selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), selain itu, diskusi tersebut juga membicarakan bagaimana negara memperlakukan hak warga negara serta mengapa sejumlah persoalan hak asasi manusia masih terus menyisakan tuntutan keadilan.

Dalam diskusi tersebut, Amar Ma’ruf selaku Sekretaris Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kendari sekaligus keynote speaker dalam diskusi tersebut menyampaikan pengantar mengenai persoalan hak asasi manusia. Ia menjelaskan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.

“Di dalam deklarasi PBB ada tiga puluh poin yang menjadi dasar hak asasi manusia, tetapi yang saya sebutkan ada lima, yang pertama ada hak untuk hidup, kemudian ada hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan, kesetaraan dimata hukum dan kebebasan berpendapat. lima poin ini selalu menjadi bayang-bayang kita dalam kehidupan sehari-hari tetapi sebelum deklarasi PBB tahun 1948 ada banyak yang menjadi latar belakang sehingga HAM ini kemudian dideklarasikan.”

Amar Ma’ruf kemudian membawa hadirin untuk melihat kembali sejarah panjang kekerasan terhadap manusia sebelum maupun setelah lahirnya Deklarasi Universal HAM 1948. Ia mengingatkan peristiwa pembantaian di Kongo pada masa Raja Leopold II, kekerasan Jepang terhadap Cina pada 1937, hingga pembantaian pada masa Adolf Hitler di Jerman.

Dalam konteks Indonesia, ingatan tersebut kemudian diarahkan pada sejumlah peristiwa yang meninggalkan persoalan HAM, di antaranya G30S PKI, peristiwa Lampung, konflik Sampit, hingga Ambon. Amar Ma’ruf juga mengingatkan kasus yang menimpa tokoh dan pejuang HAM seperti Munir dan Marsinah. Bagi dia, berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai HAM tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat hari ini menjaga ingatan terhadap korban.

Ingatan atas peristiwa yang telah terjadi kemudian membawa pembahasan pada persoalan keadilan. Dr. Ahmadi S.Hi., M.H. selaku akademisi dan praktisi hukum menilai, apa yang telah terjadi tidak seharusnya hilang hanya karena waktu terus berjalan.

“Malam ini kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar formalitas belaka, tetapi memiliki nilai dan makna yang cukup tinggi. Sebab apa yang telah terjadi di masa lalu itu tidak boleh terkubur oleh waktu, tetapi dia harus dituntaskan demi keadilan dan kebenaran.”

Pertanyaan mengenai penyelesaian kasus HAM kemudian menjadi lebih tajam ketika Ahmadi mempertanyakan anggapan bahwa negara hanya sedang menunda penyelesaian berbagai persoalan tersebut.

“Ada pertanyaan mengapa negara terus menunda keadilan HAM? bagi saya sebetulnya negara tidak menunda. Tetapi negara memang tidak punya niat untuk melakukan. Jadi, bukan menunda, kalau menunda dia punya keinginan, ada upaya untuk mengarah kesana, tapi ini memang tidak punya niat.”

Ahmadi selanjutnya menyoroti perangkat hukum yang digunakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ia secara khusus mengkritik Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurutnya, persoalan dalam mekanisme tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukannya dan konteks politik yang melatarbelakanginya.

“Kalau kita lihat secara hukum itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Itu memang dirancang bukan untuk menegakkan pelanggaran terhadap HAM, tetapi memang dirancang dan didesain untuk menciptakan kegagalan total dalam penegakan pelanggaran terhadap HAM. Bisa kita lihat isinya, banyak isinya yang tidak realistis. Undang-undang Pengadilan HAM itu lahir dari desakan internasional yang pada waktu itu dimulai pada masa pemerintahan Habibie dan dilanjutkan pada pemerintahan Gus Dur. Jadi, pembuatan undang-undang itu pada dasarnya adalah untuk menghindari penegakan HAM internasional. Jadi, undang-undang pengadilan HAM itu lahir memang diciptakan untuk menghindari penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di pengadilan internasional. Karena komite HAM di PBB itu berulang kali memberikan notice atau surat kepada Habibie untuk segera membawa tokoh-tokoh pelanggar HAM ke pengadilan internasional, dan salah satu cara untuk menghindarinya itu hanya dengan membuat undang-undang pengadilan HAM.”

Menurut Ahmadi, persoalan lain muncul dalam mekanisme pengadilan HAM ad hoc. Ia melihat adanya keterlibatan lembaga politik dalam proses pembentukannya sebagai persoalan yang perlu diperhatikan ketika membicarakan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

“Kemudian, soal pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc itu bukan untuk kepentingan hukum apalagi untuk keadilan, tapi itu kepentingan politik. Sesungguhnya pengadilan HAM itu alat politik, bukan alat hukum. Kenapa? karena untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, itu harus atas rekomendasi DPR dan persetujuan presiden. Artinya apa? lembaga yang akan dibikin itu adalah lembaga politik.”

Sementara itu, Dr. Muhammad Endang, S.A., S.Sos., S.H. selaku akademisi pengamat sosial dan politik melihat persoalan tersebut dari sisi lain, yakni kondisi penegakan hukum yang dirasakan masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa keberadaan berbagai instrumen hukum dan lembaga negara belum selalu berbanding lurus dengan rasa keadilan.

“Kita punya semua instrumennya, punya UUD 1945, punya Komnas HAM, punya KPK, punya Mahkamah Konstitusi, punya ratusan fakultas hukum. Tapi rasa keadilan rakyat justru makin jauh. Mengapa? karena kita mengalami apa yang disebut para ulama maqashid sebagai hilangnya tujuan. Hukum ada, tapi keadilannya tidak ada.”

Endang juga menilai persoalan HAM masih kerap berhenti pada tataran teks. Ia mengambil contoh persoalan hak atas tanah di Sulawesi Tenggara dan bagaimana suara mahasiswa dalam menyampaikan pendapat diperlakukan.

“HAM Kita masih formalitas, HAM di Indonesia hari ini masih berhenti di teks. Kita hafal sepuluh hak dasar manusia dalam undang-undang, tapi pelaksanaannya nihil. Saya beri contoh yang dekat dengan kita di Sultra, Hak atas tanah, banyak petani yang hanya punya surat keterangan adat, tiba-tiba tanahnya sudah bersertifikat atas nama perusahaan. Ketika mengadu, mereka harus berhadapan dengan rentenir hukum yang mahal.”

Menurut Endang, persoalan hukum juga tidak terlepas dari politisasi, transaksi, serta hilangnya keberpihakan terhadap kelompok yang lemah. Tiga persoalan tersebut, menurutnya, membuat hukum berjarak dengan tujuan keadilan yang seharusnya menjadi dasar keberadaannya.

“Mengapa hukum kita sakit? menurut saya ada tiga penyakitnya. Pertama politisasi hukum. Hukum dijadikan alat untuk memukul lawan dan melindungi kawan. Kasus dibuka tutup tergantung musim politik, ini yang merusak kepercayaan publik. Kedua transaksionalisme. Hukum menjadi komoditas, ada istilah di warung kopi “Semua bisa diatur”, selama ada uang, pasal bisa lentur. Ini yang membuat orang miskin mustadh’afin tidak pernah dapat keadilan. Ketiga, hilangnya keberpihakan, aparat hukum kita lupa bahwa tujuan hukum adalah membela yang lemah, bukan melayani yang kuat.”

Dari situ, pembahasan kemudian sampai pada posisi pemuda. Endang menilai generasi muda tidak cukup hanya menjadi penonton ketika persoalan hukum dan HAM terjadi di sekitarnya. Pengawasan terhadap proses hukum, pendampingan terhadap masyarakat, serta pendidikan mengenai hak-hak warga menjadi beberapa hal yang menurutnya dapat dilakukan pemuda.

“Lalu apa peran pemuda? kembali lagi, hampir semua perubahan hukum di Indonesia digerakkan pemuda, mahasiswa tahun sembilan delapan yang meruntuhkan orde baru itu bukan karena ingin kekuasaan, tapi karena ingin hukum yang adil. Maka peran pemuda hari ini seharusnya menjadi pengawas, jangan biarkan sidang-sidang penting di DPRD, di Pengadilan, sepi dari pengawasan anak muda, kawal kasus-kasus yang menimpa orang kecil.”

Endang menutup pembahasannya dengan mengaitkan perjuangan terhadap keadilan dengan tanggung jawab pemuda Islam. Baginya, nilai keagamaan tidak seharusnya berhenti pada kehidupan personal, tetapi juga hadir dalam upaya memastikan manusia terbebas dari kemiskinan dan ketertindasan.

“Hukum tanpa keadilan adalah kezaliman yang dilegalkan. Dan kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Tugas kita sebagai pemuda Islam bukan hanya memastikan orang salatnya benar, tapi memastikan hukumnya benar-benar melindungi orang yang salat itu dari kemiskinan dan ketertindasan.”

Trauma, Korban Kekerasan Seksual UIN Kendari Cuti Akademik

Kendari, Objektif.id – Di tengah proses akademiknya, mahasiswa UIN Kendari yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual dikabarkan memilih mengambil cuti kuliah selama satu semester. Tak hanya itu, korban juga disebut sempat menyampaikan rencana untuk pindah ke kampus lain, meski hingga kini belum ada kepastian mengenai rencana tersebut.

Informasi mengenai cuti kuliah korban diketahui dari sejumlah teman yang masih berkomunikasi dengan korban. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Ketua Program Studi (Kaprodi) Manajemen Bisnis Syari’ah (MBS) Miftahur Rahman untuk memastikan status akademik korban.

“Iya (cuti), satu semester.” kata Miftahur saat di konfirmasi awak objektif.id, Selasa, 22 September 2026.

Kendatipun demikian, kondisi kelanjutan akademik korban belum diketahui secara luas oleh mahasiswa UIN Kendari. Namun, informasi mengenai cuti kuliah tersebut telah beredar di antara sejumlah teman dekat korban.

Korban dikabarkan tidak mengikuti perkuliahan seperti biasanya pada semester ini. Belum diketahui secara pasti bagaimana kelanjutan aktivitas akademiknya setelah masa cuti selama satu semester berakhir.

Vira (nama disamarkan), mahasiswi Program Studi Manajemen Bisnis Syari’ah (MBS) yang merupakan salah satu teman korban dan masih aktif berkomunikasi hingga saat ini, mengatakan dirinya memperoleh informasi tersebut langsung dari korban melalui percakapan di aplikasi WhatsApp.

“Iya. Untuk semester ini da ambil cuti, dia cuman bilang untuk semester ini dia tidak masuk” ucapnya, Sabtu, 19 September 2026.

Selain mengambil cuti, korban juga disebut sempat menyampaikan rencana untuk melanjutkan pendidikan di kampus lain. Namun, rencana tersebut belum dipastikan.

“Untuk ini tidak tau. Karena dia ada rencana mau pindah tapi masih belum pasti,” tambahnya.

Kabar mengenai kondisi korban juga disampaikan oleh Nira (bukan nama sebenarnya), yang mengaku mengetahui informasi tersebut dari temannya.

” Da bilang katanya ee kan itu anu (korban) da ambil cuti lah langsung iyokah, iyo katanya da masih anu apakah trauma begitu”. katanya.

Dengan adanya konfirmasi tersebut, status cuti korban pada semester ini telah dipastikan berlangsung selama satu semester. Sementara itu, informasi mengenai rencana kepindahan korban ke kampus lain belum mendapatkan kepastian.

Diberitakan sebelumnya, terduga pelaku sampai saat ini masih melakukan proses mengajar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan status dosen tersebut, serta tindakan preventif dari pihak rektorat selama proses penanganan kasus dugaan kekerasan seksual itu berjalan.