(Gambar: Buyung Muh. Rantau)

Reporter : Muh. Hisbullah 

Editor : Cut Tari 

Kendari, perskampusbiru.com – Presiden Mahasiswa (Presma) Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari akhirnya memberikan tanggapan terkait Memorandum I yang dikeluarkan Senat Mahasiswa (SEMA) terhadap dirinya. 

Buyung Muh. Rantau selaku, Presiden Mahasiswa (Presma) mengatakan, bahwa  yang menjadi tuntutan dari UK-Kopma terkait penganggaran dan indikasi pelemahan gerakan penyelesaian kasus dugaan pelecehan di IAIN Kendari yang membuat dirinya mendapat memorandum I hanyalah persoalan miskomunikasi.

“Menanggapi memorandum, ini hanyalah miskomunikasi dan kami rasa perlu ketua UK-Kopma dan SEMA untuk kita sama-sama audiensi kepada WAREK III agar mendapatkan penjelasan yang lebih jelas,” kata Buyung saat  ditemui di kantor Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA). Selasa, (29/12/2020). 

Buyung juga mengatakan, bahwa pihak DEMA bukannya tidak mengawal penganggaran UK-Kopma yang tertahan. 

“Kalau berbicara tentang proses, kami sudah berusaha agar dana UK-Kopma dicairkan. Akan tetapi, lagi-lagi karena alasan SK yang dikumpul terlambat akhirnya membuat penganggaran itu tidak menemui titik terang,” tambah Buyung. 

Adapun terkait indikasi pelemahan gerakan, Buyung menerangkan, bahwa mereka memilih melakukan Audiensi untuk mengevaluasi kinerja dari dewan kode etik dan itu membuahkan hasil yang dirasa cukup memuaskan. 

“Melihat kinerja dari dewan kode etik yang masih fokus dalam hal penyelesaiannya kasus dugaan pelecehan, kami akhirnya memilih untuk melakukan audiensi dan kami rasa jawaban dari dewan kode etik itu cukup memuaskan, dalam hal ini pemutusan hubungan kerja dosen yang bersangkutan,” terang Buyung. 

Lanjutnya, Buyung mengungkapkan,  bahwa langkah selanjutnya yang akan DEMA ambil terkait memorandum adalah  dengan memediasikan bersama Warek III yang akan diikuti oleh DEMA-I bersama UK-Kopma dan SEMA-I. Sementara itu, waktu mediasi tersebut masih didiskusikan. 

“Kita akan memediasikan bersama Warek III yang akan diikuti oleh DEMA-I, UK-Kopma dan SEMA-I,” ungkap Buyung. 

Sebelum menutup wawancara, Buyung  menegaskan bahwa semenjak dilantik, DEMA IAIN Kendari merasa telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Eksekutif. 

“Semenjak habis dilantik, kami dari DEMA telah menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai lembaga eksekutif dengan sebaik-baiknya dan ketika ada hambatan seperti ini, tolong jangan katakan DEMA tidak menjalankan fungsinya. Mari kita sama-sama mengambil pelajaran dan saling melengkapi,” tutupnya, Buyung.

Reproter : Ilham

Editor : Hisbullah 

Kendari, perskampusbiru.com— Presiden Mahasiswa (Presma) atau Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari menerima surat teguran (Memorandum I) dari lembaga legislatif mahasiswa, dalam hal ini Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN KENDARI pada hari Minggu, (27/12/2020). 

Memorandum I tersebut dilayangkan sebagai peringatan agar Presiden Mahasiswa (Presma)  tidak lalai dalam menjalankan tupoksinya sebagai Lembaga Eksekutif Mahasiswa.

Sarman Al Ausy selaku ketua SEMA mengatakan, bahwa ada beberapa poin yang telah dilanggar oleh Presiden Mahasiswa (Presma). 

“Terkait pemberian Memorandum I, ada beberapa poin yang kami nilai Presiden Mahasiswa telah melanggar tugas dan fungsinya sebagai lembaga eksekutif,” ujar Sarman ketika ditemui dikantor Senat,  Senin (28/12/2020). 

Lanjutnya, Sarman membeberkan  poin pelanggaran yang dilakukan Presiden Mahasiswa . Adapun poin yang dimaksud adalah KBM-IAIN Kendari Bab VI pasal 46 ayat 4 dan 8, tentang hak dan kewajiban DEMA I. 

“Dalam KBM, jelas dia melanggar BAB VI pasal 46 ayat 4 dan 8, tentang hak dan kewajiban DEMA I. Dia tidak mampu menaungi lembaga UKM yang di mana kita tahu itu adalah tugasnya.  Bahkan,  kasus dugaan pelecehan yang ada di IAIN Kendari  kami menilai ada upaya pelemahan gerakan ataupun proses penyelesaian,” beber Sarman. 

Sebelum SEMA IAIN Kendari melayangkan surat teguran (Memorandum I), UK-Kopma telah lebih dulu melayangkan surat aduan kepada SEMA IAIN Kendari terkait penganggaran dengan nomor surat 03/KB/PH-SK/UK-KOPMA/IAIN/XII/2020. Akan tetapi, Riska selaku Ketua Kopma mengatakan, bahwa DEMA tidak ada tanggapan lebih lanjut serta tidak ada respon terkait hal tersebut. 

“Setelah saya naik ke Rektorat dan mengurus, tapi tidak ditanggapi lebih lanjut oleh DEMA dan respon mereka tidak ada. Bahkan, saya telfon-telfon terus tidak diangkat dan mereka tidak kasih solusi apapun,” kata Riska. 

Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dari Presiden Mahasiswa (Presma)  terkait surat teguran (Memorandum I) dari SEMA IAIN Kendari.

(gambar: audiensi bersama Warek III)

Reporter : Al-Izhar 

Editor : M. Akhsan

Kendari, perskampusbiru.com— Beberapa mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk menagih janji di depan kantor Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Senin, (28/12/2020).

Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang berjumlah 7 orang itu merupakan upaya menagih janji terhadap Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I)  sebagai lembaga eksekutor tertinggi di lingkup IAIN kendari yang sebelumnya telah berjanji akan mengawal kasus pelecehan yang melibatkan oknum dosen dan mahasiswi hingga tuntas. 

Salah satu masa aksi Arfan mengungkapkan, bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa seharusnya mengawal pergerakan teman-teman mahasiswa dalam menyelesaikan kasus pelecehan yang melibatkan oknum dosen dan juga mahasiswi yang terjadi sejak satu bulan yang lalu. 

“Dalam prosesnya, selama ini kami turun tanpa dikawal oleh DEMA I, kami sudah koordinasi kepada DEMA I namun jawabnya silahkan saja kalau mau demo,” ungkap Arfan.

Arfan juga mengungkapkan, bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA–I)  yang sebelumnya berada di garis terdepan dalam mengawal kasus pelecehan kini seperti tidak ada tindakan lebih lanjut. 

“Sebelumnya kami solid, banyak yang turun aksi termasuk Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut juga berada digaris terdepan. Namun makin ke sini makin tenggelam seperti tidak ada tindak lanjutnya,” tambah Arfan. 

Sementara itu, ketika ditemui oleh masa aksi Buyung sebagai Presiden Mahasiswa menyampaikan, bahwa selama ini pihaknya presure kasus ini melalui jalur mediasi bersama beberapa pihak terkait yang menangani kasus tersebut. 

“Dari hasil mediasi itu kita mendapatkan informasi dari keputusan Dewan Kode Etik yang dibentuk di Fakultas, bahwa oknum terduga telah diberikan sanksi berupa pemberhentian. Namun hasil kerja Dewan Kode Etik tersebut selanjutnya diserahkan kepada pimpinan di Institut untuk ditindak lanjuti,” jelas Buyung saat audiensi  bersama masa aksi.

Selanjutnya, Herman selaku, Warek III mengatakan, bahwa sampai hari ini tidak ada permohonan untuk melakukan banding dari oknum terduga. Sementara kesempatan untuk melakukan banding telah berakhir pada hari Jumat, 25 Desember 2020. 

“Hal ini menunjukan bahwa tidak ada keberatan dari oknum yang terduga atas keputusan dewan kode etik di fakultas,” kata Warek III saat ditemui di ruangannya.

Herman juga mengatakan, bahwa ketika yang bersangkutan tidak ada banding, maka perkara telah selesai. 

“Ketika ini tidak ada banding dari yang bersangkutan, maka perkara selesai karena yang bersangkutan tidak keberatan dengan keputusan dewan kode etik di fakultas,” tambah Warek III yang akrab disapa ustadz Herman itu.

Sementara itu sampai berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dari Dekan Fakultas Tarbiyyah dan Ilmu Keguruan terkait dengan keputusan yang dikeluarkan melalui Dewan Kode Etik.

Editor : Cut Tari

KENDARI, SKB — Sarman Al Ausy terpilih sebagai Ketua SEMA  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari periode 2020/2021.

Penetapan Ketua SEMA I tersebut digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) pada saat Kongres Senat Mahasiswa Institut (SEMA I) di Aula FEBI IAIN Kendari.

Saat diwawancarai awak suarakampusbiru via Whatsapp, Sarman Al Ausy, selaku Ketua SEMA I mengatakan bahwa dirinya merasa amanah dan tanggung jawabnya bertambah dan merupakan suatu kebanggan bagi dirinya sebagai anak kampung yang dianggap kecil bahkan, tidak tahu apa-apa bisa memimpin ribuan mahasiswa.

“Tetapi dengan terpilihnya saya sebagai ketua SEMA adalah berkat dukungan dan kepercayaan teman-teman mahasiswa, intinya saya sangat bangga atas pencapaian ini, tapi ini bukan akhir dari perjuangan saya tetapi awal di mana saya harus berjuang dan menjalankan amanah,” jelas Sarman. Selasa, (6/10/2020).

Sarman juga mengatakan, bahwa langkah pertama yang akan ia ambil adalah rancangan terkait pembahasan KBM IAIN Kendari.

“Kalau langkah pertama untuk masih rancangan terkait pembahasan KBM IAIN Kendari,” tambahnya.

Sarman mengungkapkan, bahwa progres yang akan ia lakukan kedepannya adalah akan memperbaiki kelembagaan yang ada di IAIN Kendari.

“Insya allah saya akan memperbaiki kelembagaan yang ada di IAIN kendari terkhusus AD/ART KBM IAIN kendari dan beberapa lembaga yang sampai hari masih ngambang dan belum jelas legalitasnya,  akan menonaktifkan kembali rutinitas dalam lembaga kemahasiswaan yang sempat vakum,” ungkapnya.

Selain itu, Sarman menuturkan visi utama dirinya menjadi ketua Senat Mahasiswa adalah mewujudkan Senat Mahasiswa IAIN Kendari sebagai  organisasi mahasiswa yang profesional dalam membangun dan mengayomi.

“Serta dapat melaksanakan fungsinya sebagai aspiratif yang kritis guna membentuk generasi muda yang unggul. Dan merangkul lembaga UKK dan UKM dalam pengembangan lembaga kemahasiswaan yang lebih baik,” tutur Sarman.

Selanjutnya, Sarman berharap besar di periode dirinya menjabat sebagai Ketua Sema IAIN Kendari adalah mengembalikan marwah lembaga kemahasiswaan IAIN Kendari.

“Harapan terbesar di periode saya tidak lain dan tidak bukan kembalinya marwah lembaga kemahasiswaan IAIN kendari dan saya akan usahakan memgadakan kongres dalam pembahasan dan penetapan beberapa aturan serta pegalutas beberapa lembaga,” tutupnya, Sarman.

Reporter : Cut Tari 

Editor : Rain

KENDARI, SKB — Partai Pandawa menuntut Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) untuk menggelar ulang Pemilihan Sema Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

Setelah KPUM menetapkan hasil perolehan suara pemilihan Sema I dan Sema F pada tanggal 30 September 2020, diketahui bahwa terdapat dua Partai Politik Mahasiswa (Parpolma) yang tidak dapat maju pada pemilihan Dema yakni, Partai Serikat Mahasiswa Islam (Pasmi) dan Partai Pergerakan Demokrasi Mahasiswa Merdeka (Pandawa). 

Hal itu dikarenakan karena pada perolehan hasil suara pemilihan Sema kedua partai tersebut tidak dapat memenuhi presidential resolt, sehingga tidak dapat maju pada pemilihan Dema. 

Hal tersebut yang kemudian membuat partai pandawa menuntut agar diadakanya pemilihan ulang. Dendi Aditia, selaku Ketua Partai Pandawa mengatakan, bahwa yang menjadi tolak ukur partai pandawa melakukan penuntutan terhadap KPUM agar diadakannya pemilihan Sema kembali karena pada pemilihan Sema banyak sekali keganjilan yang terjadi serta pihak KPUM dan PANWAS pun tidak membuat sebuah keputusan tegas. 

“Jikalau kami melihat mengenai pemilihan sema kemarin tentunya, banyak ke ganjilan, karena mulai dari pembajakan hak suara mahasiswa dan representase pemilihan kedua yang tidak sesuai dari ekspetasi dan KPUM dan PANWAS pun kami menilai tidak membuat suatu keputusan yang tegas terhadap ke ganjilan kemarin dan kemudian merugikan beberapa partai lainnya,” ungkapnya, saat diwawancarai awak Suarakampusbiru. Jum’at, (2/10/2020)

Dendi Aditia pun angkat bicara terkait langkah yang akan ditempuhnya untuk maju ke pemilihan Dema. 

“Jadi jikalau kami berkaca dari pemilihan sema kemarin, kami belum menyatakan sikap mengenai berpartisipasi terhadap pemilihan dema atau tidak karna kami masih menganalisa dan mengkaji mengenai pemilihan sema kemarin,” jelasnya. 

Dendi Aditia juga mengatakan, bahwa sebenarnya Partai Pandawa telah  melayangkan surat gugatan terkait hasil sidang dan perolehan suara pada pemilihan Sema. 

“Kalau surat Gugatan kita sudah pernah kami layangkan tapi pihak KPUM sendiri seperti menghindar,” ungkap  Dendi. 

Dendi membeberkan jika pada saat Partai Pandawa akan melayangkan surat gugatan pihak KPUM tidak sedang berada di sekretariat.

“Sewaktu kemarin akan melayangkan surat gugatan untuk melakukan pemilihan ulang pihak KPUM tidak ada di sekretariatnya,” bebernya. 

Dendi juga menuturkan, jika pihaknya akan kembali melayangkan surat gugatan terhadap KPUM dan jika hal tersebut tidak mendapat titik terang, maka partai pandawa akan melakukan aksi demostrasi. 

“Dan kami akan kembali lagi melayangkan surat gugatan terhadap KPUM dan jikalau tak ada solusi kami akan menggelar aksi demonstrasi untuk kemudian membatalkan Pemilihan Umum Mahasiswa IAIN Kendari ditunda sampai tahun 2021,” tutur Dendi. 

Dendi  juga menegaskan, jika pengadaan pemilihan ulang tidak diindahkan, maka Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilma) IAIN Kendari tahun 2020 harus diundurkan sampai tahun 2021. 

“Yang jelasnya mengenai pengadaan pemilihan ulang kembali, jikalau itu tidak diindahkan maka pemilihan umum IAIN Kendari tahun 2020 harus di undur sampai tahun 2021 atau dalam artian pemilihan umum ini dilaksanakan sampai perkulihan ini normal seperti biasa lagi,” tutupnya, Dendi.

Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan belum ada tanggapan sama sekali dari pihak Partai Pasmi terkait pemilihan Dema yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat oleh KPUM IAIN Kendari.