Dualisme Kepemimpinan, Eks Ketua HMPS PGMI Rahmat : Nanti Kita Urus Secara Keluarga

Kendari, Objektif.id – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) IAIN Kendari periode 2023 – 2024 diduga memiliki dua kepemimpinan.

Hal itu ditandai dengan tersebarnya pamflet ucapan selamat di media sosial whatsApp organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Tarbiyah kepada Firkhad Hadi Saputra sebagai ketua HMPS PGMI periode 2024 – 2025.

Sementara itu, pada akun Instagram dema_iainkendari juga mengucapkan selamat kepada kepada orang yang berbeda yakni Muh. Yogi Alfajri atas terpilihnya sebagai ketua HMPS PGMI periode 2024 – 2025.

Dari informasi yang dihimpun tim Objektif.id, dua kepemimpinan HMPS PGMI itu bermula pada saat MUBES yang digelar di Aula FTIK IAIN Kendari pada Kamis (27/6) lalu. Dengan dua calon Ketua HMPS yakni Firkhad Hadi Saputra dan Muh. Yogi Alfajri.

Pada Mubes tersebut Firkhad Hadi Saputra memperoleh 37 suara, sementara Muh. Yogi Alfajri memperoleh 33 suara. Namun, dari pihak pengurus HMPS PGMI sebelumnya menolak hasil perhitungan mubes tersebut.

Hal itu dikarenakan terdapat indikasi kecurangan sehingga, mereka kembali mengadakan musyawarah besar di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) lantai 2. Pada Jumat, (28/6) kemarin. Dari hasil Mubes tersebut Muh. Yogi Alfajri terpilih sebagai ketua HMPS PGMI PGMI Periode 2024 – 2025.

Saat diwawancarai tim objektif.id, Sabtu, (29/6) Muh. Yogi Alfajri membenarkan adanya isu dualisme tersebut, Dia juga membeberkan peristiwa dibalik kecurangan tersebut karena, adanya intervensi dari peserta forum yang sudah menjadi Alumni IAIN Kendari.

“Salah satu pertimbangan logisnya adalah bahwa di dalam musyawarah tersebut banyak mendapatkan intervensi dari alumni, mahasiswa di luar dari prodi PGMI, bahkan ada peserta forum yang belum berstatus mahasiswa, yang kemudian itu merusak marwah forum musyawarah” ungkapnya

Sementara itu, Demisioner Ketua HMPS PGMI periode 2023 – 2024, Rahmat mengatakan peristiwa dualisme tersebut akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

“Apapun masalah yang terjadi dalam himpunan saya insyaallah biarkan kami atasi secara kekeluargaan,” ujarnya.

Pihaknya juga mengaku akan mengadakan rapat bersama SEMA dan DEMA fakultas Fatik terkait pemecahan masalah tersebut.

Sebagai informasi, tim Objektif.id telah berupaya menghubungi pihak kedua, Firkhad Hadi Saputra namun dia tidak dapat dihubungi.

 

 

Akibat Intervensi Alumni di Forum Mubes, HMPS PGMI IAIN Kendari Kini Dualisme

Kendari, Objektif.id – Diduga salah satu alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, menjadi penyebab terjadinya dualisme kepemimpinan pada Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) periode 2024 – 2025.

Sebab, pada Musyawarah Besar (MUBES) yang diselenggarakan di Aula FTIK IAIN Kendari pada Kamis (27/6) lalu, ada salah satu alumni inisial LM ikut terlibat dalam pemilihan ketua HMPS PGMI tersebut.

Dari video berdurasi 15 detik itu yang diterima tim objektif.id terlihat alumni tersebut mengenakan pakaian kaos oblong berwarna merah sedang beradu argumen dengan peserta forum lainya.

“Iya, kalian pahami dulu, refresh dulu, kalian sudah makan,” ucapnya didalam video dengan muka cemberut.

Salah satu mahasiswa PGMI, Muh. Yogi Alfajri membenarkan adanya isu dualisme dan juga intervensi dari berbagai pihak yang bukan peserta forum itu.

“Di dalam musyawarah tersebut banyak mendapatkan intervensi dari alumni, mahasiswa di luar dari prodi PGMI, bahkan ada peserta forum yang belum berstatus mahasiswa yang kemudian merusak marwah forum musyawarah, ” Kata Yogi. Sabtu, (29/6/2024).

Diketahui, dua kepemimpinan itu ditandai dengan tersebarnya pamflet ucapan selamat di media sosial whatsApp organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Tarbiyah kepada Firkhad Hadi Saputra sebagai ketua HMPS PGMI periode 2024 – 2025.

Kemudian, pada akun Instagram dema_iainkendari juga mengucapkan selamat kepada kepada orang yang berbeda yakni Muh. Yogi Alfajri atas terpilihnya sebagai ketua HMPS PGMI periode 2024 – 2025.

 

 

Ketua Komisariat Ibnu Rusyd IAIN Kendari Soroti Tindakan Premanisme Oknum Dosen Terhadap Kader HMI

Kendari – Objektif.id, Ketua Umum HMI Komisariat Ibnu Rusyd IAIN Kendari, Al-izar angkat bicara atas perlakuan premanisme oknum dosen terhadap salah satu mahasiswa bernama Harpan Pajar sekaligus kader HMI pada, Jum’at (28/6) kemarin.

Ia juga meminta kepada pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, untuk mengevaluasi kinerja tenaga pengajar.

“Saya meminta kepada pimpinan FEBI, dalam hal ini Dekan FEBI untuk mengevaluasi tenaga pengajar di lingkup fakultasnya”. Kata Izar saat ditemui di sekretariat HMI Komisariat se-IAIN Kendari. Pada, Jumat (28/6/2024)

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) IAIN Kendari periode 2022/2023 itu, sangat menyayangkan sikap arogan dan premanisme yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut.

“Kejadian tersebut sangat di sayangkan terjadi di IAIN Kendari terlebih lagi itu dilakukan oleh dosen yang merupakan tenaga pendidik, dosen yang seharusnya menjadi mitra belajar dan diskusi Mahasiswa malah melakukan sikap premanisme tentu itu tidak mencerminkan selayaknya pengajar,” Sambungnya

Ia juga menegaskan, bahwa akan terus melakukan aksi demontrasi apabila praktik seperti itu masih terjadi dilingkungan pendidikan terkhusus di IAIN Kendari.

“Apabila tindakan arogan dan premanisme yang terjadi kepada kader HMI tidak segera diselesaikan dan kejadian seperti itu masih akan terulang maka saya akan mengonsolidasi besar-besaran untuk melakukan demonstrasi,” Tegasnya.

Selain itu, Demisioner Ketua Senat Mahasiswa IAIN Kendari, Harpan Pajar menceritakan kronologi tindakan premanisme yang dilakukan oleh salah satu oknum dosen terhadap dirinya.

“Awalnya saya tidak menyangka akan disuruh keluar dari ruang perkuliahan hanya karena tidak membawa buku tulis, Saya juga kaget sampai baju saya ditarik (dosen inisial KNS) untuk meninggalkan ruangan, padahal selama ini saya telah mengikuti segala instruksinya, dan sudah sering juga saya masuk kuliah tidak bawa buku, tapi tiba-tiba kejadian tidak mengenakan itu terjadi, saya kira itu tindakan yang tidak adil,” ungkapnya

Setelah dosen tersebut meninggalkan ruangan, Harpan berinisiatif menemui Kaprodi Ekonomi Syariah untuk melakukan klarifikasi karena dia takut nilai akademisnya cacat.

Tetapi ketika akan menemui Kaprodinya dosen inisial IMR yang kebetulan sedang bersama kaprodinya itu tiba-tiba melempar botol mineral kepada Harpan dengan gelagat ingin melakukan sentuhan fisik.

“Saat itu saya sedang mencari kaprodi saya yang kebetulan sedang berada di ruangan rapat fakultas, tetapi saat saya masuk tiba-tiba saya disuruh keluar, setelah itu saya tanya kenapa?, namun setelah pertanyaan tersebut pak IMR langsung melemparkan botol minuman ke arah saya yang untungnya kena pintu, tidak hanya itu, dia (IMR) juga berusaha mendekati saya untuk melakukan kontak fisik,” pungkasnya

 

Penulis: Isar
Editor: Tesa Ayu 

Niat Ingin Mediasi, Eks Ketua SEMA IAIN Kendari malah Dilempar Botol Minuman 

Kendari, Objektif.id – Perseteruan antara Mahasiswa dan oknum Dosen yang dianggap arogan berlanjut hingga Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang baru demisioner, Harpan Pajar mendapat Tindakan premanisme oleh salah satu oknum dosen.

Harpan mengungkapkan bahwa tindakan premanisme itu bermula saat dirinya hendak menemui Kepala Program Studi (Kaprodi) yang saat itu berada di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dengan niat ingin membicarakan kejadian saat dirinya diusir dari ruangan perkuliahan, Jumat (28/06/2024).

Saat dia memasuki ruang rapat tersebut, didalam telah ada dosen yang mengusir dirinya dari ruangan Perkuliahan inisial KNS, kaprodi Esy, dan oknum dosen yang melakukan aksi premanisme inisial IMR terhadap dirinya.

“Sesudah perkuliahan berhenti, saya menuju ke tempat kaprodi Ekonomi dengan niatan ingin dimediasi oleh beliau, saat masuk di sana telah ada dosen yang menyuruh saya keluar ruangan dan dosen yang bersikap premanisme kepada saya,” bebernya.

Setelah berada didalam, Harpan menyampaikan bahwa dirinya ingin berbicara dengan kaprodi Esy, namun dia langsung diusir oleh KNS. Ketika dirinya dipersilakan keluar ia bertanya mengapa tidak boleh masuk, setelah ia bertanya, kejadian premanisme itu pun terjadi.

“Saya salam dengan sopan baru masuk, pas didalam disuruh keluar habis itu saya tanya kenapa, tapi sehabis bertanya begitu tiba-tiba saya dilempar botol minuman sama pak IMR, untung kena pintu, tidak hanya itu, dia (IMR) juga berusaha meraih posisi saya untuk melakukan kontak fisik, tetapi masih ditahan sama pak kaprodi,” ucapnya.

Atas kejadian premanisme yang menimpa dirinya, ia sangat menyayangkan banyak tuduhan beredar bahwa dirinya yang memulai kekacauan.

“Tuduhan oknum dosen-dosen yang mengatakan bahwa saya menendang pintu saat masuk di dalam ruangan rapat adalah kebohongan publik, silahkan dicek CCTV yang berada di lorong fakultas, bisa juga langsung ditanyakan kepada kaprodi Esy, bahkan ada saksi lain yang menyaksikan saya masuk dengan cara seperti apa,” pungkasnya.

Diketahui, tim Redaksi Objektif.id telah berupaya mengkonfirmasi kejadian ini kepada IMR. Namun, sampai berita ini ditayangkan IMR enggan memberikan jawaban.

 

Penulis: Ai
Editor: Melvi Widya

Parah, Oknum Dosen IAIN Kendari “Larang” Mahasiswa Ikuti Perkuliahan Karena Tidak Bawa Buku Tulis

Kendari, Objektif.id – Seorang mahasiswa bernama Harpan Pajar di Kampus IAIN Kendari Sultra tampak siap mengikuti perkuliahan. Namun, semangatnya harus berakhir dengan kekecewaan sebab salah satu oknum dosen inisial (KNS) mengeluarkan dirinya dari ruangan perkuliahan karena tidak membawa buku tulis.

Peristiwa yang dialami Harpan pada, Jumat (28/06/2024) sekitar Pukul 10.35 Wita itu bermula ketika dirinya hendak mengikuti mata kuliah Etika Bisnis Islam yang merupakan salah satu mata kuliah di jurusan Ekonomi Syariah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Harpan Pajar yang merupakan Demisioner Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Kendari periode 2023 – 2024 mengaku, menyesalkan tindakan arogansi oknum dosen yang dilakukan pada dirinya. Sebab dirinya tidak menyangka akan disuruh keluar dari ruangan hanya karena tidak membawa buku tulis.

“Saya juga kaget sampai baju saya ditarik untuk meninggalkan ruangan, sementara selama ini semua arahannya sebagai dosen saya turuti, sudah sering saya masuk kuliah tidak bawa buku. Tapi tiba-tiba disuruh keluar hanya karena tak bawa buku tulis, saya kira itu tindakan yang tidak adil”, bebernya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sikap oknum dosen tersebut adalah praktik otoriter, karena oknum dosen tersebut mengatakan bahwa diruang perkuliahan merupakan kelas dosen.

“Dosen yang bersangkutan juga mengatakan bahwa kelas yang ia masuki adalah kelasnya, kalau seperti itu dimana letak demokratisnya. Dan perkataan itu disaksikan oleh mahasiswa lain yang ada di kelas,” ungkapnya.

Aksi oknum dosen tersebut menuai kritik dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ekonomi Syariah, M. Safaruddin Asri. Ia mengatakan, jika perbuatan tersebut bagian dari pembungkaman hak akademik serta ketidakadilan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa.

“Tidak masuk akal hanya karena tidak bawa buku baru mau di kasih keluar dari ruang kelas. Tidak adil itu. Apakah tidak bawa buku tulis mahasiswa tidak bisa mendapatkan hak akademiknya. ini kan konyol”, imbuhnya.

Sebelum berita ini diterbitkan, dosen yang bersangkutan telah dihubungi namun dosen tersebut memblokir WhatsApp dari tim Objektif.id yang ingin mengkonfirmasi peristiwa yang terjadi.

 

Penulis: Al-izar
Editor: Melvi Widya

Pemda Wakatobi Lakukan Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa Penerima Beasiswa Merdeka Belajar di Kampus IAIN Kendari

Kendari, objektif.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wakatobi melakukan monitoring dan evaluasi bagi mahasiswa penerima beasiswa merdeka belajar asal Wakatobi di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Kegiatan yang berlansung di Aula Mini IAIN Kendari pada Senin 10 Juni 2024 itu dihadiri oleh, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Wakatobi Nurmasi, S.Pd.,MM, Kepala Sub Bagian Layanan Akademik pada Bagian Umum dan Layanan Akademik Biro AUAK Sakri, S.Si. dan puluhan mahasiswa  asal Wakatobi.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Wakatobi Nurmasi, S.Pd.,MM, mengatakan kampus IAIN ini merupakan salah satu kampus yang sudah melakukan MoU dengan pemerintah Kabupaten Wakatobi. Sehingga pihak pengelola beasiswa ini melakukan pengawasan, monitoring terhadap mahasiswa asal Wakatobi yang Kuliah di IAIN Kendari.

“Selain itu, kami memberi penguatan kepada mahasiswa Wakatobi yang ada di IAIN ini untuk belajar lebih efektif. Harapan kita (Pemerintah Daerah) bahwa dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa dapat berkontribusi lagi kepada kabupaten Wakatobi setelah melakukan studi” ujarnya.

Nurmasi mengungkapkan, anggaran yang digelontorkan Pemda Wakatobi di Tahun 2023 untuk beasiswa hampir mencapai 3 Miliar Rupiah. Hal itu merupakan salah satu program unggulan bupati Wakatobi Haliana di bidang pendidikan dan ini merupakan bukti keseriusan beliau yang begitu besar untuk membantu meringankan beban mahasiswa.

Kepala Sub Bagian Layanan Akademik pada Bagian Umum dan Layanan Akademik Biro AUAK Sakri, S.Si. mengaku kegiatan ini sangat baik untuk mahasiswa IAIN Kendari dan ini pemerintah daerah Wakatobi memberikan bantuan kepada mahasiswa IAIN Kendari yang berasal dari WAKATOBI dan berdomisili di Wakatobi.

Salah satu mahasiswa IAIN Kendari, Wa Aisya mengatakan, meski kegiatan ini merupakan pertemuan perdana antara Penerima Beasiswa dan Pengurus Beasiswa namun ini sangat membantu. Selain membantu, giat ini juga memberikan informasi kepada adik-adik mengetahui biasiswa tersebut.

Reporetr: Muliyono
Editor : Redaksi

Kabid PTKP HMI Komisariat FKIP UHO Soroti Isu Kriminalisasi Aktivis, Komersialisasi Pendidikan dan Tapera

Kendari, objektif.id – Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), komisariat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Halu Oleo (UHO), soroti isu kriminalisasi aktivis, komersialisasi pendidikan serta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pada Minggu (9/6/2024).

Ikhram, menyampaikan kekecewaannya mengenai sistem hukum pemerintahan Indonesia saat ini, masih terdapat banyak tindakan kriminalisasi pada aktivis, serta terhalangnya ruangan ekspresif masyarakat yang seharusnya difasilitasi oleh Negara.

“Berangkat dari pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 tentang setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, namun fakta lapangannya tidak sesuai dengan bunyi undang-undang tersebut, masih terdapat banyak kejadian kriminalisasi aktivis dibeberapa daerah di Indonesia serta tidak adanya ruang berekspresi di lingkup penduduk sipil yang seharusnya negara mampu memfasilitasi cakupan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum itu,” kata Ikhram saat dihubungi melalui via WhatsApp, Minggu (9/6/2024)

Ia juga menambahkan, pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai revisi UU ITE.

“Dengan adanya revisi undang-undang yang mengancam pembelaan hak asasi manusia, seperti UU ITE harus lebih dipertimbangkan,” tegasnya

Selain itu, kekecewaan Ikhram kian bertambah dikarenakan komersialisasi pendidikan semakin merajalela pada dunia pendidikan.

“Komersialisasi pendidikan yang tidak lagi melihat kebutuhan lembaga pendidikan, banyak lembaga pendidikan yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dengan menaikkan biaya tanpa memerhatikan sarana dan prasarana untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik, yang harusnya lembaga pendidikan hari ini lebih fokus pada pelayanan pendidikan dan prasarana yang manfaatnya lebih besar untuk semua kalangan,” tuturnya

Tidak selesai dari itu, Ikhram kembali dibuat geram dengan adanya peraturan baru mengenai Tapera yang sangat membebani para pekerja, dimana peraturan ini langsung ditetapkan oleh presiden Joko Widodo pada (20/5) lalu di istana kepresidenan.

“Keluarnya kebijakan Tapera pasal 15 PP nomor 21 tahun 2024 , sebuah kebijakan berupa penyimpanan dimana setiap pekerja dengan gaji diatas upah minimum harus membayar 3% dari gaji nya, menjadi hal yang cukup membebani para pekerja terlebih belum ada titik kejelasan dari Tapera itu sendiri,” pungkasnya

Penulis: Maharani
Editor: Melvi Widya

Puluhan Mahasiswa UKM-Pers IAIN Kendari Mengikuti Program Magang di Media Online Sulawesi Tenggara

Kendari, objektif.id – Puluhan Anggota muda Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers IAIN Kendari diterima untuk mengikuti program magang pada dua media online terkemuka, yaitu Sultrademo.co dan Teramedia.id selama kurang lebih 30 hari. Sejak Senin (20/5/2024) hingga Juni mendatang.

Dony Oktayudha, selaku redaktur teramedia.id mengatakan senang bisa menjadi salah satu media tujuan magang anggota UKM-Pers IAIN kendari.

“Saya sangat senang dan bangga media kami dijadikan tujuan untuk magang teman-teman dari UKM-Pers IAIN kendari” Kata Dony saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (20/5/2024).

Ia juga menyampaikan harapannya semoga teman-teman UKM-Pers IAIN Kendari menjadi contoh bagi universitas lainnya, sehingga bisa sama-sama belajar dan mengembangkan Teramedia.id.

“saya berharap lebih banyak lagi teman-teman mahasiswa dari IAIN Kendari dan juga dari universitas lainnya yang mau ikut bergabung untuk kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan di media kami, dan semoga dengan adanya teman-teman pemberitaan di Teramedia.id bisa lebih bervariatif,” harapnya.

Begitu pula dengan direktur utama Sultrademo.co, Suprin, S.I., kom, ia berharap mahasiswa dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya selama magang.

“Kami berharap teman-teman bisa betah dan beradaptasi serta memahami cara-cara kerja media online, sehingga kedepan ilmunya bisa digunakan” ujar suprin dikantor Sultrademo.co, Senin (20/5/2024).

Dan juga mengingatkan pentingnya persiapan yang matang untuk menghadapi tantangan-tantangan lapangan kelak.

“Walaupun tugas yang diberikan kelak mungkin akan terasa berat tetapi sya yakin kalian pasti akan bisa menghadapinya,” ucap Suprin.

Begitupun dengan Ketua umum UKM-Pers IAIN kendari, Alfi, berharap agar anggota magang berproses dan memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya, sehingga saat pulang akan membawa ilmu serta pengalaman-pengalaman yang dapat membuat dampak baik bagi UKM-Pers IAIN kendari.

“Harapan saya untuk para anggota yang sedang magang tetap berikan yang terbaik, dan terus haus akan ilmu jangan cepat merasa besar, terus ketika kalian sudah balik dari tempat magang saya harap banyak hal baru yang bisa kalian bawa untuk membentuk UKM-Pers IAIN kendari menjadi jauh lebih berkembang dan modern,” harapnya.

Penulis: Maharani.s
Editor: Melvi Widya

Koordinator BEM Se-Sultra Soroti Kemendikbudristek Soal Pendidikan Tersier

Kendari,Objektif.id-Koordinator pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sulawesi Tenggara Ashabul Akram, angkat bicara ketika Kementerian Pendidikan, kebudayaaan, riset dan teknologi (Kemendikbudristek) bicara soal pendidikan tersier dalam acara penetapan UKT di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jakarta Pusat, (15/05/2024).

Melalui informasi yang didapatkan tim redaksi Objektif.id di platform media Kompas TV, bahwa pendidikan tersier yang dimaksud oleh Kemendikbudristek melalui Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Prof. Tjietjik Sri Tjahjandarie, adalah pendidikan setelah tingkat menengah atas yang lembaga pendidikannya berbentuk Politeknik, Akademi, Institut, dan Universitas.

Menurut Tjietjik, perguruan tinggi adalah pendidikan tersier yang sifatnya bukan wajib belajar olehnya itu soal UKT tetap diatur karena biaya diperguruan tinggi tidak bisa digratiskan.

Sehingga lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang ingin masuk perguruan tinggi sebagai pilihan dari individunya maka tanggungan UKT adalah biaya yang harus ditunaikan karena mahasiswa tidak masuk kategori wajib belajar yang mendapat pembiayaan oleh pemerintah.

“Wajib belajar hanya diprioritaskan untuk SD, SMP, dan SMA. Pemerintah hanya memfokuskan pembiayaan pada wajib belajar, bukan pada tertiary education”, bebernya, (15/05/2024).

Menanggapi hal ini, Ashabul memaparkan jika apa yang disampaikan pihak Kemendikbudristek merupakan kekeliruan berpikir kalau menganggap kuliah itu tidak wajib karena dianggap sifatnya bukan wajib belajar.

“Menjadi keliru Kemendikbudristek jika menilai kuliah itu tidak wajib, dalilnya karena bukan wajib belajar. padahal dari sisi ketenagakerjaan saja kita tahu bahwa dunia pekerjaan hari ini menuntut dan lebih memprioritaskan mereka yang memiliki ijasah sarjana. Ini baru dari satu sisi belum sisi lainnya”, katanya.

Ashabul juga menambahkan bahwa pendidikan tersier yang disematkan pada perguruan tinggi sejatinya telah memberikan kerugian besar terhadap perekonomian orang tua mahasiswa. Bagaimana mungkin kampus bisa melahirkan generasi emas jika negara sendiri yang menyiksa mahasiswa dengan tarif UKT begitu mahal yang akan berdampak pada pemberhentian atau pemutusan pendidikan dibangku perkuliahan.

“Kalau perguruan dikatakan sebagai pendidikan tersier yang tidak menjadi fokus pembiayaan pemerintah, sehingga itu menjadi dasar dimahalkan UKT, maka jangan kaget kalau banyak yang tidak bisa kuliah dan putus kuliah karena biaya mahal itu diamini oleh negara”, ungkapnya.

Penulis: Hajar
Editor : Tim Redaksi

Pemilma IAIN Kendari Sempat Tertunda, Ini Masalahnya

Kendari, Objektif.id – Pemilihan Anggota Senat Mahasiswa (Sema) IAIN Kendari yang direncanakan pada 2 Mei 2024 ditunda.

Hal itu disebabkan karena belum rampungnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) mahasiswa.

Selan itu, berkas syarat calon figur Sema untuk periode 2024 – 2025 yang didaftarkan oleh partai politik mahasiswa juga belum lengkap.

Dua masalah mengakibatkan penundaan pemilihan hingga 20 Mei 2024 mendatang. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Muh. Adriansyah.

“Kendala muncul terkait akomodasi dan daftar pemilih tetap yang belum lengkap, menyebabkan penundaan acara,” ujarnya Senin (06/05/2024).

Adapun penundaan pemilihan itu, kata Adriansyah sudah disampaikan kepada para ketua-ketua partai politik mahasiswa IAIN Kendari dan telah disepakati bersama.

Menanggapi keterlambatan pemilma Ketua Umum Partai Pembaharu Mahasiswa (PPM) Alam Jaya, mengaku tidak keberatan dengan keputusan yang dilakukan oleh Ketua KPUM.

“Tentu kami tidak terlalu bermasalah dengan hal ini karena proses ini sudah dimulai kembali,” Ungkapnya.

Sementara itu Ketua Umum Partai Aspirasi Mahasiswa (PATRI) La Ode Muh. Suprianton, menyatakan bahwa mereka mengikut pada KPUM, apapun yang menjadi keputusan KPUM berarti itu demi kebaikan seluruh partai.

“Jangan sampai ada permainan-permainan yang tidak kami ketahui, tapi sekarang kami masih berfikir positif,” bebernya.

Dirinya menegaskan, jika dalam tahapan pemilihan ditemukan ada kendala yang merugikan para partai, pihaknya akan melakukan gugatan.

“kami dari partai Patri terus terang kalau ada kendala merugikan bagi partai kami akan menggugat, tapi kami tau bahwa KPUM menunda pemilma demi kebaikan partai-partai lain,” tutupnya.

Penulis: Rachma Alya Ramadhan
Editor : Hajar

Partai Amanat Mahasiswa IAIN Kendari Diisukan Telah Dibubarkan, Ini Penjelasan Presiden Partai 

Kendari, objektif.id – Beredar isu di media sosial (medsos), Partai Amanat Mahasiswa (PANTAS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari telah resmi dinonaktifkan atau dibubarkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Objektif.id pembubaran Partai Politik Mahasiswa tersebut di unggah oleh salah satu Dewan Pendiri Organisasi (DPO) Partai Pantas pada akun Instagram permana ifann Selasa, (19/3) lalu.

Dalam unggahannya dia menuliskan, selaku Dewan Pendiri Organisasi memohon maaf kepada seluruh kader yang masih berharap Partai ini digunakan dalam pemilihan mahasiswa (PEMILMA).

Namun, berdasarkan keputusan Rapat Istimewa, DPO dan beberapa pengurus Partai memutuskan bahwa partai yang menjadi wadah aspirasi mahasiswa secara resmi tidak boleh digunakan atau berpotensi dibubarkan.

Menurutnya, saat ini partai yang telah melahirkan banyak ketua-ketua lembaga kemahasiswaan sudah tidak layak digunakan dengan alasan berbagai hal.

Sebagai penutup, dia mengucapkan terimakasih kepada seluruh kader dan simpatisan yang selama ini telah memilih dan mengawal jalannya demokrasi di lingkup Kampus IAIN Kendari.

Sementara itu, Presiden Partai Pantas, Danang Saputra saat dikonfirmasi objektif.id melalui via whatsApp pada Kamis (21/3/24) malam. Membenarkan adanya informasi tersebut.

Danang mengatakan, secara struktural partai, peran DPO Partai mempunyai andil besar di dalam Kelahiran Partai tersebut. Sehingga yang menyangkut dengan konsekuensi logis, keberlangsungan partai dan bahkan pembubaran partai merupakan hak prerogatif dari DPO Partai.

Dalam pengambilan kebijakan, tentunya mereka sudah terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang kemudian akan di putuskan. Tanpa terkecuali, membubarkan Partai ini.

“Yang saya maksud adalah melalui pandangan yang secara subjektif mereka amati bahwa, partai ini sudah tidak layak untuk dijadikan kendaraan Politik pada Kontestasi Pemilma,” ujarnya

Lanjut Danang, hal itu disebabkan karena ada beberapa oknum kader Partai sudah tidak sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita Partai untuk menjadi wadah aspirasi mahasiswa.

Namun, saat ditanya soal alasan pembubaran partai, ia secara tidak langsung menjelaskan, sebab hal tersebut sifatnya sensitif.

“Maka saya secara Pribadi tidak akan mungkin menerangkan secara lebih komprehensif perihal dinamika yang terjadi,” bebernya

Sebagai salah satu kader, lanjut Mantan Mentri Pergerakan Dewan Eksekitif Mahasiswa IAIN Kendari Periode 2022-2023 itu mengaku, tidak menginginkan adanya pembubaran partai tersebut.

“Secara pribadi tentunya saya tidak menginginkan demikian, itu yang perlu di catat. Karena mengapa, sebagai Partai yang Notabenenya berstatus Partai Besar, tiba-tiba diperhadapkan dengan isu itu, sungguh sangat disayangkan,” pungkasnya

Untuk diketahui, Partai Amanat Mahasiswa didirikan oleh Muh. Ifan Permana dan Muhammad Ivansyah pada tanggal 4 Februari 2019. Hingga saat ini  usia partai tersebut telah mencapai  5 tahun.

 

Penulis: Rachma Alya Ramadhan
Editor: Melvi Widya

Tak Kunjung Berikan Sanksi Kepada Pelaku Pengrusakan Fasilitas, Wakil Ketua II SEMA IAIN Kendari Nilai Birokrasi Pilih Kasih

Kendari, Objektif.id – Setahun sudah telah terjadi peristiwa yang menghebohkan warga Kampus IAIN Kendari akibat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh dua Parpolma menyebabkan kaca pintu rektorat pecah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua II SEMA IAIN Kendari, Masyhur, berpendapat bahwa pihak birokrasi cenderung pilih kasih dalam memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pengrusakan fasilitas Rektorat.

“Birokrasi seharusnya tidak pilih kasih dalam menegakkan aturan, apabila ada mahasiswa yang melanggar kode etik, seharusnya birokrasi bertindak lebih tegas lagi jangan ada yang diberikan sanksi ada yang tidak,” Kata Masyhur, Rabu (6/3/2024)

Lanjut, Masyhur mengungkapkan, kasus yang telah cukup lama tersebut hingga kini tidak kunjung diberikan kejelasan dari pihak birokrasi.

“Seharusnya birokrasi tidak menutup mata mengenai persoalan ini, juga semestinya sudah diproses tanpa perlu lagi desakan dari mahasiswa,” sambungnya

Ia juga berharap, Rektor IAIN Kendari segera menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kampus maupun saat peristiwa tersebut hingga selesai.

“Rektor Seharusnya tak boleh takut dengan siapapun yang melanggar aturan, kami berharap Rektor IAIN Kendari segera menyelesaikan hal tersebut secara tuntas, sampai saat ini kami menduga birokrasi cenderung membiarkan kasus ini padahal jelas bahwa perbuatan ini harus diberikan sanksi,” pungkasnya

 

Penulis: Tesa Ayu Sri Natari
Editor: Melvi Widya

Terpilih Sebagai Koordinator Pusat BEM Se-Sultra, Presma IAIN Kendari Soroti Kemunduran Gerakan Mahasiswa

Kendari, Objektif.id – Pada kesempatan yang lalu telah dilaksanakannya kongres ke-III BEM se-Sultra yang berlangsung di gedung Aula Mini IAIN Kendari dimulai tanggal 20-21 Februari 2024.

Dalam kongres tersebut, menetapkan Ashabul Akram Presma IAIN Kendari sebagai koordinator pusat BEM se-Sultra periode 2024-2025.

Presma IAIN Kendari, Ashabul Akram dalam jabatannya sebagai korpus BEM se-Sultra mengatakan bahwa gerakan mahasiswa saat ini sedang mengalami kemunduran yang signifikan.

“Gerakan kemahasiswaan di Sultra sudah mengalami degradasi disebabkan oleh kurangnya forum-forum diskusi, pergerakan dan persatuan antar kampus yang membuat hal tersebut secara perlahan disusupi oleh oligarki, terbukti dengan penegak hukum yang menjadi alat bargaining untuk membuat naskah dongeng,” Kata Akram, Sabtu (24/2/2024)

Akram juga menyoroti isu-isu regional maupun nasional yang perlahan-lahan terlupakan oleh mahasiswa serta ia juga menyinggung sikap yang dilakukan beberapa mahasiswa ia pandang tidak sempurna dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan.

“Contohnya kasus penembakan Randi dan Yusuf, nelayan di laonti dan kasus-kasus lainnya, buat beberapa mahasiswa itu sudah tidak perlu disuarakan lagi, tetapi lembaga BEM se-Sultra sampai kapan pun tidak akan membiarkan masalah ini terlupakan,” tegasnya.

Lanjut, Akram dengan sigap akan melakukan gebrakan baru dengan membangun kekeluargaan dan mempererat persaudaraan PTN/PTS se-Sulawesi tenggara, dalam mengatasi polemik yang terjadi baik di kelembagaan maupun pada gerakan mahasiswa.

Selain itu, ia juga berharap penuh terhadap sinergitas dan ke solidaritas mahasiswa seluruh kampus se-Sulawesi Tenggara.

“Siapa lagi yang akan meneruskan cita-cita bangsa, kepada siapa lagi yang akan diberikan dan dipercayakan oleh presiden Soekarno untuk kemajuan NKRI kalau bukan pemuda itu sendiri,” pungkasnya.

 

Penulis: Tesa Ayu Sri Natari
Editor: Melvi Widya

Melonjaknya Kasus DBD, HMI Sultra Minta Pemerintah Lebih Perhatikan Masyarakat

Kendari, objektif.id – Selama beberapa pekan ini, masyarakat Sulawesi Tenggara tengah dirisaukan dengan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terus meningkat. Oleh karena itu, HMI cabang Sultra sebagai perwakilan suara rakyat menekankan kepada Pemprov segera terjun memperhatikan masyarakat, (9/2/2024).

Wasekum Badko HMI Sultra, Sarlan Lario, mengatakan akibat derasnya arus lonjakan orang yang terjangkit DBD membuat sejumlah rumah sakit kewalahan menangani hal tersebut.

“Kami memperhatikan ada beberapa rumah sakit menempatkan pasiennya di lorong-lorong rumah sakit, karena terlalu banyak pasien DBD, untuk itulah kita semua harus terlibat dalam kasus ini khususnya masyarakat kota Kendari dengan memperhatikan lingkungan sekitar rumah tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu membersihkan bak air,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sarlan juga melakukan sejumlah aksi bersama para relawan untuk membantu masyarakat menangani kasus DBD tersebut.

“Kami juga mengundang kepada segenap relawan-relawan yang ada di kota Kendari untuk menyisihkan sebagian hartanya membantu masyarakat Sulawesi Tenggara melakukan langkah-langkah pencegahan agar anak-anak kita serta saudara-saudara kita bisa terhindar dari gejala DBD,” pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra, bahwa Kasus DBD dari Desember hingga pertengahan Januari 2024 telah mencapai 494 kasus. Kota Kendari beserta Konawe Selatan masuk kategori daerah rawan terjangkit DBD.

 

Penulis: Tesa Ayu Sri Natari
Editor: Melvi Widya

Presma IAIN Kendari Tantang Anis Cakap Pengelolaan SDA di Sultra

Kendari, Objektif.id – Menjelang 2 hari kedatangan Anis Baswedan selaku Calon Presiden RI nomor urut 1 telah menjadi topik panas di masyarakat Sultra saat ini, terutama di kalangan mahasiswa kita, salah satunya Presiden Mahasiswa (Presma) IAIN Kendari yang menyoroti kunjungan capres tersebut, (07/01/2024).

Presma IAIN Kendari, Ashabul Akram, menantang Anis Baswedan untuk mengambil sikap akan permasalahan terkait pengelolaan Sumber daya alam Sultra yang dinilai merugikan masyarakat lokal.

“Sebagai mantan ketua senat mahasiswa UGM sekaligus orang yang menjadi salah satu capres pemilu 2024, saya mendesak beliau untuk menyikapi persoalan pengelolaan SDA, salah satunya pada industri pertambangan Sultra, kami anggap hari ini tidak sejalan dengan apa yang masyarakat lokal inginkan,” tuturnya.

Akram juga mengungkapkan, terdapat tiga masalah dalam pengelolaan SDA tersebut, pertama, hasil dari smelter pertambangan di bawa ke negara China. Kedua, orang lokal tidak diberikan ruang untuk bekerja dan ketiga, upah yang minimum.

“Kita bagaikan sarang lebah yang madunya diperas lalu ampasnya disimpan, sungguh menyedihkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap kunjungan capres RI nomor urut 1 tersebut dapat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

“Saya kira dengan kemantapan Anis sebagai capres dapat memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi tenggara,” pungkasnya.

Penulis: Tesa Ayu Sri Natari

Editor: Melvi Widya