10 Hari Menuju Pemilma, KPUM Masih Pusing Tentukan Metode Pemilihan

Istimewa

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 1,820

Kendari, Objektif.id – Tersisa 10 hari menjelang pemilihan umum mahasiswa (Pemilma) 2024 di IAIN Kendari, namun KPUM masih diperhadapkan dengan kebimbangan menentukan pelaksanaan teknis pemilihan tahun ini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM), Rahmat, mengakui bahwa hingga saat ini belum ada kepastian tentang metode pemilihan yang akan digunakan pada pemilihan Senat Mahasiswa (Sema) yang dijadwalkan berlangsung 12 Desember 2024, dan kemudian disusul dengan pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) pada 26 Desember 2024.

Kebingungan menentukan metode pemilihan ini terlihat memprihatinkan, mengingat Pemilma adalah agenda tahunan yang mestinya telah dirancang matang jauh hari. Akan tetapi, yang terjadi adalah KPUM tampak terombang-ambing untuk memilih metode apa yang akan digunakan nantinya.

“Kami masih berkomunikasi dengan TIPD dan pihak terkait lainnya untuk menentukan apakah pemilihan dilakukan secara online, semi-offline, atau offline,” ungkap Rahmat pada Senin, (2/12/2024). Sebuah jawaban yang terdengar seperti pengakuan bahwa persiapan dasar Pemilma masih jauh dari kata tuntas.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas partai politik mahasiswa (parpolma) yang dilakukan oleh KPUM, dipastikan lima partai mahasiswa telah lolos untuk bertarung pada kontestasi pemilma tahun ini. Namun, hal itu justru terancam kehilangan atmosfer pertarungan demokratis jika ketidakpastian metode pemilihan menjadi tidak jelas.

Selain itu, Rahmat juga turut menyampaikan bahwa teknis pelaksanaan apapun yang digunakan, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan.

“Baik online maupun offline, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi yang utama adalah memastikan keadilan dan transparansi tetap terjaga agar kecurangan dan hal-hal merugikan lainnya dapat diantisipasi. Data pun tidak akan kami bocorkan sembarangan,” ucap Rahmat penuh keyakinan.

Pernyataan itu mungkin terdengar menenangkan. Tapi, apakah jaminan ini cukup? Dalam situasi di mana belum ada kejelasan teknis pelaksanaan pemilihan yang ditentukan oleh KPUM.

Ketidakjelasan ini tentunya memicu keresahan. Bagaimana mahasiswa bisa percaya pada proses demokrasi pemilma jika teknis pelaksanaannya saja belum jelas, dengan waktu menuju pemilma yang sangat dekat.

Di sisi lain, Rahmat berpendapat jika antusiasme mahasiswa terhadap Pemilma tahun ini disebut meningkat daripada sebelumnya. “Pergerakan politik mahasiswa semakin berkembang, ini menunjukkan demokrasi di kampus makin baik,” klaim Rahmat.

Namun, bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik jika transparansi, dan kejelasan teknis menjadi tanda tanya? Oleh karena itu, antusiasme mahasiswa yang meningkat sebagaimana diklaim oleh KPUM, bisa saja berubah menjadi kekecewaan jika KPUM gagal menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugasnya.

Di tengah kendala yang dihadapi KPUM, mahasiswa berharap pemilma 2024 menjadi ajang pembelajaran politik, bukan sekadar rutinitas tahunan. momen politik kampus adalah pembelajaran yang bisa menjadi bekal bagi mahasiswa dalam memahami dan menjalankan demokrasi.

Akan tetapi harapan itu hanya akan menjadi slogan kosong jika KPUM tidak segera menunjukkan kinerja yang jelas dalam waktu yang semakin sempit. Terutama pada hal-hal dasar pelaksanaan pemilma. KPUM harus komitmen membuktikan bahwa Pemilma adalah ajang demokrasi sejati, bukan formalitas yang hanya mengisi kalender tahunan.

Penulis: Khaerunnisa & Alisa (anggota muda)
Editor: Hajar

SEMA FATIK UIN Kendari Gelar Seminar Kebangsaan, Dorong Mahasiswa Jadi Pemimpin Visioner

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 89

Kendari, Objektif.id – Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menggelar seminar kebangsaan bertema “Menyalakan Nalar Kebangsaan: Membangun Kepemimpinan Visioner untuk Masa Depan Indonesia” di ruang Amphiteater UIN Kendari, Selasa 3 November 2026.

Seminar ini menyoroti tentang pentingnya peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya mahasiswa itu tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, tetapi juga harus berintegritas serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan berbangsa.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Zulham Damu, S.H., selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, dan Dr. Muhammad Endang, S.A., S.Sos., S.H., selaku akademisi. Diskusi ini dipandu oleh Hikmah Fahira sebagai moderator. Namun, Zulham Damu tidak sempat hadir pada kegiatan seminar tersebut, sehingga penyampaian materi dalam seminar tersebut hanya dilakukan oleh Dr. Muhammad Endang.

Ketua Panitia, Afdal, mengatakan bahwa seminar ini diangkat karena melihat cara berpikir mahasiswa saat ini yang dinilai semakin tumpul. Menurutnya, kondisi tersebut membuat mahasiswa cenderung menerima kebijakan pemerintah maupun kampus begitu saja. Ia juga berharap mahasiswa dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan mampu menjadi teladan bagi anggotanya.

“Kami mengangkat seminar kebangsaan ini karena yang kita lihat tumpulnya cara berpikir mahasiswa sekarang sehingga itu membuat mahasiswa itu menerima langsung kebijakan-kebijakan pemerintah, seminar ini salah satu kegiatan yang kami rancang sebenarnya tujuannya untuk bagaimana mahasiswa dapat memimpin, menjadi pemimpin yang berintegritas dapat menjadi pemimpin yang dapat dicontoh bukan hanya sekedar menyuruh sekedar menyuruh-menyuruh anggotanya, seperti itu,” ungkap Afdal.

Menanggapi persoalan tersebut, Muhammad Endang dalam pemaparan materinya menyoroti pentingnya menghidupkan kembali nalar dan akal sehat sebagai dasar bagi mahasiswa dalam memahami serta menyikapi berbagai persoalan kebangsaan.

Ia menjelaskan bahwa nalar merupakan kemampuan akal budi untuk berpikir secara logis, rasional, dan sistematis dalam memahami suatu fenomena. Dengan menggunakan nalar, seseorang tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun kebijakan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kebenarannya.

“Mengapa perlu menyalakan nalar? Nalar itu yaa seperti tidur, nalar itu beda dengan logika, nalar itu adalah kemampuan akal budi untuk berpikir secara logis, rasional, dan sistematis dalam memahami sebuah fenomena. Sehingga insyaallah, kalau kita pakai nalar, kita pakai akal, kita tidak akan mudah tertipu, jadi karena nalar itu bisa mengubah kita kepada kebenaran. Apa perlunya kita nyalakan kembali akal sehat kita? Karena memang banyak fenomena di bangsa ini yang jujur saja meruntuhkan akal sehat kita, yang sayangnya suara-suara akal sehat itu tidak muncul, bahkan dari kampus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muhammad Endang menjelaskan mengenai mahasiswa dan masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian kritik, protes, maupun tekanan terhadap pemerintah apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak adil.

“Mahasiswa dan masyarakat sipil dapat memberikan kritik, protes, serta tekanan kepada pemerintah untuk mengubah kebijakan yang tidak adil. Mahasiswa juga memiliki peran penting sebagai pengontrol kebijakan pemerintah melalui aksi dan kritik,” katanya.

Melalui seminar ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan kepemimpinan secara teori saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas organisasi dan lingkungan masyarakat.

 

Penulis : Mutiara Ramadani dan Nurul Hikmah / Anggota Magang

UIN Kendari Wisudakan 942 Lulusan Sarjana dan Pascasarjana, Rektor Dorong Alumni Amalkan Ilmu di Masyarakat

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 298

Kendari, Objektif.id – Sebanyak 942 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari resmi dikukuhkan sebagai lulusan dalam Wisuda ke-XV Program Sarjana dan Pascasarjana. Prosesi tersebut berlangsung di Ballroom Laboratorium Multimedia UIN Kendari, Sabtu 31 Oktober 2026, dan dijadwalkan berlanjut hingga Minggu 1 November 2026.

Pelaksanaan wisuda yang berlangsung selama dua hari ini menjadi penanda berakhirnya masa studi ratusan mahasiswa sekaligus awal bagi mereka untuk memasuki kehidupan di luar lingkungan akademik. Sebanyak 942 lulusan tersebut terdiri atas 827 lulusan program sarjana dan 115 lulusan program pascasarjana.

Dalam sambutannya, Rektor UIN Kendari, Husain Insawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan menyelesaikan pendidikan tinggi bukanlah akhir dari perjalanan akademik maupun kehidupan seseorang. Sebaliknya, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi harus dapat diterapkan serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menempuh dan menyelesaikan pendidikannya pada program sarjana dan magister di IAIN Kendari. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama ini dapat dipresentasikan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi modal awal dalam menggeluti dunia kerja,” ungkapnya pada saat memberikan sambutan, Sabtu 31 September 3026.

Berdasarkan data kelulusan yang disampaikan dalam prosesi wisuda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) menjadi penyumbang lulusan terbanyak dengan 492 orang. Disusul Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sebanyak 153 orang, Fakultas Syariah (FASYA) sebanyak 95 orang, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) sebanyak 87 orang, serta Program Pascasarjana sebanyak 115 orang.

Ia juga menuturkan dengan bertambahnya 942 lulusan tersebut, jumlah keseluruhan alumni UIN Kendari tercatat mencapai 25.075 orang. Angka tersebut merupakan akumulasi lulusan sejak institusi tersebut masih berstatus Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin, STAIN Kendari, hingga menjadi UIN Kendari.

“Dengan bertambahnya 942 lulusan baru ini, total alumni IAIN Kendari ditambah dengan lulusan ketika masih berstatus sebagai Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Kendari dan STAIN Kendari sebanyak 25.075 orang,” ujarnya.

Di antara ratusan lulusan yang dikukuhkan, sejumlah mahasiswa berhasil mencatatkan prestasi akademik dengan memperoleh predikat lulusan terbaik pada tingkat universitas maupun fakultas.

Ayu Tri Wahyuni, mahasiswa FATIK Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dinobatkan sebagai wisudawan terbaik tingkat universitas untuk program sarjan. Ia berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 3 Tahun 10 Bulan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,97.

Sementara itu, predikat wisudawan terbaik tingkat universitas untuk program pascasarjana diraih Hasdi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Ia menyelesaikan pendidikan dalam waktu 1 tahun 5 bulan dengan IPK sempurna 4,00 dan predikat cumlaude.

Adapun lulusan terbaik pada tingkat fakultas masing-masing diraih oleh Baeti Nurhasana dari FATIK Program Studi PBA dengan IPK 3,96 dan masa studi 3 tahun 10 bulan. Achmad Nurdaim dari FASYA Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) memperoleh IPK 3,97 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan.

Selanjutnya, Muhammad Alfaroq dari FUAD Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) meraih IPK 3,96 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan. Sementara,  Arji Junar dari FEBI Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) memperoleh IPK 3,93 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan.

Pengukuhan 942 lulusan tersebut tidak hanya menjadi capaian institusional bagi UIN Kendari, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab baru bagi para alumni. Gelar akademik yang diperoleh diharapkan tidak berhenti sebagai pengakuan atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan, melainkan menjadi bekal untuk menjawab persoalan sosial, berkontribusi bagi masyarakat, serta mengimplementasikan  pengetahuan sesuai bidang keilmuan masing-masing.

Penulis: Voro, Kinu, dan Gobe / Anggota Magang

Sinergi Lintas Generasi, IKA UIN Kendari Siap Sokong Kemajuan Almamater

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 226

Kendari,Objektif.id – Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni STAIN/IAIN/UIN Kendari. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 29 Oktober 2026 pada pukul 08.00 Wita- selesai, yang bertempat  di Ballroom UIN Kendari.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kembali hubungan antar alumni, membangun sinergi antara alumni dan lembaga, serta mempersiapkan regenerasi kepengurusan Ikatan Alumni (IKA) STAIN/IAIN/UIN Kendari. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan gagasan dan program yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan kampus.

Plt Ketua Umum IKA Prof. Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M.A.  mengatakan bahwa kegiatan ini tidak boleh berhenti pada agenda seremonial semata, tetapi harus menjadi langkah awal untuk memperkuat kembali peran alumni melalui musyawarah.

“Kegiatan ini kita lebih arahkan bukan hanya sekedar seremonial formal saja, tetapi lebih pada upaya untuk semakin mendekatkan kembali para alumni melalui musyawarah untuk menentukan arah dari ikatan alumni yang pasti berdampak pada kelembagaan,” ucapnya, Kamis 29 Oktober 2026

Menurutnya, rangkaian kegiatan yang diawali dengan acara seremonial tersebut akan dilanjutkan dengan aksi nyata melalui Musyawarah Besar yang melibatkan para alumni. Forum ini menjadi ruang untuk membahas arah organisasi, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah strategis yang dapat menghubungkan alumni dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Melalui Musyawarah Besar ini, seluruh alumni diharapkan dapat menjalin komunikasi dan kolaborasi lintas generasi, serta saling mendukung dalam pengembangan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kontribusi terhadap masyarakat dan almamater.

Dr. H. Samsuri, M. Pd selaku ketua panitia ia mengatakan bahwa keberadaan alumni yang aktif dan berkontribusi merupakan salah satu indikator penting. “Kampus yang maju itu salah satu indikatornya adalah aktifnya alumni yang memberi kontribusi terhadap kemajuan kampus, baik itu dari segi pelaksanaan pendidikan dan pengajarannya,” ungkapnya.

Adanya ikatan alumni diharapkan dapat menjadi wadah yang mendorong terwujudnya kolaborasi berkelanjutan antara alumni dan pihak kampus.Adapun Terkait agenda selanjutnya, ia menyampaikan bahwa setelah terbentuknya kepengurusan baru, akan dilaksanakan musyawarah kerja atau rapat kerja pengurus untuk menyusun program-program yang akan dijalankan ke depan. Agenda tersebut direncanakan berlangsung pada April 2027, bertepatan dengan peringatan Dies Natalis UIN Kendari.

“Kemudian, rencana agenda ke depan setelah terbentuk pengurus ini, tentu akan diadakan musyawarah kerja atau rapat kerja pengurus yang direncanakan nanti pada bulan April 2027, berkenaan dengan Dies Natalis UIN Kendari. Akan dikukuhkan pengurus baru ini sekaligus untuk musyawarah penyusunan program kerja,” jelasnya.

Dengan demikian, Musyawarah Besar IKA STAIN/IAIN/UIN Kendari diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial formal, melainkan menjadi titik awal untuk memperkuat silaturahmi, membangun sinergi lintas generasi, serta mengoptimalkan peran alumni dalam mendukung kemajuan UIN Kendari. Melalui kepengurusan dan program kerja yang terencana, ikatan alumni diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi pengembangan institusi dan masyarakat luas.

Penulis: Anggota Magang

Menjelang Bulan November, KPUM UIN Kendari Belum Terbentuk

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 267

Kendari, Objektif.id – Menjelang November 2026, pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari belum terealisasi. Padahal, ketentuan mengenai periodisasi lembaga kemahasiswaan mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILMA) setiap bulan Oktober.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Kendari dalam mempersiapkan tahapan pemilihan mahasiswa. Terlebih lagi, waktu pembentukan KPUM semakin terbatas, sementara proses tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PEMILMA.

Di dalam Surat Keputusan Nomor 24/KPTS/SEMA-I/IAIN-KDI/IV/2024 tentang Perbaikan Periodesasi Lembaga Kemahasiswaan yang ditetapkan pada 29 April 2024, ketentuan keempat menyebutkan bahwa mulai 2025, PEMILMA dilaksanakan setiap Oktober.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk mempertanyakan kesiapan SEMA dalam menjalankan tahapan pemilihan mahasiswa tahun 2026. Namun, hingga menjelang akhir Oktober, KPUM belum terbentuk.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat menyatakan bahwa pembentukan KPUM masih memiliki waktu untuk direalisasikan karena Oktober belum berakhir. Ia juga menyebut adanya sejumlah kegiatan internal yang turut menjadi bagian dari kondisi yang dihadapi pengurus.

“Sebenarnya eee tidak jadi masalah, karenakan ini masih bulan sepuluh, jadi masih ada waktu, dan saya kira tidak ada kendala, mungkin karena ada beberapa kegiatan-kegiatan di internal SEMA dan kemudian juga di pengurus. Tapi poinnya akan terbentuk ji dan terlaksana ini pemilma,” jelasnya saat di wawancara tim objektif pada tanggal 29 Oktober 2026.

Ketua SEMA juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang menyebabkan pembentukan KPUM belum terlaksana adalah adanya sejumlah Unit kegiatan Khusus (UKK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang masih disibukkan dengan kegiatannya masing-masing.

“Kendalanya, teman teman masih sementara berkegiatan ada beberapa UKK UKM masih berkegiatan,” katanya.

Meski demikian, Ketua SEMA memastikan pembentukan KPUM ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia menyebutkan tanggal 31 Oktober sebagai batas waktu yang ditargetkan untuk merealisasikan pembentukan KPUM tersebut.

“Iya bulan ini, bulan sepuluh. Jadi tanggal 31, Karena kan bulan itu terakhir tanggal 31,” ujarnya.

Meski Ketua SEMA menargetkan pembentukan KPUM pada tanggal 31 Oktober 2026, waktu yang tersisa hanya dua hari menjelang batas akhir bulan tersebut. Kondisi ini menyisakan pertanyaan mengenai kesiapan SEMA dalam mempersiapkan tahapan PEMILMA, mengingat pembentukan KPUM merupakan bagian awal dari rangkaian pemilihan yang masih harus dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

Sebelumnya juga, Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan UIN Kendari, Sitti Fauziah menyampaikan bahwa arahan untuk membentuk KPUM telah diberikan kepada Ketua SEMA sejak awal Oktober.

“Sy sdh mengarahkan sejak awal Oktober, tinggal ditanyakan progresnya,” tulisnya dalam pesan singkat via WhatsApp.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arahan pembentukan KPUM telah disampaikan sejak awal bulan. Meski demikian, hingga menjelang akhir Oktober, pembentukan KPUM belum juga terealisasi, padahal waktu yang tersisa hanya dua hari sebelum memasuki November.

Dengan waktu yang tersisa hanya dua hari menjelang 31 Oktober, SEMA dihadapkan pada tenggat waktu yang semakin sempit untuk mempersiapkan pembentukan KPUM. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pelaksanaan tahapan PEMILMA selanjutnya, mengingat seluruh proses harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Hingga berita ini disusun, KPUM UIN Kendari belum terbentuk. Realisasi target yang disampaikan Ketua SEMA pada 31 Oktober akan menjadi penentu perkembangan selanjutnya dalam persiapan PEMILMA UIN Kendari 2026.

 

PENULIS: Soge, Ramu dan Rige / Anggota Magang

Eks Dekan FEBI UIN Kendari Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Masih Mengajar, Kejelasan Sanksi Dipertanyakan

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 631

Kendari, Objektif.Id – Penanganan dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari kembali menjadi sorotan. Pasalnya, dosen yang diduga terlibat dalam kasus tersebut masih aktif dalam proses mengajar di lingkungan kampus. Sementara itu, kejelasan mengenai sanksi terhadap yang bersangkutan hingga kini masih menjadi pertanyaan di kalangan mahasiswa.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi sejumlah mahasiswa dalam menjalani aktivitas akademik. Keberadaan dosen yang bersangkutan di lingkungan kampus, di tengah ketidakjelasan informasi mengenai tindak lanjut penanganan kasus, menimbulkan pertanyaan mengenai perkembangan proses pemeriksaan serta bentuk sanksi yang akan diberikan.

Wakil Rektor I UIN Kendari, Jumarddin La Fua, menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut berada dalam kewenangan Inspektorat Jenderal (Irjen). Menurutnya, pihak Universitas masih menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan dari lembaga tersebut, termasuk terkait penetapan sanksi terhadap dosen yang bersangkutan.

“Jadi untuk informasinya ini, kemarin ditangani sama Irjen. Kita masih menunggu info dari pihak Irjen. Sanksinya belum turun dari sana, karena sanksi itu dari pihak Irjen yang memutuskan,” ujar Jumarddin La Fua saat ditemui tim objektif di ruang Wakil Rektor I pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penentuan sanksi masih menunggu keputusan dari pihak yang berwenang. Meski demikian, belum adanya keputusan yang disampaikan kepada publik membuat perkembangan penanganan kasus tersebut masih menjadi perhatian, terutama bagi mahasiswa yang menginginkan kejelasan atas proses yang sedang berlangsung.

Senada dengan hal itu, Wakil Dekan I FEBI UIN Kendari, Abdul Wahid Mongkito, membenarkan bahwa dosen yang bersangkutan masih menjalankan aktivitas mengajar di fakultas. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pihak fakultas belum menerima keputusan sanksi definitif dari pusat yang berwenang.

Menurutnya, pihak fakultas sendiri telah menyampaikan laporan dan temuan terkait kasus tersebut kepada pihak universitas untuk diteruskan kepada lembaga yang berwenang. Ia juga menyebut bahwa pemeriksaan telah dilakukan oleh pihak Inspektorat Jenderal di lingkungan kampus.

“Saat ini masih beraktivitas karena belum ada sanksi tetap dari pihak Irjen. Kita ini kan ASN, kami sudah memberitahukan ke Irjen. Irjen sudah datang di kampus sini untuk memeriksa kasus itu. ASN kan ini punya kode etik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun saya dari fakultas yang langsung ke pusat, semua temuan sudah kita serahkan ke rektor. Rektor bersama dengan saya ke Jakarta, di pusat Irjen, untuk menyerahkan pernyataan tersebut,” ungkap Abdul Wahid Mongkito.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa proses penanganan kasus telah melibatkan pihak fakultas, direktorat, dan Inspektorat Jenderal. Namun, belum adanya informasi terbuka mengenai hasil pemeriksaan maupun keputusan sanksi membuat perkembangan kasus tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh mahasiswa.

Di tengah ketidakjelasan tersebut, Zara (Nama disamarkan) seorang mahasiswi FEBI UIN Kendari mengungkapkan bahwa dirinya masih mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus tersebut. Ia mengaku masih melihat dosen yang bersangkutan beraktivitas di sekitar kampus, sementara informasi mengenai sanksi yang diberikan belum diketahui oleh dirinya maupun sejumlah teman kuliahnya.

“Saya masih heran karena saya masih melihat di sekitaran kampus. Saya pribadi pun dan teman tidak tahu sanksi apa yang diberikan. Tidak ada kejelasan dari berita maupun teman sekelas. Tidak tahu sanksi apa yang diberikan, karena kami masih melihat dia masih berkeliaran di sekitaran kampus. Apakah jabatannya yang diturunkan atau bagaimana,” tutur Zara.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya kebutuhan mahasiswa terhadap informasi yang transparan mengenai perkembangan penanganan kasus, termasuk status pemeriksaan dan keputusan administratif yang telah atau akan ditetapkan. Bagi mahasiswa, kejelasan informasi menjadi penting agar tidak muncul ketidakpastian yang berkepanjangan dalam lingkungan akademik.

Penanganan dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap pihak yang terdampak serta terjaganya rasa aman di lingkungan kampus. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai tahapan penanganan perkara, sepanjang tidak melanggar privasi dan kerahasiaan pihak terkait, menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan sivitas akademika terhadap institusi.

Hingga berita ini disusun, berdasarkan keterangan Wakil Rektor I dan Wakil Dekan I FEBI UIN Kendari, serta mahasiswa lain masih menunggu keputusan dari Inspektorat Jenderal terkait sanksi terhadap dosen yang bersangkutan. Kejelasan mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut kasus tersebut masih dinantikan, khususnya oleh mahasiswa yang mengharapkan adanya kepastian penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis: Pecil, Uka, Fude/Anggota Magang

Akibat Forum TWKM 35 Berujung Ricuh, Mapala Se-Indonesia Mengutuk Mahacala UHO Sebagai Penyelenggara Kegiatan

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 2,798

Kendari, Objektif.id – Pelaksanaan perhelatan nasional Temu Wicara dan Kenal Medan (TWKM) Ke – 35 Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) se-Indonesia di Kota Kendari diwarnai sejumlah persoalan yang berujung kekacauan.

Forum tertinggi yang dimandatkan Mahacala Halu Oleo (UHO) sebagai tuan rumah yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi mahasiswa Mapala justru menuai kritik dari peserta yang datang dari berbagai daerah. Protes yang dilayangkan berupa keterlibatan perusahaan industri pertambangan PT. Vale dalam kegiatan TWKM.

Ketegangan yang demikian juga mengakibatkan terjadinya silang pendapat antar sesama peserta TWKM terkait tema yang diusung oleh Mahacala UHO, yakni “Hilirisasi Hijau: Peran Pemuda dan Industri Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Untuk tema kelihatannya itu Hilirisasi Hijau Peran Pemuda dan Industri Menuju Indonesia Emas 2045. Di dalamnya dihadirkan narasumber dari PT Vale yang bertolak belakang dengan mahasiswa pecinta alam. Teman-teman Mapala se-Indonesia menolak keras adanya narasumber dari PT Vale yang memiliki kepentingan,” ujar Koordinator Pusat Koordinasi Nasional (PKN) Mapala Tingkat Perguruan Tinggi Se-Indonesia, Muh. Yusril Sudarmin, 27 Oktober 2026.

Tidak hanya itu, selain penolakan korporasi tambang, para peserta juga mengeluhkan pembatasan ruang sidang oleh pelaksana kegiatan. Persidangan temu wicara (TW) diduga dipaksa selesai dalam satu hari demi mengejar agenda pemilihan tuan rumah berikutnya.

“Kita baru di tahap Pembahasan tata laksana sebelum kita membahas tentang isu lingkungan. Jadi kita belum selesai membahas tentang tata laksana setelah itu kita belum menyentuh pembahasan isu lingkungan yang akan kita bahas dan sepakati,” ujar salah satu tim delegasi, Akbar Anugerah dari Mapala UIM Makassar. “Akan tetapi tuan rumah ini menuntut untuk diselesaikan dalam satu hari.”

Keadaan selanjutnya diperparah dengan dugaan manipulasi draft sidang yang diubah secara sepihak oleh pelaksana kegiatan, penempatan bendera organisasi daerah yang tidak layak, hingga belum dikembalikannya uang registrasi daring para peserta.

“Jadi sudah ada draft hasil sidang yang seharusnya kita bawa di dalam forum TWKM Ke-35 ini untuk dibahas kembali. Tetapi faktanya Itu ternyata sudah ada draft yang diberikan kepada tuan rumah untuk disebar dan itu berbeda dari draft sebelumnya, dan juga banyak keresahan teman-teman mapala terkait bendera yang dimana bendera kami itu tidak sesuai dengan apa yang keinginan teman-teman. Sudah menjelang tiga hari ini Keresahannya kita belum diindahkan, dan juga  perangkat sidang termasuk uang registrasi yang belum dikembalikan oleh mereka,” ucap Salah Satu Peserta.

Konflik kemudian memuncak saat perwakilan Pusat Koordinasi Nasional (PKN) Mapala se-Indonesia mendatangi Sekretariat Mahacala UHO untuk mengambil berkas administrasi dan meminta pertanggungjawaban terkait pelaksanaan kegiatan yang buruk. Alih-alih mendapat jawaban presisi, para delegasi nasional justru menerima intimidasi dan serangan fisik dari oknum senior Mahacala UHO hingga memicu bentrokan.

“Kami membawa perwakilan Mapala se-Indonesia ke Sekretariat Mahacala UHO untuk membawa tuntutan tertulis. Sampai di sana kita duduk bersama, tetapi mereka langsung arogan dan mendorong. Teman-teman di bagian kiri langsung dipukul, dari situ langsung chaos. Yang memukul dari senior Mahacala UHO,” kata salah satu perwakilan yang turut berada di lokasi kejadian.

Atas insiden pemukulan dan arogansi tersebut, PKN Mapala se-Indonesia secara resmi menyatakan menarik diri dari penyelenggaraan.

“Dalam TWKM tahun ini kami menyepakati bahwasannya teman-teman Indonesia menarik diri dari penyelenggaraan bukan menarik diri dari TWKM tapi menarik diri dari penyelenggaraan. Jadi teman-teman Mapala se Indonesia ini mempunyai hak untuk Mengakuisisi Forum TWKM.” Jelasnya Rinal

Kendati demikian, persidangan tertinggi tetap akan dilanjutkan secara mandiri oleh ratusan delegasi dengan memindahkan lokasi sidang secara swadaya ke Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari demi merumuskan deklarasi “Indonesia Darurat Bencana”.

“Posisi teman-teman sudah menarik diri dari penyelenggaraan kegiatan. Walaupun terlepas dari sana, tidak ada biaya, kami berinisiatif untuk kumpul-kumpul patungan agar konsumsi aman selama di Kendari. Forum temu wicara ini tetap kami selesaikan. Pelaksana sidang TWKM ini sekarang dipegang langsung oleh Mapala se-Indonesia. Kami mengutuk Mahacala UHO yang melaksanakan kegiatan ini berujung ricuh,” tegas Rinal.

Hingga berita ini diterbitkan, Objektif telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Mahacala UHO. Namun usaha tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Mahacal UHO.

SEMA UIN Kendari Gelar Sekolah Legislatif, Perkuat Kapasitas Mahasiswa dalam Penyusunan Kebijakan

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 160

Kendari, Objektif.id – Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menggelar Sekolah Legislatif bertema “Dari Aspirasi Menuju Kebijakan: Peran KBM dan Legislatif Mahasiswa sebagai Pilar Partisipasi Publik” di Amphitheater Lab Multimedia UIN Kendari, Senin, 26 Oktober 2026, untuk memperkuat kapasitas mahasiswa dalam advokasi, penyusunan kebijakan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial.

Ketua SEMA UIN Kendari, Awal Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa di Sulawesi Tenggara, khususnya Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Kendari, mengenai mekanisme pengadvokasian serta penyusunan kebijakan.

“Kami ingin membekali mahasiswa dengan pengetahuan, bagaimana menyampaikan aspirasi, mengubah gagasan menjadi masukan kebijakan yang nyata, sekaligus menjalankan fungsi sebagai pengawas yang kritis dan konstruktif. Mahasiswa bukan hanya penikmat kebijakan, tetapi harus turut berperan dalam proses pembentukannya,” ungkap Awal.

Menurut Awal, kegiatan Sekolah Legislatif juga berkaitan dengan peralihan status kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi UIN. Perubahan tersebut mendorong perlunya penyesuaian regulasi kemahasiswaan agar sesuai dengan perkembangan kelembagaan.

Saat ini, SEMA UIN Kendari tengah menggodok penyempurnaan regulasi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) yang baru. Penyempurnaan tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola organisasi kemahasiswaan, mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Awal menjelaskan, penyesuaian regulasi diperlukan agar organisasi kemahasiswaan memiliki landasan yang kuat, selaras dengan identitas kelembagaan yang baru, serta mampu menjawab tantangan yang lebih luas.

“Perubahan dari IAIN menjadi UIN bukan sekadar pergantian nama, melainkan peningkatan tanggung jawab. Regulasi KBM yang sedang kami susun adalah fondasi agar lembaga kemahasiswaan kita lebih terstruktur, mandiri, dan kredibel dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa serta masyarakat,” tambah Awal.

Dalam kegiatan tersebut, SEMA UIN Kendari menghadirkan dua narasumber, yakni Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, M.Ling., yang membahas kepemimpinan berintegritas, serta Andri Dermawan, S.H., M.H., yang mengupas penanganan isu hak asasi manusia (HAM) dan jalur advokasi yang benar.

Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kepemimpinan, penyampaian aspirasi, serta langkah-langkah advokasi dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Melalui Sekolah Legislatif, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menyampaikan kritik secara bertanggung jawab dan menyusun usulan kebijakan secara sistematis.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi KBM UIN Kendari sebagai mitra strategis dalam pembangunan di Sulawesi Tenggara, sekaligus mendorong partisipasi mahasiswa dalam proses pembentukan kebijakan.

Bendum HMPS MBS UIN Kendari Mengaku Tak Pegang Anggaran, Ketua Sebut Dana Turun Saat Kegiatan

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 529

Kendari, Objektif.id – Pengelolaan keuangan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Bisnis Syari’ah (MBS) Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menjadi sorotan setelah bendahara umum (Bendum), Mutia, mengaku tidak mengetahui jumlah anggaran organisasi maupun pihak yang menyimpan dana tersebut selama dirinya menjabat.

Mutia yang memiliki tugas dalam pengelolaan administrasi keuangan organisasi mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang tersedia. Ia juga menyebut jabatan bendahara umum yang diembannya hanya sebatas nama dalam struktur kepengurusan.

“Sa nda tau soal anggaran, da bilang ji ada bilang sudah cair, hanya nda tau berapa cairnya. Tidak tau, sebatas nama di pamflet ji,” ucapnya.

Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan di internal HMPS MBS. Sebab, bendahara umum memiliki fungsi administratif dalam pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan organisasi.

Mutia mengaku selama menjabat tidak pernah memperoleh informasi secara langsung mengenai jumlah anggaran, pihak yang menyimpan dana, maupun waktu pencairannya. Menurutnya, informasi tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepadanya sehingga ia mempertanyakan fungsi bendahara umum dalam organisasi.

Ia juga menjelaskan bahwa dirinya pernah menerima uang sebesar Rp200.000 untuk membeli hadiah dalam salah satu kegiatan. Namun, uang tersebut bukan merupakan keseluruhan anggaran organisasi.

“Sudah ji sudah di pake to sa habis di kasi Rp200.000 untuk beli hadiah tapi kalo anggaran keseluruhannya tidak pernah pegang,” katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Madan selaku Ketua HMPS MBS memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana organisasi. Ia mengatakan, uang kegiatan akan diserahkan kepada bendahara sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Owww Iyye jadi saya coba luruskan yaa kak jadi setiap mau ada kegiatan uang ke bendahara sesuai dengan RAB dan kebutuhan dan sesuai dengan torku kegiatanku tertera 10 juta dan sampai sekarang blm saya bikin kegiatan jadinya nanti ketika saya adakan kegiatan inti ku uang turun ke bendahara sesuai dengan RAB dan kebutuhan,” jelasnya saat diwawancarai melalui via WhatsApp pada Jum’at, 23 Oktober 2026.

Madan menjelaskan, anggaran sebesar Rp10 juta yang disebutkannya berkaitan dengan rencana kegiatan yang hingga saat ini belum dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa penyaluran dana kepada bendahara dilakukan ketika kegiatan akan digelar, dengan menyesuaikan RAB dan kebutuhan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Madan menyampaikan alasan dana organisasi tidak disimpan seluruhnya oleh bendahara. Menurutnya, ketua tetap menjadi pihak yang dicari apabila terdapat persoalan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Alasan knp uang tdk di simpan semua di bendahara karna LPJ bukan bendahara yang kerja kalau kedepannya ada apa apanya LPJ pasti tetap ketua yang di cari jadi sistemnya ada kegiatan baru uang turun ke bendahara,” ungkapnya.

Perbedaan keterangan tersebut menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme pengelolaan keuangan, termasuk penyampaian informasi anggaran kepada bendahara dan pembagian tanggung jawab di antara pengurus. Transparansi diperlukan agar setiap pengurus mengetahui tugas dan kewenangannya dalam mengelola dana organisasi.

Dana kelembagaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa juga perlu dikelola berdasarkan perencanaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan organisasi.

Persoalan ini menjadi catatan bagi HMPS MBS mengenai pentingnya keterbukaan informasi, koordinasi antarpengurus, serta kejelasan kewenangan dalam pengelolaan keuangan demi menjaga kepercayaan anggota organisasi.

 

PENULIS : Zura

Pesantren di Era Disrupsi Digital: Tradisi yang Berakar, Teknologi yang Menguatkan

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 675

Oleh: Dr Syamsuddin, M. Pd (Akademisi UIN Kendari Bidang Manajemen Lembaga Pendidikan Islam)

Ada satu pertanyaan penting yang perlu diajukan pada Hari Santri Nasional 2026: bagaimana pesantren mempertahankan jati dirinya di tengah perubahan teknologi yang berlangsung begitu cepat? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan penggunaan perangkat digital, melainkan menyangkut masa depan pendidikan pesantren, keberlanjutan tradisi keilmuan Islam, dan kesiapan santri mengambil peran dalam pembangunan bangsa.

Peringatan Hari Santri tahun ini mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Tema ini menegaskan bahwa santri bukan hanya pewaris sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga calon penggerak masa depan Indonesia.Santri dituntut memiliki kedalaman ilmu agama, kekuatan karakter, kemampuan beradaptasi, serta kecakapan menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam konteks itu, transformasi digital pesantren menjadi agenda yang tidak dapat dihindari. Namun, modernisasi pesantren tidak boleh dimaknai sebagai perlombaan mengumpulkan perangkat teknologi atau mengganti seluruh praktik pembelajaran tradisional dengan aplikasi digital. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa teknologi memperkuat tujuan pendidikan pesantren, memperluas akses pengetahuan, meningkatkan kualitas tata kelola, dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pesantren perlu bergerak maju tanpa tercerabut dari akar tradisinya. Teknologi perlu dikuasai tanpa menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai korban perubahan zaman.

Ketika Tradisi Bertemu Teknologi

Pesantren memiliki modal peradaban yang tidak kecil. Tradisi pengkajian kitab kuning, sorogan, bandongan, halaqah, musyawarah, serta keteladanan kiai telah membentuk ekosistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan adab dan kepribadian.

Dalam tradisi pesantren, ilmu tidak berdiri sendiri. Ilmu harus melahirkan kebijaksanaan, tanggung jawab, dan pengabdian. Hubungan antara guru dan santri juga tidak semata-mata hubungan penyampai dan penerima informasi, melainkan proses pendidikan yang melibatkan keteladanan, penghormatan terhadap ilmu, dan pembentukan karakter.

Nilai-nilai tersebut justru semakin penting ketika masyarakat hidup dalam ekosistem digital. Saat informasi beredar tanpa batas, santri membutuhkan kemampuan memeriksa kebenaran informasi. Ketika media sosial memudahkan penyebaran ujaran kebencian, santri perlu menghadirkan etika komunikasi yang santun. Ketika kecerdasan buatan mampu menghasilkan berbagai informasi dalam hitungan detik, santri harus mampu menilai akurasi, memahami konteks, dan mempertanggungjawabkan penggunaan teknologi.

Prinsip tabayyun dalam Al-Qur’an, misalnya, memiliki relevansi kuat dengan literasi digital. Pesan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan merupakan fondasi penting dalam menghadapi hoaks, manipulasi informasi, dan konten digital yang menyesatkan.

Karena itu, tradisi pesantren tidak semestinya diposisikan berlawanan dengan teknologi. Tradisi menyediakan orientasi nilai, sedangkan teknologi menawarkan sarana dan peluang baru. Keduanya dapat saling memperkuat apabila dihubungkan dengan tujuan pendidikan yang jelas.

Pengajian kitab kuning dapat didukung melalui digitalisasi manuskrip dan pengembangan perpustakaan elektronik. Pembelajaran dapat diperkaya dengan media interaktif tanpa menghilangkan peran guru. Kajian keislaman dapat menjangkau masyarakat melalui platform digital, tetapi tetap memerlukan verifikasi sumber dan otoritas keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pertanyaan yang tepat bukan apakah pesantren harus memilih tradisi atau teknologi, melainkan bagaimana teknologi digunakan untuk memperkuat tradisi keilmuan dan memperluas manfaatnya.

Ditjen Pesantren: Momentum Mengubah Kebijakan Menjadi Dampak

Peluang transformasi tersebut memperoleh konteks baru dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2026. Pembentukan kelembagaan ini memiliki landasan regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026. Pada September 2026, Menteri Agama juga melantik Dirjen Pesantren di lingkungan Ditjen Pesantren sebagai bagian dari penguatan struktur organisasinya.

Kehadiran Ditjen Pesantren perlu dibaca lebih dari sekadar perubahan struktur birokrasi. Ini merupakan momentum untuk memperkuat perhatian negara terhadap kebutuhan pesantren sebagai lembaga pendidikan, pusat pembentukan karakter, ruang pengembangan ilmu keislaman, dan penggerak pemberdayaan masyarakat.

Namun, keberhasilan sebuah direktorat jenderal tidak cukup diukur dari kelengkapan struktur organisasi, jumlah program, atau besarnya anggaran yang dikelola. Ukuran yang lebih substantif ialah perubahan nyata yang dirasakan pesantren: semakin baik layanan pendidikannya, semakin kuat tata kelolanya, semakin luas akses santrinya terhadap pengetahuan, dan semakin mandiri kehidupan ekonominya.

Dalam agenda transformasi digital, Ditjen Pesantren memiliki peluang strategis untuk mendorong kebijakan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Setidaknya terdapat empat agenda yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, menyusun peta jalan transformasi digital pesantren berdasarkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Pesantren tidak memiliki kondisi yang seragam. Ada yang telah memiliki infrastruktur memadai, tetapi ada pula yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, perangkat, pendanaan, dan tenaga pengelola. Kebijakan yang efektif harus berangkat dari pemetaan kondisi riil, bukan asumsi bahwa seluruh pesantren siap menjalankan program digitalisasi dengan cara yang sama.

Kedua, mengembangkan sistem dan layanan digital yang terintegrasi. Digitalisasi data kelembagaan, administrasi santri, pengelolaan pembelajaran, perpustakaan, serta pelaporan program perlu diarahkan pada sistem yang saling mendukung. Pengembangannya harus memperhatikan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, kemudahan penggunaan, dan keberlanjutan pembiayaan. Pesantren juga perlu memperoleh pilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengelolaannya.

Ketiga, memperkuat kapasitas digital kiai, ustaz, tenaga kependidikan, dan santri. Infrastruktur tidak akan menghasilkan perubahan berarti tanpa sumber daya manusia yang mampu memanfaatkannya. Pelatihan karena itu perlu melampaui keterampilan mengoperasikan aplikasi. Pesantren membutuhkan penguatan literasi informasi, keamanan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, produksi konten edukatif, dan pengembangan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.

Keempat, memastikan bahwa digitalisasi memperkuat kemandirian pesantren. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan unit usaha, memasarkan produk, mengelola persediaan, memperluas jejaring pelanggan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan pendekatan ini, digitalisasi bukan hanya program pendidikan, tetapi juga bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi pesantren.

Empat agenda tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam, pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas teknologi. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian, pendampingan, pengembangan sistem, serta evaluasi program. Pesantren sendiri harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan agar kebijakan tidak berhenti sebagai program dari atas, tetapi menjawab persoalan yang benar-benar mereka hadapi.

Jangan Terjebak pada Digitalisasi yang Bersifat Seremonial

Salah satu risiko dalam agenda transformasi digital adalah mengukur kemajuan hanya dari hal-hal yang mudah dihitung: jumlah perangkat yang dibagikan, aplikasi yang diluncurkan, atau akun media sosial yang dibuat. Indikator tersebut dapat berguna, tetapi belum cukup untuk menunjukkan bahwa transformasi benar-benar terjadi.

Sebuah pesantren mungkin telah memiliki jaringan internet dan aplikasi administrasi, tetapi belum tentu mengalami peningkatan kualitas pembelajaran. Guru mungkin telah menggunakan kecerdasan buatan, tetapi belum tentu mampu memverifikasi ketepatan informasi yang dihasilkannya. Unit usaha pesantren mungkin telah hadir di pasar digital, tetapi belum tentu mengalami peningkatan pendapatan atau efisiensi pengelolaan.

Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi harus bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada pengadaan menuju pendekatan yang berorientasi pada hasil. Evaluasi perlu menilai perubahan mutu layanan, kemampuan sumber daya manusia, efisiensi tata kelola, keamanan data, perkembangan usaha, serta manfaat yang dirasakan santri dan masyarakat.

Pemerintah juga perlu menghindari ketergantungan pesantren pada aplikasi yang tidak berkelanjutan atau sistem yang sulit dikembangkan lebih lanjut. Dukungan terhadap teknologi terbuka, interoperabilitas, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas pengelola dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Pada saat yang sama, pesantren harus tetap memiliki ruang untuk menentukan model transformasinya sendiri sesuai karakter pendidikan, nilai yang dianut, dan kebutuhan komunitasnya. Digitalisasi yang berhasil bukanlah digitalisasi yang membuat semua pesantren tampak seragam, melainkan yang memungkinkan setiap pesantren berkembang dengan memanfaatkan teknologi secara tepat.

Santri Harus Menjadi Pelaku, Bukan Sekadar Pengguna

Transformasi digital akan kehilangan sebagian besar potensinya apabila santri hanya diposisikan sebagai pengguna perangkat dan aplikasi. Santri perlu didorong menjadi pencipta gagasan, pengembang inovasi, dan pemecah persoalan sosial.

Mereka dapat mengembangkan media pembelajaran Islam, membuat perpustakaan digital sederhana, memproduksi konten edukatif, memasarkan produk usaha pesantren, atau menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal. Santri juga dapat mempelajari pemrograman, analisis data, desain digital, dan kewirausahaan sesuai minat serta kebutuhan mereka.

Kemampuan tersebut tidak harus dibangun dengan menjadikan setiap santri sebagai ahli teknologi. Tujuannya ialah membuka kesempatan agar santri mampu memahami perkembangan digital, memanfaatkan teknologi secara produktif, dan berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

Namun, penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan akhlak dan tanggung jawab. Santri perlu memahami bahwa kecanggihan teknologi tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan. Kemampuan memproduksi informasi tidak selalu berarti kemampuan memahami kebenaran. Karena itu, penggunaan teknologi harus dibimbing oleh nilai kejujuran, amanah, keadilan, penghormatan terhadap privasi, dan orientasi kemaslahatan.

Di sinilah pesantren dapat memberikan kontribusi khas bagi pembangunan Indonesia. Pesantren bukan hanya tempat untuk menyiapkan generasi yang mampu bersaing secara digital, melainkan juga tempat untuk membentuk manusia yang mengetahui batas etis penggunaan teknologi dan memahami tanggung jawab sosial dari setiap inovasi.

Menjemput Masa Depan Tanpa Kehilangan Akar

Hari Santri 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mempertemukan dua kekuatan yang sering dianggap berlawanan: tradisi dan modernitas. Padahal, tradisi yang hidup bukanlah tradisi yang menolak perubahan, melainkan tradisi yang mampu mempertahankan nilai dasarnya sambil menemukan cara baru untuk menjawab persoalan zaman.

Pesantren dapat tetap menjaga pengkajian kitab kuning, keteladanan kiai, pembiasaan ibadah, dan pendidikan adab, sembari mengembangkan sistem administrasi digital, memperluas akses pengetahuan, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Modernisasi tidak harus berarti meninggalkan identitas. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi sarana agar kekayaan pesantren semakin dikenal dan manfaatnya semakin luas.

Kehadiran Ditjen Pesantren perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menjamin pemerataan kesempatan, penguatan sumber daya manusia, keberlanjutan infrastruktur, dan evaluasi berbasis dampak. Keberhasilan kebijakan itu nantinya tidak hanya tercermin dalam laporan program, tetapi juga dalam perubahan nyata pada kehidupan pesantren dan kualitas generasi santrinya.

Menguatkan negeri menuju Indonesia Emas tidak cukup dengan melahirkan generasi yang mahir menggunakan teknologi. Indonesia membutuhkan manusia yang cerdas sekaligus berkarakter, inovatif sekaligus bertanggung jawab, serta mampu menghubungkan kemajuan ilmu pengetahuan dengan nilai kemanusiaan.

Pada akhirnya, masa depan pesantren bukanlah pilihan antara mempertahankan tradisi atau menerima teknologi. Masa depan itu terletak pada kemampuan merawat tradisi dengan pikiran terbuka dan memanfaatkan teknologi dengan kebijaksanaan.

Santri masa depan adalah mereka yang mampu membaca kitab dengan kedalaman ilmu, membaca zaman dengan ketajaman nalar, serta menggunakan teknologi dengan adab dan tanggung jawab. Dari pesantren yang berakar kuat dan berpandangan luas, Indonesia dapat menyiapkan generasi yang bukan hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga mampu memberi arah bagi peradaban.

“Kemarau Panjang dan Keserakahan Manusia: Ketika Hutan Dikorbankan atas Nama Pembangunan”

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 282

 

Oleh: Dedi Hardianto, petualang amatiran

Kemarau panjang yang melanda berbagai wilayah Indonesia bukanlah persoalan yang bisa kita pandang sebelah mata. Fenomena ini berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk perubahan iklim dan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Keserakahan dalam mengeksploitasi alam telah memperparah kondisi lingkungan yang kini semakin rentan.

Kita semua tahu bahwa hutan dan gunung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan penyangga kehidupan yang mengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, serta menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup. Ketika hutan dirusak dan gunung dikeruk tanpa memperhatikan kelestariannya, berbagai bencana ekologis mengintai, mulai dari kekeringan, banjir, tanah longsor, hingga hilangnya sumber air bersih.

Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian bersama. Pemerintah melalui kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan masyarakat melalui gerakan gotong royong harus mengambil peran dalam menjaga alam. Namun, upaya tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya sinergi yang nyata antara keduanya.

Bayangkan, masyarakat berupaya memulihkan hutan yang gundul dengan menanam pohon satu per satu. Mereka menghabiskan waktu dan tenaga demi mengembalikan fungsi ekologis hutan. Namun, di sisi lain, kegiatan eksploitasi berskala besar dapat menghilangkan tutupan hutan dalam waktu singkat. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa gerakan penyelamatan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran masyarakat. Harus ada keberanian politik untuk membatasi kerusakan, menegakkan hukum, dan memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan alam.

Menanam pohon memang penting, tetapi menjaga agar pohon yang sudah tumbuh tidak ditebang secara serampangan jauh lebih mendasar. Reboisasi tidak akan pernah sebanding dengan laju kerusakan apabila pembukaan hutan terus berlangsung tanpa pengawasan yang ketat. Masyarakat tidak seharusnya terus-menerus diminta memulihkan kerusakan yang penyebabnya tidak mereka kendalikan.

Sayangnya, sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan kerap terasa seperti harapan yang jauh dari kenyataan. Atas nama pembangunan dan Proyek Strategis Nasional (PSN), sejumlah proyek dapat menimbulkan persoalan lingkungan apabila perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaannya mengabaikan daya dukung alam. Pembangunan sering kali dipromosikan sebagai jalan menuju kesejahteraan, tetapi kita perlu bertanya: kesejahteraan seperti apa yang sedang dibangun jika hutan menyusut, sumber air terancam, dan masyarakat harus menanggung dampak kerusakan lingkungan?

Berdasarkan data dari Global Forest Watch, Sulawesi Tenggara sejak tahun 2002 hingga tahun 2025 telah kehilangan tutupan hutan primer basah seluas 230.000 hektar, menyumbang 40% kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama.

Pembangunan seharusnya tidak mempertentangkan kesejahteraan manusia dengan kelestarian alam. Keduanya justru harus berjalan beriringan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek didasarkan pada kajian lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan masyarakat terdampak, serta disertai pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Sementara itu, masyarakat harus diberi ruang untuk mengawasi, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka.

Pada akhirnya, kemarau panjang bukan sekadar persoalan cuaca. Ia juga menjadi pengingat bahwa hubungan manusia dengan alam telah menghadapi persoalan serius. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan perubahan iklim tanpa mengevaluasi bagaimana hutan dibuka, gunung dikeruk, dan sumber daya alam dieksploitasi.

Hutan tidak membutuhkan janji-janji pembangunan. Hutan membutuhkan perlindungan nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan program penanaman pohon, tetapi juga kebijakan yang mampu menghentikan kerusakan sejak awal.

Sebab, jika hari ini kita membiarkan hutan terus dikorbankan atas nama pembangunan, jangan heran apabila suatu hari nanti kita harus membayar mahal untuk sesuatu yang dahulu diberikan alam secara cuma-cuma: air bersih, udara segar, dan kehidupan yang layak.

Pembangunan yang sejati bukanlah pembangunan yang meninggalkan hutan dalam keadaan gundul, melainkan pembangunan yang memastikan generasi mendatang masih memiliki alam untuk diwarisi.

Tanam Cemara di Tanjung Lalimbue, Diklatsar UKM Pers UIN Kendari Hadirkan Aksi Nyata Pelestarian Lingkungan

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 219

 

Oleh: Muh. Ikwal

Konawe, Objektif.id – Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) ke-26 UKM Pers Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari tidak hanya menjadi ruang pembelajaran jurnalistik dan organisasi, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata pelestarian lingkungan. Bersama Camat Kapoiala, Kabupaten Konawe, para peserta menanam pohon cemara di kawasan Pantai Tanjung Lalimbue, Minggu, 18 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Diklatsar UKM Pers UIN Kendari yang mengusung tema “Corong Perlawanan Publik”. Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya memperindah kawasan pantai yang masih membutuhkan penghijauan.

Dengan penuh semangat, para peserta bergotong royong menggali tanah, menanam bibit cemara, hingga memadatkan tanah di sekitar batang pohon. Aksi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pengkaderan mahasiswa tidak hanya berorientasi pada penguatan kapasitas organisasi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi langsung bagi lingkungan sekitar.

Salah satu panitia penggerak kegiatan, Dais, menjelaskan bahwa pemilihan pohon cemara didasarkan pada manfaatnya bagi lingkungan. Ia berharap bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

“Pemilihan pohon cemara bukan tanpa alasan. Pohon cemara dikenal memiliki daya tahan yang kuat, berfungsi mencegah erosi tanah, serta memberikan keindahan dan kesejukan bagi lingkungan sekitar. Harapannya, bibit yang ditanam hari ini dapat tumbuh tegap dan berkembang dengan baik, menjadi peneduh dan pelindung alam bagi masyarakat Tanjung Lalimbue di masa mendatang,” tutur Dais, salah satu panitia penggerak kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah setempat. Camat Kapoiala menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa UIN Kendari yang memilih wilayahnya sebagai lokasi pelaksanaan Diklatsar sekaligus melakukan kegiatan penghijauan.

“Pertama, selaku pemerintah wilayah Kecamatan Kapoiala, saya sangat mengapresiasi kehadiran adik-adik dari UIN yang melaksanakan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) ke-26 UKM Pers UIN Kendari dengan tema Corong Perlawanan Publik. Saya juga sangat berterima kasih karena kalian memilih Pantai Tanjung Lalimbue sebagai lokasi kegiatan,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan penanaman pohon cemara yang dinilai dapat membantu memperindah kawasan pantai yang masih membutuhkan lebih banyak pepohonan.

“Terkait pelaksanaan penanaman pohon ini, saya juga sangat bersyukur karena, seperti yang kalian lihat, pantai ini masih cukup gersang dan masih kekurangan pohon. Dengan menanam pohon, artinya kalian datang ke sini tidak hanya untuk mengikuti latihan dasar, tetapi juga turut memperindah kawasan Pantai Tanjung Lalimbue. Jadi, sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada kalian,” lanjutnya.

Kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah setempat tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dapat dimulai melalui langkah sederhana yang dilakukan secara bersama-sama. Penanaman pohon cemara juga menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap alam perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan.

Di sisi lain, kegiatan ini memperluas makna Diklatsar sebagai proses pembentukan kader UKM Pers UIN Kendari. Selain membekali peserta dengan kemampuan jurnalistik dan organisasi, pengaderan tersebut juga menjadi ruang untuk menumbuhkan kepekaan sosial serta tanggung jawab terhadap persoalan di lingkungan sekitar.

Melalui penanaman bibit cemara, para peserta diharapkan dapat membawa nilai kepedulian lingkungan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bibit yang ditanam hari ini diharapkan tumbuh dan berkembang, memberikan keteduhan serta memperindah kawasan Pantai Tanjung Lalimbue pada masa mendatang.

Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa yang dapat dirasakan di luar lingkungan kampus. Semangat “Corong Perlawanan Publik” tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas jurnalistik, tetapi juga melalui kepedulian terhadap persoalan sosial dan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama.

Penanaman pohon cemara di Pantai Tanjung Lalimbue pun menjadi bagian dari upaya menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi mahasiswa dan pemerintah setempat, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pihak untuk mengambil bagian dalam pelestarian alam.

Negeri dan Tuhan Hidup dalam keraguan

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 331

Kendari, Objektif.id – Hari ini adalah hari dimana keraguan mulai dianggap biasa di negeri ini, tidak peduli pada lingkungan sekitar dan ketidak tahuan pada persoalan yang terjadi di negeri ini. Buta mata dan tuli serta hati yang mulai menghitam mengubur penghuni negeri ini dengan perlahan.

Kemarin kita telah menyaksikan hari lahir seorang tokoh yang sampai detik ini masih menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia. Nomor satu dalam panggung politik di depan publik dan entah nomor berapa di belakang panggung publik.

Orkestrasi politik telah dimulai kembali. Tahun kedua jabatan presiden telah berlangsung, artinya tahun ketiga kekuasaan politik yang menentukan keberlanjutan kekuasaan untuk periode berikutnya.

Apakah suara rakyat akan dibeli dengan iming-iming berhadia harapan palsu lagi atau kenyataan kebijakan yang berdampak pada rakyat.

75 Tahun usia presiden Republik Indonesia. Tiup lilin di kalimantan dan papua. Lilin yang terang itu telah menyala berbulan-bulan sebelum hari ulang tahun nya.

Sungguh sebuah perayaan yang meriah. Sebelum lilin dinyalakan, atraksi gelombang air dan pepohonan di paradekan di Sumatera. Gedung-gedung menari diperlombakan di Nusa Tenggara Timur. Sebuah perayaan yang mengiris hati. Masyarakat menangis dan merintih menjadi tontonan para pejabat elit di Jakarta.

Hari ini, dampak dari perayaan alam itu belum selesai. Biaya perayaan telah masuk kantong-kantong pejabat negeri yang bermulut manis. Sungguh sebuah peristiwa klise pejabat meraup keuntungan dari sebuah penderitaan.

Negeri ini tidak kekurangan manusia jujur, hanya ruang untuk mereka yang terus terbatasi. Pejabat hanya diambil dari kaum mereka yang bermodal besar dalam perhelatan politik, sedangkan mereka yang jujur namun miskin hanya dapat kursi belakang sebagai penonton drama politik bangsa ini.

Tuhan mungkin telah menutup mata untuk negeri ini yang hampir lumpuh, atau mungkin orang-orang mulai lupa pada Tuhan sebab manusia terlalu berkuasa. Kekeringan menjadi persoalan serius yang dianggap tertawaan dan selingan semata. Seolah kekeringan bukanlah sebuah fenomena yang harus ditanggapi dengan serius. Sebuah keangkuhan yang tampak terang kebodohannya.

Manusia mulai lupa berdoa meminta pertolongan pada Tuhan untuk segala persoalan di negeri ini, sebab para pemimpinnya terlalu angkuh, pejabatnya dungu dan para pembesar agama hanya menjadi simbol dalam lingkaran mereka masing-masing.

Tuhan mungkin telah memalingkan wajahnya untuk negeri ini, Tapi jeritan hamba-hamba yang kurus keroncongan di tengah kekayaan negeri ini pasti melahirkan murka yang teramat pedih.

Sungguh ironis negeri ini. Anak muda kehilangan cita-cita, orang tua kehilangan harapan. Orang terdidik diadu domba, para pekerja sibuk mencari nafkah, sedangkan mereka anak jalanan terus bertahan dengan kemiskinannya. Sungguh ironis negeri ini.

Penulis: Tasnur Tehangga

Modal Liburan, HMPS Tadris IPA UIN Kendari Diduga Pungli Maba

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 550

Kendari, Objektif.id – Dugaan praktik pungutan liar (Pungli) berkedok uang kas mingguan dilakukan Ande, Ketua umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Tadris IPA Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari.

Hal ini terungkap berdasarkan keterangan Incu (nama disamarkan) kepada Objektif. Ia mengatakan Ande menginstruksikan setiap mahasiswa baru untuk membayar uang kas kelas sebesar Rp5.000 per minggu yang kabarnya akan digunakan dikegiatan bina akrab. Sementara penarikan dana ini diketahui telah berjalan selama satu bulan, sehingga akumulasi biaya yang harus disetorkan mencapai Rp20.000 yang dibebankan pada setiap mahasiswa baru.

“Iya, disuruh bayar kas per minggu 5k, jadi sekarang kan sudah ada mungkin 1 bulan ya, jadi 4 minggu. Nah, 4 minggu itu kita membayar berarti 20k per orang.” ujarnya melalui WhatsApp, Kamis, 15 September 2026.

Sementara itu, Ande membantah bahwa informasi tersebut tidak benar dan menganggap hal tersebut keliru, iuran yang diinstruksikan, justru diinisiasi untuk keperluan pembuatan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan bukan bertujuan ke tempat liburan.

“Iuran tersebut saya menyuruh mereka mengumpulkan untuk persiapan pembuatan baju PDH mereka,” katanya

Meski demikian penjelasan Ketua HMPS Tadris IPA, Incu tetap meragukan jawaban itu dan tetap mempertanyakan tujuan dana yang dinilai tidak transparansi. Yang dimana arahan Ande mulanya adalah untuk mengumpulakan uang tanpa menjelaskan bahwa dana tersebut akan dipakai membeli PDH.

Berdasarkan hal tersebut, Incu kemudian menjelaskan alasan penarikan dana diketahui bukan untuk baju PDH, melainkan menambah anggaran pelaksana kegiatan yang menyebutkan akan ke destinasi wisata Pantai Taipa.

“Dia bilangnya buat tambah dana kita, katanya kalau cukup uangnya kita ke Taipa,” bantahnya.

Menurut Incu, setiap agenda resmi kemahasiswaan seharusnya sudah difasilitasi oleh anggaran definitif dari penyelenggara kegiatan, bukan dengan membebani mahasiswa baru secara personal tanpa rincian kebutuhan atau peruntukan yang tidak dijelaskan secara terbuka.

“Tapi menurutku bukan kurang sih ini, tapi kelebihan dana. Kan pasti anggarannya sudah disiapkan masing-masing dari kampusnya,” katanya.

AJI Kendari Kecam Intimidasi, Kekerasan dan Penghalangan Kerja Jurnalistik Terhadap Kontributor TVOne di Baubau

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 311

Kendari, Objektif.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari mengecam keras intimidasi, kekerasan fisik, pengambilan paksa alat kerja, dan penghalangan kerja jurnalistik yang dialami Jamil, Kontributor tvOne, saat menjalankan tugas jurnalistik di Kantor Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Baubau, Rabu malam, 7 Oktober 2026.

Berdasarkan keterangan awal yang diterima AJI Kota Kendari, Jamil mengalami kekerasan setelah melakukan dokumentasi menggunakan telepon selulernya ketika menjalankan tugas jurnalistik. Telepon seluler Jamil juga diambil secara paksa dan rekaman yang dibuatnya diminta untuk dihapus.

AJI Kota Kendari memandang tindakan tersebut sebagai persoalan serius. Menghentikan, menghambat, atau menghalangi Jamil dalam menjalankan tugas jurnalistik merupakan bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers.

Telepon seluler merupakan salah satu alat kerja jurnalis. Memaksa jurnalis menghapus hasil dokumentasi, mengambil alat kerjanya secara paksa, terlebih disertai kekerasan fisik, tidak dapat dibenarkan sebagai cara menyelesaikan keberatan terhadap aktivitas jurnalistik.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

AJI Kota Kendari mendesak pengambilan alat kerja, pemaksaan penghapusan rekaman, dan kekerasan terhadap Jamil tidak berhenti sebagai persoalan internal kepolisian, tetapi diperiksa secara menyeluruh dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

Atas kejadian ini, AJI Kota Kendari menyatakan;

1. Mengecam Keras Intimidasi dan Kekerasan Terhadap Jamil Kontributor TVOne

AJI Kota Kendari menegaskan bahwa kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

2. Mendesak Kapolres Baubau Mengusut Tuntas Kekerasan

Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang berada di lokasi kejadian, termasuk anggota yang disebut dalam laporan awal Jamil.

Jika ditemukan unsur pidana, AJI Kota Kendari mendesak proses hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak berhenti pada pemeriksaan internal.

3. Mendesak Penghalangan Kerja Jurnalistik Diproses Berdasarkan UU PERS

AJI Kota Kendari meminta aparat penegak hukum memeriksa pemaksaan penghapusan rekaman dan pengambilan alat kerja Jamil berdasarkan Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

AJI Kota Kendari menegaskan, UU Pers tidak boleh hanya menjadi aturan yang dikutip ketika membicarakan kemerdekaan pers. Ketika terdapat tindakan yang menghambat kerja jurnalistik, ketentuan tersebut harus ditegakkan.

4. Mendesak Seluruh Bukti Diamankan

AJI Kota Kendari meminta rekaman CCTV, telepon seluler dan jejak digital yang berkaitan dengan kejadian, rekaman yang dibuat Jamil, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan medis dan visum diamankan dan diperiksa secara profesional.

Tidak boleh ada upaya menghilangkan, mengubah, merusak, atau menghapus bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

5. Mendesak Polres Baubau Menjamin Keselamatan Jamil

AJI Kota Kendari meminta kepolisian menjamin Jamil terbebas dari intimidasi, ancaman, maupun tekanan selama proses pemeriksaan berlangsung.

KEMERDEKAAN PERS BUKAN HAK ISTIMEWA

AJI Kota Kendari mengingatkan bahwa jurnalis menjalankan fungsi penting dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi.

Keberatan terhadap kerja jurnalistik dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia. Bukan dengan merampas alat kerja, memaksa menghapus rekaman, mengintimidasi, apalagi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum seharusnya menjadi pihak yang memastikan jurnalis dapat bekerja secara aman dan bebas dari kekerasan.

AJI Kota Kendari tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memahami bahwa laporan mengenai kejadian ini masih memerlukan verifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, asas praduga tak bersalah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik.

AJI Kota Kendari akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan AJI Indonesia serta pihak terkait untuk memastikan kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik terhadap Jamil diproses secara serius, transparan, dan sesuai hukum.

Berpetualang Bukan Sekadar Menaklukkan Alam

Ditulis pada oleh
Balas
Views: 309

 

Oleh: Dedi Hardianto, petualang amatiran

Di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan serba cepat, berpetualang sering dipandang sebagai kegiatan untuk mencari hiburan. Mendaki gunung, menyusuri sungai, menjelajah hutan, atau menyeberangi pulau dianggap sebagai cara untuk melepaskan diri dari rutinitas. Foto dengan latar belakang puncak gunung kemudian diunggah ke media sosial sebagai tanda bahwa seseorang telah sampai di suatu tempat.

Namun, bagi seorang pencinta alam, petualangan seharusnya tidak berhenti pada persoalan mencapai puncak atau mengumpulkan dokumentasi perjalanan. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: setelah kita sampai di sana, apa yang kita bawa pulang selain foto?

Pertanyaan tersebut penting karena alam bukan sekadar latar belakang untuk mengabadikan perjalanan. Di balik gunung yang kita daki, terdapat masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam. Di balik hutan yang kita lewati, terdapat ekosistem yang menopang kehidupan. Di balik sungai yang kita susuri, ada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Dengan demikian, berpetualang seharusnya menjadi cara untuk memahami kehidupan, bukan sekadar cara untuk melarikan diri dari kehidupan.

Salah satu nilai penting dalam kegiatan pencinta alam adalah kepekaan sosial. Sayangnya, semangat petualangan terkadang terlalu berpusat pada pencapaian pribadi: siapa yang paling tinggi mendaki, siapa yang paling jauh menjelajah, atau siapa yang memiliki dokumentasi paling menarik. Padahal, semakin jauh kita berjalan, semakin banyak persoalan yang seharusnya kita lihat.

Ketika memasuki daerah terpencil, kita mungkin menemukan masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, transportasi, maupun fasilitas dasar lainnya. Kita juga dapat melihat bagaimana masyarakat mempertahankan kehidupannya dengan mengandalkan alam di sekitarnya. Di sinilah seorang pencinta alam seharusnya berhenti menjadi sekadar penonton.

Petualangan seharusnya membuka mata kita terhadap realitas sosial. Jangan sampai kita rela mengeluarkan banyak biaya dan tenaga untuk mencapai sebuah destinasi, tetapi tidak pernah peduli dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Bagi saya, seorang petualang bukan hanya orang yang mampu menaklukkan medan sulit. Petualang adalah mereka yang mampu melihat persoalan, merasakan keresahan masyarakat, dan kemudian bertanya: apa yang bisa saya lakukan?

Berpetualang juga merupakan cara sederhana untuk mengenal Indonesia. Negeri ini bukan hanya tentang kota-kota besar. Indonesia adalah gunung, hutan, laut, pulau-pulau kecil, desa-desa, kebudayaan, serta masyarakat dengan berbagai latar belakang. Sayangnya, tidak sedikit generasi muda yang lebih mengenal destinasi wisata luar negeri dibandingkan kekayaan alam di daerahnya sendiri.

Padahal, nasionalisme tidak cukup hanya diucapkan. Nasionalisme harus dialami. Ketika kita berjalan di pelosok negeri, berinteraksi dengan masyarakat lokal, melihat keindahan alam, dan memahami perjuangan mereka mempertahankan ruang hidupnya, rasa memiliki terhadap Indonesia akan tumbuh secara alami.

Kita akan memahami bahwa Indonesia bukan sekadar nama dalam peta. Indonesia adalah kehidupan yang nyata dan beragam. Karena itu, mencintai Indonesia juga berarti menjaga gunungnya, merawat hutannya, melindungi lautnya, menghormati masyarakat adat dan lokal, serta tidak membiarkan kekayaan alam dieksploitasi tanpa memikirkan generasi berikutnya.

Petualangan juga mengajarkan sesuatu yang semakin mahal dalam kehidupan modern: solidaritas. Di alam, ego pribadi sering kali harus ditinggalkan. Ketika seorang teman kelelahan, kita harus berhenti. Ketika ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan, kita harus membantu. Ketika persediaan terbatas, kita belajar berbagi. Di medan perjalanan, kita memahami bahwa keselamatan seseorang sering kali bergantung pada orang lain. Hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi kehidupan sosial kita. Solidaritas tidak cukup dibicarakan dalam forum atau dituliskan dalam slogan. Solidaritas harus dipraktikkan.

Seorang pencinta alam seharusnya memahami bahwa perjalanan bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi bagaimana semua orang dapat sampai dengan selamat. Prinsip itu semestinya tidak berhenti ketika kita meninggalkan gunung. Solidaritas yang tumbuh di perjalanan harus dibawa kembali ke masyarakat.

Ada satu ironi yang sulit diabaikan dalam perkembangan kegiatan pendakian dan wisata alam. Semakin banyak orang mengaku mencintai alam, tetapi pada saat yang sama semakin banyak pula sampah yang ditemukan di kawasan wisata dan jalur pendakian.

Botol plastik, bungkus makanan, tisu, puntung rokok, hingga berbagai jenis sampah lainnya menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap alam terkadang hanya berhenti pada ucapan. Pertanyaannya sederhana: benarkah kita mencintai alam jika setelah menikmati keindahannya kita meninggalkan sampah?

Menjadi pencinta alam bukan berarti sekadar memiliki perlengkapan outdoor, mengenakan pakaian lapangan, atau mengunggah foto di puncak gunung. Identitas tersebut harus dibuktikan melalui perilaku. Jika kita membawa sesuatu ke alam, kita harus bertanggung jawab untuk membawanya kembali. Jika kita menemukan sampah yang bukan milik kita dan mampu membawanya, mengapa harus dibiarkan?

Prinsip “jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak” seharusnya bukan sekadar teori. Ia harus menjadi kebiasaan.
Lebih jauh lagi, kita harus berani mengkritik aktivitas yang merusak lingkungan. Pencinta alam tidak seharusnya hanya menjadi penikmat keindahan, tetapi juga menjadi kelompok yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.

Ada anggapan bahwa berpetualang berarti meninggalkan kehidupan untuk sementara. Saya justru melihatnya sebaliknya. Berpetualang bukan untuk melarikan diri dari kehidupan, melainkan untuk kembali memahami kehidupan. Ketika berada di alam, kita belajar bahwa manusia bukan pusat dari segala sesuatu. Kita hanya bagian kecil dari sebuah ekosistem yang jauh lebih besar.

Kita membutuhkan hutan, tetapi hutan tidak membutuhkan manusia untuk tetap menjadi hutan. Kita membutuhkan sungai, laut, dan tanah untuk bertahan hidup. Karena itu, manusia seharusnya tidak bersikap seolah-olah alam hanya tersedia untuk dieksploitasi.

Petualangan memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan langsung ketergantungan tersebut.
Ketika sumber air sulit ditemukan, kita memahami betapa berharganya air. Ketika berjalan di bawah terik matahari tanpa naungan, kita memahami pentingnya pohon. Ketika melihat hutan yang rusak, kita memahami bahwa kehilangan alam bukan sekadar kehilangan pemandangan, tetapi juga kehilangan ruang hidup.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah petualangan tidak seharusnya hanya ditentukan oleh berhasil atau tidaknya seseorang mencapai puncak. Puncak hanyalah tujuan perjalanan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi selama perjalanan dan apa yang kita lakukan setelah kembali.

Jika setelah mendaki kita menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, lebih menghargai masyarakat, lebih memahami keberagaman Indonesia, dan lebih mampu bekerja sama dengan orang lain, maka petualangan tersebut telah memberikan makna. Sebaliknya, jika kita hanya pulang membawa foto, sampah, dan kebanggaan pribadi, mungkin kita memang telah mencapai puncak, tetapi belum tentu memahami arti sebuah perjalanan.

Karena itu, saya percaya bahwa petualangan bukan tentang menaklukkan alam. Alam bukan sesuatu yang harus ditaklukkan. Alam adalah ruang kehidupan yang harus kita hormati dan jaga. Menjadi pencinta alam berarti bersedia berjalan lebih jauh untuk melihat lebih banyak persoalan, mendengar lebih banyak suara, dan memahami lebih banyak kehidupan.

Sebab, seorang petualang sejati tidak hanya bertanya, “Seberapa jauh saya bisa berjalan?” Tapi ia juga bertanya, “apa yang bisa saya lakukan agar tempat yang saya datangi tetap hidup setelah saya pergi?” Itulah barangkali makna terdalam dari sebuah petualangan: kita pergi untuk melihat dunia, tetapi kita pulang dengan tanggung jawab untuk menjaganya.