Objektif.id
Beranda INTERPRETASI Esai “Kemarau Panjang dan Keserakahan Manusia: Ketika Hutan Dikorbankan atas Nama Pembangunan”

“Kemarau Panjang dan Keserakahan Manusia: Ketika Hutan Dikorbankan atas Nama Pembangunan”

Aktivitas pembukaan lahan dengan alat berat di kawasan hutan terlihat menyebabkan sebagian besar vegetasi ditebang. Foto istimewa

 

Oleh: Dedi Hardianto, petualang amatiran

Kemarau panjang yang melanda berbagai wilayah Indonesia bukanlah persoalan yang bisa kita pandang sebelah mata. Fenomena ini berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk perubahan iklim dan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Keserakahan dalam mengeksploitasi alam telah memperparah kondisi lingkungan yang kini semakin rentan.

Kita semua tahu bahwa hutan dan gunung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan penyangga kehidupan yang mengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, serta menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup. Ketika hutan dirusak dan gunung dikeruk tanpa memperhatikan kelestariannya, berbagai bencana ekologis mengintai, mulai dari kekeringan, banjir, tanah longsor, hingga hilangnya sumber air bersih.

Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian bersama. Pemerintah melalui kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan masyarakat melalui gerakan gotong royong harus mengambil peran dalam menjaga alam. Namun, upaya tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya sinergi yang nyata antara keduanya.

Bayangkan, masyarakat berupaya memulihkan hutan yang gundul dengan menanam pohon satu per satu. Mereka menghabiskan waktu dan tenaga demi mengembalikan fungsi ekologis hutan. Namun, di sisi lain, kegiatan eksploitasi berskala besar dapat menghilangkan tutupan hutan dalam waktu singkat. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa gerakan penyelamatan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran masyarakat. Harus ada keberanian politik untuk membatasi kerusakan, menegakkan hukum, dan memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan alam.

Menanam pohon memang penting, tetapi menjaga agar pohon yang sudah tumbuh tidak ditebang secara serampangan jauh lebih mendasar. Reboisasi tidak akan pernah sebanding dengan laju kerusakan apabila pembukaan hutan terus berlangsung tanpa pengawasan yang ketat. Masyarakat tidak seharusnya terus-menerus diminta memulihkan kerusakan yang penyebabnya tidak mereka kendalikan.

Sayangnya, sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan kerap terasa seperti harapan yang jauh dari kenyataan. Atas nama pembangunan dan Proyek Strategis Nasional (PSN), sejumlah proyek dapat menimbulkan persoalan lingkungan apabila perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaannya mengabaikan daya dukung alam. Pembangunan sering kali dipromosikan sebagai jalan menuju kesejahteraan, tetapi kita perlu bertanya: kesejahteraan seperti apa yang sedang dibangun jika hutan menyusut, sumber air terancam, dan masyarakat harus menanggung dampak kerusakan lingkungan?

Berdasarkan data dari Global Forest Watch, Sulawesi Tenggara sejak tahun 2002 hingga tahun 2025 telah kehilangan tutupan hutan primer basah seluas 230.000 hektar, menyumbang 40% kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama.

Pembangunan seharusnya tidak mempertentangkan kesejahteraan manusia dengan kelestarian alam. Keduanya justru harus berjalan beriringan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek didasarkan pada kajian lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan masyarakat terdampak, serta disertai pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Sementara itu, masyarakat harus diberi ruang untuk mengawasi, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka.

Pada akhirnya, kemarau panjang bukan sekadar persoalan cuaca. Ia juga menjadi pengingat bahwa hubungan manusia dengan alam telah menghadapi persoalan serius. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan perubahan iklim tanpa mengevaluasi bagaimana hutan dibuka, gunung dikeruk, dan sumber daya alam dieksploitasi.

Hutan tidak membutuhkan janji-janji pembangunan. Hutan membutuhkan perlindungan nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan program penanaman pohon, tetapi juga kebijakan yang mampu menghentikan kerusakan sejak awal.

Sebab, jika hari ini kita membiarkan hutan terus dikorbankan atas nama pembangunan, jangan heran apabila suatu hari nanti kita harus membayar mahal untuk sesuatu yang dahulu diberikan alam secara cuma-cuma: air bersih, udara segar, dan kehidupan yang layak.

Pembangunan yang sejati bukanlah pembangunan yang meninggalkan hutan dalam keadaan gundul, melainkan pembangunan yang memastikan generasi mendatang masih memiliki alam untuk diwarisi.


Eksplorasi konten lain dari Objektif.id

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Eksplorasi konten lain dari Objektif.id

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca