Arsip Kategori: Bidik

Puluhan Mahasiswa UKM-Pers IAIN Kendari Mengikuti Program Magang di Media Online Sulawesi Tenggara

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, objektif.id – Puluhan Anggota muda Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers IAIN Kendari diterima untuk mengikuti program magang pada dua media online terkemuka, yaitu Sultrademo.co dan Teramedia.id selama kurang lebih 30 hari. Sejak Senin (20/5/2024) hingga Juni mendatang.

Dony Oktayudha, selaku redaktur teramedia.id mengatakan senang bisa menjadi salah satu media tujuan magang anggota UKM-Pers IAIN kendari.

“Saya sangat senang dan bangga media kami dijadikan tujuan untuk magang teman-teman dari UKM-Pers IAIN kendari” Kata Dony saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (20/5/2024).

Ia juga menyampaikan harapannya semoga teman-teman UKM-Pers IAIN Kendari menjadi contoh bagi universitas lainnya, sehingga bisa sama-sama belajar dan mengembangkan Teramedia.id.

“saya berharap lebih banyak lagi teman-teman mahasiswa dari IAIN Kendari dan juga dari universitas lainnya yang mau ikut bergabung untuk kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan di media kami, dan semoga dengan adanya teman-teman pemberitaan di Teramedia.id bisa lebih bervariatif,” harapnya.

Begitu pula dengan direktur utama Sultrademo.co, Suprin, S.I., kom, ia berharap mahasiswa dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya selama magang.

“Kami berharap teman-teman bisa betah dan beradaptasi serta memahami cara-cara kerja media online, sehingga kedepan ilmunya bisa digunakan” ujar suprin dikantor Sultrademo.co, Senin (20/5/2024).

Dan juga mengingatkan pentingnya persiapan yang matang untuk menghadapi tantangan-tantangan lapangan kelak.

“Walaupun tugas yang diberikan kelak mungkin akan terasa berat tetapi sya yakin kalian pasti akan bisa menghadapinya,” ucap Suprin.

Begitupun dengan Ketua umum UKM-Pers IAIN kendari, Alfi, berharap agar anggota magang berproses dan memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya, sehingga saat pulang akan membawa ilmu serta pengalaman-pengalaman yang dapat membuat dampak baik bagi UKM-Pers IAIN kendari.

“Harapan saya untuk para anggota yang sedang magang tetap berikan yang terbaik, dan terus haus akan ilmu jangan cepat merasa besar, terus ketika kalian sudah balik dari tempat magang saya harap banyak hal baru yang bisa kalian bawa untuk membentuk UKM-Pers IAIN kendari menjadi jauh lebih berkembang dan modern,” harapnya.

Penulis: Maharani.s
Editor: Melvi Widya

Koordinator BEM Se-Sultra Soroti Kemendikbudristek Soal Pendidikan Tersier

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari,Objektif.id-Koordinator pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sulawesi Tenggara Ashabul Akram, angkat bicara ketika Kementerian Pendidikan, kebudayaaan, riset dan teknologi (Kemendikbudristek) bicara soal pendidikan tersier dalam acara penetapan UKT di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jakarta Pusat, (15/05/2024).

Melalui informasi yang didapatkan tim redaksi Objektif.id di platform media Kompas TV, bahwa pendidikan tersier yang dimaksud oleh Kemendikbudristek melalui Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Prof. Tjietjik Sri Tjahjandarie, adalah pendidikan setelah tingkat menengah atas yang lembaga pendidikannya berbentuk Politeknik, Akademi, Institut, dan Universitas.

Menurut Tjietjik, perguruan tinggi adalah pendidikan tersier yang sifatnya bukan wajib belajar olehnya itu soal UKT tetap diatur karena biaya diperguruan tinggi tidak bisa digratiskan.

Sehingga lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang ingin masuk perguruan tinggi sebagai pilihan dari individunya maka tanggungan UKT adalah biaya yang harus ditunaikan karena mahasiswa tidak masuk kategori wajib belajar yang mendapat pembiayaan oleh pemerintah.

“Wajib belajar hanya diprioritaskan untuk SD, SMP, dan SMA. Pemerintah hanya memfokuskan pembiayaan pada wajib belajar, bukan pada tertiary education”, bebernya, (15/05/2024).

Menanggapi hal ini, Ashabul memaparkan jika apa yang disampaikan pihak Kemendikbudristek merupakan kekeliruan berpikir kalau menganggap kuliah itu tidak wajib karena dianggap sifatnya bukan wajib belajar.

“Menjadi keliru Kemendikbudristek jika menilai kuliah itu tidak wajib, dalilnya karena bukan wajib belajar. padahal dari sisi ketenagakerjaan saja kita tahu bahwa dunia pekerjaan hari ini menuntut dan lebih memprioritaskan mereka yang memiliki ijasah sarjana. Ini baru dari satu sisi belum sisi lainnya”, katanya.

Ashabul juga menambahkan bahwa pendidikan tersier yang disematkan pada perguruan tinggi sejatinya telah memberikan kerugian besar terhadap perekonomian orang tua mahasiswa. Bagaimana mungkin kampus bisa melahirkan generasi emas jika negara sendiri yang menyiksa mahasiswa dengan tarif UKT begitu mahal yang akan berdampak pada pemberhentian atau pemutusan pendidikan dibangku perkuliahan.

“Kalau perguruan dikatakan sebagai pendidikan tersier yang tidak menjadi fokus pembiayaan pemerintah, sehingga itu menjadi dasar dimahalkan UKT, maka jangan kaget kalau banyak yang tidak bisa kuliah dan putus kuliah karena biaya mahal itu diamini oleh negara”, ungkapnya.

Penulis: Hajar
Editor : Tim Redaksi

Pemilma IAIN Kendari Sempat Tertunda, Ini Masalahnya

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Pemilihan Anggota Senat Mahasiswa (Sema) IAIN Kendari yang direncanakan pada 2 Mei 2024 ditunda.

Hal itu disebabkan karena belum rampungnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) mahasiswa.

Selan itu, berkas syarat calon figur Sema untuk periode 2024 – 2025 yang didaftarkan oleh partai politik mahasiswa juga belum lengkap.

Dua masalah mengakibatkan penundaan pemilihan hingga 20 Mei 2024 mendatang. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Muh. Adriansyah.

“Kendala muncul terkait akomodasi dan daftar pemilih tetap yang belum lengkap, menyebabkan penundaan acara,” ujarnya Senin (06/05/2024).

Adapun penundaan pemilihan itu, kata Adriansyah sudah disampaikan kepada para ketua-ketua partai politik mahasiswa IAIN Kendari dan telah disepakati bersama.

Menanggapi keterlambatan pemilma Ketua Umum Partai Pembaharu Mahasiswa (PPM) Alam Jaya, mengaku tidak keberatan dengan keputusan yang dilakukan oleh Ketua KPUM.

“Tentu kami tidak terlalu bermasalah dengan hal ini karena proses ini sudah dimulai kembali,” Ungkapnya.

Sementara itu Ketua Umum Partai Aspirasi Mahasiswa (PATRI) La Ode Muh. Suprianton, menyatakan bahwa mereka mengikut pada KPUM, apapun yang menjadi keputusan KPUM berarti itu demi kebaikan seluruh partai.

“Jangan sampai ada permainan-permainan yang tidak kami ketahui, tapi sekarang kami masih berfikir positif,” bebernya.

Dirinya menegaskan, jika dalam tahapan pemilihan ditemukan ada kendala yang merugikan para partai, pihaknya akan melakukan gugatan.

“kami dari partai Patri terus terang kalau ada kendala merugikan bagi partai kami akan menggugat, tapi kami tau bahwa KPUM menunda pemilma demi kebaikan partai-partai lain,” tutupnya.

Penulis: Rachma Alya Ramadhan
Editor : Hajar

Partai Amanat Mahasiswa IAIN Kendari Diisukan Telah Dibubarkan, Ini Penjelasan Presiden Partai 

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, objektif.id – Beredar isu di media sosial (medsos), Partai Amanat Mahasiswa (PANTAS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari telah resmi dinonaktifkan atau dibubarkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Objektif.id pembubaran Partai Politik Mahasiswa tersebut di unggah oleh salah satu Dewan Pendiri Organisasi (DPO) Partai Pantas pada akun Instagram permana ifann Selasa, (19/3) lalu.

Dalam unggahannya dia menuliskan, selaku Dewan Pendiri Organisasi memohon maaf kepada seluruh kader yang masih berharap Partai ini digunakan dalam pemilihan mahasiswa (PEMILMA).

Namun, berdasarkan keputusan Rapat Istimewa, DPO dan beberapa pengurus Partai memutuskan bahwa partai yang menjadi wadah aspirasi mahasiswa secara resmi tidak boleh digunakan atau berpotensi dibubarkan.

Menurutnya, saat ini partai yang telah melahirkan banyak ketua-ketua lembaga kemahasiswaan sudah tidak layak digunakan dengan alasan berbagai hal.

Sebagai penutup, dia mengucapkan terimakasih kepada seluruh kader dan simpatisan yang selama ini telah memilih dan mengawal jalannya demokrasi di lingkup Kampus IAIN Kendari.

Sementara itu, Presiden Partai Pantas, Danang Saputra saat dikonfirmasi objektif.id melalui via whatsApp pada Kamis (21/3/24) malam. Membenarkan adanya informasi tersebut.

Danang mengatakan, secara struktural partai, peran DPO Partai mempunyai andil besar di dalam Kelahiran Partai tersebut. Sehingga yang menyangkut dengan konsekuensi logis, keberlangsungan partai dan bahkan pembubaran partai merupakan hak prerogatif dari DPO Partai.

Dalam pengambilan kebijakan, tentunya mereka sudah terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang kemudian akan di putuskan. Tanpa terkecuali, membubarkan Partai ini.

“Yang saya maksud adalah melalui pandangan yang secara subjektif mereka amati bahwa, partai ini sudah tidak layak untuk dijadikan kendaraan Politik pada Kontestasi Pemilma,” ujarnya

Lanjut Danang, hal itu disebabkan karena ada beberapa oknum kader Partai sudah tidak sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita Partai untuk menjadi wadah aspirasi mahasiswa.

Namun, saat ditanya soal alasan pembubaran partai, ia secara tidak langsung menjelaskan, sebab hal tersebut sifatnya sensitif.

“Maka saya secara Pribadi tidak akan mungkin menerangkan secara lebih komprehensif perihal dinamika yang terjadi,” bebernya

Sebagai salah satu kader, lanjut Mantan Mentri Pergerakan Dewan Eksekitif Mahasiswa IAIN Kendari Periode 2022-2023 itu mengaku, tidak menginginkan adanya pembubaran partai tersebut.

“Secara pribadi tentunya saya tidak menginginkan demikian, itu yang perlu di catat. Karena mengapa, sebagai Partai yang Notabenenya berstatus Partai Besar, tiba-tiba diperhadapkan dengan isu itu, sungguh sangat disayangkan,” pungkasnya

Untuk diketahui, Partai Amanat Mahasiswa didirikan oleh Muh. Ifan Permana dan Muhammad Ivansyah pada tanggal 4 Februari 2019. Hingga saat ini  usia partai tersebut telah mencapai  5 tahun.

 

Penulis: Rachma Alya Ramadhan
Editor: Melvi Widya

Tak Kunjung Berikan Sanksi Kepada Pelaku Pengrusakan Fasilitas, Wakil Ketua II SEMA IAIN Kendari Nilai Birokrasi Pilih Kasih

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Setahun sudah telah terjadi peristiwa yang menghebohkan warga Kampus IAIN Kendari akibat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh dua Parpolma menyebabkan kaca pintu rektorat pecah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua II SEMA IAIN Kendari, Masyhur, berpendapat bahwa pihak birokrasi cenderung pilih kasih dalam memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pengrusakan fasilitas Rektorat.

“Birokrasi seharusnya tidak pilih kasih dalam menegakkan aturan, apabila ada mahasiswa yang melanggar kode etik, seharusnya birokrasi bertindak lebih tegas lagi jangan ada yang diberikan sanksi ada yang tidak,” Kata Masyhur, Rabu (6/3/2024)

Lanjut, Masyhur mengungkapkan, kasus yang telah cukup lama tersebut hingga kini tidak kunjung diberikan kejelasan dari pihak birokrasi.

“Seharusnya birokrasi tidak menutup mata mengenai persoalan ini, juga semestinya sudah diproses tanpa perlu lagi desakan dari mahasiswa,” sambungnya

Ia juga berharap, Rektor IAIN Kendari segera menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kampus maupun saat peristiwa tersebut hingga selesai.

“Rektor Seharusnya tak boleh takut dengan siapapun yang melanggar aturan, kami berharap Rektor IAIN Kendari segera menyelesaikan hal tersebut secara tuntas, sampai saat ini kami menduga birokrasi cenderung membiarkan kasus ini padahal jelas bahwa perbuatan ini harus diberikan sanksi,” pungkasnya

 

Penulis: Tesa Ayu Sri Natari
Editor: Melvi Widya

Terpilih Sebagai Koordinator Pusat BEM Se-Sultra, Presma IAIN Kendari Soroti Kemunduran Gerakan Mahasiswa

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Pada kesempatan yang lalu telah dilaksanakannya kongres ke-III BEM se-Sultra yang berlangsung di gedung Aula Mini IAIN Kendari dimulai tanggal 20-21 Februari 2024.

Dalam kongres tersebut, menetapkan Ashabul Akram Presma IAIN Kendari sebagai koordinator pusat BEM se-Sultra periode 2024-2025.

Presma IAIN Kendari, Ashabul Akram dalam jabatannya sebagai korpus BEM se-Sultra mengatakan bahwa gerakan mahasiswa saat ini sedang mengalami kemunduran yang signifikan.

“Gerakan kemahasiswaan di Sultra sudah mengalami degradasi disebabkan oleh kurangnya forum-forum diskusi, pergerakan dan persatuan antar kampus yang membuat hal tersebut secara perlahan disusupi oleh oligarki, terbukti dengan penegak hukum yang menjadi alat bargaining untuk membuat naskah dongeng,” Kata Akram, Sabtu (24/2/2024)

Akram juga menyoroti isu-isu regional maupun nasional yang perlahan-lahan terlupakan oleh mahasiswa serta ia juga menyinggung sikap yang dilakukan beberapa mahasiswa ia pandang tidak sempurna dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan.

“Contohnya kasus penembakan Randi dan Yusuf, nelayan di laonti dan kasus-kasus lainnya, buat beberapa mahasiswa itu sudah tidak perlu disuarakan lagi, tetapi lembaga BEM se-Sultra sampai kapan pun tidak akan membiarkan masalah ini terlupakan,” tegasnya.

Lanjut, Akram dengan sigap akan melakukan gebrakan baru dengan membangun kekeluargaan dan mempererat persaudaraan PTN/PTS se-Sulawesi tenggara, dalam mengatasi polemik yang terjadi baik di kelembagaan maupun pada gerakan mahasiswa.

Selain itu, ia juga berharap penuh terhadap sinergitas dan ke solidaritas mahasiswa seluruh kampus se-Sulawesi Tenggara.

“Siapa lagi yang akan meneruskan cita-cita bangsa, kepada siapa lagi yang akan diberikan dan dipercayakan oleh presiden Soekarno untuk kemajuan NKRI kalau bukan pemuda itu sendiri,” pungkasnya.

 

Penulis: Tesa Ayu Sri Natari
Editor: Melvi Widya

Melonjaknya Kasus DBD, HMI Sultra Minta Pemerintah Lebih Perhatikan Masyarakat

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, objektif.id – Selama beberapa pekan ini, masyarakat Sulawesi Tenggara tengah dirisaukan dengan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terus meningkat. Oleh karena itu, HMI cabang Sultra sebagai perwakilan suara rakyat menekankan kepada Pemprov segera terjun memperhatikan masyarakat, (9/2/2024).

Wasekum Badko HMI Sultra, Sarlan Lario, mengatakan akibat derasnya arus lonjakan orang yang terjangkit DBD membuat sejumlah rumah sakit kewalahan menangani hal tersebut.

“Kami memperhatikan ada beberapa rumah sakit menempatkan pasiennya di lorong-lorong rumah sakit, karena terlalu banyak pasien DBD, untuk itulah kita semua harus terlibat dalam kasus ini khususnya masyarakat kota Kendari dengan memperhatikan lingkungan sekitar rumah tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu membersihkan bak air,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sarlan juga melakukan sejumlah aksi bersama para relawan untuk membantu masyarakat menangani kasus DBD tersebut.

“Kami juga mengundang kepada segenap relawan-relawan yang ada di kota Kendari untuk menyisihkan sebagian hartanya membantu masyarakat Sulawesi Tenggara melakukan langkah-langkah pencegahan agar anak-anak kita serta saudara-saudara kita bisa terhindar dari gejala DBD,” pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra, bahwa Kasus DBD dari Desember hingga pertengahan Januari 2024 telah mencapai 494 kasus. Kota Kendari beserta Konawe Selatan masuk kategori daerah rawan terjangkit DBD.

 

Penulis: Tesa Ayu Sri Natari
Editor: Melvi Widya

Presma IAIN Kendari Tantang Anis Cakap Pengelolaan SDA di Sultra

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Menjelang 2 hari kedatangan Anis Baswedan selaku Calon Presiden RI nomor urut 1 telah menjadi topik panas di masyarakat Sultra saat ini, terutama di kalangan mahasiswa kita, salah satunya Presiden Mahasiswa (Presma) IAIN Kendari yang menyoroti kunjungan capres tersebut, (07/01/2024).

Presma IAIN Kendari, Ashabul Akram, menantang Anis Baswedan untuk mengambil sikap akan permasalahan terkait pengelolaan Sumber daya alam Sultra yang dinilai merugikan masyarakat lokal.

“Sebagai mantan ketua senat mahasiswa UGM sekaligus orang yang menjadi salah satu capres pemilu 2024, saya mendesak beliau untuk menyikapi persoalan pengelolaan SDA, salah satunya pada industri pertambangan Sultra, kami anggap hari ini tidak sejalan dengan apa yang masyarakat lokal inginkan,” tuturnya.

Akram juga mengungkapkan, terdapat tiga masalah dalam pengelolaan SDA tersebut, pertama, hasil dari smelter pertambangan di bawa ke negara China. Kedua, orang lokal tidak diberikan ruang untuk bekerja dan ketiga, upah yang minimum.

“Kita bagaikan sarang lebah yang madunya diperas lalu ampasnya disimpan, sungguh menyedihkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap kunjungan capres RI nomor urut 1 tersebut dapat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

“Saya kira dengan kemantapan Anis sebagai capres dapat memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi tenggara,” pungkasnya.

Penulis: Tesa Ayu Sri Natari

Editor: Melvi Widya

Diduga Ada Persekongkolan Jahat, Mahasiswa Meminta Birokrasi Hentikan Pembangunan Laboratorium Multimedia IAIN Kendari

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Sekelompok mahasiswa IAIN Kendari yang tergabung dalam Konglomerasi Mahasiswa Peduli Kampus (Ko Peka) menyikapi ketidaklayakan pembangunan Laboratorium Multimedia IAIN Kendari melalui aksi demonstrasi di depan gedung tersebut Pada Kamis, (14/12/2023).

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk transparansi dan mengevaluasi kinerja pengawas pada proyek pembangunan Laboratorium Multimedia IAIN Kendari.

Ketgam: Pondasi Tiang yang retak pada bangunan Laboratorium Multimedia IAIN Kendari. Foto: Izar/Objektif.id

Korlap, Muh. Adriansyah, mengatakan bahwa pihaknya menduga telah terjadi persekongkolan jahat antara PPK dengan Birokrasi kampus untuk meloloskan PT. Wirabaya Nusantara Permai sebagai kontraktor pelaksana yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal.

“Kami menemukan bahwa, pada kontrak pembangunan Laboratorium Multimedia IAIN Kendari ini, terdapat proses kongkalikong yang mana terindikasi ada persekongkolan antara PPK dan Birokrasi kampus, apalagi kami tidak mendapatkan data-data pembangunan di LPSE Kemenag,” ungkapnya.

Dia juga, membeberkan pada bangunan Laboratorium Multimedia IAIN Kendari yang setengah jadi tersebut, sudah memiliki beberapa kerusakan yang mengkhawatirkan. Misalnya, keretakan pada dinding, plafon, tiang, ventilasi, serta papan outdoor yang mulai mengelupas. Oleh karena itu, mereka meminta PPK untuk mengontrol dengan ketat proses pengambilan bahan materialnya.

Lebih lanjut, Adriansyah, mengungkapkan akan mengambil tindakan tegas jika aksi mereka tidak diatensi oleh pihak kampus.

“Jika semisal tidak diatensi, kami harus menghentikan pembangunan ini. Sebab kalau masih dilanjutkan takutnya akan memakan korban, dan seperti yang kita lihat, para pekerjanya tidak dilengkapi dengan alat safety proyek,” pungkasnya.

Penulis: Tesa Ayu Sri Natari

Editor: Melvi Widya

Setelah Gagal “Dipalak” Kampus, Wisudawan IAIN Kendari Diusir Saat Hadiri Kegiatan Wisuda

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id– Entah apa yang dipikirkan oleh pihak kampus IAIN Kendari sehingga mengusir salah satu wisudawan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara, Andi, saat hendak mengikuti acara wisuda ke-XII IAIN  di salah satu hotel yang berada di kota Kendari, Selasa (28/11/2023), sekira pukul 07.40 Wita.

Andi mengaku jika dirinya tidak diizinkan untuk masuk kedalam hotel karena dia belum melunasi uang wisuda sesuai dengan surat edaran nomor: 0012/In.23/FS.2/HM.00.11.2023 yang ditandatangani oleh Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Mahruddin.

Dalam surat edaran tersebut, para calon wisudawan dibebankan membayar uang wisuda senilai Rp 450.000 yang dialokasikan untuk pembayaran baju wisuda dan toga senilai Rp 350.000, sumbangan alumni Rp 50.000, dan dokumentasi Rp 50.000.

Melihat jumlah yang ditetapkan pihak fakultas terlalu tinggi, Andi berinisiatif untuk meminjam baju wisuda dan toga kepada alumni dengan maksud mengurangi biaya pembayaran wisuda dan hanya membayar iuran alumni dan dokumentasi kepada pihak koperasi kampus.

“Kemarin siang saya ketemu dengan pihak koperasi, rencananya saya hanya mau bayar uang iuran alumni dan dokumentasi saja, senilai Rp 100.000. Tapi, pihak koperasi menolak dengan alasan bahwa itu sudah menjadi kebijakan kampus, jika S1 membayar Rp 450.000 dan untuk S2 senilai Rp 600.000,” ungkap Andi.

Setelah “diusir”, ia berusaha meminjam uang agar bisa melunasi uang wisuda untuk mendapatkan undangan dari pihak fakultas.

“Pas tadi di gedung ndak bisa masuk, saya langsung pinjam uang untuk ambil undangan di fakultas. Tapi, ruang Tata Usaha (TU) tutup sekitar jam 08.30 Wita,” bebernya.

Sebelumnya, Wakil DEKAN II Fakultas Syariah, Mahruddin mengatakan, pembayaran baju wisuda dan toga, sumbangan alumni, dan dokumentasi, itu merupakan kebijakan dari kantor pusat, bukan dari pihak Fakultas.

“Saya sempat tanyakan juga itu, bahwa di Fakultas Ushuluddin Aadab dan Dakwah (FUAD) bisa pinjam toga. Tapi, saya dijawabkan, tidak ada yang pinjam semuanya harus beli,” tutur Mahruddin kepada Objektif.id via WhatsApp pada Senin (27/11/2023).

Penulis: Hajar
Editor: Melvi Widya

Dialog Interaktif Mukernas PPMI Soroti Isu Keberagaman

Ditulis pada oleh
Balas

Makassar, Objektif.id– Kegiatan Mukernas PPMI XV gelar dialog interaktif dengan mengangkat tema keberagaman di gedung pertemuan alumni UnHas pada Jumat, (17/11/2023).

Kegiatan ini, melibatkan peserta dari berbagai perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers se-Indonesia sekaligus juga menghadirkan narasumber nasional Yuni Pulungan dari organisasi Serikat jurnalis untuk keberagaman (SeJuK).

Dalam diskusi tersebut, Yuni menyampaikan bahwa isu keberagaman sangat penting untuk dibicarakan secara serius apalagi di negara seperti Indonesia yang heterogen. karena praktek-praktek di lapangan masih banyak terjadi orang yang tidak bisa menerima perbedaan.

“Jadi sebenarnya isu keberagaman terkhusus di negara kita sangat penting dibahas tentang bagaimana orang lain bisa menerima perbedaan agar tidak terjadi situasi yang buruk kepada orang-orang yang identitasnya rentan tidak mendapat ruang nyaman dalam kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan kalau pers mahasiswa harus mengambil peran besar dalam peliputan soal isu keberagaman karena posisinya jauh lebih fleksibel dibanding Pers profesional. Pers kampus ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat krusial karna mereka secara kesibukan masih leluasa, dan punya semangat untuk belajar dalam hal ini menulis isu yang sensitif seperti isu keberagaman.

Di tempat yang sama ketua umum LPM Equilibrium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Madha (UGM) Hayfaza Nayottama Auliarachim, mengatakan jika materi diskusi isu keberagaman sangat menarik perspektif yang bisa menjadi bekal untuk pers mahasiswa melakukan liputan kepada orang-orang yang marginalisasi, kekerasan seksual, dan rasisme.

Ia berharap semoga peserta yang hadir pada kegiatan Mukernas PPMI bisa menerapkan apa yang telah di diskusikan bersama dengan narasumber dan pers mahasiswa lainnya.

“teman-teman yang datang semua disini terutama pas balik ke LPM masing-masing bisa mencoba terapkan, saya yakin yang pers kita itu bisa benar-benar praktis buat nangkap isu marginalisasi yang ada di sekitar kita dan isu-isu keberagaman,” pungkasnya.

Penulis: Kusmawati

Editor: Melvi widya

Melalui Musyawarah Kerja Nasional XV, PPMI Harap Payung Hukum Persma Terwujud

Ditulis pada oleh
Balas

Makassar, Objektif.id – Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) laksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang ke-XV, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kota Makassar,Sulawesi Selatan pada Kamis, (16/11/2023).

Kegiatan Mukernas ini mengusung tema “Jalan Terjal Pers Mahasiswa Melawan Represi di Negara Demokrasi” Yang ikuti oleh sebanyak 30 perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM),Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers. Yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Ketua panitia kegiatan Fawwaz Sabirin mengatakan diadakannya Muskernas ini, adalah buntut dari tidak adanya payung hukum Pers mahasiswa, seperti yang telah terjadi Persma Makassar yang mengalami intervensi akibat pemberitaan.

“Baru-baru ini kejadian teman-teman pers Makassar itu dia diancam hampir dipukul oleh dekan karena tulisannya yang kritis dan dia ini dekannya juga mudah tersinggung,” Kata Fawwaz saat ditemui langsung oleh wartawan Objektif.id.

Sementara itu, Sekjen PPMI Dimas Wahyu Gilang B. selaras dengan tema yang diangkat berpendapat bahwa kondisi Persma saat ini sedang berada dititik yang terjal melalui kompleksnya masalah yang dihadapi.

“Berangkat dari kegiatan teman-teman Persma yang dianggap bermasalah karena kebebasan mimbar akademik belum dijalankan dan peliputan yang tidak mudah didapatkan kadang kita harus melalui jalan di represi terlebih dahulu disinilah PPMI hadir sebagai wadah perlindungan,” tuturnya.

Ia juga berharap setelah Muskernas ada langkah awal untuk menuju kebebasan akademik dalam hal ini kerja-kerja Persma yang tidak lagi di represi.

“Kita mengusahakan langkah kebebasan akademik dari kebebasan akademik kita itulah memperjuangkan bahwa Persma tidak takut lagi di represi saat liputan meskipun langkahnya kecil itu lebih baik daripada tidak sama sekali,” pungkasnya.

Penulis: Fitriani 

Editor: Melvi Widya

Beri Efek Jera! Ketua SEMA IAIN Kendari Surati Anggota Yang Tidak Menjalankan Amanah

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Ketua Senat Mahasiswa Institut Agama lslam Negeri Kendari beri sanksi berupa Surat Peringatan (SP) kepada masing-masing delegasi partai politik mahasiswa yang tergabung dalam struktur organisasi keanggotaan.

Sebelumnya, ketua SEMA I telah memberikan SP 1 pada (6/11), karena tidak diindahkan diberikan kembali SP 2 dalam surat tersebut terdapat 7 Delegasi PELITA, 7 PANTAS, 2 PANDAWA, 3 PPM, 6 PASMI, dan 3 Delegasi UKK-UKM yakni Menwa, Dakwah, serta Kewirausahaan.

Ketua SEMA I Harpan pajar, mengatakan bahwa pemberian SP itu berangkat dari ketidakaktifan anggota yang terdelegasi baik dari parpolma maupun UKK-UKM sesuai dengan aturan KBM pasal 47 terkait dengan sanksi-sanksi yang di berikan kepada anggota senat mahasiswa.

“Tujuan di keluarkan SP tersebut supaya ada perhatian dan efek jera kepada setiap anggota senat mahasiswa yang tidak aktif berkontribusi dalam melaksanakan tanggung jawab dan amanah yang telah di berikan,” kata Harpan saat ditemui langsung oleh Objektif.id (13/11/2023).

Dia juga mengungkapkan, jika surat peringatan telah mencapai SP 3 maka akan ada pergantian delegasi anggota SEMA melalui mekanisme PAW.

“Kalau sampai 7 hari surat dari SEMA masuk ke partai itu tidak direspon maka, kursi anggota SEMA dari partai dianggap kosong,” pungkasnya.

Penulis: Novasari

Editor: Muh. Akmal Firdaus Ridwan

Dipersulit Pelayanan Administrasi Akademik, Mahasiswa IAIN Kendari Gelar Aksi Demonstrasi 

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Sekelompok mahasiswa IAIN Kendari yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melakukan aksi demonstrasi terkait layanan administrasi yang dinilai kurang baik di pelataran gedung terpadu pada, Kamis (9/11/2023)

Dalam aksi tersebut mereka mendesak kepada Rektor IAIN Kendari untuk melakukan evaluasi akan sistem pelayanan kampus beserta pembuatan SOP terkait hal tersebut.

Alam jaya selaku korlap, menuturkan dalam orasinya bahwa banyak mahasiswa yang terhambat menyelesaikan studinya akibat pelayanan administrasi akademik yang kurang maksimal.

“Telah banyak mahasiswa mengeluh olehnya itu kami datang untuk menuntut dan mendesak agar pelayanan administrasi di kampus IAIN Kendari harus sesuai SOP yang berlaku,” Tuturnya

Membalas hal tersebut, Warek II IAIN Kendari Nurdin, mengatakan SOP pelayanan administrasi akademik sudah ada di setiap fakultas.

“Pelayanan akademik ini sudah ada, dipastikan SOP semua sudah ada tinggal yang menjadi keresahan adalah pengimplementasiannya,” tutupnya

Penulis: Muh. Ali Mufti

Editor : Melvi Widya

HMI Cabang Tanjung Selor Desak Timsel KPU Jaga Independensi Selama Tahapan Seleksi

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – HMI Cabang Tanjung Selor soroti Integritas dan Independensi Tim Seleksi KPU Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.

Menurut Aswan selaku Sekretaris HMI Cabang Tanjung Selor Periode 2023-2024, Tim Seleksi sebagai badan adhoc yang dibentuk oleh KPU harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.

” Timsel inikan ditunjuk untuk menjalankan tugas, melahirkan calon komisioner yang akan menjalankan agenda pemilu 2024, sehingga timsel harus menjaga integritas dan Independensi serta harus transparan selama proses tahapan seleksi,” ucap Aswan.

Integritas dan Independensi Timsel menjadi penting, karena proses tahapan seleksi ini bagian dari agenda demokrasi. Aswan mengungkapkan dalam melakukan penilaian harus mengedepankan objektifitas.

” Jangan sampai ada calon komisioner yang mendaftar, pada saat CAT nilai nya tinggi namun saat wawancara nilainya itu nol, meskipun wawancara itu subjektifitas dari timsel. Jangan sampai timsel bermain,” ungkap Aswan.

Selain itu, ia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan tahapan seleksi.

” Kita juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi bersama,” tuntasnya.

Penulis: Ai

Editor: Melvi Widya