Arsip Tag: iain kendari

Dinamika Di Balik Lambatnya Pembentukan Alat Demokrasi Mahasiswa IAIN Kendari

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Dalam suasana panasnya matahari yang menyelimuti kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari, ada satu harapan besar bagi seluruh mahasiswa. Mereka menanti sebuah momen penting, pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM), alat utama dalam menggerakkan roda demokrasi kampus. Waktu yang berjalan lambat diselimuti keterbatasan dan tantangan, namun keyakinan bahwa suara mereka akan terdengar dan dihargai tetap membara.

KPUM bukan sekadar panitia biasa. Ia adalah alat utama demokrasi kampus yang menggerakkan proses Pemilihan Mahasiswa (PEMILMA) dari awal sampai akhir. KPUM sendiri bertugas sebagai penyelenggara pesta demokrasi mahasiswa, termasuk pemilihan ketua dan pengurus lembaga kemahasiswaan. Pembentukan KPUM diharapkan dapat berjalan lancar dan transparan untuk memastikan pemilihan yang demokratis dan adil.

Keterlambatan pembentukan KPUM dapat berdampak pada proses pemilihan ketua dan pengurus lembaga kemahasiswaan, sehingga perlu dilakukan percepatan dan kordinasi yang baik antara SEMA, KPUM, dan pihak terkait lainnya.

Lewat KPUM, mahasiswa memastikan bahwa suara mereka terdengar, pilihan mereka dihargai, dan proses berlangsung transparan serta adil. Fungsi utama KPUM adalah menyelenggarakan pemilihan untuk memilih ketua Senat Mahasiswa (SEMA), dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), kedua lembaga itu adalah pilar penting yang memegang kendali suara dan aspirasi mahasiswa. Pembentukan KPUM juga diharapkan dapat menjadi mementum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses pemilihan mahasiswa, sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya dan diterima oleh seluruh civitas akademika.

SEMA sendiri adalah lembaga legislatif mahasiswa yang bertugas menyalurkan aspirasi dan mengawasi kebijakan di kampus. Lewat SEMA, mahasiswa dapat menyuarakan pendapat dan berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan kemahasiswaan. Oleh karena itu, pembentukan KPUM yang penuh pertimbangan ini berdampak besar pada kelangsungan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Muhammad Safaruddin Asri, Ketua SEMA saat itu, duduk termenung di kursi kecilnya yang sederhana, pukul 14.30 WITA ia sedang menatap langit-langit kanopi di sekretariat organisasinya. Waktu itu dengan muka yang murung, pikirannya penuh oleh tanggung jawab yang kian berat. Ia paham betul bahwa pembentukan KPUM tidak bisa dilakukan terburu-buru. Keterlambatan ini adalah bentuk kehati-hatian dan bentuk komitmen agar proses selanjutnya tidak menimbulkan masalah.

“KPUM tetap akan saya bentuk di bulan sepuluh, sekarang lagi persiapan memang. Tetapi dilain sisi kan ada kegiatan yang memang lebih mepet, setelah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal dua puluh, Insya Allah KPUM akan dibentuk. Saya sebenarnya juga masih mau bertanya-bertanya sama ketua SEMA yang kemarin tentang mekanismenya, mekanismenya sebenarnya tetap seperti tahun-tahun sebelumnya yang pake sistim parpolma, dan acuanku itu ke mantan ketua SEMA yang sebelumnya untuk berkoordinasi supaya tidak salah gerak”, ucapnya dengan raut wajah yang murung.

Selama beberapa minggu terakhir, Safaruddin mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional, sebuah kesempatan langka dan prestisius yang hanya diikuti oleh segelintir mahasiswa terpilih dari seluruh Indonesia. Waktu terus berjalan menuju senja, sementara Safaruddin dan timnya di SEMA sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan pembentukan KPUM. Mereka mendiskusikan mekanisme pemilihan yang akan menggunakan sistem partai politik mahasiswa (parpolma), yaitu di mana calon dan partai mahasiswa bersaing secara sehat memperebutkan kepercayaan mahasiswa lain sebagai pemilih. Mekanisme ini sudah melekat di tradisi kampus, namun pembaruan dan evaluasi terus dilakukan agar prosesnya lebih baik.

Di sebuah ruangan kecil, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Siti Fauziah, juga mengawasi perkembangan ini dengan penuh perhatian. Pukul 16.00 WITA, ia masih berada di kantornya, menyiapkan dokumen dan berkas-berkas pekerjaannya, tak luput dari itu Siti Fauziah juga terus mengawasi SEMA Institut agar pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa (PEMILMA) yang akan datang terlaksana dengan baik. Menurutnya, meski pembentukan KPUM terlambat sedikit, hal itu justru memungkinkan perencanaan yang lebih matang, yang pada akhirnya akan memberi hasil positif bagi semua pihak.

“Pembentukan KPUM untuk pemilihan 2025 yang akan dilaksanakan SEMA Institut itu sesuai jadwal bulan Oktober, untuk tanggal kita serahkan kepada SEMA. Pembentukan KPUM sebenarnya itu direncanakan di awal Oktober, namun alhamdulilah ketua SEMA kalian yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan lolos dari seribu seratus peserta, dari seribu seratus menjadi seratus orang dia lolos untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mewakili IAIN Kendari pulang dari situ Insya Allah sesuai telefon saya dan masih ada bukti teleponnya saya tanyakan tentang itu dia bilang “Pulang bunda saya langsung laksanakan pembentukan KPUM” paling terlambat dia pulang itu pertengahan Oktober, yang jelasnya itu dia sampaikan dia akan membentuk sebelum berangkat tapi karena alhamdulilah dia dinyatakan lolos dan mewakili IAIN dan pulang dari itu dia akan laksanakan pembentukan KPUM sesuai jadwal yang telah kita sepakati, kemudian setelah dikeluarkan SK langsung akan mulai bekerja dengan durasi waktu yang telah kita sepakati, di Desember Insya Allah sudah selesai seperti tahun lalu di tanggal 30 Desember kita tutup dengan pemilihan dan Januari kita mulai pelantikan”, ujar Siti Fauziah dengan nada pelan sambil tersenyum.

Pada hari pembentukan KPUM, ruang pembentukan kecil di gedung institusi penuh sesak oleh peserta yang antusias. Sorot mata penuh semangat, tangan terangkat memberi suara, dan suara-suara bergema memenuhi ruang, mencerminkan denyut demokrasi yang kembali hidup. Safaruddin duduk tegak, memimpin proses dengan ketenangan dan keyakinan. Surat Keputusan pembentukan KPUM ditandatangani, disaksikan oleh pimpinan kampus dan mahasiswa.

Setelah jabatan itu resmi diserahkan, KPUM langsung bekerja dengan serius. Mereka mulai mempersiapkan pendaftaran calon, menyusun aturan yang jelas dan transparan, hingga mengadakan kampanye parpolma dengan seluruh elemen mahasiswa. Pelaksanaan PEMILMA tahun ini dipastikan akan lebih tertib, transparan, dan akomodatif terhadap aspirasi mahasiswa dengan evaluasi dari pengalaman tahun sebelumnya.

Hari-hari berikutnya, suara politik mahasiswa semakin bergema di sudut-sudut kampus. Diskusi hangat tentang calon, visi misi, serta debat politik terjadi secara intens di berbagi halaman kampus. Semua berawal dari proses panjang yang tidak sederhana, tapi penuh makna dan harapan.

Desember datang dengan suksesnya pemilihan mahasiswa yang berlangsung dengan lancar dan tanpa kendala berarti. Pelantikan pengurus baru di awal Januari menjadi puncak kebahagiaan, menandai babak baru demokrasi di IAIN Kendari, demokrasi yang bukan hanya slogan, melainkan semangat hidup yang terus diperjuangkan.

Mimbar Mahasiswa IAIN Kendari Dorong Lahirnya Generasi Intelektual Menuju Indonesia Emas 2045

Ditulis pada oleh
Balas

Senat Mahasiswa (SEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari diproyeksikan akan terus menjadi motor penggerak kreativitas dan intelektualitas mahasiswa di Kota Kendari melalui kegiatan “Mimbar Mahasiswa” yang sukses digelar pada Kamis, 16 Oktober 2025, di Gedung Ampheteater IAIN Kendari, kegiatan ini di hadiri oleh puluhan mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Kota Kendari.

Kegiatan yang mengusung tema “Melahirkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Berprestasi Demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045” ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi cikal bakal lahirnya mahasiswa visioner yang siap berkontribusi bagi bangsa di masa depan.

Rektor IAIN Kendari, Husain Insawan, menegaskan bahwa kegiatan seperti Mimbar Mahasiswa akan menjadi fondasi penting dalam membangun atmosfer akademik yang kritis, inovatif, dan berkarakter.

“Ini luar biasa. Mahasiswa diberikan ruang untuk berpikir dan berdiskusi secara ilmiah. Dari forum seperti inilah lahir calon pemimpin masa depan yang berwawasan luas dan berintegritas,” ujarnya dalam sambutan pembukaan sekaligus sesi seminar kebangsaan.

Ke depan, Husain berharap Mimbar Mahasiswa dapat menjadi agenda tahunan yang dikembangkan secara lebih luas, melibatkan lebih banyak kampus dan tema-tema strategis yang relevan dengan tantangan global. Ia menilai kegiatan seperti ini penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi era digital dan transformasi sosial yang semakin kompleks.

Ketua SEMA IAIN Kendari, M. Safaruddin Asri, menyampaikan bahwa Mimbar Mahasiswa bukan sekadar ruang orasi, melainkan wadah pelatihan kepemimpinan dan aktualisasi diri mahasiswa di berbagai bidang.

“Kami ingin Mimbar Mahasiswa menjadi laboratorium kepemimpinan yang nyata. Di sini mahasiswa dilatih berpikir, menulis, berbicara, dan bertanggung jawab. Semua ini adalah proses untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapi 2045,” tutur Safaruddin.

Lebih lanjut, Safaruddin menyampaikan harapan besarnya agar kegiatan ini menjadi pijakan awal bagi mahasiswa untuk tumbuh sebagai generasi yang berani dan berpikir kritis.

“Semoga dengan kegiatan ini, teman-teman bisa menjadikannya sebagai langkah awal untuk menjadi pemimpin, berpikir kritis, dan berani. Harapan saya juga, semoga kegiatan ini bagi panitia bisa menjadi wadah untuk membentuk kepemimpinannya, belajar mengelola waktu, dan mengambil pelajaran dari prosesnya. Jadi ada manfaat bagi panitia, ada manfaat bagi peserta, dan bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini agar bisa mengimplementasikan pengalaman ini di luar kampus,” ungkapnya penuh optimisme.

Sementara itu, Ketua Panitia Indra Rajid menjelaskan bahwa pelaksanaan Mimbar Mahasiswa telah dipersiapkan dengan matang sejak beberapa minggu sebelumnya. Ia menuturkan bahwa seluruh panitia bekerja keras memastikan kegiatan berjalan sukses dan memberi kesan mendalam bagi peserta.

“Persiapan kami cukup panjang, mulai dari koordinasi teknis hingga memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Universitas Muhammadiyah Kendari, Unsultra, dan tentu IAIN Kendari sendiri. Seminar kebangsaan diikuti sekitar 20 peserta, lomba karya tulis ilmiah 15 peserta, dan lomba cerdas cermat diikuti 5 tim,” jelas Rajid dengan penuh kepercayaan diri.

Rajid juga menambahkan harapannya bahwa Mimbar Mahasiswa ini bisa menjadi agenda tahunan dengan ruang partisipasi yang lebih luas lagi.

“Kami berharap kegiatan seperti ini terus ada. Selain mempererat hubungan antar mahasiswa lintas kampus, kegiatan ini juga menumbuhkan semangat kompetitif dan kolaboratif. Ini ajang belajar mengatur waktu, mengasah tanggung jawab, dan menumbuhkan kepemimpinan di kalangan panitia maupun peserta,” ujarnya.

Salah satu peserta, Ikramullah, mahasiswa IAIN Kendari, menilai kegiatan ini bukan hanya soal lomba, tetapi juga kesempatan membangun karakter dan mental juang mahasiswa.

“Mimbar Mahasiswa mengajarkan kami untuk percaya diri, berpikir kritis, dan berani menyampaikan ide. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut agar mahasiswa semakin terbiasa tampil di ruang publik,” ungkap Ikram dengan penuh semangat.

Meski Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Tariala, berhalangan hadir sebagai narasumber karena agenda mendadak, hal tersebut tidak mengurangi semangat panitia dan peserta. Justru hal itu menjadi pembelajaran bagi panitia untuk lebih siap menghadapi dinamika kegiatan di masa depan.

Mimbar Mahasiswa diharapkan menjadi simbol kebangkitan intelektual mahasiswa Kendari. Dengan semangat kolaborasi lintas kampus dan dukungan civitas akademika, kegiatan ini diproyeksikan akan menjadi ajang tahunan bergengsi yang terus melahirkan generasi muda berdaya saing tinggi, siap mengawal cita-cita Indonesia Emas 2045.

Misteri Pencuri di UKM-Kewirausahaan IAIN Kendari, Satu Unit Komputer Ludes

Ditulis pada oleh
Balas

Sebuah kasus pencurian yang sangat misterius mengguncang Unit Kegiatan Mahasiswa-Kewirausahaan (UKM-Kewirausahaan) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Satu unit komputer di sekret UKM-Kewirausahaan raib tanpa tanda-tanda kerusakan pada gembok.

Hilangnya komputer ini bermula ketika ketua UKM-Kewirausahaan meninggalkan sekretariat untuk menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama ratusan mahasiswa IAIN Kendari lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ketua Umum UKM-Kewirausahaan IAIN Kendari Rabiah Al Adawiyah mengatakan bahwa saat itu, komputer masih ada di dalam ruangan dan gembok masih terpasang dengan baik. Namun, ketika salah satu anggota UKM-Kewirausahaan ingin mengambil file di komputer tersebut, ternyata komputer sudah tidak ada.

“Saya berangkat KKN itu tanggal 10 Juli 2025, dan komputer pada saat itu masih ada di sekret yang kami kunci dengan gembok,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari anggota tersebut, hilangnya komputer di sekret UKM-Kewirausahaan itu sekitar pada tanggal 11-17 Juli 2025, pasalnya di tanggal 10 Juli 2025 komputer itu masih ada.

“Tanggal 17 Juli 2025 itu sudah tidak ada mi komputer dan kami bingung karena gembok masih bagus dan tidak ada tanda-tanda kerusakan,” ujar Rabiah.

Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pihak UKM-Kewirausahaan IAIN Kendari dan menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya pencuri misterius ini? Bagaimana dia bisa mengambil komputer tanpa merusak gembok? Apakah ada yang mengetahui identitasnya? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab, dan kasus ini masih dalam pencarian.

Atas kejadian tersebut, pihak UKM-Kewirausahaan kemudian memeriksa CCTV kampus, namun hasilnya tidak menemukan siapa yang mengambil komputer tersebut. Dalam upaya mencari jawaban, ketua UKM-Kewirausahaan memutuskan untuk mendatangi orang pintar atau dukun.

Berdasarkan keterangan dukun tersebut yang diceritakan ketua kewirausahaan kepada objektif, pencuri komputer itu adalah laki-laki yang sering mengunjungi sekret UKM-Kewirausahaan. Ciri-ciri fisiknya tidak terlalu tinggi atau pendek, warna kulitnya tidak terlalu putih atau hitam, dan sering berada didalam ruangan itu. Deskripsi ini membuat pihak UKM-Kewirausahaan semakin penasaran dan bertekad untuk mengungkap identitas pencuri misterius tersebut.

Salah satu anggota aktif UKM-Kewirausahaan yang enggan disebut namanya menyampaikan kekecewaan atas hilangnya komputer tersebut karena saat masuk ke sekret UKM-Kewirausahaan, komputer yang selama ini dipakai untuk andministrasi organisas itu sudak tidak ada.

“Terakhir saya ke sekret tanggal 8 Juli 2025 komputer masih ada. Karena ada kesibukan, saya baru datang ke sekret lagi pada 17 Juli 2025 dan Ketika masuk di sekret sudah tidak ada itu komputer,” jelasnya.

Gerak Sema Dema IAIN Kendari Hanya Sebatas Urusan Administrasi dan Pencairan Anggaran Tahunan

Ditulis pada oleh
Balas

Ruang-ruang diskusi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari terasa hening. Kampus yang biasanya ramai dengan gema orasi dan program kreatif, seolah terlelap tampa aksi.

Pertanyaan pun mengemuka, apakah gerak mereka hanya sebatas urusan administrasi dan pencairan anggaran tahunan? Pasalnya dua lembaga ini sudah berjalan sembilan bulan kepengurusan pasca dilantiknya pada 16 Januari 2025 pada Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilma) di IAIN Kendari tahun 2024.

​Desas-desus ini bukan tanpa alasan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dipenuhi berbagai kegiatan kemahasiswaan, seperti seminar nasional, orasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Bahkan suara-suara lantang yang dulunya menggema di dalam kampus kini seperti orang bisu dan tumpul bagaikan orang yang kehilangan akal sehatnya.

Geliat kegiatan mahasiswa kini nyaris tak terlihat. Program-program yang digadang-gadang saat kampanye tampaknya masih berupa wacana. Seakan wadah aspirasi mereka kini sepi dari aksi nyata.

Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa peran Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) sebagai eksekutor dan Senat Mahasiswa (Sema) dengan fungsi legislatifnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keduanya merupakan lembaga kemahasiswaan tertinggi di IAIN Kendari, seharusnya menjadi motor penggerak kreativitas, inovasi, dan advokasi mahasiswa. Namun, ketika mereka pasif, yang terjadi adalah vakumnya ruang-ruang ekspresi mahasiswa.

Dengan anomali tersebut, tentu publik mempertanyakanan orientasi anggaran dua lembaga kemahasiswaan itu dikemanakan? digunakan untuk apa? outputnya seperti apa? Dan dimana janji-janji politiknya saat kampanye?

Selain itu, publik juga semakin skeptis terhadap peran dan fungsi lembaga kemahasiwaan saat ini, yang katanya mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yaitu mahasiswa yang harus berfikir kritis dengan tindakan nyata. Olehnya itu, tulisan ini kami tujukan kepada semua mahasiswa IAIN Kendari yang tanpa ragu-ragu merasa bahwa situasi lembaga Sema dan Dema sementara dalam keadaan yang membususk. Untuk itu, siapapun kamu yang menginginkan perbaikan teruslah melawan suatu ketimpangan dengan maksud mengungkap kebenaran.

Eloknya, pemimpin lembaga kemahasiswaan mesti memiliki kesadaran juga rasa malu. Apa yang hari ini terjadi dalam pergulatan kemahasiswaan kita memang terasa hampa dari gerakan-gerakan substansial yang menuju pada perbaikan dan pembaharuan.

Semua bertopeng pada pencitraan semata, upaya melihat problem secara intim tak lagi menjadi hal yang prioritas. Padahal ragam anomali sementara bertumbuh dan bersarang di dalam lingkup kampus, misalnya isu mahasiswa yang diduga dipaksa tinggal dalam Mahad kemudian dibebankan biaya Rp750.000, padahal para mahasiswa tidak sedang berstatus sebagai mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tentu itu menjadi keresahan serta keluhan mahasiswa tersebut. Disinilah mestinya lembaga kemahasiswaan hadir melakukan advokasi.

Tak hanya itu, janji Rektor terkait renovasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang disampaikan sejak pertama kali dilantik sampai sekarang tidak pernah terwujud. Sementara diketahui bahwa janji tersebut muncul atas dasar kebutuhan mahasiswa. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, pernahkah Sema Dema menagih atau mempertanyakan itu kepada Rektor?

Tapi apalah daya dari para pejabat mahasiswa kita yang absen pada isu masalah-masalah yang ada, sebab mereka lebih gagah juga hebat berada di bawah ketek kekuasaan tekanan birokrasi kampus serta kemungkinan takut terhadap senior-senior feodalnya yang memegang jabatan birokrasi di dalam kampus.

Dalam berbagai isu yang berhamburan dalam kampus tak ada satupun yang menjadi fokus kajian para pejabat itu. Mereka justru kelimpungan menghadapi masalah, bahkan cenderung mereka sendiri yang menciptakan masalah itu. Bahwa apa yang menjadi tujuan dari berlembaga hanya pengakuan yang bersifat insidental, riak-riak pergumulan hanya terasa menjelang Pemilihan Mahasiswa atau pemilma.

Sementara dari semua itu, pada proses demokrasi yang berlangsung, khalayak ramai menunggu apa yang telah menjadi kesepakatan atau kontrak politik yang dibuat. Dalam hal ini tentu janji selama kampanye pemilihan mahasiswa, misalnya Visi-misi utopis yang melenakan dijumpai lewat kata-kata mestinya ditunaikan lunas bukan kemudian menihilkan gagasan-gagasan itu, atau jangan-jangan semua ucapan yang keluar hanya omong kosong belaka? yang pura-pura disusun serius tapi faktanya hanya ingin mengibuli.

Berdasarkan fenomena yang terjadi rupanya benar ungkapan Markesot, sosok fiksi dalam buku berjudul Markesot Bertutur karya Emha Ainun Nadjib atau yang lebih dikenal Cak Nun, “Manusia tidak selalu bisa mempertahankan dirinya menjadi manusia. Ia bisa, pada suatu perbuantannya atau pada momentum-momentum tertentu, menjadi seekor binatang, menjadi semacam setan.” Demikianlah kata Markesot.

Terhadap apa yang kita ketahui, bahwa manusia bisa menjelma menjadi apa saja apabila itu diperlukan untuk mencapai keperluannya. Setiap orang memiliki simpanan berpuluh-puluh topeng di kamar jiwanya. Bahkan setan bisa pakai peci, baju rapi, sarungan, kemudian mengucapkan kata-kata yang merupakan jatah malaikat.

Sama halnya para pemimpin populis di negeri kita dengan berbagai macam khayalannya, pejabat Sema Dema kita tak ada bedanya. Terpasung dalam kegugupan dan kegagapan untuk melakukan kerja-kerja konkret. Semua ucapan hanya tinggal utang. Akan tetapi, dimana dan sampai kemanapun akan selalu menjadi tagihan moralitas bahkan ke akhirat sekalipun.

Upaya kekecewaan publik yang terluapkan mesti dicatat sebagai bentuk pelemahan terhadap legitimasi jabatan mereka. Tak hanya itu, bisa saja kemudian berubah bentuk dalam gelombang kamarahan masal yang sewaktu-waktu meledak melakukan penuntutan secara masif. Kemungkin bisa saja terjadi apabila masih banyak mahasiswa yang jujur mengakui ketumpulan lembaga kemahasiswaan Sema Dema di IAIN Kendari.

Lawan, bersuara, menolak bungkam.

Kami Tidak Takut Upaya Intimidasi Ketua dan Sekretaris Dema FEBI

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.Id – Si vis pacem para bellum, satu adagium yang tidak akan dinegosiasikan untuk meredam perlawanan kami. Terlanjur kami dijalur nafas perlawanan yang utuh maka mundur selangkah ke belakang pun adalah bentuk penghianatan. Bahkan setan sekali pun yang memaksa kami menyerah, tetap akan kami gilas sampai ujung tarikan nafas paling terakhir.

Adagium itu adalah interpretasi kemarahan dua tahun terakhir, ketika pers mahasiswa di IAIN Kendari menjadi sasaran empuk dari beberapa oknum pecundang yang melakukan intimidasi terhadap jurnalis Objektif atas karya jurnalisitik yang dihasilkan. Terhitung sejak tahun 2024 hingga hari ini, pers mahasiswa Objektif selalu dihantui oleh keadaan menakutkan yang dipicu dari tulisan jurnalisnya. Kami sadar ada risiko yang harus dibayar dari ketidakpatuhan untuk tawar-menawar kepada anomali publik, yaitu berlalu lalang dengan laku tabiat yang bejat.

Pada Tahun 2024, kami berhasil mengungkap pungli Presiden Mahasiswa IAIN Kendari Ibnu Qoyyim Al Jauziah, yang terbukti melancarkan aksinya itu terhadap beberapa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). Setelah rangkain tulisan yang terbit terkait kasus tersebut, sontak oknum-oknum berwatak culas menyerang psikologi jurnalis Objektif bahkan terjadi pengancaman untuk melakukan sabotase kepada website pemberitaan keredaksian.

Dalam sejarah eksistensi Objektif, kami tidak pernah takut menghadapi ancaman, represi, intimidasi, termasuk pertanyaan meneror yang dilakukan kemarin, Senin 14 Juli 2025, oleh Ketua Dema Febi Febrian dan Sekretarisnya Maharani S, kepada Jurnalis kami yang menulis di rubrik editorial dengan judul “Bobroknya Pemimpin Lembaga Kemahasiswaan, Ketika Dema FEBI Numpang Kegiatan Dema Institut.”

Kantor kami pernah digeruduk ormas, bahkan tak jarang disorot pihak birokrasi, yang dimana kehadiran keduanya tak terlepas dari ketersinggungan oleh penerbitan tulisan. Oleh karena itu, tindakan meneror dengan pertanyaan yang meragukan karya jurnalistik yang dihasilkan penulis rubrik editorial baru-baru ini adalah tindakan pengecut, cara itu tak bermoral sebab menciptakan ketakutan dan tekanan psikologi terhadap penulis.

Dua pelaku itu meneror dengan maksud pertanyaan yang sama. Seolah-olah seperti merendahkan tulisan penulis. Jika sebelumnya kantor kami sering ditakuti dengan kedatangan orang atau massa yang marah karena liputan yang diterbitkan, maka kali ini tak lagi secara langsung. Melainkan perbuatan yang paling penakut, simbol kebusukan yang hanya merasa hebat bertutur lewat paltform media sosial.

Masalahnya, apa yang salah ketika yang kami kritik adalah sebuah lembaga publik? Terlebih lembaga ini berada dalam lingkup akademik kampus. Sesuatu yang menjadi salah kaprah adalah menempatkan lembaga dan jabatan publik sebagai bagian satu kesatuan dengan manusia yang sedang mengemban jabatan itu.

Para peneror itu menganggap liputan kami tentang Dema FEBI yang numpang kegiatan dilihatnya sebagai provaktif mahasiswa kepada mereka. Padahal faktanya memang numpang. Bagaimana mungkin Ketua Dema FEBI merasa bangga dengan mengatakan jika itu kegiatan kolaborasi, sementara mereka masuk ingin melibatkan diri secara kelembagaan itu setelah semua penyusunan konsep dan hal-hal teknis selesai dibahas dalam internal kepanitiaan Dema Institut.

Bukan kebetulan jika kami menilai ada yang salah dari cara berpikir demokrasi pada tataran lembaga kemahasiswaan. Siapa pun pengirim intimidasi dan teror itu, baik bagian dari teman karib anggota kami yang ingin memperkeruh keadaan untuk memancing perpecahan internal Objektif, maaf kami solid. Dan mereka itulah yang tidak memahami kerja jurnalis. Padahal pers hadir menjadi penyeimbang kekuasaan. Karena itu, media sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Meski begitu ternyata sekelas Ketua Dema Febi beserta konco-konconya masih mengagungkan kekuasaan jabatan dan lembaganya. Padahal dalam alam demokrasi apalagi dilingkungan kampus, lembaga ataupun jabatan tidak boleh merasa tersingung atau marah ketika mendapat kritik dari publik. Mengapa, sebab itu adalah ranah publik yang sedari awal harus siap dan terbuka untuk disoroti. Yang menjadi soal adalah ketika urusan privat pejabatnya yang kami ulas.

Kalaupun ada pembenaran dari Ketua Dema dan afiliasinya dalam merespon tulisan kami, termasuk menganggap tulisan yang kami muat tidak benar, ya tidak perlu sampai melakukan intimidasi dengan pertanyaan meneror dan semacam sedang merendahkan karya penulis. Artinya, sikap main keroyok seperti itu menunjukan bagaimana sikap Ketua Dema FEBI beserta pendukungnya yang secara tidak langsung sedang melegitimasi hipotesis yang terdapat dalam tulisan tersebut.

Selain itu, tindakan yang dilakukan semakin memperlihatkan bagaimana Ketua Dema FEBI dan pasukannya terlihat anti kritik. Sangat miris saat melihat pemimpin-pemimpin dalam kampus yang disitu harusnya menjadi laboratorium segala pemikirian tertampung dan bertumbuh tapi malah diisi dengan pikiran-pikiran kolot yang mengekang kebebasan berpendapat publik.

Lain dari pada itu, kami semakin khawatir terhadap proses kaderisasi kepemimpinan dalam kampus yang hari ini kian mengkhawatirkan, tergerus nilai-nilai kesadaran pada urusan publik sehingga menjadi bodoh dan berbahaya jika seorang pemimpin tidak bisa membedakan mana urusan publik dan ranah privasi dalam mengemban sebuah jabatan. Pada akhirnya kita hanya melahirkan seorang pejabat, bukan “manusia,” yang sadar dan tahu diri jika dia hanya seonggok daging yang tak luput dari kekurangan bahkan jabatan yang dia miliki adalah titipan semata.

Jika pilar lain punya kekuasaan, sumber daya dan sumber dana. Maka tidak berlebihan kami menganggap apa yang dikatakan oleh sejarawan Inggris, Lord Acton (1834-1902), bahwa benar kekuasaan cenderung korup. Untuk mencegahnya, sebuah alam demokrasi sangat memerlukan pers yang berani, bebas, dan independen.

Sejak Pers Mahasiswa IAIN Kendari didirikan sekitar 1998, tujuan Objektif adalah menjadi pers yang tidak memihak satu golongan, jurnalisme yang tidak menjilat atau menghamba. Melainkan jurnalisme yang berpihak kepada kepentingan publik. Jika Objektif mengkritik, mengajukan saran, itu tandanya kami prihatin sekaligus perhatian terhadap kekuasaan. Selain itu sebagai bentuk membantu negara dalam menjalankan tugas konstitusi menjaga kekuasaan itu agar tidak sewenang-wenang.

Dalam demokrasi yang sehat, pers yang bebas dan independen menjadi harapan publik agar tetap menjadi pemberi manfaat. Jika pers membebek dan pasrah terhadap durjana kekuasaan, publik akan kehilangan pengawasan terhadap pemerintah yang punya banyak instrumen untuk mengeksploitasi situasi dan keadaan sedemikian rupa. Pers yang takut akan membuat kejahatan kekuasaan merajalela.

Karena itu, kami tidak takut dari segala macam bentuk rupa teror dan intimidasi. Bukan karena kami berdiri dengan keberanian tunggal. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar dibanding rasa takut, yakni memberi dan melindungi hak publik mendapat informasi secara bertanggung jawab. Teror terhadap pers yang independen merupakan satu tahap menuju pembusukan demokrasi yang menghina publik.

Penulis : Harpan Pajar

Editor  : Redaksi

Ketua DEMA FEBI IAIN Kendari Diduga Intimidasi Pers Mahasiswa Usai Terbitnya Opini Kritis Terkait Rencana Kegiatan

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id — Dinamika internal kampus kembali menghangat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Kali ini, perhatian publik tertuju pada dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terhadap salah satu jurnalis pers mahasiswa dari media independen Objektif.id. Dugaan tersebut mencuat setelah terbitnya opini kritis berjudul “Bobroknya Pemimpin Lembaga Kemahasiswaan, Ketika DEMA FEBI Numpang Kegiatan DEMA Institut” yang dipublikasikan pada, Senin (14/07).

Tulisan tersebut mengkritisi rencana DEMA FEBI untuk turut serta dalam kegiatan yang sebelumnya digagas oleh DEMA Institut. Kritik utama dalam opini tersebut mengarah pada ketidakterlibatan DEMA FEBI dalam tahap awal perencanaan, ketidakjelasan pembagian peran, serta absennya kegiatan kolaboratif tersebut dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) DEMA FEBI. Penulis mempertanyakan, bagaimana kegiatan bersama dapat dipertanggungjawabkan secara administratif jika tidak pernah dirancang bersama sejak awal dan tidak dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Tidak lama setelah opini itu dipublikasikan, muncul respons cepat dari Ketua DEMA FEBI yang justru memantik kontroversi baru. Melalui pesan WhatsApp pribadi kepada penulis opini, Ketua DEMA FEBI mempertanyakan secara langsung isi tulisan tersebut. Ia menanyakan validitas data yang digunakan penulis dan menyampaikan keberatannya atas penggunaan istilah “numpang” dalam menggambarkan posisi DEMA FEBI dalam kegiatan tersebut.

“Apakah salah kalau DEMA FEBI terima kegiatan kolaborasi dan basisnya ekonomi? Dan kamu katakan DEMA FEBI numpang,” sebuah pernyataan yang menunjukkan adanya tekanan terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi penulis.

Tidak hanya itu, dalam pesan terpisah, Ketua DEMA FEBI juga meminta data lengkap yang menjadi landasan opini tersebut, “Bisa dikasih lengkap datanya, sesuai yang kamu tulis?” dan “Bisa diperlihatkan data yang kamu dapat?” Pernyataan semacam ini, meski sekilas terlihat sebagai bentuk klarifikasi, dalam konteks hubungan antara narasumber dan jurnalis, apalagi terhadap opini, dapat dipahami sebagai tekanan psikologis yang mengarah pada intimidasi. Permintaan seperti itu seharusnya disampaikan secara formal melalui redaksi, bukan kepada individu penulis secara langsung, terlebih dengan nada seolah mempertanyakan kredibilitas pribadi.

Menanggapi tekanan tersebut, pimpinan redaksi pers mahasiswa Objektif, yang juga terlibat dalam penyusunan opini, memberikan klarifikasi panjang melalui WhatsApp pribadi kepada Ketua DEMA FEBI. Dalam pesannya, ia menjelaskan dengan tenang bahwa tulisan yang diterbitkan adalah bagian dari rubrik opini, bukan berita faktual. Oleh karena itu, landasan utamanya bukanlah data statistik semata, melainkan hipotesis yang dibangun atas dasar pengamatan, dokumen resmi seperti RAB, serta dinamika internal lembaga yang telah dikaji secara mendalam.

“Begini Pak Ketua yang terhormat, pertama itu tulisan rubrik opini. Yang salah itu kalau berita faktual, baru kamu pertanyakan datanya. Karena dasarnya opini bicara soal hipotesis.” ungkapnya melalui pesan via WhatsApp.

Penjelasan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peran opini dalam pers mahasiswa adalah membuka ruang refleksi dan wacana kritis yang tidak selalu harus berujung pada pembuktian data teknis layaknya berita hard news.

Ia juga menjelaskan alasan digunakannya istilah “numpang”. Menurutnya, penggunaan istilah itu bukan tanpa dasar. Ia menyebut bahwa DEMA FEBI tidak terlibat dari awal dalam penyusunan konsep kegiatan DEMA Institut. Proses perencanaan dan pemetaan kegiatan telah rampung ketika DEMA FEBI menyatakan keinginan untuk ikut bergabung.

“Yang kedua soal numpang, itu dipilih karena DEMA FEBI tidak terlibat dari awal penyusunan konsep sampai teknis. Kalian masuk sudah selesai pemetaan kegiatan,” tulisnya.

Namun, respons Ketua DEMA FEBI terhadap opini tersebut justru dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk tekanan yang tidak proporsional. Dalam pesan selanjutnya, pimpinan redaksi Objektif menyampaikan keberatannya terhadap pola komunikasi Ketua DEMA FEBI yang cenderung intimidatif.

“Jangan suka langsung intimidasi penulis, Pak Ketua. Bisa jadi tulisan yang kamu anggap tidak baik buat kamu, justru adalah jalan keselamatan,” tutupnya

Namun, beberapa jurnalis internal menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan pola komunikasi yang ditunjukkan oleh Ketua DEMA FEBI, karena mengesankan adanya upaya untuk membungkam kritik melalui tekanan personal, alih-alih menjawabnya secara argumentatif melalui kanal yang sesuai. Dalam konteks kebebasan pers kampus, sikap seperti ini tentu menjadi kemunduran, bukan hanya bagi demokrasi kampus, tetapi juga terhadap semangat intelektualisme yang seharusnya menjadi dasar kegiatan kemahasiswaan.

Kasus ini mengingatkan pentingnya menjaga marwah lembaga kemahasiswaan serta menghormati kebebasan pers sebagai bagian dari sistem demokrasi kampus. Kritik yang dibangun secara argumen seharusnya dijawab dengan klarifikasi terbuka, bukan tekanan personal terhadap penulis atau redaksi.

 

Penulis : Fii

Editor   : Redaksi

Bobroknya Pemimpin Lembaga Kemahasiswaan, Ketika Dema FEBI Numpang Kegiatan Dema Institut

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif,Id – Lembaga kemahasiswaan, seperti Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Dema Institut, memiliki peran vital dalam mewakili aspirasi mahasiswa dan mendorong kemajuan kampus. Kolaborasi antar-lembaga dapat menghasilkan sinergi positif, namun praktik “menumpang” kegiatan seperti yang direncanakan Dema FEBI IAIN Kendari menimbulkan kekhawatiran serius terkait kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Rencana Dema FEBI untuk memanfaatkan kegiatan Dema Institut tanpa transparansi anggaran dan kolaborasi yang jelas dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan kepada keuangan fakultas mengundang pertanyaan mendalam mengenai kemampuan mereka untuk mengemban amanah dan tanggung jawab. Selain itu, ini merupakan bentuk nyata bagaimana Dema FEBI tidak mampu melaksanakan tugasnya secara mandiri. Sementara penggarapan kegiatan Dema Institut sedari awal tidak diikuti oleh Dema FEBI. Artinya, jika terlaksana kegiatan antara Dema Institut dan Dema FEBI itu tidak bisa disebut sebagai kegiatan kolaborasi, sebab Dema FEBI bergabung ditengah penyusunan konsep dan hal teknis kegiatan telah selesai.

Apakah menumpangnya Dema FEBI pada kegiatan Dema Institut hanya sekadar menggugurkan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan lembaga kemahasiswaan? Agar kemudian ada bahan pelaporan kegiatan kepada kampus? Tentu tidak seperti itu kerja-kerja sebuah lembaga kemahasiswaan yang menghargai amanah yang telah diberikan.

Ketiadaan poin kolaborasi dalam RAB yang diajukan Dema FEBI menimbulkan beberapa pertanyaan krusial. Pertama, apakah ini merupakan upaya untuk menghemat anggaran dengan cara yang tidak transparan? Jika demikian, ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan Dema FEBI. Seharusnya, sebuah lembaga kemahasiswaan mampu merencanakan kegiatannya sendiri dengan anggaran yang terukur dan realistis.

“Menumpang” kegiatan hanya akan menciptakan ketergantungan dan menghambat perkembangan kemandirian organisasi. Kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara mandiri merupakan indikator penting dari kematangan dan kapabilitas sebuah organisasi kemahasiswaan.

Kedua, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi sangat penting dan perlu dipertanyakan. Jika Dema FEBI “menumpang” kegiatan Dema Institut, bagaimana penggunaan anggaran akan dipertanggungjawabkan? Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana dan hasil kegiatan? Kejelasan mekanisme ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan akuntabilitas sebuah lembaga yang mengelola anggaran negara. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, potensi penyalahgunaan dana dan kurangnya transparansi akan semakin besar sehingga hal ini dapat merusak kepercayaan mahasiswa terhadap Dema FEBI dan merugikan reputasi kedua lembaga.

Lebih lanjut, transparansi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menjadi kunci akuntabilitas. Jika terjadi kolaborasi, mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel sangat krusial. Namun, mengingat kejanggalan dalam RAB, pertanyaan tentang transparansi LPJ menjadi semakin penting. LPJ harus secara rinci menjelaskan pembagian peran dan tanggung jawab antara Dema Febi dan Dema Institut. Siapa yang bertanggung jawab atas aspek apa? Bagaimana kontribusi masing-masing lembaga diukur dan dilaporkan? Kejelasan ini penting untuk menghindari ambiguitas.

Bukti pengeluaran harus disertakan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. LPJ juga seharusnya dipublikasikan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa untuk memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Mekanisme verifikasi independen, seperti audit internal atau eksternal, juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan keakuratan dan validitas data dalam LPJ.

Ketiadaan transparansi dalam LPJ akan memperkuat kecurigaan bahwa rencana “menumpang” kegiatan ini hanyalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya Dema Institut tanpa alasan kuat yang jelas. Hal ini tidak hanya merugikan Dema Institut, tetapi juga merugikan mahasiswa yang diwakili oleh Dema FEBI yang nantinya menyebabkan kepercayaan mahasiswa terhadap Dema FEBI akan terkikis, dan reputasi kedua lembaga akan tercoreng.

Lebih jauh lagi, rencana “menumpang” kegiatan ini menunjukkan ketidakmampuan Dema FEBI untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang diberikan sebagai lembaga kemahasiswaan. Kurangnya perencanaan dan kemandirian organisasi terlihat jelas. Ketergantungan pada lembaga lain akan menghambat pertumbuhan dan pengembangan Dema FEBI. Organisasi tidak akan belajar untuk mandiri dan inovatif jika selalu mengandalkan bantuan dari pihak lain.

Ketidakmampuan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara mandiri menunjukkan kurangnya visi, strategi, dan kemampuan manajemen yang efektif. Pelanggaran prinsip akuntabilitas juga merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Lembaga kemahasiswaan harus bertanggung jawab atas penggunaan dana dan hasil kegiatan kepada mahasiswa yang diwakilinya. “Menumpang” kegiatan tanpa transparansi anggaran mengaburkan akuntabilitas dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana.

Kesimpulannya, demi menjaga integritas dan kepercayaan mahasiswa, Dema FEBI perlu meninjau ulang rencana tersebut. Semoga ke depannya, lembaga kemahasiswaan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan bertanggung jawab, demi kemajuan mahasiswa dan kampus secara keseluruhan. Sebab menumpang kegiatan bukan sebuah kemajuan melainkan kemunduran.

IAIN Kendari komitmen dukung Mukernas PPMI ke-XVI  di Kampus

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Ke – enam belas (XVI) di IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pada pegelaran kegiatan nasional yang akan dilaksanakan di September mendatang, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers IAIN Kendari menjadi tuan rumah Mukernas PPMI yang ke-XVI tahun 2025.

Rektor IAIN Kendari, Prof Husain Insawan, mengatakan bahwa pada kegiatan Mukernas PPMI di IAIN Kendari itu termasuk momentum yang baik karena membawa nama kampus, dan ajang ini juga menjadi pertemuan insan Pers di tigkat Mahasiswa secara nasional.

“Kegiatan ini perlu kita dorong, dan pada prinsipnya Mukernas PPMI ini kita dukung dan suppor sesuai dengan kemampuan,” katanya.

Husain menyamapaikan bahwa pada Mukernas tersebut pihaknya berkomitmen dengan menyediakan sarana dan prasana sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

“Kita siapkan fasilitas yang dibutuhkan pada saat musyawarah kerja nasional, seperti gedung, ruangan, sound sistem, dan penginapan,” ujarnya, Selasa, 1/ 7/ 2025.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga bagian dari penguatan, baik dari sisi kelembagaan maupun insan Pers. Hal ini menjadi langkah-langkah yang memberikan penguatan kepada pers mahasiswa terkhususnya di Kampus yg ia pimpin.

Husain berharap, pada kegiatan ini UKM Pers IAIN Kendari agar dapat terus memberikan kontribusi positif guna membawa citra baik kampus di mata publik.

“Harapannya semoga Pers Mahasiswa kedepannya bisa semakin maju, berkembang, kemudian berita-beritanya juga bisa semakin bernilai dan memberikan kontribusi positif bagi kampus kita” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Mukernas PPMI Harpan Pajar mengatakan bahwa dukungan serta komitmen dari Rektor untuk menyukseskan kegiatan ini sangat memberikan kesan positif.

“Ini bukti dari sikap keterbukaan kampus terhadap kegiatan pers mahasiswa. Walaupun selalu kritis namun kampus menyambut baik Mukernas ini digelar di IAIN Kendari” ungkap Harpan.

Selain itu Mukernas ini juga merupakan sejarah baru untuk pers mahasiswa di Sultra terkhusus nya di kota Kendari. “Ini merupakan kegiatan pertama PPMI tingkat Nasional yang diadakan di Kota Kendari” ujarnya.

IAIN Kendari Raih Penghargaan Nasional, Catat Sejarah sebagai PTKIN Terbaik Satu Pendaftar Terbanyak se-IAIN Jalur UM-PTKIN 2025

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, objektif.id – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari kembali mencetak prestasi membanggakan di tingkat nasional sebagai terbaik satu Perguruan Tingggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dengan jumlah pendaftar terbanyak se-IAIN di seluruh Indonesia pada jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) tahun 2025.

Pencapaian ini menandai eksistensi IAIN Kendari sebagai institusi pendidikan tinggi keagamaan islam negeri yang semakin diminati dan diperhitungkan secara nasional.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Rektor IAIN Kendari, Husain Insawan dari Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, dalam agenda sidang kelulusan nasional ujian masuk PTKIN Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta, pada Rabu, 25 Juni 2025. Momentum ini menjadi simbol pengakuan atas dedikasi dan kerja keras seluruh unsur pimpinan dan civitas akademika IAIN Kendari.

Rektor IAIN Kendari, Husain Insawan, menyampaikan bahwa prestasi yang diraih tersebut menempati IAIN Kendari di peringkat pertama dari 15 IAIN se-Indonesia dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru secara nasional.

“Dari 15 IAIN di seluruh Indonesia, kita berada di urutan pertama. Bahkan jika dihitung secara keseluruhan dari 58 PTKIN (yang terdiri dari 39 UIN, 15 IAIN, dan empat STAIN), IAIN Kendari berada di posisi ke-27 secara nasional,” ujar Husain.

Peningkatan signifikan ini menjadi fenomena tersendiri, mengingat tren nasional menunjukkan penurunan jumlah pendaftar di sebagian besar PTKIN. Namun IAIN Kendari justru mengalami lonjakan yang mencolok, dari sekitar 600 pendaftar di tahun 2024 menjadi 978 orang pada tahun 2025.

“Artinya, terjadi kenaikan hampir sepertiga dari total pendaftar tahun sebelumnya. Dalam kondisi di mana banyak PTKIN mengalami penurunan, IAIN Kendari justru mengalami peningkatan tajam, dan ini menjadi catatan positif yang membanggakan. Kondisi ini mempertegas bahwa strategi dan pendekatan promosi yang dijalankan kampus telah tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam ajang penghargaan tersebut, IAIN Kendari juga meraih empat predikat yang membagakan, yaitu IAIN Kendari sebagai terbaik satu PTKIN dengan jumlah pendaftar pilihan pertama terbanyak, terbaik satu untuk Prodi PAI (Pendidikan Agama Islam) dengan peminat terbanyak, dan IAIN Kendari terbaik enam untuk Prodi Manajemen Bisnis Syariah, terbaik tujuh untuk Prodi PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah).

Menurut dia, keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif civitas akademik dalam strategi promosi digital dengan melibatkan dosen dan tenaga kependidikan yang turut mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru melalui media sosial masing-masing.

“Kami menggerakkan semua unsur civitas akademika, khususnya dosen dan tenaga kependidikan, untuk aktif menyosialisasikan penerimaan mahasiswa baru melalui media sosial mereka masing-masing,” jelasnya.

Strategi ini ditunjang dengan identifikasi akun media sosial seluruh dosen dan staf, yang kemudian dimanfaatkan sebagai saluran informasi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) sehingga kampus mampu membangun jaringan komunikasi promosi yang masif, terstruktur, dan terukur.

Keberhasilan ini juga tak lepas dari dukungan sarana dan prasarana kampus yang kian memadai. Mulai dari ruang kelas yang nyaman dan ber-AC, kursi semi-sofa, jaringan Wi-Fi, hingga ketersediaan proyektor di setiap kelas. Fasilitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa. Faktor kenyamanan dan teknologi pembelajaran yang disiapkan IAIN Kendari turut mempengaruhi keputusan calon mahasiswa untuk mendaftar.

Selain itu, kampus juga menyediakan berbagai beasiswa, baik dari kementerian seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun dari pemerintah daerah. Ini adalah bentuk komitmen IAIN Kendari dalam mendukung akses pendidikan yang merata dan berkeadilan. Program beasiswa ini menjawab kebutuhan mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap mengenyam pendidikan tinggi.

Tak hanya unggul dari sisi fasilitas, IAIN Kendari juga dikenal sebagai kampus yang aman dan nyaman. Keamanan yang terjaga, lingkungan yang bersih, serta suasana belajar yang kondusif menjadikan kampus ini pilihan ideal bagi calon mahasiswa baru. Lingkungan belajar yang sehat dan aman menjadi daya dukung penting dalam proses akademik mahasiswa.

Biaya kuliah atau UKT yang terjangkau menjadi nilai tambah lainnya. Dengan standar UKT yang rendah dibandingkan kampus lain di Indonesia, IAIN Kendari menunjukkan keseriusannya dalam mendukung mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi.
Hal ini sejalan dengan misi perguruan tinggi untuk memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan merata.

Pihak kampus berkomitmen agar pencapaian ini bukan hanya menjadi catatan prestasi sesaat. Langkah strategis seperti memperkuat sistem promosi berbasis digital akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang, dengan melibatkan lebih banyak mahasiswa dan alumni sebagai duta kampus. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi IAIN Kendari sebagai institusi pilihan utama dalam pendidikan tinggi keagamaan.

Dengan pencapaian luar biasa ini, IAIN Kendari tidak hanya membanggakan Sulawesi Tenggara, tetapi juga menunjukkan bahwa kampus berbasis keislaman mampu bersaing di tingkat nasional melalui inovasi, dedikasi, dan kerja kolektif seluruh unsur kampus. Prestasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh civitas akademika untuk terus bergerak maju dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap IAIN Kendari.

HMPS IAT IAIN Kendari Motivasi Mahasiswa Lanjutkan Jenjang Pendidikan Melalui Seminar Beasiswa LPDP

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id— Suasana Seminar di Aula Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah(FUAD) tampak ramai didatangi oleh Mahasiswa yang antusias mengikuti kegiatan seminar yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Pada sabtu siang, 21 Juni 2025, yang mengusung tema: “Menjemput Mimpi, Membangun Negeri: Strategi Sukses Meraih Beasiswa LPDP.” Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya membekali mahasiswa dengan wawasan serta strategi konkret untuk mendapatkan beasiswa prestisius dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Seminar ini menghadirkan Safril, sebagai  narasumber yang telah berpengalaman dan sukses mendapatkan beasiswa LPDP, yang akan membagikan langsung kisah, kiat, serta tantangan dalam proses seleksi hingga menjalani studi lanjutan melalui skema beasiswa tersebut.

Acara ini dipandu oleh Riyan Ade Nugraha sebagai moderator, dan Nadya Mutmainna Thamrin sebagai MC, yang keduanya merupakan mahasiswa aktif dari program studi yang sama.

Dengan semangat membangun negeri melalui pendidikan, seminar ini diharapkan dapat menjadi ruang motivasi sekaligus bimbingan praktis bagi para peserta. HMPS IAT menegaskan bahwa seminar ini merupakan bagian dari komitmen mereka dalam menciptakan atmosfer akademik yang progresif dan produktif dalam mendukung mahasiswa menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pelajar Indonesia yang bercita-cita melanjutkan studi S2 atau S3, baik di dalam negeri maupun luar negeri, maka kamu wajib mengenal beasiswa LPDP program unggulan dari Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu beasiswa paling banyak diminati, LPDP memberikan dukungan penuh bagi pendidikan pascasarjana. Mulai dari biaya kuliah hingga tunjangan hidup bulanan, termasuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, transportasi, asuransi, dan lain sebagainya, semuanya ditanggung.

Beasiswa LPDP merupakan inisiatif dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyediakan pembiayaan penuh untuk jenjang pascasarjana, baik di dalam maupun luar negeri. Program ini menjadi dambaan banyak pelajar karena cakupannya yang komprehensif.

Safril menjelaskan bahwa LPDP tidak memprioritaskan kampus tertentu dalam proses seleksi penerima beasiswa. “Selama kampus tujuan memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan oleh LPDP, baik di dalam maupun luar negeri, maka setiap pelamar memiliki peluang yang sama besar,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa yang menjadi fokus utama adalah kesiapan individu baik dari segi akademik, komitmen pengabdian, hingga kelayakan rencana studi.

Tujuan utama LPDP adalah mencetak pemimpin profesional masa depan yang berdaya saing tinggi serta berkomitmen kuat pada kemajuan bangsa. LPDP tak hanya mendukung pendidikan, tapi juga mendorong lahirnya inovator, pemimpin, dan agen perubahan yang mampu membawa dampak nyata bagi Indonesia.

Beasiswa LPDP kerap menjadi pintu emas yang dinanti generasi muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri. Program yang dikelola oleh Kementerian Keuangan ini tak hanya menawarkan pendanaan penuh, tetapi juga simbol meritokrasi bahwa siapa pun yang memiliki kompetensi, visi, dan integritas, berhak mendapat dukungan negara untuk menuntut ilmu di kampus-kampus terbaik dunia.

Namun, semangat itu baru-baru ini mendapat sorotan tajam dari publik. Kabar mengenai diterimanya Mutiara Annisa Baswedan, putri dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagai penerima beasiswa LPDP untuk program magister di Harvard University, memicu perdebatan luas di ruang publik. Warganet mempertanyakan objektivitas proses seleksi LPDP, memunculkan dugaan adanya keistimewaan sosial-politik yang menyusup dalam sistem seleksi yang seharusnya transparan dan berbasis prestasi.

Meski begitu, pihak LPDP menyampaikan semua proses telah sesuai prosedur, dan Mutiara dinilai layak dari sisi akademik maupun personal statement. Namun di sisi lain, banyak yang menilai bahwa kasus ini mencerminkan persoalan lebih besar yaitu bagaimana persepsi publik terhadap keadilan dalam distribusi sumber daya negara, terutama dalam konteks beasiswa bergengsi yang dananya bersumber dari APBN.

Menanggapi polemik yang berkembang, Dede Shalihin Rabil, atau biasa disapa Abil, selaku ketua HMPS IAT menjelaskan, beasiswa yang diterima Mutiara Baswedan adalah sesuatu yang patut dihargai, bukan dicurigai. “Ini adalah sesuatu yang memang harus kita terima sebagai bagian dari prinsip meritokrasi. LPDP menilai berdasarkan kapasitas, bukan latar belakang keluarga atau status sosial. Selama proses seleksi berjalan objektif dan transparan, maka siapa pun berhak mendapatkan kesempatan yang sama,” ujarnya.

Melalui seminar ini, HMPS IAT IAIN Kendari berharap dapat menumbuhkan semangat juang  dan kesiapan intelektual mahasiswa dalam meraih peluang beasiswa, khususnya LPDP. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi teknis, tetapi juga menggugah kesadaran bahwa pendidikan tinggi bukan semata tentang prestise, melainkan tentang kontribusi nyata bagi bangsa. Dengan akses dan bimbingan yang tepat, mahasiswa dari berbagai penjuru daerah memiliki peluang yang sama untuk melangkah lebih jauh dan membawa perubahan positif bagi Indonesia.

PBAK IAIN Kendari Terancam Tidak Terlaksana Akibat Efisiensi Anggaran

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di IAIN Kendari tahun ini sempat menjadi sorotan karena berpotensi tidak terlaksana. Kegiatan yang seharusnya menjadi pintu gerbang mahasiswa baru memahami dunia kampus kini dihadapkan pada tantangan besar, efisiensi anggaran yang berdampak pada ketidakjelasan pelaksanaan PBAK.

Sebagai institusi pendidikan, IAIN Kendari memang patut diapresiasi atas upayanya mengikuti aturan dari pemerintah terkait efisiensi anggaran menjaga pengelolaan keuangan yang sehat. Akan tetapi kebijakan itu tidak boleh mengorbankan hak mahasiswa baru untuk mendapatkan pengenalan yang memadai terhadap lingkungan akademik dan kemahasiswaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, PBAK di IAIN Kendari selalu menjadi momen penting. Mulai dari pelaksanaan tatap muka hingga inovasi terbaru dengan memanfaatkan teknologi metaverse. Namun, ketika ada indikasi pelaksanaan PBAK belum jelas akibat efisiensi anggaran maka muncul pertanyaan, apakah efisiensi harus dibayar dengan pengurangan terhadap pemenuhan hak-hak mahasiswa?

Objektif sempat juga menanyakan terkait dinamika struktur kepanitiaan PBAK kepada Satuan Pengawas Internal (SPI), yang mempunyai peran dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kampus, baik secara akademik maupun non-akademik serta melakukan pengawasan internal untuk menjamin pengelolaan sumber daya, mencegah penyimpangan, dan memastikan tata kelola yang baik. Mempertanyakan persoalan PBAK kepada pihak SPI bukanlah suatu yang berlebihan apabila melihat peran dan tugasnya. Menanggapi pertanyaan dari Objektif, Lily Ulfia, yang merupakan Sekretaris SPI mengatakan bahwa mengenai pelaksanaan PBAK itu masih belum ada susunan kepanitiaannya, “Waduh, masih lama itu PBAK nak”, kata Lili melalui pesan pendek di aplikasi perpesanan, pada Senin, 21 April 2025.

Pada tahun 2024, jumlah peserta PBAK meningkat menjadi 1.566 mahasiswa baru yang berlangsung selama empat hari, mulai dari 14 hingga 17 Agustus, dengan berbagai inovasi seperti pengenalan kampus melalui teknologi metaverse. Hal ini menunjukkan bahwa IAIN Kendari terus berupaya memberikan pengalaman terbaru bagi mahasiswa baru, meski di tengah tantangan dan dinamika dunia pendidikan yang terus berubah.

pengenalan lembaga eksternal Himpunan Mahasiswa Islam terhadap mahasiswa baru Tahun 2024 di Ballroom Multimedia IAIN Kendari

Namun, di balik semangat inovasi dan peningkatan jumlah peserta, muncul isu efisiensi anggaran yang berpotensi mengganggu kejelasan pelaksanaan PBAK Tahun 2025. Efisiensi anggaran memang menjadi kebutuhan di era transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Institusi pendidikan seperti IAIN Kendari dituntut untuk bijak dalam mengelola keuangan, termasuk dalam menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan.

Seharusnya efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas atau substansi dari hak-hak mahasiswa termasuk pelayanan mendapatkan momentum PBAK. Mahasiswa baru berhak mendapatkan pengenalan yang komprehensif terhadap lingkungan akademik, budaya kampus, dan sistem kemahasiswaan. Jika pelaksanaan PBAK terhambat atau tidak jelas akibat efisiensi anggaran, bukan tidak mungkin mahasiswa baru akan kehilangan hal penting untuk beradaptasi dan membangun jejaring di kampus.

Wakil Rektor tiga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Sitti Fauziah M, turut menjelaskan bahwa pelaksanaan PBAK belum ada kejelasan dan belum ada arahan dari pusat akibat kebijakan efisiensi anggaran, “untuk PBAK itu kami belum mendapat arahan dari pusat dan akibat efisiensi anggaran juga ini akan menjadi tugas yang berat dan harus menentukan tempat pelaksanaan PBAK”, ujar Fauziah kepada Objektif, Rabu, 30 April 2025.

Menanggapi itu, Ketua Dema IAIN Kendari Muhammad Abdan, menyatakan bahwa isu pembatalan pelaksanaan PBAK merupakan bentuk pembunuhan karakter yang dilakukan Negara dan kampus kepada mahasiswa baru. Menurutnya, keputusan tertundananya kegiatan pelaksanaan PBAK atas dasar efisiensi mencerminkan ketidakpekaan kampus terhadap pembinaan mahasiswa baru. “PBAK bukan hanya sekadar rutinitas tapi bagian penting pembentukan karakter, pemahaman budaya akademik,” katanya saat dihubungi Objektif, Sabtu, 24 Mei 2025.

PBAK bukan sekadar seremoni. PBAK adalah proses pembentukan karakter akademik, pengenalan nilai-nilai kampus, dan jembatan sosial antara mahasiswa baru dan lingkungan akademiknya. Kegiatan ini menjadi fondasi awal bagi mahasiswa untuk beradaptasi dan berprestasi di lingkungan baru. Jika pelaksanaannya terhambat atau tidak jelas, bukan tidak mungkin mahasiswa baru akan kehilangan momentum penting dalam perjalanan akademiknya.

salah satu pleton mahasiswa baru di depan Kantor UKM Pers IAIN Kendari

Kampus harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan mahasiswa. Efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak mahasiswa baru mendapatkan pengalaman PBAK yang bermakna. IAIN Kendari, sebagai kampus yang terus berinovasi, sebaiknya memastikan bahwa setiap pengurangan anggaran tidak mengorbankan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan hak kegiatan mahasiswa. Jangan sampai alasan efisiensi anggaran mengaburkan tujuan utama pendidikan dalam menciptakan mahasiswa yang siap menghadapi tantangan zaman dengan bekal pengenalan kampus yang utuh dan kritis.

PBAK adalah momen sakral dalam perjalanan akademik mahasiswa yang akan menjadi fondasi bagi pembentukan karakter, semangat belajar, dan jiwa kepemimpinan di masa depan. IAIN Kendari, sebagai kampus yang terus berupaya mengupgrade secara kelembagaan diharapkan dapat menemukan solusi kreatif agar efisiensi anggaran tidak menjadi hambatan untuk memperkuat solidaritas dan kreativitas sivitas akademika.

Pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari efisiensi anggaran, tetapi juga dari komitmen kampus dalam memastikan setiap mahasiswa baru mendapatkan haknya pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.

Dosen IAIN Kendari Irma Irayanti Sampaikan Hasil Riset Pada Konferensi ICEDU di Thailand

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id — Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Irma Irayanti, telah menjadi salah satu pembicara dalam The 11th International Conference on Education (ICEDU) 2025 yang berlangsung pada 7 hingga 9 April 2025 Bangkok, Thailand.

Irma hadir sebagai pembicara yang mewakili Indonesia dalam forum akademik internasional yang akan mempertemukan lebih dari 250 peserta dari 45 negara. Terdiri atas akademisi, praktisi, dan peneliti pendidikan dari berbagai belahan dunia.

Sebagai penerima Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Agama, Irma juga sedang menempuh studi doktoral di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kehadirannya di ICEDU 2025 akan menjadi representasi kontribusi ilmuwan dari Indonesia terutama wilayah Timur di kancah internasional.

Dimana Irma menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul “The Impact of Strengthening Civic Literacy on Social Sensitivity in Elementary School Students.” Ia menyoroti bagaimana penguatan literasi kewarganegaraan sejak usia dini dapat membentuk kepekaan sosial dan sikap empati pada siswa sekolah dasar.

“Saya sangat antusias menyampaikan hasil riset ini di hadapan para akademisi dari berbagai negara. Literasi kewarganegaraan bukan hanya soal memahami hak dan kewajiban, tetapi juga membentuk karakter dan kepedulian sosial sejak dini,” ujar Irma setelah sesi konferensinya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tampil sebagai pembicara di forum internasional seperti ICEDU merupakan suatu kehormatan dan kesempatan yang tidak datang dua kali. “Saya merasa gugup, tentu saja, tapi lebih dari itu saya bersyukur dan bersemangat untuk bisa berbagi pemikiran, menerima masukan, dan memperluas jejaring kolaborasi akademik,” tuturnya.

Irma Irayanti saat menyampaikan hasil penelitiannya kepada peserta konferensi ICEDU

Dalam konferensi itu, Irma tidak hanya menyampaikan hasil riset, tetapi juga membagikan pengalaman serta sudut pandang lokal yang dapat memperkaya wacana global tentang pendidikan karakter dan kewarganegaraan.

“Saya berharap kegiatan ini bisa membuka diskusi baru tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan dalam sistem pendidikan. bukan hanya soal data, tapi juga soal harapan dan masa depan generasi muda,” kata Irma optimis.

Konferensi ICEDU diselenggarakan setiap tahun oleh The International Institute of Knowledge Management (TIIKM) dan bertujuan menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan serta inovasi lintas negara dalam menjawab tantangan global di dunia pendidikan.

Partisipasi Irma dalam ICEDU 2025 akan menjadi inspirasi bagi para dosen muda, khususnya dari wilayah Timur Indonesia, untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam forum-forum ilmiah internasional yang inklusif dan berdampak luas.

 

Editor : Rizal Saputra

Ingkar Janji Pimpinan Kampus Islam

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, objektif.id – Kampus yang ideal seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas akademik yang ditunjang dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik. Namun, kondisi yang terjadi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari justru sebaliknya. Keluhan terkait sarana dan prasarana yang dijanji untuk diperbaiki, faktanya masih terlihat adanya kerusakan. Selain itu pembangunan Ruang Terbuka Hijau atau RTH masih menjadi sorotan karena tak kunjung terealisasi sehingga memicu kekecewaan di kalangan civitas akademika kampus.

Dengan demikian, mahasiswa memberi respon negatif kepada janji-janji yang tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Sekretaris Jenderal Dewan eksekutif mahasiswa (Sekjend Dema) IAIN Kendari, Muh. Ardiansyah dengan nama sapaan Ardi, menjadi salah satu yang paling vokal dalam menyuarakan kritik terhadap kondisi krisis integritas ucapan pimpinan kampus. Ia menyoroti kinerja Wakil Rektor dua IAIN Kendari, Nurdin, yang diduga tidak bertanggung jawab atas perbaikan sarana dan prasarana kampus. Hal itu ia buktikan dengan berbagai keluhan yang telah disampaikan mahasiswa baik melalui pernyataan resmi lewat media ataupun melalui gerakan demonstrasi, dan kenyataannya Ardi menilai tidak ada yang teraktualisasi secara konkret dari tuntutan yang mahasiswa gaungkan.

Dalam keterangannya Ardi menyatakan bahwa pengelolaan fasilitas kampus saat ini masih jauh dari kata memadai dan cenderung diabaikan. Padahal tuntutan perbaikan fasilitas telah disuarakan sejak lama, namun belum ada tindak lanjut serius yang dilakukan oleh pihak kampus. Ia menganggap kondisi fasilitas kampus yang rusak dan kurang terawat telah mengganggu kenyamanan mahasiswa dan tenaga pengajar dalam menjalankan aktivitas akademik.

Salah satu masalah utama yang paling dikeluhkannya adalah kondisi kamar mandi yang sangat memprihatinkan. “Toilet di beberapa gedung kampus sangat kotor dan berbau tidak sedap, seperti tidak pernah dibersihkan secara rutin. Sementara, kebersihan kamar mandi adalah hal mendasar yang harus diperhatikan di lingkungan akademik. Selain kamar mandi yang rusak, banyak ruang kelas yang fasilitas Air Conditionernya (AC) tidak berfungsi dengan baik. hal ini tentu menjadi persoalan serius terutama mengingat suhu di Kendari yang cukup panas.” Ucapnya, Ahad, 23 Maret 2025.

Salah satu AC yang tidak berfungsi.

Tak hanya kerusakan kamar mandi dan AC, Ardi menambahkan bahwa dibeberapa ruang kelas dilaporkan memiliki papan tulis yang sudah patah dan tidak bisa digunakan dengan baik. Kursi-kursi yang rusak juga menjadi keluhan utama mahasiswa karena dapat menghambat kenyamanan saat proses perkuliahan berlangsung. “Kami sering menemukan papan tulis yang sudah retak atau bahkan patah, sehingga dosen kesulitan menjelaskan materi. Kursi-kursi juga banyak yang rusak, dan ini tentu mengganggu kenyamanan belajar kami.”

Papan tulis yang disender ke tembok akibat kerusakan pada kakinya.

Setidaknya dari hasil penelusuran Objektif di empat fakultas di IAIN Kendari, diduga terjadi kerusakan beberapa fasilitas yang memerlukan perhatian serius seperti pada sistem AC di gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) pada ruang 310 dan 320 sehingga berakibat membuat suhu ruangan menjadi tidak nyaman bagi dosen dan mahasiswa. Bahkan menurut Ardi bukan hanya dua ruangan itu saja yang mengalami masalah kerusakan AC tetapi masih ada beberapa ruangan lain yang juga terdampak.

Selain permasalahan AC, ditemukan ada indikasi kerusakan pada fasilitas lain seperti proyektor yang dikhawatirkan akan menghambat kelancaran proses belajar mengajar dalam kelas. Serta kondisi kamar mandi di fakultas ini juga perlu perhatian karena kebersihannya tidak terjaga dengan baik yang berpotensi mengganggu kenyamanan civitas akademika kampus.

Masalah serupa juga ditemukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terhadap kerusakan AC yang terjadi di ruang 301 dan 302 yang menyebabkan suasana ruangan menjadi panas dan kurang kondusif untuk kegiatan belajar. Selain AC, proyektor di ruang 102 mengalami kerusakan yang sama seperti di FTIK. Tidak hanya itu, terdapat kursi di ruang 307 dalam kondisi rusak yang membuat mahasiswa merasa tidak nyaman menggunakan fasilitas yang sudah tidak layak pakai. Adapun di Fakultas Syariah terdapat permasalahan pada kondisi kamar mandi yang terlihat kotor dan tidak terurus, mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan.

Salah satu kursi dari sekian banyak yang rusak tak layak pakai.

Di sisi lain, Ardi menyoroti Rektor IAIN Kendari Husain Insawan yang belum menunaikan pembangunan RTH sebagaimana yang telah dijanjikan sejak dua tahun lalu saat baru terpilih menjadi Rektor. Ardi berdalih sangat kecewa dengan janji-janji pimpinan kampus yang ucapannya tak lagi bisa dipercaya. Bahkan ia merasakan dirinya ditipu di Kampus yang dikenal dengan background Islamnya. Hal itu ia utarakan bukan tanpa alasan, sebab sangat jelas terlihat bagaimana respon rektorat terhadap keluhan mahasiswa ihwal sarana prasarana yang tak kunjung dapat perhatian, apalagi persoalan RTH yang pernah dijanjikan Rektor di tahun 2023 yang akan melakukan penataan sebagai bentuk pengembangan Kampus kedepannya, “Insya Allah kita upayakan untuk dilakukan penataan di Ruang Terbuka Hijau,” ujarnya kepada Objektif diawal terpilih menjadi Rektor, Selasa, 03 Oktober 2023.

Dalam kasus ini bukan hanya Ardi yang meluapkan kekecewaannya. kritik lain datang dari mahasiswi semester enam program studi (prodi) Manajemen Pendidikan Islam (MPI), bernama Fufa (nama samaran) yang ikut bersuara tentang kondisi sarana prasarana dan janji pembangunan RTH Rektor. “Ini sebenarnya harus jadi hal yang diperhatikan apa lagi infocus, karena kita tau mi bahwa infocus jadi hal yang digunakan semua mahasiswa dan dosen selama proses belajar mengajar. Kalau AC terkait kenyamanan belajar mengajar di kelas, kalau ruangannya panas dan ditambah mungkin mahasiswanya yang banyak akhirnya tidak betah orang belajar karena pengap,” kata fufa dalam keterangan tertulis yang diterima Objektif, Senin, 24 Maret 2025. “Kalau soal janji ya pasti harus ditepati, tapi mungkin karena saya kurang banyak dapat info yah jadi baru dengar soal ini.”

Sebelumnya pandangan serupa terkait janji RTH yang tidak direalisasikan disampaikan juga oleh salah satu mahasiswa aktif prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang saat itu masih semester lima, Karsa (nama samaran), yang berpendapat dalam tulisan objektif berjudul “Janji Rektor IAIN Kendari Renovasi RTH Hanya di Mulut,” terbit 21 November 2024. Dalam tulisan itu Karsa mengatakan Janji yang tidak terealisasikan akan menjadi pembohongan publik ketika sesuatu yang sudah diucapkan tetapi tidak dikerjakan. “Jika dalam kepemimpinan Pak Rektor itu tidak dilaksanakan maka itu bisa dikatakan kebohongan dan jika itu dilaksanakan maka itu kebenaran,” katanya, Selasa, 19 November 2024.

Ruang Terbuka Hijau yang terlihat belum tersentuh dengan pembangunan sebagaimana yang dijanjikan Rektor IAIN kendari.

Sementara itu, dasar hukum soal pemanfaatan fasilitas kampus telah tertuang dalam Pedoman Umum Kemahasiswaan Tahun 2019, Bab 3 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa pada Pasal 3 Ayat 4, yang menyebutkan bahwa mahasiswa berhak memanfaatkan sarana dan prasarana kampus dalam rangka proses belajar mengajar serta kegiatan akademik lainnya. Namun, kondisi di IAIN Kendari saat ini justru berbanding terbalik dengan aturan tersebut.

Alih-alih mendapatkan fasilitas yang layak, mahasiswa justru dihadapkan pada berbagai keterbatasan yang menghambat proses belajar mereka. Fasilitas yang tidak diperhatikan dengan baik tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, civitas akademika berharap kepada pihak kampus untuk segera melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada fasilitas-fasilitas yang mengalami kerusakan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan nyaman.

Seharusnya dengan banyaknya keluhan yang muncul, pihak kampus mesti lebih berani memberikan respon dan atensi nyata terhadap persoalan perbaikan sarana prasarana dan pembangunan RTH sebagaimana yang dituntut mahasiswa. Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanggapan resmi dari Wakil Rektor dua maupun Rektor IAIN Kendari saat upaya konfirmasi secara langsung kepada mereka dilakukan sejak Rabu, 19 Maret 2025, termasuk pertanyaan objektif melalui pesan WhatsApp, Selasa, 25 Maret 2025 yang tidak mendapatkan balasan, hanya menunjukan notifikasi dua centang abu-abu atau terkirim saja.

Rabiah Al Adawiyah Yusuf, Indra Rajid, dan Aril Saputra ikut berkontribusi dalam penulisan liputan ini

Editor: Rizal

Ketua Dema FEBI IAIN Kendari Nilai RUU TNI Bentuk Perampasan Supremasi Sipil

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Gelombang kritik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 34 Tahun 2004 masih terus bergulir. Kali ini, suara penolakan datang dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Febrian, yang dengan lantang menegaskan bahwa regulasi tersebut merupakan pembajakan terhadap supremasi sipil yang berpotensi mengancam ruang demokrasi yang bukan bagian dari manifestasi kepentingan publik.

Dalam pernyataan resminya, Febrian menilai bahwa pengesahan RUU TNI menjadi Undang-undang oleh DPR RI bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Dan itu dibuktikan dengan berbagai penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang mengkritik pasal-pasal dalam regulasi tersebut yang dinilai membuka peluang bagi TNI untuk lebih leluasa berkiprah di ranah politik dengan cara memanfaatkan ruang sipil yang dilegitimasi melalui undang-undang.

“Kami menolak hasil rancangan UU TNI ini karena tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat serta berpotensi mengganggu supremasi sipil. TNI harus tetap fokus pada tugas utama mereka dalam menjaga pertahanan negara,” tegasnya, Sabtu, 22 Maret 2025.

Dengan demikian Ini tentu sangat bertentangan pada semangat reformasi yang jelas-jelas berupaya memisahkan peran militer dari urusan sipil dalam pemerintahan. Sementara kita tahu bahwa dalam demokrasi yang sehat, supremasi sipil adalah prinsip utama yang memastikan bahwa militer tetap berada di bawah kendali institusi demokratis yang fokus pada pertahanan dan tidak memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan publik.

Sehingga berdasarkan anomali ini publik menilai bahwa pengesahan RUU itu bukan hanya bertentangan dengan aspirasi masyarakat, tetapi juga menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk menghidupkan kembali pola lama di mana militer memiliki peran dominan dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, kekhawatiran Febrian bukan tanpa alasan. Sebab sejarah mencatat bagaimana kelamnya pemerintahan Orde Baru (Orba) memanfaatkan kekuatan militer dalam pemerintahan untuk mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan, menekan kebebasan sipil, dan membungkam oposisi.

Maka tak heran jika muncul ketakutan bahwa regulasi ini bisa menjadi pintu masuk bagi kembalinya praktik serupa. Padahal reformasi TNI yang dilakukan sejak 1998 sebenarnya bertujuan untuk menghapus keleluasaan militer yang kerap menjadi sumber penyalahgunaan wewenang kekuasaan dalam membungkam kemerdekaan berekspresi terhadap masyarakat sipil.

Lebih jauh, Febrian menggarisbawahi bahwa publik bukan hanya sekadar menolak, melainkan menyerukan agar dilakukan revisi komprehensif terhadap RUU TNI dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan aktivis. Karena menurutnya, regulasi ini harus dikaji ulang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan kelompok tertentu.

“Mahasiswa dan masyarakat akan terus mengonsolidasikan gerakan penolakan secara kritis dalam mengawal kebijakan ini. Tak hanya itu kami juga meminta pemerintah dan DPR RI untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas guna menghasilkan revisi yang lebih komprehensif,” ujarnya.

Pernyataan tegas dari Ketua Dema FEBI ini juga menjadi cerminan dari semakin besarnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan negara. Febrian juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika kebijakan ini tetap berjalan tanpa perbaikan. Bahkan, ia membuka kemungkinan untuk menggelar aksi sebagai bentuk protes jika aspirasi masyarakat diabaikan.

“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dan memastikan bahwa kepentingan serta aspirasi mereka tidak diabaikan. Jika diperlukan, kami siap menggelar aksi untuk menuntut revisi atas rancangan UU TNI ini,” pungkasnya.

RUU TNI seharusnya menjadi langkah maju dalam menjaga profesionalisme militer, bukan justru menjadi alat untuk mengembalikan dominasi militer dalam kehidupan sipil. Jika demokrasi ingin tetap berdiri tegak di negeri ini, maka supremasi sipil harus dijaga, bukan dikorbankan demi kepentingan segelintir elite yang jauh dari representasi kepentingan publik.

Editor: Harpan Pajar

Rachma Alya Ramadhan: Dari Anggota Hingga Ketua Umum UKM Pers IAIN Kendari

Ditulis pada oleh
Balas

Kendari, Objektif.id – Rachma Alya Ramadhan tidak pernah menyangka perjalanannya di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari akan membawanya ke posisi tertinggi dalam organisasi tersebut. Perempuan yang kini menjabat sebagai Ketua Umum UKM Pers periode 2025-2026 itu telah menorehkan kisah inspiratif tentang komitmen dan dedikasi.

Lahir dari semangat ingin belajar, Rachma pertama kali bergabung dengan UKM Pers pada tahun 2023 sebagai anggota muda. Dalam perjalanannya, ia terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari liputan kampus hingga menginisiasi program kreatif untuk anggota lainnya.

Perannya yang semakin signifikan membuat namanya diperhitungkan dalam Musyawarah Besar (Mubes) UKM Pers ke-25, yang digelar pada 10-11 Januari 2025 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) IAIN Kendari.

“Awalnya, saya hanya ingin belajar dan berkontribusi sedikit demi sedikit. Tapi, pengalaman di UKM Pers ini begitu berarti hingga saya merasa harus memberikan lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Mimpi Besar untuk UKM Pers

Sebagai Ketua Umum, Rachma membawa visi besar: menjadikan UKM Pers lebih solid, progresif, dan inovatif. Ia memandang organisasi ini bukan hanya sekadar tempat berkarya, tetapi juga sebagai rumah bagi jurnalis muda yang profesional dan berintegritas.

“UKM Pers bukan sekadar tempat belajar menulis atau membuat berita, tapi juga wadah untuk mencetak jurnalis muda yang kritis dan mampu memberikan dampak positif,” ujar Rachma.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal. Baginya, kerja sama adalah kunci keberhasilan UKM Pers ke depan.

Komitmen Bersama Anggota

Rachma sadar bahwa memimpin organisasi tidak bisa dilakukan sendiri. Ia terus mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama menjaga komitmen, semangat, dan solidaritas dalam membangun UKM Pers.

“Keberhasilan organisasi bukan hanya tanggung jawab ketua, tetapi hasil kerja sama kita semua. Mari kita saling mendukung, berbagi ide, dan bekerja keras agar visi dan misi organisasi dapat tercapai,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Rachma berharap UKM Pers IAIN Kendari dapat menjadi kebanggaan kampus. Ia percaya, dengan semangat kebersamaan, UKM Pers mampu melangkah lebih jauh dan lebih baik di masa depan.

Reporter: Faiz (Anggota Muda)

Editor : Ama